Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw didampingi Wakil Walikota Richard Sualang menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2022 – 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (4/11/2021).

Rapat paripurna ini juga sekaligus dalam rangka Penyampaian dan Penjelasan Walikota Terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manado Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda tentang Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Manado Altje Dondokambey dan dihadiri para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Manado, Forkopimda Kota Manado, Sekretaris Kota Manado Micler C.S. Lakat dan pejabat Eselon Pemerintah Kota, Sekwan DPRD Kota Manado  Zainal Abidin, unsur pers serta undangan lainnya.

Setelah acara pembukaan, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk dari Walikota Manado ke DPRD Manado yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Manado.

Setelah pengantar umum dari Ketua DPRD, Walikota diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan tentang Ranperda APBD Manado tahun 2022 dan Raperda Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat situasi dan kondisi saat ini masih terkait dengan wabah Covid-19, rapat paripurna dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

Bagi anggota DPRD, pejabat terkait yang tidak hadir secara fisik, mengikuti rapat ini secara online/virtual yang dilakukan dengan menggunakan teknokogi video conference melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting yang diakses pada handphone/laptop dari tempat masing-masing. (lk)

Meimonews.com – Komitmen/kepedulian Walikota Manado Andrei Angouw terhadap pegawai non ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pekerja rentan di Kota Manado sungguh patut diapresiasi.

Atas inisiatif dan dukungan Walikota Manado Andrei Angouw yang memberikan perlindungan jamiman sosial (jamsos) ketenagakerjaan tersebut, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan penghargaan.

Ada sebanyak 3.509 pegawai non ASN dan 16.000 pekerja rentan di Kota Manado yang diberikan perlindungan jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan oleh Walikota.

Pemberian penghargaan berupa piagam dari BPJS dilakukan saat Walikota Manado menghadiri Launching Kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi 180.000 Pekerja di Provinsi Sulut yang diselenggarakan di Novotel Manado, Kamis (4/11/2021).

Turut hadir pada kegiatan ini Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw bersama Ibu (Kartika Devi Kandouw Tanos), Bupati dan Walikota se-Sulut, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen,

Selain itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Deputi Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Arief Budiarto, Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Khusus Hadi Purnomo dan jajaran pejabat BPJS Ketenagakerjaan. (lk)

Meimonews.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Manado Hengky Noch Kawalo menyoroti minimnya kehadiran SKPD Manado di Rapat Pansus RPJM Manado yang diadakan di Ruang Sidang DPRD Manado, Senin (1/11/2021).

“Saya lihat SKPD yang hadir pada saat ini sangat kurang. Mungkin karena dalam waktu dekat akan ada pergantian pejabat,” ujar Kawalo mengkritisi minimnya kehadiran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Manado.

Padahal, menurut Kawalo (Anggota Fraksi PDI Perjuangan) kehadiran SKPD sangat diperlukan.

“Dari 40 puluhan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Manado, hanya sekitar 16 SKPD yang hadir di rapat Pansus (Panitia Khusus) RPJM.(Rencana Pembangunan Jangka Menengah),” ujarnya kepada Meimonews.com di ruang komisi, usai rapat pansus.

Terkait RPMJ Manado 2021-2026 telah dibentuk pansus (panitia khusus) yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Kami membahas RPMJ Manado 5 tahun mendatang bersama-sama dengan eksekutif.

Apa yang disampaikan dan digambarkan teman-teman eksekutif tadi, pihaknya (DPRD Manado) menanggapi positif tapi mengurangi nilai dan semangat untuk memberikan tambahan-tambahan dan masukkan.

RPJM Manado ini terkait dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Manado Andre Angouw dan Richard Sualang dan terkait pula dengan RPJM Sulut dan nasional. RPJM Manado ini terkait pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Manado yang sampai saat ini belum selesai.

Terkait dengan RPJMD maka khusus untuk pembangunan infrastruktur kita harus melihat RTRW kita ada di mana. Apalagi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Manado belum juga selesai. “Masih ada dua kecamatan yang belum selesai,” sebutnya.

Oleh karena itu, tambah ‘utusan’ darrah pemilihan Wenang-Wanea ini, perlu ada pembahasan yang komprehensif.

Kenapa perlu ada kehadiran pimpinan SKPD.? “Dalam sambutan pak Walikota pada rapat pqripurna baru-baru pak Walikota memintakan spirit dari DPRD Manado dan bekerja sama dengan SKPD dan mendorong SKPD hadir,” ungkapnya.

Tadi ada beberapa SKPD yang tidak hadir. “Dan ini yang menjadi pertanyaan kami. Kami berharap ini tidak berjalan di tempat karena RPJMD ini jadi bintang penuntun kerangka pembangunan Kota Manado di tahun 2021-2026,” ujar Kawalo.

Rapat Pansus dengan SKPD yang dipimpin Billy Gosal (Ketua Pansus) turut dihadiri Sekda Miicler Lakat. (lk)

Meimonews.com – Ada.15 program unggulan Kota Manado di bawah kepemimpinan Andre Angouw dan Richard Sualang (AARS) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado.

Kelimabelas program unggulan tersebut adalah pertama, pembukaan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi; kedua, menyediakan rumah layak huni; ketiga, menata lingkungan sekitar menjadi indah dan nyaman agar supaya produktivitasbean kreativitas meningkat.

Keempat, mengelola pasar secara profesional untuk penyamaan penjual dan pembeli; kelima, pengelolaan sampah yang baik dan profesional; keenam, memperkuat pelayanan dan pendataan kependudukan agar program-program penanggulangan kemiskinan dan program pemerintahan lainnya tepat sasaran.

Ketujuh, menungkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan; kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan; kesembilan, melakukan revitalisasi PSU (jalan, drainase, penerangan umum dan lain-lain).

Kesepuluh, penataan dan pembangunan Taman termasuk fassilitas sosial dan fassilitas umum; kesebelas, penataan dan pengelolaan pekuburan umum; keduabelas, insentif rohaniawan; ketigabelas, bantuan sosial kepada lansia dan keluarga tidak mampu.

Keempatbelas, penataan angkutan umum agar supaya masyarakat bisa mendapat sarana transportasi yang efisien dan nyaman; dan kelimabelaa, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Program-program unggulan tersebut mengacu pada 5 misi Pemerintah Kota Manado sebagai penasaran dari visi Manado Maju dan Sejahtera sebagai Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik,” ujar Kepala Bapelitbang Kota Manado Liny Tambajong saat Rapat Pansus RPJMD Kota Manado.

Rapat yang diadakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Manado tersebut dipimpin Ketua Pansus DPRD Kota Manado Billy Gosal dan dihadiri pimpinan lain dan Anggota Pansus serta Sekda Manado Micler Lakat dan sekitar 16 SKPD.

Lima misi tersebut, sebut Tambajong adalah pertama, peningkatan kualitas manusia Kota Manado; kedua, penguatan ekonomi kota yang bertumpu kepada industri jasa, perdagangan dan pariwisata.

Ketiga, pembangunan infrastruktur, penataan kota dan perluasan konektivitas; keempat, pembangunan daerah yang berkelanjutan; dan kelima, pemerintahan yang baik dan bersih didukung sinergitas antar daerah.

“Dengan memperhatikan 3 isu global yaitu pencapaian target SDGs, revolusi 4.0 dan pandemi Covid-19 serta 16 isu strategi nasional dan 19 isu strategis Sulawesi Utara maka dalam RPJMD 2021-2026 mengangkat 5 isu strategi,” tegasnya.

Lima isu strategis Kota Manado,. sebut Tambajong adalah pertama, pembangunan SDM yang berkualitas (5 poin); kedua, pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih rencana dan terserah (6 poin).

Ketiga, penguatan dan tata kelola dan reformasi birokrasi.(4 poin); keempat, pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor unggulan (4 poin); dan kelima, kelestarian lingkungan dalam mendukung kelanjutan kehidupan (4 poin). (lk)

Meimonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali melakukan evaluasi mengenai tarif batasan tarif tertinggi (BTG) pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir,Ph.D,Sp.THT-KL(K), MARS mengatakan, evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp. 275 Ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp.300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (27/10/2021).

BTT pemeriksaan RT-PCR tersebut telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR, dan mulai berlaku Rabu (27/10/2021).

Kadir menekankan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas pemeriksa lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi RT-PCR tersebut.

“Hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1×24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan RT-PCR,” tulis siaran pers Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan BTT untuk Pemeriksaan RT-PCR sesuai kewenangan masing-masing.

Bilamana ada Lab yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan maka sanksi terakhir adalah penutupan Lab dan pencabutan izin operasional. (lk)

Meimonews.com – Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpotdirga) Lanud Sam Ratulangi (Lanudsri) mengajak warga Desa Tasuka untuk membersihkan area sekitar Landasan Udara di pinggir Danau Tondano (Minahasa), Rabu (20/10/2021).

Babinpotdirga Lanudsri Serka Marsoni, seperti dikutip Kepala Penerangan Lanudsri Mayor (Sus) Michiko Moningkey kepada Meimonews.com, Rabu (20/10/2921), menginisiasi pembersihan dan pemangkasan rumput di area Landasan Udara Tasuka.

Menurut Marsoni, kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan potensi dirgantara yang gencar dilaksanakan oleh TNI dalam rangka Ketahanan Nasional.

Pada tahun 1950-an, Landasan Udara Tasuka dikhususkan bagi pendaratan pesawat-pesawat amphibi di atas permukaan air Danau Tondano.

Landasan udara ini termasuk dalam cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintah RI. Sebab, terdapat tiga bangunan benteng yang kokoh hingga saat ini, lengkap dengan gudang-gudang mesiu, penjara bawah tanah dan posisi tinjau di atas bukit.

Menurut sejarah TNI Angkatan Udara, Basjir Soerya Komandan Lanud Tasuka, namanya diabadikan menjadi nama ruang rapat di Komando Pemeliharaan Material TNI AU di Bandung. Tahun 1957 menjabat sebagai pimpinan Lanud Tasuka.

Melihat kondisi landasan sekarang ini, dapatlah dibayangkan seperti apa keadaannya di tahun 1950-an. Belanda di awal abad 19 telah membangun benteng pertahanan di Tasuka, daerah di kaki bukit tepat di bibir Danau Tondano. Tempat take off dan landingnya pesawat Amphibi. Di tempat ini juga terdapat helipad yang kadang tenggelam kala air danau pasang.

Masih terdapat pula, beberapa rumah dinas AURI yang kondisinya ditempati oleh putra-putri pensiunan TNI AU.

Dari Landasan Tasuka dapat terlihat bekas runway Landasan Kalawiran yang saat ini sudah tertutup permukaannya menjadi hamparan pematang sawah.

Kegiatan bersih-bersih ini didukung sepenuhnya oleh Perwakilan Lanudsri Letda Sus Andri Shawaludin dan Komandan Regu Paskhas Pos Kalawiran Serka Muhadi bersama Regu Satuan Tugas Pengamanan Aset TNI Angkatan Udara. Satuan tugas ini melaksanakan perintah BKO (Di bawah Komando Operasi) Panglima Koopsau. (lk)

Meimonews.com – BNN.(Badan Narkotika Nasional) Republik Indonesia kembali menggelar pemusnahan barang bukti (babuk) narkotika, Selasa (19/10/2021). Sejumlah babuk yang dimusnahkan antara lain 465.005,217 gram sabu, 113.710 gram ganja, 1001,7 gram MDMB-4-en-PINACA.

Pemusnahan kesepuluh ini, sebut siaran pers Biro Humas dan Protokol BNN RI, Selasa (19/10/2021) merupakan hasil dari pengungkapan 10 (sepuluh) kasus yang berbeda.

Adapun kronologis sepuluh kasus dari barang bukti narkoba yang dimusnahkan adalah pertama, petugas sita 2,2 kg sabu dalam kantong plastik berwarna hitam. Berdasarkan Informasi dari masyarakat ditketahui akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Rempoa, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/8/2021).

Tim BNN kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial IT di rumah kontrakan di Jl. Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.35 Wib. Tersangka ditangkap setelah tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 2.226,42 gram. Sabu tersebut ditemukan di dalam 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening dan 1 bungkus teh cina yang tergantung dalam kantong plastik warna hitam di dinding rumahnya.

Kedua, Operasi Laut Interdiksi Terpadu gagalkan penyelundupan 218,8 kg Sabu Jaringan Aceh.

Salah satu kasus yang berhasil diungkap dalam operasi laut interdiksi terpadu yaitu pengungkapan Jaringan Aceh dengan babuk narkotika berupa sabu sebanyak 218.801,2 gram.

Kerjasama BNN dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berhasil menangkap 5 orang tersangka, masing-masing berinisial B alias YAT, M alias Su, T alias CM, ES alias E, AN alias WY, dan Ay alias R.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat, tim gabungan kemudian menangkap B alias YAT. Ia ditangkap dengan babuk 198 bungkus teh cina berisi sabu seberat 218.801,2 gram yang disembunyikan di sebuah kebun di Jl. Lorong Mawar Teunom, Desa Seurapong, Kabuoaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil interogasi tim kemudian menangkap 4 tersangka lainnya yaitu R, AN alias Wak Yong, ES alias Edi, dan T alis Cek Midi.

Ketiga, 105,6 kg sabu berhasil diamankan dari Jaringan Thailand – Aceh Timur. Berawal dari penyelidikan intelijen yang dilakukan, tim BNN menangkap seorang pria Aceh berinisial S alias Thailand alias Udir sekitar pukul 20.00 WIB. Ia ditangkap saat perjalanan menuju rumahnya.

Usai menangkap tersangka tim kemudian mengamankan babuk sabu yang dikemas dalam 100 bungkus teh cina seberat 105.561,3 gram yang disimpan di halaman belakang gudang bengkel kapal di Desa Kampung Jalang Kecamatan Idi Rayeuk.

Keempat, 22,3 kg sabu gagal edar di Sulawesi Tengah. Tim BNN lakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial A, R dan I di jalan Poros Palu Sabang, Sulawesi Tengah pada Kamis (2/9/2021) pukul 07.00 Wita.

Selain menangkap para tersangka tim juga berhasil menyita sabu yang dibungkus dalam 20 bungkus kantong plastik berwarna coklat dengan berat total 22.308 gram.

Berdasarkan hasil penyidikan tim kemudian melakukan pengembangan dan menangkap M alias Anca, B, dan As sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun II Bontolugus, Sulawesi Tengah. Dari hasil keterangan diketahui peredaran gelap narkotika ini dikendalikan oleh AM narapidana Lapas kelas II-A Parepare.

Kelima, seorang tersangka diamankan bersama 1 kg sabu. Seorang tersangka berinisial T alias Acong bin Timah ditangkap petugas BNN, Senin (13/9/2021) sekitar pukul 15.10 Wib. Ia ditangkap bersama babuk sabu sebanyak + 1.013 gram di depan PT Rimau Group, Jalan A.M. Sangaji Kel. Petojo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, petugas yang mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkotika melakukan pemantauan dan membuntuti T alias Acong bin Timah. Petugas BNN kemudian mendapati tersangka menaiki taxi dan berhenti di depan SPBU Shell Jembatan V, Tambora, Jakarta Barat untuk mengambil sesuatu dari tempat sampah di depan lokasi tersebut. Selanjutnya petugas menangkap tersangka dan mendapatkan barang bukti dari hasil penggeledahan di dalam mobil tersebut.

Keenam, BNN gagalkan peredaran ganja 114,7 kg di Bengkalis. BNN RI mengamankan dua tersangka berinisial MS dan AH di sebuah rumah yang terletak di daerah Jalan Rawa Panjang Kabupaten Bengkalis beserta babuk ganja seberat 114.725 gram, pada 3 September 2021. Kasus ini berhasil diungkap berkat laporan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran ganja di daerah Riau.

Ketujuh, BNN dan Kantor Pos Pasar Baru ungkap 1 kg paket narkotika dari Belanda. BNN RI mendapatkan informasi dari Bea Cukai Pasar Baru tentang adanya kiriman paket dari Belanda. Setelah dilakukan pemeriksaan pada 15 April 2021, paket tersebut berisi narkotika jenis MDMB-4-en-PINACA seberat 1.001,7 gram. Selanjutnya, petugas melakukan controlled delivery untuk menangkap pemesan barang tersebut, namun tidak membuahkan hasil.

Kedelapan, Tim Operasi Laut Interdiksi Terpadu Amankan Sabu 105,93 kg di Rokan Hilir. Berawal dari laporan masyarakat tentang dugaan peredaran narkotika di daerah Riau, tim operasi laut interdiksi terpadu melakukan penyelidikan.

Pada 21 September 2021, petugas BNN berhasil mengamankan tiga tersangka berinisial JP, AS dan DY di daerah Bagan Punak Pesisir, Rokan Hilir, Riau berikut babuk sabu seberat 105.926 gram. Setelah dilakukan pengembangan, petugas BNN mengamankan SU dan RK di Rokan Hilir, serta ZU di Pekanbaru.

Kesembilan, Tim BNNP DKI Jakarta gagalkan peredaran sabu. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 18.00 Wib Tim BNNP DKI Jakarta berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial DD di depan pool taksi di wilayah Jakarta Timur, Rabu (15/9/2021).

Saat dilakukan penggeledahan di dalam kantong jaket tersangka di temukan 1 bungkus amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu.

Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan mengamankan BS Alias Kebo di di Jalan Telkom, Kota Bekasi sekitar pukul 22.30 Wib. BS diamankan bersama babuk.111,98 gram sabu.

Kesepuluh, 10,5 kg sabu dalam bungkus teh Cina. Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki berinisial MS dan SB di Gerbang Tol Gunung Sugih, Lampung (30/9/2021) sekitar pukul 03.05 dini hari. Tim kemudian melakukan penggeledahan dalam bus yang mereka tumpangi dan menemukan 10 bungkus teh cina berwarna hijau yang diduga sabu dengan berat 10.519 gram.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1) dan (2) subsider pasal 112 ayat (1) dan (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Kini, seluruh tersangka beserta banuk yang ditemukan telah diamankan dan dibawa ke Kantor BNN guna penyelidikan lebih lanjut.

Pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh BNN RI kali ini telah menyelamatkan jutaan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. (lk)

Meimonews.com – Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 74 Korps Pasukan Khusus Angkatan Udara (Paskhas AU) diperingati secara sederhana tapi khidmat di Pos Perwakilan Paskhas AU di Desa Kalawiran Kecamatan Kakas, Minahasa, Senin (18/10/2021).

Komandan Lanud Sam Ratulangi (Lanudsri) Marsma TNI Mohamad Satriyo Utomo memimpin upacara dilanjutkan dengan syukuran peringatan. Sejumlah pejabat TNI AU yakni Kadispers, Kadispotdirga, dan Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 9 Daerah II mendampingi Marsma Utomo.

Saat tiba di lokasi kegiatan, Marsma Utomo dan rombongan, disambut jajar kehormatan oleh Regu Satuan Tugas Pengamanan Aset TNI Angkatan Udara.

Ketika memberikan sambutan,. Danlanudari meyakinkan personil Paskhas sebagai alat negara untuk tetap ingat Delapan Wajib TNI di dalam menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat.

“Salam juga dari Ketua PIA AG Cabang 9 D.II kepada isteri-isteri prajurit Paskhas yang tentunya sudah menunggu kepulangan kembali bapak-bapak Paskhas yang bertugas di Kalawiran selama tiga bulan. Jaga kesehatan selalu,” sebut Danlanudsri.

Marsma Utomo berpesan jugs untuk hati-hati di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jika ada hal-hal yang tidak baik, jangan menjadi kebiasaan yang melekat pada diri sendiri.

Tidak mudah menjalani tugas dengan berada jauh dari keluarga. “Sebab itu, berhati-hatilah di dalam membawa diri. Tetap jaga silahturahmi dengan Lanud Sam Ratulangi.” pesannya.

Saat berada di Pos Perwakilan Paskhas, sebut Kapen Lanudsri Mayor (Sus) Sanra Michiko Moningkey dalam siaran persnya kepada Meimonews.com, ‘Selasa (19/10/2021), Danlanudsri menyerahkan dukungan materi kepada Komandan Regu Paskhas Pos Kalawiran.

Satgas ini melaksanakan perintah BKO (Di bawah Komando Operasi) Pangkoopsau II dalam rangka tugas Operasi Pengamanan Pertahanan Aset TNI AU Kalawiran. (lk)

Meimonews.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Utara mengelar. kegiatan Informasi dan Edukasi melalui Talkshow / Tatapmuka kepada Siswa-siswi SMK Negeri 2 Manado di kompleks persekolahan yang terletak di Jl. Pumorow Manado, Kamis (7/10/2021).

Sejunlah naraumber / pembicara ditampilkan pada kegiatan yang dimoderatori Ketua Komunitas Tolak Narkoba (KTN) Lexie Kalesaran dan diikuti 55 siswa dengan mengikuti protokol kesehatan pandemi Covid-19 tersebut.

Narasumber / pembicara tersebut adalah Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. Victor J. Lasut yang sekaligus membuka acara, Koordinator Bidang P2M BNN Sulut Sam G. Repy yang membawakan materi Upaya P4GN dalam rangka War on Drugs, Sekdispora Sulut Ronny F. Siwu tentang Peran Pemuda dalam Memerangi Narkoba.

Selain itu, Irene DC Rindorindo tentang Teknik Komunikasi Langsung dan Pemanfaatan Media Komunikasi untuk War on Drugs serta Plt Sub Koordinator Pencegahan Bidang P2M BNN Sulut Dian Yuni Seria tentang Penjelasan dan Pengisian Dectari.

Lasut dalam pemaparan materinya menjelaskan tentang apa itu narkoba jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba, Indonesia Darurat Narkoba, Prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia da khususnya di Sulut, upaya P4GN dan peran pemuda dalam P4GN.

Diungkapkan, saat menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Sulut, ia pernah menangkap pengedar Narkoba di depan Kompleks sekolah, yang dulunya masih belum seramai saat ini dan di beberapa sekolah lainnya di daerah ini.

Lasut berharap, setelah kegiatan informasi dan edukasi ini, siswa-siswa di sekolah ini bisa menyampaikan tentang bahaya narkoba ke teman-teman lainnya baik yang bersekolah di SMK Negeri 2 Manado maupun teman-teman sekolah lain dan keluarga.

“Dengan demikian, adik-adik telah berperan dalam P4GN (pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” ujar mantan Direktur Reserse Umum Polda Sulut ini.

Kegiatan di SMK Negeri 2 Manado pimpinan Julius R. Koloay ini dilaksanalan oleh panitia yang diketuai Sub Koordinator Pemberdayaan Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) BNN Sulut Terry Tikoalu. (lk)

Meimonews.com – Mantan Dirjen Imigrasi Ronny  F. Sompie dipercayakan Direktorat Imigrasi sebagai Ketua merangkap Anggota Tim Asistensi Dirjen Imigrasi.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan No. IMI-0378.KP.04.01 tahun 2021 yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Imigrasi Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum pada Senin (4/10/2021).

Tim yang bertugas untuk program pendampingan, penguatan serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian unit pelaksana teknis di daerah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ini, beranggotakan 17 orang . Sekretaris merangkap Anggota adalah Alif Suaidi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum mengatakan, pembentukan tim tersebut untuk menguatkan tugas dan fungsi keimigrasian serta meningkatkan capaian target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, target Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari urusan pemerintahan negara memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka menjaga kedaulatan atas wilayah NKRI,” jelasnya, Kamis (7/10/2021)

Disebutkan Widodo, seperti dikutip Sompie kepada Meimonews.com, Jumat (8/10/2021), di samping melaksanakan tugasnya sebagai Analis Keimigrasian, Tim Asistensi baik secara sendiri maupun bersama melaksanakan tugas untuk dan atas nama Dirjen Imigrasi melakukan program pendampingan, penguatan serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dan pelaksanaan kebijakan di unit pelaksana teknis di daerah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kemudian, mengkordinasikan percepatan pelaksanaan program kerja Ditjen Imigrasi yang ditetapkan dalam target kinerja di wilayah yang melibatkan para pemangku kepentingan di pusat dan wilayah (Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen Imigrasi, Kakanwil, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pimpinan instansi terkait di wilayah) dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Selain itu, menganalisis permasalahan keimigrasian yang terjadi di wilayah sesuai lingkup penugasan Tim Asistensi, menyusun rekomendasi kebijakan atau alternatif solusi atas dasar analisis terhadap permasalahan yang timbul di wilayah sesuai lingkup penugasan Tim Asistensi.

Selanjutnya, membantu Unit Pelaksana Teknis dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan arahan Dirjen Imigrasi untuk menyelesaikan permasalahan keimigrasian yang dihadapi.

“Tim Asistensi harus menghindari kegiatan, tindakan, keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan intervensi dan overlapping atau tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan oleh pejabat lainnya
di pusat, daerah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,” tambahnya. (lk)