Meimonews.com – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Sulaqesi Utara menggelar Rapat Koordinasi di Hotel Best Western The Langoon Manado, Rabu – Kamis (25-26/11/2020).
Kegiatan ini mengusung tema Optimalisasi Satgas Saber Pungli Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Bebas Pungli dalam Rangka Mewujudkan Sulut Hebat, Indonesia Maju.
Rakor yang diikuti Wakil Ketua dan Anggota UPP Sulut dan para Kepala UPP Kabupaten/Kota se-Sulut tersebut dibuka pelaksanaannya oleh Irwas Polda Sulut Kombes Pol Ahmad Alwi selaku Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Sulut.
Selaku Ketua Pelaksana UPP Provinsi Sulut, Kombes Pol. Alwi menyambut dengan sangat baik kegiatan ini, selain sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja satgas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun sejak dibentuk dan menganalisis permasalahan serta hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pokja yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
“Kegiatan ini diharapakan juga menjadi momentum penting untuk mempersiapkan rencana kegiatan dan target satgas yang akan dilaksanakan di tahun 2021,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para Kepala Pokja (kelompok kerja) UPP Sulut dan Kepala UPP Kabupaten dan Kota atas seluruh capaian kinerja yang telah diraih selama 4 tahun ini.
Salah satu keberhasilan kerja, menurut Kombes Pol. Alwi adalah pada tahun 2017 UPP Sulut meraih ranking 5 OTT terbanyak tingkat nasional dan pada tahun 2018 berhasil melakukan OTT pada Kantor Syahbandar dan Operasional Pelabuhan Bitung dengan barang bukti uang tunai dengan nominal sebesar Rp. 106.780.000,- dan 720 USD.
“Saya menaruh harapan besar bahwa penyelenggaraan Rakor Satgas Saber Pungli Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 akan semakin meningkatkan kegiatan seluruh Pokja baik UPP Provinsi Sulut maupun UPP Kabupaten dan Kota dalam menghadapi seluruh tantangan tugas di tahun 2021,” sebutnya.
Irwas Polda Sukut ini beharap pula, kegiatan ini secara optimal bisa menjalin sinergitas intern pokja dan antara pokja serta antar instansi yang tergabung dalam UPP Provinsi maupun UPP Kabupaten/Kota guna mencegah dan memberantas segala praktek pungli yang masih ada dan meresahkan masyarakat khususnya pada area-area pelayanan publik di Sulut. (lk)
