Meimonews.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) Sulut Tahun. 2024 di Auditorium Unsrat, Selasa (21/5/2024).
Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur Sulut Steven O. Kandou yang ditandai pemukulan tambur ini diawali dengan parade kontingen Peksimida dari 12 Perguruan Tinggi se-Sulawesi Utara.
Hadir pada acara pembukaan ini, Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng Asean IPU Eng dan jajaran, para undangan serta perwakilan perguruan tinggi dan mahasiswa kontingen Peksimida.
Pememang Peksimida ini nantinya diutus mewakili Sulut di ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksimanas) yang akan diadakan di Jakarta, September mendatang.
Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw mewakili Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE, dalam sambutannya mengatakan, seni itu mencerminkan kebudayaan masyarakat setempat, dan semakin tinggi seninya, semakin dahsyat budayanya.
Seni itu menjadi parameter peradaban, tapi seni itu juga jangan disalahgunakan. Oleh karena itu, Wagub mengajak kita untuk membesarkan seni dan budaya daerah untuk meningkatkan peradaban.
Dikemukakan, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan ODSK, selalu fokus pada pengembangan health tourism (pariwisata kesehatan) serta pendidikan. “Mudah-mudahan kalau Tuhan berikan kesempatan, ke depan di bidang kebudayaan torang jadikan Sulawesi Utara juga jadi pusat kebudayaan nasional,” ujarnya. (FA)
Meimonews.com – Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Unsrat di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsrat Manado, Kamis (16/5/2024).
Materi yang dibawakan doktor Bonivasius adalah Peran Perguruan Tinggi dalam Menuju Indonesia Emas dalam Perspektif Demografi.
Kuliah umum ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Rektor 4 Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA mewakili Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng Asean IPU Asean Eng.
Prof. Sangkertadi memberikan apresiasi yang tinggi dan menyambut baik kunjungan dan kuliah umum dari Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI ini.
Pemberian kuliah umum ini, sebut Prof. Sangkertadi merupakan wujud kerjasama kemitraan BKKBN dengan perguruan tinggi Unsrat.
Di awal pemaparan materinya, doktor Bonifasius menjelaskan tugas dan pokok BKKBN guna mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Selain itu, dijelaskan pula tujuan pembangunan kependudukan, situasi demografi dunia, isu kependudukan menuju Indonesia Emas, bonus demografi Sulut, menyiapkan generasi berkualitas, ancaman pemanfaatan demografi dunia, memetik periode bonus yang lebih panjang, dan strategi mengoptimalkan bonus demografi.
Deputi memaparkan sinergi tiga pilar institusi sosial dan peran serta tanggung jawab mahasiswa. Mahasiswa itu harus berperan aktif, harus terus berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, mahasiswa harus jadi pionir perubahan sosial (agent of change),” ujar doktor Bonivasius.
Menyinggung peran mahasiswa dan generasi muda dalam memaksimalkan bonus demografi (bodem), diingatkan agar mahasiswa meningkatkan kapasitas diri, menambah relasi dengan berbagai orang, memanfaatkan gawai untuk literasi digital, menghindari resiko triad KRR, serta menjadi agen perubahan.
Mendampingi doktor Bonifacius pada kuliah umum ini adalah Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg. (FA)
Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara mengadakan Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan 1 dan Pembahasan Usulan Target Retribusi Daerah 2025.
Rapat yang diadakan di Hotel Sentra Maumbi Kecamatan Kalawat Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024) ini diikuti 99 peserta yang terdiri dari perangkat daerah pengelola retribusi, BKAD Sulut dan Biro Hukum Setda Sulut.
Pembicara rapat terdiri dari Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, SE. Ak, MM, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Vonny Steivi Sumenge, SH, MH, dan dari Bank Sulutgo (BSG).
Poin-poin yang dibicarakan terkait Optimalisasi PAD dari sektor retribusi daerah; Rekonsiliasi Retribusi Daerah Triwulan I tahun 2024; Usulan Target Retribusi Tahun 2025; Penyesuaian jenis dan objek retribusi sesuai dengan UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD.
Selain itu, Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran elektronik, Aspek hukum terhadap tatacara pemungutan dan penyetoran retribusi daera; Harmonisasi dari biro hukum terkait ranpergub tentang pelaksanaan retribusi daerah; Adanya kenaikan yang signifikan terhadap realisasi khusus pelayanan kesehatan pada RSUD ODSK karena sudah menggunakan QRIS sebagai pembayaran Elektronik.
Pengalian objek retribusi baru untuk mendukung peningkatan penerimaan retribusi dikarenakan pada UU No 1 tahun 2022 banyak objek retribusi yang hilang; Mendorong PD untuk mengoptimalkan Aset BMD yang terbengkalai; Mensiasati peningkatan tarif retribusi daerah sesuai dgn aturan yang berlaku; dan Mengoptimalisasikan aset pemprov untuk disewakan dan/atau dipihak ketigakan.
Rapat yang diikuti seluruh jajaran Bapenda Sulut
Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, SE. Ak saat memberikan materia memaparkan kondisi yang ada di lapangan dan bagaimana melakukan terobosan agar penerimaan daerah ini bisa mencapai target yang telah ditentukan karena dana yang terkumpul ini menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Secara terbuka, June memberikan trik-trik agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan membayar tepat waktu atau tidak menunggak. Ada langkah persuasif tapi ada pula dengan penegakan aturan walau tetap dengan cara-cara terhormat (elka)
Meimonews.com – Ada 14 rumusan yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan BKKBN Perwakilan Sulut di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).
Keempat belas rumusan tersebut adalah pertama, peluang bonus demografi di Sulut perlu dioptimalkan dengan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.
Kedua, menurut proyeksi penduduk terbaru, periode bonus demografi Sulut diperkirakan berakhir pada tahun 2036 dengan puncaknya pada periode 2015-2020. Periode bonus demografi Sulut akan berakhir lebih cepat dari Indonesia yang diperkirakan berakhir di periode 2040-2041. Agar peluang demografi optimal, perlu meminimalisasi ancaman bonus demografi antara lain prevalensi stunting yang masih tinggi, kemiskinan ekstrim, pengangguran dan kurangnya skill penduduk usia produktif.
Ketiga, gambaran pencapaian indikator kinerja utama Perwakilan BKKBN Sulut tahun 2023 yaitu TFR 2,1, MCPR 59,8 persen, Unmet Need 13,4 persen, dan iBangga 62,63 menunjukkan kategori capaian sangat baik. Hal itu perlu diperkuat dengan peningkatan capaian ASFR 15-19 tahun dengan realisasi 34 kelahiran per 1000 WUS dan prevalensi stunting 21,3 persen yang belum mencapai target
Keempat, stunting perlu segera dipangkas melalui program intervensi penurunan stunting yang dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menerima hasil rumusan dan menutup Rakerda Bangga Kencana dan PPS Tahun 2024
Kelima, data perhitungan hasil SKI 2023 untuk penurunan stunting perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan data survei ePPGBM. Selain itu, nilai indikator-indikator penyusun angka SKI perlu dipublikasikan sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat.
Keenam, kenaikan prevalensi stunting di provinsi Sulut perlu disikapi dengan beberapa strategi, antara lain langkah konkrit (exit strategy) di tahun 2024 fokus pada sasaran catin, ibu hamil dan baduta yang beresiko/berpotensi melahirkan stunting baru. Melaksanakan tangging anggaran dengan rincian output yang jelas dan sasaran yang tepat.
Perhatian penting pada sasaran super prioritas, kabupaten/kota yang paling berdampak, penimbangan serentak, kolaborasi pelaksanaan PPS, pemberian bantuan termasuk pangan yang tepat sasaran, dan intervensi perubahan perilaku.
KRS dijadikan acuan pelaksanaan program di tingkat bawah. Menjadikan 5 PASTI sebagai strategi implementasi konvergensi layanan tingkat keluarga di tahun 2024 serta intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 yang melibatkan semua kementerian dan lembaga serta sektor lainnya yang bermuara pada keberhasilan pengukuran dan penimbangan balita.
Ketujuh, BKKBN akan terus menyalurkan DAK BOKB kepada kabupaten/kota sehingga perlu peran pemerintah daerah agar realisasi dan pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
Kedelapan, dukungan tenaga lapangan dalam program PPS dan Bangga Kencana di provinsi Sulut tahun 2024 yaitu 106 PKB/PLB, 108 P3K, 19 Satgas PPS, dan 7044 TPK diharapkan dapat mengawal aksi serentak pencegahan stunting.
Kesembilan, diperlukan peran OPD KB kabupaten/kota dan mitra kerja dalam pencapaian 31 target indikator kinerja dan 29 target rincian output kegiatan Bangga Kencana serta 30 indikator kinerja keluaran stunting di tahun 2024.
Kesepuluh, untuk mendapatkan bonus demografi diperlukan investasi dari segi kuantitas dan kualitas (pendidikan, kesehatan, karakter dan rasa aman). Diperlukan program yang mencakup dan memberikan intervensi pada tiap kelompok dalan periode bonus demografi yakni angkatan kerja existing, pre angkatan kerja (usia sekolah), angkatan kerja lahir sejak 2020-an dan angkatan kerja yang lahir di masa depan .
Kesebelas, program Bangga Kencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan bonus demografi melalui grand design pembangunan kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan target RPJMD serta peningkatan klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
Keduabelas, penyusunan RPJMN sedang berproses yang menyesuaikan asta cita kerja pemimpin terpilih. Isu bonus demografi akan menjadi salah satu dasar penyusunan program pembentukan keluarga berkualitas dalam landasan transformasi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
Ketigabelas, strategi Sulut untuk menerima bonus geografi antara lain pengendalian penduduk melalui program KB (peningkatan kesetaraan MKJP). Penjaminan kualitas kesehatan ibu hamil-baduta-balita (stunting). Peningkatan Mean Year Schooling , penjaminan sosial dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, aktivitas ekonomi mencegah migrasi.
Penciptaan pusat ekonomi baru, pembangunan yang seimbang desa-kota, investasi dan pemanfaatan angkatan kerja, peningkatan skill reskil dan upskill serta partisipasi gender.
Keempatbelas, strategi mengoptimalkan angkatan kerja wanita dalam memanfaatkan bonus demografi : pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, promosi kesetaraan gender, perlindungan hak tenaga kerja wanita, kebijakan keluarga dan kesejahteraan serta pendidikan dan penyuluhan masyarakat.
Hasil rumusan tersebut dibuat setelah mendengarkan laporan Kaper BKKBN Sulut, sambutan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), sambutan Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang dibacakan Asisten 2 Setprov Asripan Nani.
Selain itu, pemaparan materi oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Turro Wongkaran, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si dan diskusi yang berkembang dalam Rakerda.
Hasil rumusan tersebut langsung diserahkan oleh tim kepada Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di penghujung acara, yang ditutup Tandaju. (Fer)
Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Sulut Tahun 2024.
Rakerda yang dibuka pelaksanaannya oleh Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten 2 Setprov Sulut Asripan Nani diadakan di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).
Sebanyak 200-an peserta mengikuti Rakerda yang mengangkat tema Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Utara Menuju Indonesia Emas 2045.
Peserta tersebut, di antaranya Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota se-Sulut, kepala dinas/instansi vertikal/kepala badan di lingkungan Pemprov Sulut, para kepala OPD-KB kabupaten dan kota serta mitra kerja program Bangga Kencana.
Di momen Rakerda ini ada enam Bupati/Walikota di daerah ini yang mendapat penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sulut. Penyerahan penghargaan dilakukan antara lain oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala.BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan, dan Kaper BKKBN Sulut.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakerda adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, evaluasi dan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi (tupoksi) BKKBN.
Tupoksi tersebut adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.
Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan saat menyerahkan penghargaan BKKBN kepada Bupati Minut Joune Ganda
Dalam laporan tersebut, Kaper turut memaparkan gambaran umum pencapaian Indikator Kinerja Utama BKKBN Perwakilan Sulut tahun 2023.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo antara lain menegaskan, BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius saat memberikan sambutan
Dikemukakan, pentingnya data yang presisi untuk penguatan kemitraan agar mencegah stunting. Ke depan kemiskinan ekstrim akan terdiri dari keluarga yang unmodifiable atau sulit diubah. Maka, memberdayakan perempuan menjadi hal yang penting.
“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak, masih produktif dan tidak menjadi beban.
Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujar Bonivasius.
Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setprov Sulut menegaskan, untuk mendukung cita-cita bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2025 maka salah satu upayanya adalah melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam hal ini, BKKBN tentunya memiliki sasaran prioritas pada keluarga, memiliki peran yang sangat strategis, terutama peran yang terkait dengan pertumbuhan penduduk seimbang (antara kualitas dan kuantitas), perwujudan keluarga berkualitas, kontribusi pada bidang kesehatan dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk peran penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, PPS,serta pemanfaatan Bonus Demografi.
“Peran penting tersebut diharapkan memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk turut mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandas gubernur.
Selain itu, tambah gubernur, sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada 2024.
Dikemukakan, sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana PPS, Perpres tersebut memberikan penguatan untuk tiga hal yaitu penguraian kerangka kelembagaan, penguatan kerangka intervensi, dan penguatan kerangka pendanaan.
“Oleh karena itu, Pemda Sulut menaruh perhatian penuh terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Sulut.
Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan termasuk melibatkan berbagai sektor,” sebut Gubernur.
Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung komitmen pemerintah pusat lewat arahan Presiden RI kepada BKKBN sebagai penanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, upaya PPS tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab semua pihak.
Program penta helix yang melibatkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi san medi massa harus terus dikembangkan. Selain dari pada itu, diperlukan juga peningkatan sinergitas pemangku kepentingan program Bangga Kencana baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta mitra strategis BKKBN, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Sulut guna menuju Indonesia Emas di tahun 2045
Karena itu, melalui Rakerda ini, Gubernur mengajak kita semua bersinergi dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.
“Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, saya yakin kita mampu mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera di Sulut,” tandasnya.
Menurutnya, jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas maka kita mampu membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan.
Usai acara pembukaan dan penyerahan penghargaan BKKBN Sulut kepada beberapa bupati dan walikota, Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Turro Wongkaren, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si. (Fer)
Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) mengadakan Welcome Dinner di salah satu hotel di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (13/5/3024).
Usai welcome dinner, para tamu dan undangan melakukan Ambassador Goes to Kampung KB.
Kegiatan ini dihadiri Deputy Head of Mission of the Embassy of Kenya to Indonesia Jackson Nyagaka Onkoba, Deputy Head of Mission of the Embassy of Finland to Indonesia Essi Evelina Ervasti, Counselor, Head of ASEAN Section of the Embassy of United Arab Emirates Matar Ali Fadhel Almansoori, Counselor of the Embassy of Malaysia to Indonesia Rosnita.
Counselor of the Embassy of Australia to Indonesia Simon Joseph Flores, Counselor of the Embassy of Canada to Indonesia Kevin Tokar, Program Officer of the Envoy of Seychelles to ASEAN Joshua G. Somba, Junior Advisor of the Embassy of Finland to Indonesia Julia Maria Malvina Hoffman dan Executive Assistant to The Envoy of Seychelles to ASEAN Erik Zikri Harivani.
Deputy Head of WHO Indonesia, Momoe Takeuchi; UNFPA Assistant Representative, Dr. Verania Andria, beserta jajaran, Director Program USAID Monica Pons beserta jajaran, Chief of Filed Office in Jawa (UNICEF) Arie Rukmantara, NPO-RMNCAH WHO Nurlely Sinaga. General Counsel, Head of Corporate & Regulatory Affairs Heinz ABC Lusia Mira. B beserta jajaran.
Technical Sectors Director Yayasan Wahana Visi Indonesia Yacobus Runtuwene, MEL Manager Program PASTI Silvia Sagita, Partnership Manager AMMAN Minerals Anindya Praharsacitta, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani, S.Pd, beserta jajaran, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Nyigit Wudi Amini beserta jajarannya.
Duta Besar Thailand untuk Indonesia HE Prapan Disyatat beserta istri, Duta Besar Romania untuk Indonesia HE Dan Adrian Balanescu, Charge D’affaires of the Embassy of Zimbabwe, Viola Matongorere dan Special Envoy Seychelle to ASEAN Nico Barito.
Ambassador Goes to Kampung KB ini dilakukan untuk melihat potret sesungguhnya program BKKBN di tingkat akar rumput.
Setelah berhasil meraih penghargaan ‘The 2022 United Nations Population Award’ dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), BKKBN semakin giat dan aktif mempromosikan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat internasional.
Salah satu kegiatan promosi tersebut terlihat saat Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sip OG (K) diwakili Plt. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS menyambut para tamu dan undangan tersebut.
Dokter Irma mengatakan, di Kampung KB akan disuguhkan program Bangga Kencana yang sesungguhnya (yang bergerak) di tingkat ‘grassroot’ (akar rumput). Di sana dapat melihat potret/miniatur program Bangga Kencana yang pendekatannya adalah siklus kehidupan manusia mulai dari pranikah melalui calon pengantin, balita beserta keluarganya, remaja beserta keluarganya, lansia beserta keluarganya serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Selain itu, diberikan informasi tentang bagaimana upaya pemerintah melalui BKKBN mengatasi stunting. Salah satunya melalui Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting). Edukasi dan informasi yang akurat dan jelas juga diberikan terkait perawatan bayi dan balita. Terutama bagaimana menjamin asupan makanan sehat dalam 1000 hari pertama kehidupan.
“Bagaimana keseluruhan program terintegrasi dan tentunya didukung oleh seluruh jajaran pemerintahan,” ujar Special Envoy Seychelke to ASEAN Nico Barito,
Nico, menjelaskan, BKKBN memiliki tim di akar rumput. Dan, untuk itu mitra kerja internasional diundang BKKBN untuk melihat langsung kegiatan program di Kampung KB.
BKKBN memiliki banyak program. Bukan hanya sektor kependudukan, tapi juga remaja dengan program GenRe (Generasi Berencana), dan kesejahteraan sosial.
“Kami dari Seychelle datang untuk ‘sharing’ dan belajar. Dan, rencananya, saudara kita dari Kenya berencana membuat ‘centre of excellence of family welfare for African profesional juga,” sebutnya.
Seychelles sendiri sudah bekerjasama dengan BKKBN sejak lama dan memulai kolaborasi kembali di tahun 2017.
“Satu hal yang sangat menarik adalah Seychelles dan BKKBN mengembangkan satu program yang dinamakan Lingkungan Sehat Keluarga Sejahtera. Kami telah launching program ini di Kabupaten Kulonprogo (DI Yogyakarta), dua tahun lalu saat Covid-19. Program ini sudah berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.
Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuka jalan kerjasama yang harmonis di masa depan dengan berbagai pihak. Terutama dengan negara sahabat, mitra dan lembaga internasional untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 14 persen di tahun 2024. (Fer)
Meimonews.com – Perwakilan BKKBN Sulut dipimpin Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengikuti Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Kemitraan BKKBN dan Kick-of Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan 2024 yang diselenggarakan BKKBN RI di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Pada acara Kick-off ada penandatangan MoU, Pengukuhan Perkadis Nasional, dan Penyerahan Apresiasi Mitra Kerja, Paparan materi Rakornis, Sidang Rencana Aksi Mitra, dan Pembacaan Rencana Aksi.
Acara ini juga dihadiri Waaster Panglima Brigjen TNI Mars. Weridjan M.Han; Kapuskes TNI Mayjen. TNI Dr. dr. Yenny Pur, SP.A(K), M.Kes, Mars, MM; Wakil Aster Kasad, Brigjen. TNI Terry Tresna; Kapuskesad, Mayjend. TNI Dr.dr. Sukirman, SH, Sp.KK, M.Kes; Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi; para mitra Kerja dari IBI, Danrem, Kodim, dan Babinsa.
Kegiatan yang bertemakan Sinergitas Implementasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sip OG (K).
Dalam sambutannya, Hasto menekankan pentingnya data yang presisi, penguatan kemitraan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, usia ideal hamil dan melahirkan, serta pentingnya pembangunan berbasis perempuan pada masa bonus demografi untuk menghadapi ‘ageing population’ di tahun 2035.
“Hari in,i jajaran TNI sudah punya pilot project untuk kemudian membuat dapur-dapur umum juga untuk nanti melayani stunting. Saya kira ini strategi yang luar biasa. Saya melihat bahwa rekan-rekan Babinsa banyak yang membantu mengantar makanan dari rumah ke rumah,” ujarnya.
Hasto menjelaskan, angka stunting masih menunggu hasil dari sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) karena masih terjadi perbedaan yang signifikan dengan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI).
“Hasil survey itu hanya turun 0,1 tetapi laporan dari para Gubernur, Bupati dan Walikota yang didukung laporan oleh para Dandim, Kapolres dan jajarannya itu mendapatkan hasil-hasil dari posyandu angkanya cukup rendah Bahkan ada yang di bawah 10,” sebutnya.
EPPGBM adalah catatan berbasis masyarakat dan akan direview di Mei dan Juni 2024, diukur ulang tinggi dan berat badan bayi. Sehingga pada Juni akhir nanti hasilnya bisa dipaparkan kembali dan bisa diketahui angka-angka yang ada.
Menurut Hasto, zero angka kematian ibu dan bayi harus diwujudkan. Saat ini, di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 189 per 100 ribu kelahiran. NTT, Papua dan Maluku merupakan provinsi dengan AKI yang masih tinggi.
“Kematian bayi relatif lebih sukses dan ini sangat dipengaruhi oleh jarak anak, jumlah anak, usia hamil yang tidak terlalu tua dan terlalu muda,” tandasnya.
Dijelaskan pula struktur penduduk Indonesia yang cantik di mana penduduk yang bekerja jauh lebih melimpah daripada yang tidak bekerja (yang masih di bawah 15 tahun dan yang sudah di atas 65 tahun).
Dependency ratio antara yang bekerja dengan yang bekerja di tahun 2020 bisa mencapai angka 44,33, yang berarti setiap 100 orang bekerja hanya memberi makan 44 orang.
Diingatkan, beban pembangunan akan ada pada ageing population. Dan, populasi yang mengisi ageing population ini adalah orang-orang tua yang tidak produktif. Rata-rata pendidikannya 9 tahun di tahun 2035, ekonomi menengah ke bawah, populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki karena usia harapan hidup perempuan lebih lama dari laki-laki.
Ini fenomena sehingga kemiskinan ekstrim berdasarkan pengalaman saya selalu diwarnai oleh janda-janda tua dan fakir miskin. Ini yang menjadi perhatian kita karena pendidikan rendah dan ekonominya juga rendah.
“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak masih produktif dan tidak menjadi beban. Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujarnya.
Wakil Aster Kasad Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom, MM, yang ditemui setelah acara pembukaan selesai menyatakan bahwa TNI AD sangat mendukung kegiatan BKKBN. Mereka membantu pelaksanaan di lapangan. (Fer)
Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menghadiri Rapat Pemetaan Bidang Tanah di Kota Manado, yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (13/5/2024)
Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Manado Dr. Micler Lakat, SH, MH, Asisten II Atto Bulo, SH, MM, Kepala Bapenda Kota Manado Dr. Steven Rende, Kabag Prokompim Setda Kota Manado Gladly Taliawo, SIP, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Manado Drs. Sonny Takumansang, M.Si, Kabag Umum Setda Kota Manado Noviyanti Mongkau, SE, serta para Camat dan Lurah se-Kota Manado.
Dalam sambutannya, Walikota memberikan gambaran umum tentang pemetaan bidang tanah di Kota Manado. Hal tersebut agar pemetaan bidang tanah ini dapat disinkronkan dengan berbagai program Pemerintah Kota Manado.
“Hal ini dilakukan untuk adanya kepastian hukum agar kita bisa membangun,” ujar Walikota.
Dikemukakan, ekonomi harus tumbuh supaya investasi jalan dengan baik. Ini semangat yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, ini demi kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintah dan program-program pembangunan.
Walikota mengingkatkan kepada para peserta rapat yang hadir agar materi yang dibawakan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado dapat menjadi perhatian karena merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.
“Semua materi dari BPN ini semoga mendapat perhatian semua pihak sebab merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Manado ke depan,” sebut mantan Ketua DPRD Sulut ini.
Rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Manado Drs. Alexander Wowiling, M.Si yang menyampaikan tentang berbagai permasalahan tanah, sertifikat tanah, serta 39 ribu bidang tanah yang harus divalidasi di Kota Manado.
Bagi.Wowiling, diperlukan sinergitas dan dukungan dari Pemerintah Kota Manado terutama dalam hal koordinasi program serta pemecahan masalah demi kesejahteraan masyarakat. (Afer)
Meimonews.com – Tahun ini (2024) provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan kabupaten/kota di Sulut akan mencari pemimpin baru untuk periode tahun 2024-2029 lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Beberapa nama telah mencuat untuk dijagokan menjadi nomor satu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ada yang diharapkan lewat jalur partai politik (parpol) atau gabungan parpol dan ada juga lewat jalur independen.
Ada satu nama yang dijagokan untuk menjadi orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini. Apalagi yang dijagokan adalah kaum perempuan, yang diharapkan memberi nuansa baru sebagai pemimpin di daerah ini.
Ir. Rita Maya Tamuntuan (RT) dikerumuni mahasiswa Fakultas Pertanian Unsrat Manado saat Dies Natalis ke-64 Faperta, baru-baru
“Figur tersebut dinilai pantas memimpin Sulut karena memiliki kriteria yang diharapkan untuk Sulut lebih maju dan bersinergi. Dia adalah Ir. Rita Maya Tamuntuan,” ujar Dr. Herry Pinantik, seorang akademisi dan mantan aktivis 98.
Dalam percakapan dengan Meimonews.comvia telefon, baru-baru, Pinantik lantas memberikan alasan mengapa menjagokan Rita, sapaan istri Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE.
RT bersama Koordinator Sahabat RT For Sulut One Dr. Herry Pinantik
Pinantik menjelaskan, berdasarkan pemantauannya di lapangan, nama tersebut banyak kali dibicarakan dan diyakni mampu memberi nuansa baru di daerah ini.
Berdasarkan data-data yang didapat di lapangan maka ia dan teman-temannya membentuk Sahabat RT For Sulut One sebagai bentuk dukungan kepada Ir. Rita Maya Tamuntuan (RT).
Pinantik dan kawan-kawan menilai dukungan tersebut dengan berbagai kajian sehingga melahirkan sebuah keputusan berupa dukungan.
“Ada beberapa kriteria yang dimiliki Ir. Rita Tamuntuan sehingga saya dan kawan-kawan membentuk Tim tersebut,” ujar Koordinator Sahabat RT For Sulut One.
Koordinator Sahabat RT For Sulut One Dr. Herry Pinantik
Pertama, RT sudah pengalaman dampingi Gubernur Olly Dondokambey di Pemerintahan Sulut. Kedua, RT adalah Ketua Umum Ikatan Alumni Unsrat dan Ketum IKA Faperta, Ketiga, reķam jejaknya bagus. Keempat, isu saatnya Gubernur Sulut Perempuan pertama, momen cetak sejarah di Sulut. Kelima, tokoh wanita GMIM representasi kelompok golongan Kristen terbesar dan tokoh perempuan Sulut yang populer dan berpengaruh, dengan meraih beberapa penghargaan secara nasional
Keenam, punya modal/capital yang tidak diragukan. Ketujuh, hubungan baik dengan mantan Presiden Megawati dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kedelapan, saatnya Gubernur Sulut back to alumni Unsrat. Kesembilan, beberapa prestasi RT meraih penghargaan tingkat nasional bahkan dunia. (*)
Meimonews.com – Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang lewat Dinas Sosial (Dinsos,) telah menyalurkan bantuan tunai bagi lansia untuk triwulan 1 tahun 2024.
Dana triwulan 1 tahun berjalan bagi lansia (lanjut usia) yang telah berusia 70 tahun ke atas dan kurang mampu serta sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial Kota Manado telah disalurkan secara tunai.
Dan, sebagai bentuk transparansi program bantuan lansia Pemerintah Kota Manado, berikut nama-nama para penerima bantuan lansia Kota Manado tertera di
https://s.id/datapenerimalansiat12024
“Jikalau ada yang menurut Ibu/Bapak tidak layak untuk mendapatkan bantuan, silahkan di WA ke 082296873040 (jam operasional 08.00-17.00 WITA),” tulis akun fb Pemkot Manado mengutip sumber data Dinsos Manado, Rabu (8/5/2024).
Masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam memantau program ini, baik dalam proses penyaluran maupun kepesertaan.
“Mari bersama kita kawal program pemerintahan AARS untuk Manado Maju dan Sejahtera,” tutup postingan tersebut. (Afer)
