Meimonews.com – Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memaparkan 5 (lima) pilar dasar menyukseskan program Bangga Kencana dan penurunan stunting.

Pemaparan tersebut disampaikan Hasto pada Temu Kader Pembantu Pembina Keluarga Keluarga Berencana (PPKBD) Jawa Tengah yang dilaksanakan di BPSDM Banyumanik Semarang, Senin (25/3/2024).

Disebutkan, pilar pertama adalah komitmen. Pilar kedua adalah dalam penyampaian informasi baiknya menggunakan metode massive information system. “Gethok tularnya ke masyarakat harus kenceng, meski uangnya hanya sedikit kita bisa menggunakan banyak cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Perubahan perilaku dalam masyarakat, sambungnya, bisa terjadi dengan penyampaian informasi baik yang terus menerus.

Pilar ketiga adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Pilar yang keempat adalah harus tersedia bahan makanan dalam masyarakat.  Makanan berprotein hewani tidak harus mahal.

Hasto mencontohkan protein yang terdapat di ikan lele lebih baik daripada protein hewani yang berasal dari ayam atau daging.

Pilar yang terakhir (kelima) adalah penguatan dan pengembangan sistem data informasi. “Dengan bangga saya sampaikan bahwa SIGA BKKBN, menjadi satu-satunya data tolak ukur Program Bangga Kencana,” tandas Hasto.

Disebutkan pula, ada 3 (tiga) tantangan penurunan stunting dalam masyarakat yaitu menyangkut perilaku makan, perilaku sanitasi dan perilaku reproduksi.

Ditegaskan, BKKBN tanpa adanya kader PPKBD tidak ada apa-apanya. “Seperti yang kita tahu, kader PPKBD merupakan ujung tombak pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam masyarakat,” ujarnya.

Kader PPKBD, menurutnya, merupakan unit langsung yang bersentuhan dengan masyarakat. “Peran kader PPKBD dalam masyarakat sangat strategis. Mereka sangat dekat dan mengenal lingkungan masyarakatnya,” sebut Hasto.

Dijelaskan, salah satu penyebab penurunan stunting yang tidak terlalu signifikan adalah mengenai perilaku masyarakat. “Standar prevalensi angka stunting dari WHO kurang lebih 20 persen sehingga kalau bisa prevalensi angka stunting di Indonesia bisa di bawah 20 persen.

Beberapa tantangan penurunan stunting dalam masyarakat menyangkut perilaku makan, sanitasi dan perilaku reproduksi.  “Untuk itulah, peran kader PPKBD membantu mensosialisasikan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting sangat dibutuhkan,” tandanya.

Menilik hasil survey prevalensi angka stunting, dokter Hasto menyebut jangan berkecil hati. Ibaratnya hasil survey itu adalah quick count, sedangkan hasil EPPGBM yang terdata benar dalam masyarakat adalah real count. “Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal yang terbaik,” pintanya.

Di kesempatan itu pula, Kepala BKKBN RI menjelaskan tentang korelasi pemakaian kontrasepsi dengan penurunan stunting tentu berkaitan erat. Dengan pemakaian kontrasepsi, promo 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat) dapat dilaksanakan, sehingga resiko melahirkan bayi yang terpapar stunting dapat dihindari.

“Kita harus punya komitmen yang fokus, terhadap program penurunan stunting dan program bangga kencana. Kita harus dapat memberikan contoh baik perilaku yang baik, dan tidak hanya ucapan saja. Teman-teman kader PPKBD tersebut yang sudah memakai kontrasepsi jangka panjang  (vasektomi dan tubektomi) merupakan salah satu contoh teladan kepada masyarakat,” ujar Hasto. (*/Fer)

Meimonews.com – Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri dan memberikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Minahasa yang diadakan di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Selasa (19/3/2024).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Tim PPS Kabupaten Minahasa ini dipimpin Pj. Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si di dampingi Sekda Minahasa Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Reviva Maringka dan Asisten Administrasi Umum Wenny Talumewo.

Turut hadir Komandan Kodim 1302 Minahasa Letkol Inf. Mutakbir, Kapolres Minahasa AKBP. S. Sophian, SIK, MH, Ketua TPPS Provinsi Sulut Sam Patoro Larobu, SH, MH, Kepala BPS Minahasa Leopold Richard Rawung, SE.

Selain itu, Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Jonny Tendean, Kepala Bappelitbangda Philip Siwi, sejumlah Kepala Dinas seperti Kadis Kominfo Maya Marina Kainde, SH, MAP, beberapa Kabag dan Camat se-Kabupaten Minahasa.

Kegiatan ini diawali dengan laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting oleh Kepala Dinas PPKB Kabupaten Minahasa Dra. Meita Agow,  dan dilanjutkan dengan pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kabupaten Minahasa oleh Bupati Minahasa.

Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sulut menyampaikan materi mengenai pemantauan dan evaluasi untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Minahasa.

Tandaju memaparkan strategi dan inovasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Minahasa guna menyelesaikan masalah stunting dengan efisien.

Kaper menekankan pada sistem kerja yang berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan penurunan stunting secara menyeluruh dan terencana di Kabupaten Minahasa.

Bupati Minahasa menegaskan, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa memerlukan komitmen yang kuat, dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Diungkapkan, penurunan stunting di Kabupaten Minahasa masih di angka 16.5 persen, tetapi diharapkan bisa mencapai di angka 94 persen. “Hal ini perlu menjadi perhatian penanganan stunting, yang bisa dianggarkan dalam Dana Desa sehingga penurunan stunting ini dapat terorganisasi,’ ujarnya. (Fer)

Meimonews.com – Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri dan menjadi narasumber Rembuk Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kota Tomohon yang diselenggarakan Bapelitbang Kota Tomohon pimpinan Inggrit Palit.
.
Kegiatan yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan termasuk Walikota Tomohon Caroll JA Senduk, SH, Ketua TP PPK Tomohon Jeand’arc Senduk Karundeng selaku Wakil Ketua TPPS Tomohon, Wakil Ketua DPRD Tomohon Erens Keren dan undangan lainnya ini diadakan di gedung AAB Guest House Tomohon, Senin (18/3/024).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan intervensi percepatan penurunan stunting dengan cara yang tepat dan efektif, serta merumuskan agenda perangkat daerah yang dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMB melalui mekanisme RKPD.

Tandaju memberikan materi yang berkaitan langsung dengan strategi dan inovasi untuk percepatan penurunan stunting di Kota Tomohon.

Tandaju memberikan wawasan serta solusi yang dapat diimplementasikan secara praktis guna mencapai hasil yang diinginkan dalam percepatan penurunan Stunting .

Walikota Tomohon Caroll J.A  Senduk, SH dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjalankan upaya PPS dengan mematuhi 8 Aksi Konvergensi yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah konkrit tersebut di antaranya intervensi gizi spesifik dan sensitif serta memperkuat kerjasama antar stakeholder menjadi fokus utama dalam menjaga momentum penurunan angka stunting di Kota Tomohon.

“Dalam rangka penurunan percepatan stunting di Kota Tomohon, pemerintah melakukan perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi agar kegiatan tersebut dapat terlaksanakan sesuai tujuan pemerintah,” ujar Walikota.

Disebutkan, penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang difokuskan pada seribu hari pertama kehidupan.

“Intervensi gizi spesifik adalah peningkatan gizi dan kesehatan, sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi penyedia seperti air bersih, sanitasi, dan sebagainya. Intervensi gizi sensitif memiliki kontribusi yang besar dalam percepatan penurunan angka stunting,” ujarnya. (Fer)

Meimonews com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri Rapat Pengendalian dan Monitoring dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Aula Kantor Bupati Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel), Kamis (14/3/2024).

Pertemuan yang bertujuan melaksanakan koordinasi dan monitoring di tingkat kabupaten dalam mendukung Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ini dibuka Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP di dampingi Asisten II Muh. Suja Alamri, S.Pd.

Pada kegiatan ini, Kaper memaparkan beberapa hal di antaranya terkait dengan pertama, Penurunan stunting menurut ePPGBM yang diikuti kenaikan persentase balita yang diukur diharapkan dapat menunjukkan tren positif pencegahan dan penurunan stunting di Bolsel.

Hal tersebut ditanggapi oleh Sekda Bolsel bahwa 80 persen dari 161 balita stunting, kondisi anak diketahui sehat dan aktif.

Kedua, data KRS Verval 23 dan ePPGBM penting dijadikan data basis penentuan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Dan dalam pelaksanaan intervensi tersebut perlu memaksimalkan peran TPK.

Ketiga, TPPS Kabupaten perlu menyusun rencana kerja dalam memaksimalkan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten yang di dalamnya meliputi rencana Rapat Koordinasi dalam mengawal pencapaian target program sesuai Perpres 72/2021 tentang PPS dan Perban 12/2021 tentang RAN PASTI.

Keempat, memastikan pelaksanaan kegiatan BOKB TA 2024 terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan panduan. Khusus stunting, Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan DAK Non Fisik BOKB TA 2024 sebesar 1.195.300.000.

Kelima, mendorong agar semua pihak terlibat, terutama yang termasuk dalam SK TPPS Kabupaten, dalam akselerasi Pencegahan dan Penurunan Stunting yang dalam waktu dekat akan ada penilaian 8 Aksi Konvergensi.

KPM Satgas PPS Sulut Danny Lalamentik, SE turut menyampaikan tahapan AKS dan permasalahan utama di pelaksanaan AKS secara umum yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun tidak ditindaklanjuti dengan maksimal, sehingga diharapkan hasil RTL AKS terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah agar penanganan pencegahan dan penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.

Beberapa inovasi pemerintah Bolsel dalam penanganan stunting antara lain melalui program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang serupa dengan BAAS untuk membantu keluarga dengan kasus stunting, kemudian TPK yang memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, bantuan rumah atau tanah bagi keluarga miskin ekstrim yang beririsan dengan kasus stunting namun tidak memiliki rumah atau tanah. (Fer)

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menjelaskan ground breaking command center Polres Khusus Kawasan Ibukota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari smart security system. Dengan konsep ini diharapkan bisa memaksimalkan pengamanan.

Konsep tersebut disampaikan Jenderal Sigit kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara peletakan batu pertama Gedung Polres Khusus IKN di Kalimantan Timur, Kamis (21/12/2023).

“Konsep smart security meliputi layanan tanggap darurat, kamseltibcar lantas dan sistem pengamanan kota yang modern, layanan kepolisian digital, dan melibatkan peran serta komunitas dan masyarakat,” ujar Kapolri.

Dijelaskan, dalam konsep ini, pengamanan tidak hanya dilakukan secara fisik oleh personil Polri tapi juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti CCTV, body worn camera, big data yang terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait, serta analisis artificial intelligence pada command center.

“Pembangunan smart security ini akan memberikan jawaban atas jaminan rasa aman bagi masyarakat dan para investor di IKN, sehingga dapat berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan investasi di Ibukota Nusantara sebagai wujud filosofi pembangunan Indonesia-sentris,” jelas Jenderal Sigit.

Polri, menurut Kapolri, berkomitmen mengerahkan segala sumber daya demi mengawal kebijakan dan agenda-agenda pemerintah, khususnya mengawal pembangunan IKN. Oleh karenanya, diharapkan proses pembangunan bisa berjalan lancar dan tepat waktu.

Diungkapkan, Polres Khusus IKN akan dibangun di tanah 1.568 meter persegi dari alokasi tanah untuk Polri 12 hektare. Gedung polres nantinya memiliki 4 lantai dengan luas bangunan sebesar 6.189 meter persegi.

Polres ini dibangun menggunakan anggaran senilai Rp155,6 miliar. Pembangunan ditargetkan berlangsung selama 8-9 bulan.

“Ke depan, Mabes Polri juga akan segera dibangun oleh Kementerian PUPR sesuai dengan desain yang telah diajukan,” ujar Kapolri seraya menambahkan, pembangunan tersebut memang dilakukan secara bertahap. Pada 2024, akan dibangun 2 blok dari total 3 blok yang ada dalam perencanaan.

Terkait dengan pemindahan anggota, Jenderal Sigit menjelaskan, akan dilakukan bertahap pada tahap I sampai IV. Pada tahap I 1.667, tahap II 9.484, tahap III 9.685, dan tahap terakhir 9.678.

“Pada tahap I, Polri telah siap memindahkan 700 personel organik Mabes Polri dan 708 personil yang akan mengisi Polres Khusus Kawasan IKN, di mana personel-personel tersebut telah melalui asesmen di Polda Kalimantan Timur,” jelasnya.

Terkait pembangunan hunian, Jenderal Sigit menjelaskan,  Kementerian PUPR saat ini sedang membangun 4 tower hunian Polri, di mana masing-masing tower memiliki 12 lantai yang terdiri atas 420 unit (tipe 98 m2). Sehingga, total terdapat 1.680 unit. Progres pembangunan sendiri hingga saat ini mencapai 14,4 persen dengan target penyelesaian pada November 2024.

“Harapan kami, pembangunan Polres Khusus Kawasan IKN dan tower hunian ini sejalan dengan 8 prinsip dan 24 KPI (key performance indicator) IKN, termasuk green building. Mohon izin, Bapak (Presiden Jokowi), uniform kami cokelat, tapi kami akan mengikuti konsep green building. Sehingga mendukung sustainable development dan green environment,” ujar Kapolri (AF)

Meimonews.com – Komisi IX DPR-RI mengadakan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa agenda dilakukan tim Komisi IX di daerah Bumi Nyiur Melambai ini.

Salah satunya adalah pertemuan yang diadakan di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jumat (8/12/2023). Pertemuan dipandu Asisten 1 Denny Mangala mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memaparkan penggunaan BOKB

Turut hadir pada.pertemuan ini Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan Pembina Wilayah Ir. Siti Fathonah, MPH.

Ketua Tim Komisi IX DPR-RI Charles Honoris beserta rombongan mendalami masalah-masalah yang terjadi di Sulawesi Utara terkait Kesehatan, ketenagakerjaan dan isu stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut dalam kesempatan itu memberikan klarifikasi perihal penggunaan anggaran BOKB di Kabupaten/Kota yang sudah terealisasi sebesar 59,56 persen, dan saat ini masih sementara dilakukan langkah-langkah optimalisasi.

Kaper berharap untuk segera mendapatkan data hasil SKI sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan dan intervensi ke depan. (Fer)

Meimonews.com – Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng. IPU. ASEAN Eng menghadiri Puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Teknik (Fatek) Unsrat, Senin (30/10/2023).

Di kegiatan yang mengusung tema Fatek Meets AI dan sub tema Kolaborasi solusi  lingkungan yang berkelanjutan, yang dilaksanakan di Auditorium Unsrat tersebut, Rektor menyampaikan beberapa hal penting termasuk harapan saat memberikan sambutan.

Dikatakan, tahun ini Dies Fakultas Teknik mengambil tema Fatek Meets AI, ini karena peran penting teknologi “Artificial Intelligence” di Era Revolusi Industri 4.0, yang mengedepankan digitalisasi data dan proses serta otomatisasi aktifitas menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), robotika dan Internet of Things.

Rektor mengajak seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh civitas akademika Fakultas Teknik agar memanfaatkan Dies Natalis ini sebagai momentum untuk melakukan lompatan dalam meningkatkan kemampuan lulusan menjadi bagian generasi yang mampu berkompetisi, berproduksi dan berinovasi menggunakan teknologi AI dengan tujuan untuk memperoleh solusi lingkungan yang berkelanjutan.

Menteri PUPR yang diwakili oleh Dirjen SDA Ir. Bob. Arthur Lombogia, M.Si dalam sambutannya mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah bersama dengan pembangunan sumber daya manusia, banyak infrastruktur yang telah selesai dibangun dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat pada periode 2015-2022.

Kementerian PUPR juga, tambahnya, telah menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud antara lain pembangunan 36 Bendungan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru 189 KM jalan tol 92 persen akses air minum layak dan penyajian 7,9 juta rumah melalui program sejuta rumah, hingga tahun 2024.

Gubernur Sulut  yang diwakili Kepala Dinas PUPR SULUT Ir. Deacy Patah, ST. M.Si dalam sambutannya mengungkapksn, pencapaian Fakultas Teknik maupun Universitas Sam Ratulangi dan kolaborasi Inovasi, serta upaya bersama dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak.

Gubernur memberikan apresiasi yang tulus dan tinggi kepada seluruh jajaran Universitas Sam Ratulangi terutama Fakultas Teknik yang telah berkomitmen dalam menjadikan pendidikan tinggi sebagai pilar penting pembangunan di Sulawesi Utara.

Apalagi, sambungnya, Unsrat selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Gubernur berharap, prestasi-prestasi berharga ini akan terus berkembang di masa depan dalam merayakan Dies Natalis yang ke-59 ini.

Dekan Fakultas Teknik Prof. Dr. Ir. Fabian Manoppo, M.Agr memberikan laporan baik menyangkut profil fakultas, hasil capaian yang termasuk akreditasi fakultas dan jurusan-jurusan serta rencana pembukaan prodi-prodi baru.

Menariknya, dalam laporannya, Fabian memaparkan angka-angka hasil capaian program baik yang sudah lebih dari 100 persen maupun yang belum, termasuk laporan keuangannya yang disampaikan secara terbuka.

Dikemukakan, berbagai pencapaian di usia 59 tahun ini tidaklah semata-mata karena hasil usaha Pimpinan Fakultas Teknik di masa sekarang, namun patut diakui segala prestasi yang kita tuai di masa kini adalah hasil dari apa yang ditabur para pendahulu.

“Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, ijinkan saya selaku Dekan, menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para mantan Dekan, Wakil Dekan, dosen-dosen beserta tenaga kependidikan purnabakti, yang telah bekerja keras, memajukan dan membesarkan Fakultas Teknik tercinta, hingga bisa memiliki berbagai pencapaian di usia yang ke-59 tahun,” ujarnya.

Disebutkan, sejak dua tahun yang lalu bahkan sampai saat ini Fakultas Teknik adalah satu-satunya unit kerja di Universitas Sam Ratulangi yang telah mendapat pengakuan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam pembangunan Zona Integritas di lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kita juga, sambungnya, patut berbangga karena tiga program studi yang ada di Fakultas Teknik telah mendapatkan pengakuan secara internasional dalam hal penjaminan mutu.

“Ada banyak prestasi lainnya yang telah dicapai, dan dengan kerendahan hati saya mengakui hal tersebut adalah buah dari kesinambungan kerja dari para pendahulu kami,” sebutnya. (FA)

Meimonews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon di bawah kepemimpinan Walikota Caroll Senduk dan Wakil Walikota Wenny Lumentut  (CSWL) yang difasilitasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menggelar Konferensi Pers.

Konferensi Pers yang dipandu Kabag Prokopim Christo Kalumata di Ruang Pertemuan Setdakot Tomohon, Senin (13/3/2023) menghadirkan empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pada pertemuan yang dihadiri puluhan wartawan/pers dari beberapa media tersebut, Pimpinan-pimpinan SKPD dan BUMD tersebut memaparkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan/diraih dan program kerja tahun 2023.

Keempat SKPD tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo),  Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sedangkan dari BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Pada pemaparan tersebut terungkap pelayanan Pemkot oleh masing-masing SKPD dan BUMD terhadap masyarakat, persiapan menyambut gelaran Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2023 hingga upaya menunjang visi-misi Caroll Senduk – Wenny Lumentut (CSWL) dalam mewujudkan Tomohon Kota Pariwisata Dunia dan penekanan angka stunting.

“Lewat kegiatan ini kami berupaya mewadahi rekan-rekan media sehingga pemberitaan tidak hanya terpaku pada kegiatan seremonial, melainkan berbagai hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon. Terlebih dari SKPD seperti yang dihadirkan kali ini, guna menjelaskan program dan rencana kerja yang tentunya menunjang visi-misi CSWL,” ujar Kalumata.

Dinas Kominfo yang disampaikan Kepala Dinas Royke Roeroe menuturkan berbagai strategi ke depan yang akan dilakukan baik kolaborasi bersama dengan media maupun program pemenuhan informasi publik yang lebih tepat sasaran.

Kadis Pertanian dan Perikanan Karel Lala menyampaikan terkait pemenuhan bunga krisan yang akan diproduksi di Tomohon untuk kebutuhan TIFF tahun ini,  memenuhi pasar ekspor yang sudah mulai terbuka, terlebih dengan adanya penerbangan Manado-Narita.

Dinas Pariwisata daerah yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Djuffry Rorong menjelaskan berbagai agenda ke depan antara lain Kota Tomohon dipercaya menjadi tuan rumah gelaran Nyong – Noni Sulut tahun ini, juga berbagai rencana ke depan terkait pemenuhan target PAD pariwisata hingga kunjungan wisatawan.

DPPKB yang diwakili Sekretaris Dinas Fanny Rumondor menjelaskan mengenai program keluarga berencana di Tomohon hingga pada upaya menekan angka stunting di Kota Tomohon.

Direktur PDAM Adrian Ngenget menjelaskan keadaan pelayanan kebutuhan air bersih bagi pelanggan yakni masyarakat Kota Tomohon baik inovasi yang dilahirkan guna membantu pelayanan hingga pada beberapa hambatan yang yang ada. (Fer)