Meimonews.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU Asean Eng menegaskan, apel kerja ini tidak hanya kegiatan rutin yang dilaksanakan tanpa makna tapi merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi sejauhmana pelaksanaan tugas dan kinerja yang telah dilakukan sambil mempersiapkan pelaksanaan tugas dan kerja ke depan.

Hal tersebut ditegaskan Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Minahasa Dr. Lynda  Deasy Watania, SE, M.Si pada Apel Perdana Awal April di Gedung Wale Ne Tou Tondano, Selasa (11/4/2023).

Apel yang dipimpin Watania sebagai pembina apel ini diikuti seluruh ASN Eselon I, II, III, dan IV dan THL Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Bupati menambahkan, apel perdana dilaksanakan dalam rangka memperkuat motivasi serta membangun kebersamaan tim kerja Pemerintah Daerah dalam mensinergikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Agar selaras dengan dinamika tuntutan perubahan yang berkembang dalam lingkup pemerintahan baik nasional maupun daerah, termasuk di dalamnya transformasi digitalisasi dalam pelayanan publik,” ujar Sekda Minahasa Dr. Lynda Watania mengutip sambutan Bupati.

Kepada semua ASN dan THL lingkup Pemkab Minahasa diminta untuk menciptakan sistem dan mekanisme kerja yang mengikuti aturan dan prosedur, dengan ramah dan santun, membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif, serta meningkatkan performance dan kinerja individu maupun organisasi.

Terkait dengan cuaca saat ini yang cenderung berubah-ubah, diminta mencermatinya. Kepada ASN dan THL diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, sambil memperhatikan kebersihan dan keindahan halaman dan lingkungan di sekitar.

Di momen ini, Bupati dan Wakil Bupati Dr. (Hc) Robby Dondokambey, S.Si, MAP menyampaikan terima kasih dan memberi apresiasi kepada semua yang telah berperan aktif sehingga Pemkab Minahasa meraih beberapa penghargaan di awal tahun 2023 berkaitan dengan kinerja yang telah dilaksanakan bersama.

”Semoga dengan keberhasilan atas kerja jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda serta partisipasi masyarakat akan meningkatkan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa,” ujar Sekda mengutip Bupati.

Di awal sambutannya, Bupati menyampaikan selamat Paskah kepada umat kristiani dengan harapan semoga makna kebangkitan Tuhan Yesus akan meningkatkan iman dalam kehidupan orang percaya yang memiliki hidup berkemenangan dan pengharapan akan kehidupan yang kekal. (*)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setidaknya, ada tujuh keuntungan bagi wajib pajak (WP) bila telah mengurus balik nama kendaraan bermotor (BNKB) menjadi atas nama sendiri.

“Ada beberapa keuntungan jika wajib pajak (WP) sudah mengurus balik nama kendaraan bermotor menjadi atas nama sendiri,” ujar Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June Silangen kepada Meimonews.com di Manado, Senin (10/4/2023).

Ketujuh keuntungan tersebut adalah pertama, terjamin legalitas kendaraan bermotor; kedua, mempermudah persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB); ketiga, bisa memanfaatkan banyak kemudahan/inovasi layanan Samsat Bapenda Sulut.

Keempat, mempermudah penemuan kembali apabila dokumen STNK/BPKB terjadi kehilangan; kelima, mempermudah klaim asuransi kecelakaan; keenam, menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain; ketujuh, berkontribusi positif dalam program pembangunan di Sulawesi Utara.

Itulah sebabnya, June mengajak masyarakat wajib pajak untuk memanfaatkan Program Tiga Hebat Bebas BNKB dari Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang telah dimulai pada 28 Maret dan akan berakhir pada 26 Mei mendatang.

“Marijo torang bayar pajak kendaraan bermotor karena sekarang ada Keringanan Ramadhan 3 Hebat yakni bebas denda administrasi, diskon PKB 5 – 10 persen, serta bebas bea balik nama kendaraan bermotor,” ajak June.

Disebutkan, untuk poin pertama dan dua, bisa cek di Apk. TIM SALUT (potong otomatis) dan dibayarkan secara online atau di Samsat dan atau apabila jatuh tempo pajak tahunan. Untuk poin tiga, berproses di Samsat asal domisili STNK. Dan untuk ganti STNK / pajak 5 tahunan proses di Samsat asal STNK. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Hari-hari belakangan ini, wilayah Kabupaten Minahasa dilanda hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang, yang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan tanah longsor.

Menyikapi hal itu, Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Minahasa mengimbau kepada warganya agar selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi.

“Waspadai terhadap kemungkinan resiko bencana yang dapat terjadi,” sebut Kadis Kominfo Maya Marina Kainde, SH, MAP dalam siaran persnya mengutip imbauan Bupati Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU Asean Eng dan Wakil Bupati Dr. (Hc) Robby Dondokambey, S.Si, MAP, Sabtu (8/4/2023).

Warga yang berada di lokssi ketinggian atau lereng gunung yang rawan terjadinya bencana banjir dan longsor diharap berhati-hati. Hindari pohon-pohon yang rawan tumbang.

“Berhati-hatilah bila melakukan aktivitas di luar rumah baik menggunakan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki,” imbaunya.

Diimbau pula untuk selalu mengikuti informasi  BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta menjaga kebersihan lingkungan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna menjaga agar stok pangan seperti beras aman dan dengan harga terjangkau, Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) Kanwil Sulutgo pimpinan Abd. Muis S. Ali terus melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Itulah sebabnya, masyarakat diimbau untuk tidak panik dalam berbelanja. “Stok beras Perum Bulog Kanwil Sulut dan Gorontalo (Bulog Sulutgo) cukup dengan harga terjangkau,” ujar Kabid Pengadaan Pangan Kanwil Perum Bulog Sulutgo M.Syaukani dalam percakapan dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (6/4/2023).

Di dampingi Staf Pemasaran Ireneus Kevin, Syaukani menambahkan, Perum Bulog Kanwil Sulutgo menjangkau hingga ke pelosok negeri dan selalu hadir untuk masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.

Dikemukakan, menyambut Bulan Suci Ramadhan, Paskah, dan Idul Fitri, Perum Bulog Kanwil Sulut dan Gorontalo menggelar Operasi Pasar di dua provinsi tersebut.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemda dan Dinas terkait, di mana Perum Bulog Kanwil Sulutgo sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) turut berperan aktif dalam rangka mengendalikan inflasi di Provinsi Sulutgo melalui operasi pasar murah.
.
Diharapkan, Operasi Pasar dapat meredam kenaikan harga bahan pangan pokok serta untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok khususnya beras selama Bulan Suci Ramadhan, Paskah, dan Idul Fitri.


.
“Nantikan Operasi Pasar Perum Bulog Kanwil Sulut dan Gorontalo di lingkungan anda,” ujarnya.

Selain melakukan operasi pasar, Bulog juga membuka Gerai Pangan Manado di kompleks kantor (Jalan Diponegoro 7 No. 8 Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Manado) dengan harga terjangkau.

Pantauan Meimonews.com, gerai ini terus didatangi warga untuk berbelanja bahan pangan, antara lain beras, gula, minyak goreng, tepung. Petugas dengan ramah dan gerak cepat melayani masyarakat pembeli. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Langkah responsif dilakukan Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Walikota dan  Wakil Walikota Andrey Angouw dan Richard Sualang (AARS) terkait dengan kerusakan jalan di dekat jembatan Bailang – Molas.

Lewat Dinas PUPR Kota Manado telah diadakan supervisi terkait dengan perbaikan ruas jalan tersebut bersama instansi terkait/berwewenang pada Rabu (5/4/2023).

Berdasarkan kewenangan, ruas jalan ini merupakan jalan nasional sehingga untuk perbaikannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan telah dikoordinasikan Dinas PUPR Kota Manado dan Dinas PUPR Provinsi Sulut ke Balai Jalan sebagai pelaksana teknis pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan.

“Intensitas koordinasi ini merupakan wujud pelaksanaan tugas  Pemerintah Kota Manado menjamin keberlangsungan aktivitas dan mobilitas warga agar dapat berlangsung lancar melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai,” ujar Kadis Kominfo Manado Erwin Kontu kepada Meimonews.com di Manado, Rabu (5/3/2023).

Diketahui, cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado selang empat bulan terakhir pada periode Januari – April 2023 telah menyebabkan beberapa konstruksi jalan dan jembatan mengalami kerusakan. Sebut saja ruas jalan Mapanget – Molas dan Jembatan Bailang – Molas.

Terhadap kerusakan fasilitas ini, sebagian besar masyarakat berharap banyak Pemerintah Kota Manado dapat segera melakukan perbaikan. Benarkah seluruh jalan dan jembatan di Kota Manado menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Manado ?

Kontu menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, sesuai kewenangannya, jalan umum dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Untuk jembatan, menurut fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai jembatan jalan raya, jembatan jalan rel, jembatan untuk talang air/aquaduk, dan jembatan untuk menyeberangkan pipa-pipa (air, minyak, gas). Sedangkan berdasarkan struktur atasnya jembatan dikategorikan sebagai  jembatan balok/gelagar, jembatan pelat, jembatan pelengkung, jembatan rangka, jembatan gantung, dan jembatan cable stayed.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tambahnya,  penanganan urusan jalan dan jembatan bagi pemerintah dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Provinsi.

“Berdasarkan regulasi tersebut, kerusakan jalan dan jembatan di ruas jalan Mapanget – Molas dan jembatan Bailang – Molas, telah ditindaklanjuti Pemkot Manado sesuai kewenangannya,” jelas Kadis Kominfo Manado.

Disebutkan, koordinasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Di ruas jalan Mapanget – Molas misalnya, sejak Senin (3/4/2023) lalu telah dilakukan tender pekerjaan perbaikan jembatan sebesar 2,75 miliar, yang diperkirakan pekerjaan sudah dapat dimulai pada 1 Mei 2023. Sementara itu untuk pekerjaan perbaikan jalan sebesar 1,35 akan dilakukan tender dalam waktu dekat. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews com – Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania, SE, M.Si mengingatkan kepada seluruh Hukum Tua di Kabupaten Minahasa untuk menggunakan dana desa sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada.

“Saya minta kepada seluruh Hukum Tua dan perangkat desa ketika mengelola keuangan desa harus sesuai aturan. Jangan sampai nantinya malah terjerat hukum hingga dipenjara,” ujarnya, Selasa (4/4/2023).

Pemerintah Desa, tambahnya, harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, Dana desa itu dikucurkan Pemerintah Pusat demi memacu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kelolalah dana desa itu sebaik-baiknya. Ikuti petunjuk teknis yang sudah diberikan ketentuannya dari pemerintah,”  tegas Sekda.

Sekda berpesan agar penggunaan dana desa harus dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

“Penggunaan dana desa diawasi oleh Badan Pengawas Desa dan masyarakat. Untuk itu, jangan coba-coba main-main dengan anggaran tersebut,” katanya mengingatkan.

Sekda optimis Pemerintah Desa bisa lebih memahami penggunaan dan pelaporan keuangan sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dana yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dikemukakan, nantinya, semua laporan keuangan yang bersumber dari dana desa termasuk pembangunan fisik akan diperiksa oleh instansi terkait, apakah itu sesuai aturan atau tidak. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Di awal kepemimpinan Andrei Angouw dan Richard Sualang (AARS) sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada 8 Mei 2021, Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi masalah pelik karena masih terbatas jumlahnya.

Menurut data, hingga tahun 2020, penyediaan taman lingkungan, kelurahan, kecamatan, dan taman kota belum memenuhi target. Baru mencapai 6,13 hektar, sementara dalam Peraturan Daerah Kota Manado tentang RTRW 2014-2034, ditetapkan 237 hektar.

“Awalnya kondisi eksisting 54 taman kelurahan/kecamatan/kota dan 13 titik taman gantung, sebatas taman biasa yang kurang terawat,” ujar Kadis Kominfo Manado Erwin Kontu kepada Meimonews.com, Senin (3/4/2023).

Berkat kecintaan terhadap keindahan kota, sebutnya, Walikota dan Wakil Walikota Manado (AARS) mulai membenahi dan memprioritaskan perawatan dan memperindah 67 taman eksisting secara kontinyu.

Tak berhenti di situ, AARS kemudian membangun 7 taman baru yang representatif yakni 3 taman pada tahun 2022 (Median Taman Patung Piere Tendean,  RTP bapenda, dan RTP Tikala TVRI), dan membangun 4 taman pada tahun 2023 (Median Taman Sario, RTP Ranomut, Taman Median Ringroad, dan Taman Median KONI.

Di penghujung tahun 2022 dan awal 2023, AARS kemudian secara sporadis menyulap pedestrian jalan Piere Tendean sepanjang 2,4 km dan  memperlebar pedestrian dari 2 meter hingga 8 meter sehingga menjadi ruang terbuka hijau dan taman ke – 7 bagi warga Manado.

“Kini, jalan Piere Tendean bukan lagi sekadar pusat kawasan bisnis (Boulevard on Bussines) tetapi menjelma menjadi taman dan tempat bercengkerama warga sambil menikmati keramahan dan keindahan tepian teluk Manado atau sekadar melepas kepenatan sehabis beraktivitas,” tandasnya.

Hadirnya 74 taman dengan 67 taman dirawat instensif dan 7 taman baru di tahun 2022-2023, sambungnya, menjadi karya konkrit AARS menata lingkungan kota yang lebih baik sehingga lebih asri, indah, dan menyenangkan menuju Manado Maju dan Sejahtera. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Penegakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Perda No. 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah kembali dilaksanakan Jumat (31/3/2023).

Satuan Tugas Operasi Gabungan (Satgas Opsgab) kali ini melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kecamatan Sario.

Di lapangan, Satgas Opsgab menemukan jumlah pelanggar di Kecamatan Sario dengan rincian Perda Trantibum 2 pelanggar dan Perda Pengelolaan Sampah 3 pelanggar.

Menurut Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Manado Herry Ratu, pihak Satpol PP Kota Manado sebelumnya juga telah mengadakan OTT di beberapa tempat yang ada di Kota Manado dan menemukan pelanggar.

“Beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan OTT di beberapa tempat dan menemukan beberapa pelanggar. Pelanggar-pelanggar tersebut selanjutnya membuat surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun beberapa hari kemudian, kami kembali menemukan mereka melakukan pelanggaran yang sama. Mereka pun langsung kami arahkan untuk mengikuti Sidang Tipiring,” katanya.

Secara keseluruhan, ada 7 pelanggar yang diarahkan untuk mengikuti Sidang Tipiring di Kecamatan Sario. Namun yang hadir pada Sidang Tipiring hanya 3 pelanggar. Adapun yang menjadi majelis hakim pada Sidang Tipiring ini adalah Maria Sitanggang, SH. MH yang di dampingi oleh Jaksa, PPNS, dan Panitera.

Selama persidangan, para pelanggar bersifat kooperatif dengan mengikuti jalannya persidangan dan membayar denda sesuai yang diputuskan oleh Hakim yaitu sebesar Rp100.000. Untuk pelanggar yang tidak hadir, masing-masing tetap dikenakan sanksi dengan pilihan denda Rp100.000 atau kurungan 2 hari.

Jika dibandingkan pada OTT dan Sidang Tipiring sebelumnya, jumlah pelanggar mengalami penurunan. Maria pun mengapresiasi turunnya angka pelanggar ini. Menurutnya, masyarakat telah mengetahui mengenai penegakan terhadap kedua perda yang ada.

Namun terlepas dari itu, Maria tetap berharap agar masyarakat Kota Manado tetap mematuhi perda-perda yang ada sehingga tidak ada lagi pelanggar-pelanggar lain yang ditemukan ke depannya. (lk)

Berita Utama, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Banjir besar di Manado pada Januari 2023 menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan dan ruas jalan, termasuk ruas jalan Mapanget – Molas.

Terdapat dua titik kerusakan yang terjadi dan salah satu titik kerusakan menyebabkan amblasnya tanah sehingga ruas jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda dua.

Belakangan longsoran makin membesar sehingga disarankan jalan tidak dilewati kendaraan roda empat ke atas.

“Di media sosial kencang berhembus, kerusakan tersebut dibiarkan pemerintah, dan tudingan pembiaran dialamatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado,” ujar Kadis Kominfo Manado Erwin Kontu kepada Meimonews.com, Jumat (31/3/2023).

Meskipun dalam akun media sosial tidak secara jelas menulis Pemerintah itu apakah Pemprov Sulut atau Pemkot Manado, sambungnya, tetapi dalam media online, ditulis secara jelas Walikota dan Wakil Walikota Manado.

Diungkapkan, setelah dikonfirmasi dengan pihak terkait, ternyata ruas jalan dimaksud adalah Jalan Mapanget – Molas, dengan dua titik kerusakan terjadi di ruas jalan dan yang satu lagi jembatan, tepatnya di Kima Atas.

“Dari klasifikasi jalan, ruas jalan dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Meski demikian, sebutnya, sudah ada koordinasi. Ternyata, sejak kejadian pada pertengahan Januari 2023, Pemerintah Kota Manado atas arahan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang sudah melakukan koordinasi.

Dikemukakan, pada masa tanggap darurat sudah diambil langkah dengan menyiapkan jalan memutar tetapi terkendala dengan penebangan 16 pohon dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan.

Langkah lanjutannya adalah pelaksanaan lelang dengan pergeseran anggaran dari pihak terkait di Pemerintah Provinsi. Lelang akan dilaksanakan pada April 2023.

“Usai penandatanganan kontrak, pekerjaan akan dilakukan dengan percepatan dari target 6 bulan menjadi 3 bulan, sehingga dalam perhitungan, pada Juli 2023, jalan dan jembatan yang rusak sudah bisa dipergunakan kembali,” tandasnya.(lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU Asean.Eng menegaskan, akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sam Ratulangi Tondano sangat penting untuk melihat sejauhmana sepak terjang pelayanan rumah sakit ini.

Penegasan itu disampaikan Bupati saat memberikan sambutan pada kegiatan Survei Akreditasi Starkes oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP) kepada RSUD Dr. Sam Ratulangi (acapkali disebut RS Samrat Tondano  di aula rumah sakit, Rabu (29/3/2023).

Akreditasi merupakan cara untuk mengukur sejauhmana pelayanan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit. Namun, hal itu juga tak lepas dari kesiapan rumah sakit untuk memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan.

Di sisi lain, ditunjang oleh kemampuan para tenaga dokter, tenaga keperawatan serta tenaga administrasi yang profesional dan mampu bekerjasama.

”Banyak hal yang dinilai untuk menentukan akreditasi yang bisa dicapai, di antaranya standar pelayanan, infrastruktur yang menunjang, kualitas tenaga dokter, perawat dan tenaga kesehatan dan sebagainya,: jelas Bupati.

Diungkapkan, Pemkab Minahasa bersama Direksi RSUD Sam Ratulangi Tondano menyambut dengan gembira kehadiran tim akreditasi.

Bupati menyampaikan selamat bekerja, semoga harapan yang diinginkan bisa terwujud. Dan, kepada pihak Direksi agar kooperatif dalam menjawab semua persyaratan akreditasi yang butuhkan dalam memudahkan tim untuk melaksanakan tugas.

”Kami berterima kasih sekali atas kehadiran tim Surveior. Kami siap bekerjasama untuk memberikan semua informasi dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan selama penilaian,” ujar Bupati.

Dirut RSUD Samrat Tondano Dr. Nancy C. Mongdong, MHSM, Sp.PD mengatakan Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi.

“Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit; meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit; meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan,” jelasnya.

Dirut mengatakan, akreditasi RSUD Samrat Tondano diharapkan bisa mendapatkan hasil paripurna atau bintang 5. Penilaian berlangsung Selasa-Kamis (28-30/3/2023). “Dan kita bisa mendapat nilai paripurna atau bintang 5,” ujarnya berharap.

Mendampingi Bupati pada kegiatan tersebut, Asisten 1, Kadis Kesehatan, Kabag Prokopim dan Kabid Anggaran BPKAD. Adapun tim Surveior LARS-DHP di antaranya drg. Irwanto Tandaan, MPH dan Tommy J. F. Wowor, S.Kep, Ns, MM, M.Kep. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet