Meimonews.com – Plt. Dirut Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou (akrab disebut RSUP Kandou) Dr. dr. Ivone Elisabeth Rotty, M.Kes berterima kasih dan mengapresiasi atas kinerja civitas hospitalitas RSUP Kandou.

Kinerja civitas hospitalitas RSUP Kandou di masing-masing direktorat sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bahkan, sepanjang bulan Oktober sampai Minggu pertama November hasil kinerja terus meningkat.

Hal tersebut disampaikan dokter Ivonne (sapaan Plt. Dirut) saat memimpin apel di halaman kantor pusat administrasi RSUP Kandou,  Senin (6/11/2023). “Terima kasih atas kerjasamanya dari teman teman yang sudah melaksanakan tupoksi dengan maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, masing-masing Direktorat telah menunjukan upaya upaya peningkatan kinerja, apalagi di akhir tahun banyak tugas yang harus diselesaikan. “Terima kasih Direktorat PMKP, SDM, Layanan Operasional, dan Keuangan yang tetap konsisten dalam tupoksinya masing masing,” ujarnya.

Terkait dengan parkiran, dokter Ivonne menegaskan, dengan ketersediaan lahan parkir yang baru, diharapkan para petugas terkait dapat mengaturnya serta menata parkiran di RSUP Kandau dengan baik.

Di sisi lain, dokter Ivonne mengingatkan bagi semua civitas hospitalitas RSUP Kandou tentang pentingnya sesama pegawai memiliki rasa kekeluargaan, guna mempererat tali persaudaraan dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya.

“Dalam satu keluarga yang besar kita jaga kerukunan, kalau ada masalah selesaikan secara internal, karena kita keluarga RSUP Kandou yang berkomitmen untuk memajukan rumah sakit dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” sebutnya.(Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar kegiatan fasilitasi penetapan data parameter kependudukan untuk rencana evaluasi (renev) pembangunan daerah (bangda).

Kegiatan yang diadakan di The Senta Hotel Manado, Kamis (3/10/2023) ini dihadiri Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk, SE,ME, dosen dan peneliti kependudukan Universitas Airlangga Surabaya Dr. Lutfi Agus Salim, SKM, M.Si, Ketua IPADI Sulut Dr. Tri Oldi Rotinsulu, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut Drs. Jefry Paat, M.Si.

Selain itu, Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Dalduk OPD KB Kabupaten/Kota, Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulut, IPADI Sulut dan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut.

Kegiatan ini bertujuan pertama, mengembangkan dan merencanakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan melalui GDPK sesuai dengan amanat Perpres Nomor 153 Tahun 2014; kedua, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyusun dan memanfaatkan GDPK sebagai rujukan dalam pengembangan perencanaan serta kebijakan pembangunan kependudukan di daerah.

Ketiga, mengintegrasikan Program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, serta rencana kerja tahunan; keempat, meningkatkan sinkronisasi indikator, target, dan data perencanaan program Bangga Kencana antara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kelima, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola program Bangga Kencana serta pihak-pihak terkait dalam perencanaan program Bangga Kencana pada pemerintah daerah.

Ada tiga hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini. Pertama, tersedianya data dan indikator Program Bangga Kencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan diintegrasikan kedalam dokumen kebijakan perencanaan Pembangunan daerah.

Kedua, tersedianya hasil telaah data, indikator, dan Need Assesment Program Bangga Kencana pada dokumen perencanaan daerah; dan ketiga, termanfaatkannya dokumen GDPK melalui Dokumen Legalitas (Peraturan Bupati/Walikota), Roadmap, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Aksi Daerah.

Dalam sambutannya, Tandaju mengatakan, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan kependudukan di daerah, maka dilakukan penguatan program Bangga Kencana yang meliputi empat poin.

Poin pertama, penguatan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang GDPK. GDPK merupakan salah satu dokumen perencanaan Pembangunan 25 tahunan yang seharusnya dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program dan anggaran secara terpadu.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung penyusunan kebijakan kependudukan dan penanganan masalah kependudukan.

“Sampai dengan bulan Oktober 2023, 14 Kabupaten/Kota telah Menyusun GDPK, dimana 7 Kabupaten/Kota telah 5 pilar,” ujarnya.

Poin.kedua, penanganan masalah kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga berbasis desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas program Bangga Kencana.

Pembentukan kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

“Sampai dengan bulan Oktober 2023, telah terbentuk 1.083 atau 58,89 persen dari 1.839 desa/kelurahan di Sulawesi Utara,” papar Tandayu.

Poin ketiga, peningkatan literasi kependudukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menghidupkan data kependudukan untuk perencanaan kependudukan di daerah terutama di tingkat Desa/Kelurahan melalui pembentukan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.

” Sampai dengan bulan Oktober 2023, sudah terbentuk 441 RDK (40,72 persen dari Kampung KB),” sebutnya.

Poin keempat, pada kesempatan ini juga akan disosialisasikan hasil proyeksi target Indikator Bangga Kencana dalam perencanaan daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Hasil proyeksi tersebut kiranya dapat diintegrasikan dalam dokumen RPJMD periode tahun 2025-2029.

Diharapkan indikator Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat lebih baik dan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Perintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. Kandouw lewat Bapenda Sulut memberlakukan kebijakan baru dalam rangka memberikan keringanan bagi masyarakat dalan membayar pajak kendaraan bermotor (ranmor)nya.

Kebijakan tersebut dibuat dalam program Keringanan Tiga Hebat Tetap Lanjutkan. Program ini berlaku sebulan yakni mulai tanggal 1 hingga 31 November 2023.

Keringanan pertama adalah keringanan pokok dan denda PKB (pajak kendaraan bermotor). Untuk pokok PKB (plat hitam/putih milik pribadi dan badan usaha) tahun berjalan dibayar seluruhnya, untuk tahun kedua diberikan keringanan 50 persen persen dari pajak pokok, untuk tahun ketiga diberikan keringanan 60 persen dari pokok pajak, untuk tahun keempat diberikan keringanan 70 persen dari pokok pajak, untuk tahun kelima diberikan keringanan 80 persen dan untuk tahun keenam diberikan keringanan 100 persen.

Untuk denda PKB (seluruh kendaraan) tahun berjalan dibayar seluruhnya sementara tahun yang telah lewat bebas denda 100 persen.

Keringanan kedua, pembebasan pokok dan denda BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor). Seluruh kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan pembebasan pokok dan denda BBNKB sebesar 100 persen.

Keringanan ketiga, diskon pokok PKB. Untuk kendaraan plat hitam/putih yang belum membayar 1-30 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon 5 persen, 31-60 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon 7,5 persen, 61-90 hari diberikan diskon 10 persen.

Dengan adanya keringanan ini, Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mengajak masyarakat wajib pajak ranmor untuk memanfaatkan momen ini dengan membayar pajaknya, sebab dengan membayar pajak maka akan aman dalam berkendara dan telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kantor Samsat terdekat,” imbau June, Kamis (1/11/2023). (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Kependudukan BKKBN Sulut menggelar seminar dengan tema Menuju Indonesia Emas 2045.

Seminar yang dilaksanakan Rabu (31/10/2023) ini dilakukan secara tatapmuka di Sintesa Peninsula Hotel Manado dan secara zoom meeting.

Peserta seminar terdiri dari Kepala Dinas/Badan Daerah Provinsi Sulut, Rektor/Direktur/Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta, Mitra Kerja/Organisasi Kepemudaan/Organisasi Profesi, Mahasiswa/i, Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, PKB/PLKB se Provinsi Sulawesi Utara (zoom), Pengelola Program Kependudukan OPD-KB se Provinsi Sulut (zoom).

Seminar yang bertujuan meningkatnya peran dan partisipasi lintas sektor dalam pengelolaan program kependudukan ini menghadirkan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Tino Tandaju, M.Erg melalui zoom, Sekretaris BKKBN, Ketua Pokja Kependudukan Turro S. Wongkaren, Ph.D sebagai narasumber dan Dr. Tri Oldi Rotinsulu sebagai moderator.

Pada kesempatan itu, Tandaju mengungkapkan beberapa hal penting sekaligus harapan dalam konteks kependudukan menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Ditegaskan, membangun mental masyarakat adalah kunci meningkatkan kualitas kependudukan. Orang tua wajib mewaspadai perubahan perilaku pada remaja yang menjadi tanda-tanda awal terjadinya masalah mental.

Masalah gangguan mental dan emosi pada remaja, sebutnya, berpengaruh pada maraknya kejadian narkotika atau napza hingga pada kehamilan pada usia remaja.

Dikemukakan, saat ini, terdapat isu penting dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang memerlukan akselerasi, partisipasi dan peran serta seluruh mitra kerja, yaitu TFR yang perlu dipertahankan, ASFR 15-19 Tahun yang perlu diturunkan, dan risiko stunting yang lebih tinggi pada kehamilan dan kelahiran di usia remaja.

Wongkaren dalam pemaparan materinya, antara lain mengingatkan, Sulawesi Utara masih dalam periode bonus demografi. Namun, untuk bisa memanfaatkan bonus tersebut diperlukan beberapa upaya yang berkaitan dengan kesehatan dasar, pendidikan, ketatalaksanaan dan ketenagakerjaan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulut melakukan road show ke sejumlah hotel dan kelurahan untuk mensosialisasikan Si PINTAR (Aplikasi Penyebaran Informasi Terkait Pelaporan Orang Asing), Selasa-Rabu (30-31/10/2023).

Ada lima hotel dan tiga kelurahan didatangi Tim yang dipimpin Jeacky Gerung dengan anggota Luke Takaendengan dan Reigi Damopolii selang dua hari ini.

Hotel dan kelurahan yang didatangi untuk kegiatan sosialisasi yakni Hotel Nusantara Dian Center, Hotel Luley, Kelurahan Molas, Kelurahan Tongkaina, Hotel Sutanraja, Hotel Mel’s Inn, Kelurahan Paniki Satu, dan Hotel Istanaku.

“Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan penyebaran informasi pelayanan keimigrasian secara digital sebagai bentuk sarana komunikasi publik serta penyebaran informasi keimigrasian secara yang lebih aktual, informatif dan melayani,” ujar Gerung mewakili Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuan kepada Meimonews.com, Rabu (31/10//2023).

Dijelaskan, Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah menerapkan transformasi digital dalam proses bisnis (layanan), terlebih pada revolusi industri di mana dunia saat ini tengah fokus pada teknologi-teknologi bersifat digital, tak terkecuali penggunaan e_government terhadap layanan publik guna mewujudkan good governance.

Oleh karenanya, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulut terus-menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya terkait penyebaran informasi keimigrasian.

“Untuk itu, supaya pengguna pelayanan keimigrasian mudah memahami program atau inovasi dalam bentuk digital maka Kanwil Kemenkumham Sulut menghadirkan inovasi Si PINTAR melalui kegiatan sosialisasi,” ujarnya. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) Percepatan Penurunan Stunting  (PPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Kamis (27/10/2023) ini turut diadiri Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP,, para Ketua Pokja Perwakilan BKKBN Sulut dan Satgas Stunting Provinsi Sulut.

Kegiatan ini dilaksnakan untuk mengetahui gambaran kondisi lapangan di tiap daerah sehingga dapat direspon dengan kebijakan dan kegiatan yang sesuai serta dapat memberikan output berupa penguatan kapasitas.

Selain itu, penyamaan persepsi terhadap mekanisme kerja baik dari sisi pelaporan maupun dalam pendampingan kegiatan di lapangan.

Lewat pertemuan ini juga dapat mengukur pencapaian target kerja yang sudah ditetapkan oleh program serta identifikasi terhadap hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan bahkan Desa/Kelurahan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menegaskan, pengukuhan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Minahasa Tenggara penting untuk penurunan prevalensi stunting di kabupaten ini.

Penegasan tersebut disampaikan Tandaju saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Pengukuhan Bapak/Bunda Anak Stunting Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, Kamis (26/10/2023).

“Pengukuhan BAAS menjadi penting dalam rangka penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Mitra (Mitra),” ujarnya.

Oleh karena itu, sebut Tandaju, BKKBN Provinsi Sulut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mitra dalam rangka pengukuhan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting ini.

“Semoga menjadi pola panutan dan kebanggaan tersendiri secara sukarela oleh para pejabat dan instansi sehingga ke depan akan ada progres yang signifikan menurunkan anak stunting di Kabupaten Mitra,” tambahnya.

Di acara ini, Kaper memaparkan kondisi prevalensi stunting di Kabupaten Mitra yang mencapai 36,5 persen di tahun 2022 berdasarkan Survey Status Gisi (SSG) sedangkan target di tahun 2023 adalah 17,8 persen.

Itulah sebabnya, Tandaju yang saat itu di dampingi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Sulut dr. Alfrida Bayang, M.Kes ini berharap dengan adanya BASS ini, target penurunan prevalensi stunting bisa dicapai.

Pembukaan Rakor Percepatan Penurunan Stunting dan pengukuhan BAAS Mitra dilakukan Penjabat Bupati Minahasa Tenggara Ir. Ronald TH Sorongan, M.Si.

Dalam sambutannya, Sorongan menyampaikan terima kasih kepada pihak Kepala OPD, pihak Perbankan yang sudah memberi diri dalam menanggulangi Percepatan Penurunan Stunting  di Kabupaten Mitra.

“Sebagai Pejabat Bupati, saya berharap kepada saudara-saudara yang dipercayakan sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupeten Mitra untuk terus memberikan pendampingan dan memberikan bantuan langsung kepada keluarga beresiko stunting maupun anak stunting.

Di kesempatan itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mitra melaunching aplikasi *Si Pelita Satu (Strategi Penanganan Terintegrasi Lintas Sektor untuk Penurunan Stunting*), yang didahului pemaparan singkat oleh Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Mitra dr. Helny Ratuliu, MAP.

Setelah itu, Sorongan  yang di dampingi Tandaju, Ratuliu, Forkopimda, perwakilan Bank Mandiri, BSG, BNI, BRI dan BPJS menyerahkan makanan tambahan kepada anak yang beresiko stunting. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka kegiatan sekaligus melaunching Sekolah Lansia Kaneren Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Kamis (26/10/2023).

Mendampingi Tandaju pada kegiatan tersebut adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Sulut dr. Alfrida Bayang, M.Kes dan tim.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara dr. Helny Ratuliu, MAP, Camat Ratahan Arce Kalalo, SH, MH dan seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Tandaju menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif dan Bermartabat).

” Maka, perlu adanya upaya pencegahan dan pembinaan non formal mengenai kesehatan, spiritual dan sosial melalui Sekolah Lansia,” ujar Tandaju.

Dengan adanya pembentukan Sekolah Lansia ini, sebutnya, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta dapat mendukung pengembangan sekolah lansia di kelompok BKL yang dapat membantu para pemangku kepentingan dalam merencanakan program pembangunan keluarga.

Pembukaan kegiatan ditandai penyematan tanda peserta dan pemberian kelengkapan ATK serta buku bagi peserta.

Setelah itu, pembukaan selubung papan nama sebagai tanda launching Sekolah Lansia Kaneren. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna membahas nilai perolehan air permukaan (NPAP), Bapenda Sulut mengikuti zoom mèeting dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia.

Pertenuan yang dilaksanakan, Senin (23/10/2023) pagi hingga siang ini diikuti  seluruh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi di Indonesia.

Dari Bapenda.Sulut, hadir Kepala Badan June E. Silangen, Sekretaris Filma Kepel, Kabid Dalev Johanis Gerald Tamuntuan,
Plh Kabid Pajak Aprine Siwi, dan jajaran terkait serta Kepala UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah) Minahasa Harold Lumempouw.

June dalam pengantarnya menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan Bapenda Sulut terkait dengan penerimaan pajak dari sumber ini (Pajak Air Permukaan/PAP).

Dalam pemaparan itu, disebut pula kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan langkah-langkah yang dilakukan Bapenda Sulut sesuai regulasi/aturan yang ada/berlaku.

Sekretaris Bapenda Filma Kepel dalam percakapan dengan Meimonews.com, usai kegiatan menjelaskan, dalam zoom meeting ini banyak hal terkait dengan upaya dan langkah penerimaan PAP termasuk hal-hal yang akan dilakukan berhubungan dengan NPAP.

Dibahas pula hal-hal teknis mulai dari perhitungannya, pengambilan datanya dari hulu sampai ke hilir baik dari PDAM industri, pertambangan, dan lain.

“Dari pertemuan ini masing-masing memberikan masukkan terkait dengan bagaimana untuk penetapan penerimaan  pajak air permukaan,” ujar mantan Kabid Pajak Bapenda.Sulut ini.

Bapenda Sulut, menurut Filma, terus menyimak upaya-upaya/langkah-langkah yang dilakukan beberapa Bapenda terkait  dengan cara-cara perhitungan mereka, yang bisa diterapkan di daerah ini, sesuai kondisi yang ada.

“Pada prinsipnya, sama. Kami akan melaksanakan NPAP mengacu pada peraturan Menteri PUPR seperti nilai perolehannya, ambang batas atas dan bawah, serta bobotnya,” ujar Filma. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menegaskan pentingnya  P3K dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja yang diarahkan untuk mencapai remaja yang berketahanan.

Penegasan tersebut disampaikan Tandaju ketika memberikan sambutan pada kegiatan Penguatan Program Pembangunan Keluarga (P3K) Khususnya Generasi Berencana Bersama Mitra Kerja.

Kegiatan yang berlangsung di The Sentra Hotel, Jumat (20/10/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Tandaju di dampingi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulut Brigjen. Pol. Pitra Ratulangi, SIK, MM.

Turut mendampingi, Ketua Pokja Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Sulut dr. Alfrida Bayang, M.Kes dan Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Sulut Drs. Sam G. Repi.

Dengan demikian, menurut Tandaju, mereka akan mampu melewati lima transisi kehidupan remaja yakni mempraktikkan hidup bersih dan sehat, melanjutkan pendidikan, memulai berkarir, menjadi anggota masyarakat yang baik, serta membangun keluarga yang berkualitas.

“Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi Forum GenRe Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh remaja perwakilan beberapa sekolah yang ada di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara dalam upaya penguatan karakter remaja dan penyiapan kehidupan berkeluarga untuk nantinya bisa menghasilkan remaja yang berketahanan dan berkualitas,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan launching website genresulut.id yang merupakan media informatif berbasis digital yang berisi berbagai fitur menarik terkait  PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja), BKR, bank materi remaja dan stunting, tes kesehatan mental, GenRe News, dokumentasi kegiatan, jurnal/artikel dan bank data.

Dalam website tersebut bisa diakses oleh semua remaja, orang tua, fasilitator, stakeholder terkait dan masyarakat untuk nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terutama dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Sulut. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet