Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Manado yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Manado, Selasa (31/3/2026).
Hadir pula dalam Rapat Paripurna ini, pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado, jajaran Forkopimda Kota Manado, Sekretaris Daerah Kota Manado Steaven Dandel, para Kepala SKPD, para Camat, serta undangan lainnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Manado Mona Kloer ini dilaksanakan dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Manado Tahun Anggaran 2025 serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Manado Tahun 2026.
Dalam pemaparannya, Walikota Manado menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kota Manado sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Di awal laporannya, Walikota menjelaskan dasar hukum penyampaian LKPJ serta menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini memaparkan berbagai capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Manado terkait Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Manado Tahun 2026.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Manado Tahun 2026. (elka)
Meimonews,com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ruang rapat Kantor Bapenda Sulut, Jalan 17 Agustus No. 69 Manado, Kamis (12/2/2026).
Rapat yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen ini dihadiri pejabat eselon 3, eselon 4 dan Bendahara Penerima UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah) dan KTU (Kepala Tata Usaha).
Hadir pula Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut Idowati Ragukguk, yang juga memberikan pemaparan.
Dalam arahannya, June memaparlan beberapa poin penting terkait dengan peningkatan perpajakan, yang merupakan sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerah ini.
Poin-poin.tersebut di antaranya, peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi perpajakan terkait penerimaan dan pengelolaan data piutang; penginputan laporan penerimaan kedalam SIPD pendapatan secara tepat waktu.
Selain itu, pengawasan secara berjenjang atas pengelolaan perpajakan dan administrasi pendukungnya.
Dikemukakan, realisasi PAD per 31 Desember 2025 mencapai Rp.1.389.956.568.830,25 atau 91,87 persen dari target PAD Rp. 1.512.985.180.160,00
Idowati memaparkan, dalam kaitannya dengan rekonsiliasi penerimaan, diharapkan aplikasi di Bapenda Sulut diintegrasikan kembali dengan sistem keuangan BSG; disiplin melakukan pengimputan secara harian pada aplikasi keuangan daerah.
Selain itu, pengimputan harus dilengkapi dengan bukti setoran yang sah dan melakukan pengecekan pada RKUD atau rekening penampungan bahwa pendapatan sudah benar-benar diterima.
“Rekonsiliasi dengan Bidang Akuntansi BKAD harus dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya,” tambahnya. (elka)
Meimonews,com – Kepala Kemendukbangga Sulut Paparkan 30 Indikator Acuan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Keluarga (PJPK) pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kependudukan
Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Jeanny Yola Winokan jadi pembicara pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kependudukan.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah (Dukcapil dan KB) Sulut ini diadakan di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (5/6/2025).
Rapat dihadiri oleh beberapa dinas yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan keluarga di Sulut.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Sulut serta Road Map Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045
Rapat dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Sulut Denny Mangala di dampingi Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Christodharma SM Sondakh.
Dalam kesempatan tersebut, Winokan memaparkan 30 indikator yang dituangkan ke dalam roadmap PJPK.
Dokumen ini merupakan rencana strategis yang memuat arahan dan kebijakan pembangunan kependudukan untuk jangka menengah (lima tahun) serta rencana aksi tahunan. (elka)
Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menghadiri Seminar Nasional Economic Outlook Nasional dan Sulawesi Utara 2025, Jumat (14/2/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan di auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsrat Manado ini dirangkaikan pula dengan pelantikan pengurus Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) Sulut.
Hadir dalam kegiatan ini Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, yang juga sebagai Ketua Umum Kafegama, Kepala OJK SulutGoMalut Robert Sianipar, Dekan FEB Unsrat Victor PK Lengkong, pimpinan BRI, serta undangan lainnya.
Di awal sambutannya, Walikota Manado mengucapkan selamat kepada pengurus Kafegama Sulut yang telah dilantik serta mengapresiasi penyelenggaraan seminar nasional ini.
Walikota berharap para alumni yang tergabung dalam Kafegama dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga memaparkan gambaran kondisi perekonomian di Kota Manado, termasuk perkembangannya yang dikaitkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Walikota mendorong pelaksanaan seminar ini agar dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di Kota Manado. (Afer)
Meimonews.com – Akademisi Rene Charles Kepel menjadi narasumber (narsum) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implememtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Pada kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (PMPSP) Kota Manado pimpinan Jimmy CE Rotinsulu (Kadis) di Hotel Aston Manado, Kamis (31/10/2024) ini, Chalie (sapaan akrabnya) membawakan materi Tatacara Pelaksanaan Pola Kemitraan.
Di awal pemaparan materinya, Chali mengungkapkan pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. “UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61 persen dari total PDB Indonesia atau setara dengan Rp, 9,580 triliun pada tahun 2023,” ujarnya.
Untuk kontribusi UMKM terhadap tenaga kerja, mencapai 97 persen dari total tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99 persen daru keseluruhan unit usaha.
Chali lantas memaparkan dasar hukum kemitraan, kemitraan dalam regulasi pemerintah, definisi dan tujuan kemitraan, pola kemitraan, pola kemitraan inti plasma, pola kemitraan sub kontrak, pola kemitraan waralaba, pola kemitraan perdagangan bebas, pola kemitraan rantai pasok, dan bentuk kemitraan lainnya.
Dipaparkan pula pelaksanaan kemitraan, dokumen kesepakatan kemitraankemitraan yang di dalamnya ada terkait dengan pembinaan dan sanksi administrasi.
“UMKM wajib memiliki perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko,” tandas Chali. (afer)
Meimonews.com – Universitas Negeri Manado menggelar Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Program Studi (Prodi) Biologi dan Kimia Program Doktor yang pembukaanya diadakan di Ruang Senat EA Worang Lantai 3 Kantor Pusat Unima, Tondano, Kamis (12/9/2024).
Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Rektor Unima Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd ini menghadirkan Tim dari Direktorat Kelembagaan Kemendikbudristek RI yakni Osvaldo Sativa AmasthaAmastha, Henriette Minerva Wenno, Deny Kurniawan, Dwi Rosmalasari dan LL Dikti Wilayah XVI.
Selain itu, Niken Subekti (Universitas Negeri Semarang), Eko Hadi Sujiono (Universitas Negeri Makassar) dan Novri Youla Kamdowangko (Universitas Negeri Gorontalo).
Dalam kegiatan ini, setelah acara pembukaan, diadakan presentasi dari Tim Kemendikbudristek, presentasi dari pengusul, diskusi serta evaluasi lapangan.
Dalam sambutannya, Rektor mengungkapkan, kunjungan dan visitasi pembukaan program studi (prodi) baru baik S3 Biologi maupun Kimia merupakan peristiwa yang sangat menentukan dan bersejarah bagi Unima. “Visitasi hari ini akan menentukan boleh tidaknya prodi-prodi baru tersebut dibuka,” ujar Rektor.
Oleh karena itu, Rektor memberikan beberapa pertimbangan dan upaya yang dilakukan dalam membuka prodi-prodi tersebut.
Pembukaan prodi baru di Unima, menurut Rektor, adalah dalam rangka menjawab isu-isu strategis pengembangan Unima yaitu perluasan akses pendidikan Tinggi.
Disebutkan, dalam rangka perluasan akses tersebut Unima telah menatanya di dalam Rencana Strategis Bisnis 2020-2025 Unima yaitu rencana perluasan akses pendidikan tinggi melalui pembukaan prodi-prodi baru, pembukaan prodi untuk program baik sarjana, magister maupun doktor.
Disebutkan, implementasi RSB tersebut Unima telah melakukan upaya-upaya baik dalam bentuk kajian-kajian kebutuuan, spesifikasi yang menjadi ciri dan visi keilmuankeilmuan, ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun ketersediaan pembiayaan yang ditata dalam RBA Unima.
“Untuk itu, telah dibentuk Tim Kerja atau task force dalam melakukan kajian dan menyusun serta menyiapkan semua dokumen yang diperlukan termasuk menyiapkan sarana dan prasarana,” ujar Rektor.
Dikemukakan, kebutuhan utama yang menjadi pertimbangan adalah pengembangan visi keilmuan dalam menjawab kebutuhan-kebutuuan baik kebutuhan dunia kerja maupun kebutuhan pengembangan visi keilmuan yang nerujuk pada bidang science, tecnology, engenering dan math (STEM).
“Oleh sebab itu, kami menetapkan prodi biologi dan kimia program S3 untuk menjadi pusat pengembangan keilmuan biologi dan kimia sekaligus penyiapan tenaga-tenaga ahli dan kompeten yang menjamin pengembangan visi keilmuan,” jelas mantan Rektor 1 Unima ini. (FA)
Meimomews,com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nawawi Pomolango memberikan Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi bagi seribuan siswa SMA/SMK se-Sulut di Aula SMA Negeri 1 Manado secara luring dan secara daring dari masing-masing sekolah, Senin (2/9/2024).
Di aula SMA Negeri 1 (Smansa) Manado turut dihadiri Deputi Pendidikan KPK-RI Wawan Waediana., Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE, Plt. Asisten 2 Setdaprov Sulut/Kadis Koperasi Tahlis Galang ,Kepala Dinas Dikda Sulut Femmy Suluh, Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, Kadis Kominfo Sulut Steven Liuow, Stafsus Gubernur Sulut Bidang Pendidikan Dra. Anne Dondokambey, M.Si, sejumlah pimpinan sekolah (termasuk Kepala SMA Negeri 1 Manado Jemmy James Jeremias) dan undangan lainnya.
Mengawali pemaparan materinya, Nawawi mengungkap suka-duka ketika menjalani pendidikan di SMA Negeri 1 Manado, di mana ia adalah alumni Smansa Manado 81.
Sejunlah pengalamannya bersekolah di lembaga pendidikan menengah ini diungkap termasuk ketika berhubungan dengan beberapa guru termasuk Kepala Sekolah saat itu.
Ketua KPK-RI Nawawi Pomolango saat memberiksn materi
Nawawi mengakui bahwa ia dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey bisa mencapai ‘kedudukan’ seperti sekarang tidak lepas kaitannya dengan proses pendidikan di sekolah ini.
Itulah sebabnya, Nawawi menantang para siswa untuk tekun mengikuti proses pembelajaran selama bersekolah. Selain itu, ia mengajak para siswa dan komunitas pendidikan lainnya untuk tidak membiasakan korupsi.
Gubernur Sulut Prof. Dr. ((Hc) Olly Dondokambey, SE ketika memberikan sambutan
Ia lantas mengurai apa itu korupsi dan dampaknya serta bagaimana strategi pemberantasan korupsi.
Dunia pendidikan, menurutnya merupakan bagian sangat panting dalam upaya pemberantasan korupsi.Makanya, ia berharap pendidikan bisa memasukkan materi antokorupsi sebagai mata pelajaran di sekolah.
Sejunlah siswa memanfaatkan momen tanya-jawab
Dijelaskan, ada tiga strategi pemberantasan korupsi oleh KPK. Pertama pendidikan. Lewat pemdidikan diajarkan agar tidak mau korupsi dengan membangun nilai. Kedua, pencegahan. Dalam proses ini diharapkan agar tidak bisa korupsi dengsn perbaikan sistem. Ketiga, Penindakan. Dengan adanya penindakan maka orang takut uhtuk korupsi dengan efek jera.
Ada beberapa contoh dipaparkan alumni Fakultas Hukum Jnaray Manado ini. Di antaranya, ada yang dibui karena korupsi sana BOS.
Nawawi lantas memalarkan logika antikorupsi. “Apa yang bisa kita dilakukan? Tidak ada korupsi dan tidak melakukan korupsi. Semuanya harus dibiasakan dari kecil. Mulai dari keluarga, lingkungan, bahkan sekolah.
Diingatkan untuk membangun budaya antikorulsi dengan keteladanan. Tidak.ada orang yang tiba-tiba jadi berintegritas karena butuh dididik, dilatih, dan dibasakan mulai dari rumah,lingkungan, dan sekolah.
Sejunlah siswa memanfaatkan momen tanya-jawan
Nawawi menjelaslan peran lingkungan sekolah dalam membangun budaya integritas dan antikorupsi. Di antaranya, adanya transparan dan akuntabel, sanksi bagi yang terlambat, pembiasaan praktik baik, kebiasaan anti contek, kebijakan anti gratifikasi, dan lain-lain.
Penyerahan cenderamata
Korupsi yang berasal dari bahasa Latin, sebut Nawawi, memiliki beberapa arti, di antaranya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bernoral, penyimpangan dari kesucian.
Makanya, Nawawi mengajak dunia pendidikan baik siswa, guru maupun staf untuk membantu lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia yakni KPK, Kepolisan dan Kejaksaan karena ketiga lembaga ini memiliki keterbatasan personil.
Foto bersama usai sosialisasi
Gubernur Sulut dalam sambutannya menegaskan, fenomena korupsi yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, sudah sangat mengkuatirkan.dan berdampak buruk luar biasa oada hampir seluruh sendi kehidupan, baik sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan maupun tatanan sosial kemasyarakatan.
” Di negara kita ini, korupsi telah dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas secara bersama-sama karena menyadari dampak buruknya, di mana jika tidak disikapi atau dibiarkan berlangsung maka cepat atau lambat akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan serta memperlambat proses pembangunan bangsa yang seharusnya terus diperjuangkan dan diupayakan demi kesejahteraan bersama yang setinggi-tingginya,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini, menurut gubernur, menjadi penting untuk diikuti dan dimanfaatkan para siswa, terlebih mengingat muatannya yang dapat.berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai serta budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya mengajak peserta sekalian untuk mengikuti sebaik-baiknya dan memanfaatkan kegiatan ini seoptimal mungkin,” ujar alumni Smansa 81 Manado ini.
Usai pemaparan materi, sejumlah siswa memanfaatkan momen tanya jawab dengan pemateri dan diakhiri penyerahan cenderamata serta foto bersama.
Sebelum sosialisssi dimulai, siswa Smansa menampilkan tari budaya daerah kepada tamu/undangan. (Fer)
Meimonews.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Peningkatan Permohonan One Stop Service (POSS) Tahun 2024 di Luwansa Hotel and Convention Center Manado, Rabu (31/7/2024).
Dalam sambutannya pada kegiatan FGD tersebut Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie M.Eng. IPU. Asean Eng memaparkan, torehan prestasi Unsrat ewat kerjasama dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI (DJKI Kemenkumham RI).
Prestasi tersebut di antaranya Unsrat Manado pada tahun 2021 dan 2022 menjadi salah satu Top Ten (Top 10) Perguruan Tinggi dengan paten terbanyak di Indonesia dan Hak Cipta terbanyak di Indonesia Timur.
Selain itu, pada tahun 2023, Unsrat peringkat 3 perguruan tinggi dengan paten terbanyak di Indonesia.
Rektor berharap kegiatan ini, paten yang telah didaftarkan tahun-tahun sebelumnya dapat terfasilitasi hingga menjadi sertifikat paten. (FA
Meimonews.com – Direktur Operasional Bank SulutGo (BSG) Louisa J. Parengkuan memaparkan program Literasi dan Inklusi Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung (HIM) dan KEJAR Award 2024.
Pemaparan yang dilakukan, pekan lalu tersebut atas undangan Otoritas Jasa Keungan (OJK).
Di depan para jurnalis ekonomi, Kepala OJK dan Pimpinan Perbankan di Sulawesi Utara, Direktur Operasional BSG Louisa J Parengkuan di dampingi Public Relations Nicky Laoh menyampaikan rangkaian program untuk mendukung program Pemerintah HIM dan KEJAR 2024.
Adapun dalam presentasi tersebut, yang menjadi sasaran target BSG untuk kegiatan literasi dan inklusi Keuangan sepanjang tahun 2024 ini akan difokuskan ke pelajar/mahasiswa, daerah tertinggal dan para penyandang disabilitas.
“Harapan kami, kami dapat mengurangi gap literasi dan inklusi di Sulut yang masih terpaut sekitar 30 persen (indeks Literasi 56 persen, Inklusi 86 persen),’ ujar Direktur Ops BSG. (Afer)
Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Mitra yang diadakan di Kantor Bupati, Selasa (2/4/2024).
Kegiatan yang diadakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten Mitra ini dibuka pelaksanaannya oleh Pj. Bupati Mitra Ir. Ronald TH Sorongan, M.Si.
Hadir pada kegiatan ini, Sekda Mitra David H. Lalandos AP MM, Assiten I Jani Rolos, S.Sos MM, Assiten II Arnold MM, Kepala BPS Mitra, Kepala Bappeda Mitra, unsur Forkopimda Mitra, Kepala Dinas PPKB Mitra dr. Helny Ratuliu, Wakapolres Mitra, mewakili Dandim 1302 Mayor Infanteri Daeng Pasaka, SE, Anggota TPPS Sulut Murphy Kuhu, dan jajaran Pemkab Minahasa Tenggara.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg hadir pada kegiatan tersebut dan memberikan materi.
Pj. Bupati Mitra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kategori 26,5 persen, yang jauh di bawah target pencapaian nasional yaitu di bawah 14 persen di tahun 2024.
Rembuk Stunting ini, menurutnya, merupakan bagian dari 8 Aksi Integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting.
Sedang tujuan utama dari pelaksanaan rembuk stunting di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 ini adalah mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Mitra, sebagai wujud komitmen bersama antar semua pihak.
Itulah sebabnya, maka hari ini juga dilakukan penandatanganan komitmen penanggulangan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024.
Dalam pemaparan materinya, Kepala BKKBN Sulut mengungkapkan beberapa rekomendasi dalam penanganan PPS Kabupaten Mitra, di antaranya, pertama, memaksimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendampingi sasaran sasaran intervensi sesuai data KRS VerVal PK23 dan E-PPGBM.
Jumlah TPK) di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 ada sebanyak 423 orang.
Kedua, data KRS Verval23, E-PPGBM perlu dijadikan data basis dalam penentuan sasaran intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mitra.
Ketiga, mendorong agar semua pihak terlibat dalam akselerasi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting; dan keempat, memaksimalkan capaian pengukuran balita minimal 95 persen dari total balita yang ada.
Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga pada saat melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting, di sela kegiatan tersebut diserahkan dana orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk Kabupaten Mitra.
Usai Rakor, Pj. Bupati Mitra bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sulut meninjau langsung Posyandu yang ada di kelurahan Lowu Satu Kecamatan Ratahan untuk melihat pelaksanaan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pemberian makanan tambahan bagi balita yang hadir di Posyandu. (Fer)
