Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut dan Bank SulutGo mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berlangsung di Lantai 7 Bank SulutGo, Rabu (23/8/2023)

PKS yang ditandatangani Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju dan Direktur Pemasaran Bank SulutGo Pius Batara ini terkait dengan upaya BKKBN untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan.

Turut hadir pada acara ini adalah Ketua  Pokja Adpin Rosilli B. Wowoling, S.Sos, M.Si, Ketua Pokja Keuangan dan BMN Marta Tumonggor, BM dan tim lainnya dari BKKBN serta Pemimpin Divisi Pemasaran Dana Jummy Roboth dan Pemimpin Cabang Utama Monalisa Manoppo, Pemimpin Departemen dari Bank SulutGo.

Out put dari penandatangan PKS ini adalah pelaksanaan pemutahiran PK-23 telah menghasilkan data by name by address menjadi tolok ukur serta bahan intervensi program pembangunan masyarakat terutama berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan pesasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Tandaju menjelaskan, BKKBN Sulut terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengelolaan keuangan. “BKKBN terus mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta berkomitmen dalam mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan, aman, efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Hal itu, menurut Tandaju, agar dapat meminimalisir resiko penyalahgunaan dalam penyaluran operasional yang tidak tepat sasaran. Maka, pembayaran non tunai menjadi langkah yang tepat.

Batara mengatakan, pihak Bank akan terus berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah. “Bank SulutGO tidak akan berhenti berinovasi secara digital demi menghadirkan pelayanan yang modern dan mudah bagi seluruh lapisan nasabah.

Komitmen Bank SulutGo ke depan, siap untuk terus menjadi supporting sistem bagi pengelolaan keuangan BKKBN agar dapat dilaksanakan dengan lebih modern, akuntabel dan up-to date. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com -Terkait dengan penanganan masalah stunting Kota Manado, Universitas Katolik (Unika) De La Salle Manado dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Peninsula Manado, Rabu (13/4/2022).

Penandatanganan dilakukan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerja Sama Unika De La Salle Manado Dr. Jozef R. Raco, M.Sc mewakili Rektor Pastor Dr. Yohanes Ohoitimur MSC dan Kepala BKKBN Sulut oleh Ir. D. Tino Tandayu, M.Eng.

Kepala LPPM Unika De La Salle Manado Angelia Melani Adrian, S.Kom, M.Sc. Eng, Ph.D menjelaskan, penandatangan PKS ini merupakan tindak lanjut MoU (Memorandum of Understanding) antara Unika De La Salle Manado dan BKKBN Sulut terkait dengan penanganan stunting di Kota Manado, beberapa waktu lalu.

Unika De La Salle Manado diminta untuk menyusun program penanganan stunting di Kota Manado yang harus tuntas pada tahun 2024, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE.

“Itu berarti bahwa pada tahun 2024 Sulawesi Utara khususnya Kota Manado sudah harus bebas dari masalah stunting,” ujar Angelia kepada Meimonews.com, usai penandatanganan PKS.

PIC Tim Pelaksana Pendampingan Perguruan Tinggi dalam Percepatan Penurunan Stunting Kota Manado ini menyebutkan, penandatanagan PKS seperti ini dilakukan pula oleh BKKBN Sulut dengan Unsrat, Unima, dan Universitas Muhamadiah Manado.

Kepala Biro Kerja Sama Unika De La Salle Manado Joppie Supit, SH, MBA menambahkan, penandatanganan PKS ini dipadukan dengan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2022 yang mengangkat tema Akselerasi Penurunan Stunting Melalui Penguatan Program Bangga Kencana  dan Konvergensi Lintas Sektor Provinsi Sulawesi Utara, yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandou. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Menindaklanjuti Memorandum on Understanding (MoU) yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya, Pemkab Talaud dan Unika De La Salle Manado melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Penandatangan PKS ini dilakukan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Melongguane, Selasa (29/3/2022).

Mewakili Pemkab Talaud untuk penandatanganan PKS adalah Sekda Dr. Yohanis B.K. Kamagi, AP., M.Si sedang dari Unika De La Sale Manado Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerja Sama Dr. Jozef R Raco, M.Sc.

PKS ini merupakan perwujudan dari MoU yang sudah ditandatangani sebelumnya antara Universitas Katolik De LaSalle dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang masing-masing telah dilakukan oleh Prof. Dr. Johanis Ohoitimur sebagai Rektor dan Dr.dr. Elly Engelbert Lasut, ME.

Dalam sambutannya pada acara penandatangan PKS, Raco menyampaikan bahwa dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, pihak Universitas baik dosen dan mahasiswa harus lebih aktif terlibat dalam penerapan ilmu bagi pengembangan masyarakat, industri dan komunitas di luar kampus.

Perjanjian Kerja Sama adalah dasar dan arah bagi para dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

“Ilmu dan teori yang dipelajari di bangku kuliah diharapkan membumi dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Raco.

Sekda Kamagi meminta supaya PKS ini dapat diaplikasikan bagi masyarakat Talaud.

Melansir apa yang sering dikatakan oleh Bupati Talaud Dr. dr. Elly Engelbert Lasut bahwa sudah ada banyak penandatanganan PKS yang telah dibuat oleh Pemerintah Talaud dengan berbagai Lembaga Pendidikan Tinggi, tetapi yang sungguh dibutuhkan adalah implementasinya.

Hadir dalam acara PKS tersebut para SKPD Kabupaten Talaud. Sedangkan yang hadir dari Unika De La Salle adalah Wakil Rektor Dr. Jozef R. Raco, M.Sc, Ketua LPPM Dr. Melani Adrian, Ph.D, Ketua Bidang Kerja Sama Joppie Supit, SH., MBA, dari Fakultas Hukum Dr. Steven Pailah, dari Fakultas Keperawatan Johanis Kerawan S.Kep Ners, dari Fakultas Teknik Vivie Kumenap, S.T., M.Cs. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet