Meimonews.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengadakan Kuliah Umum dengan menghadirkan Ketua Komisi Percepatan Polri Jimly Asshiddiqie di Ruang Rapat Gedung Rektorat, Senin (2/3/2026).
Materi yang dibawakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2003-2008 kelahiran Palembang (Sumatera Selatan) ini adalah Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi,
Jimly Asshiddiqie adalah akademisi hukum tata negara Indonesia yang pernah menjabat Asisten Wapres BJ Habibie yang aktif terlibat dalam proses reformasi hukum dan politik pada masa transisi pasca Orde Baru, termasuk aktif sebagai tim ahli MPR dalam proses perubahan UUD 1945.
Dalam sambutannya, Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dalam memperkuat budaya akademik yang terbuka dan dialogis.
Selain itu, berorientasi pada pengembangan wawasan kebangsaan, dan memperluas perspektif, memperkaya diskursus ilmiah, serta membangun jejaring intelektual yang lebih luas.
Rektor berharap, para dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya melalui partisipasi aktif dan dialog yang konstruktif. (FA)
Meimonews.com – Bersamaan dengan Kuliah Umum Pemanfaatan Data Statistik di Era Disrupsi, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian (FMIPAK) Unima dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unima melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan BPS Sulut.
Kegiatan yang dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik Mister Gideon Maru, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum Donal Matheos Ratu, Dekan FMIPAK Mokosuli Yermia Semuel, Dekan FEB Sjeddi R. Watung, serta para Wakil Dekan, dosen.dan mahasiswa kedua fakultas ini diadakan di Training Center Unima, Tondano, Rabu (25/2026).
Melalui kegiatan ini, Unima yang kini dipimpin Joseph Philip Kambey (Rektor) menegaskan komitmennya dalam mendorong literasi data dan penguatan kapasitas mahasiswa menghadapi tantangan era disrupsi teknologi berbasis data yang akurat dan terpercaya.
Tampil sebagai narasumber kuliah umum adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Agus Sudibyo.
Dalam pemaparannya, Sudibyo mengungkapkan pentingnya peran data statistik resmi (official statistics) sebagai fondasi pengambilan kebijakan di tengah derasnya arus transformasi digital dan disrupsi teknologi.
Mengutip sambutan Dekan FMIPAK, Sudibyo mengingatkan, dalam statistik boleh salah tapi tidak boleh bohong,
Sudibyo menjelaskan berbagai aspek penting terkait statistik resmi, mulai dari pengenalan Official Statistics, prinsip dasar statistik resmi yang menjunjung tinggi akurasi, objektivitas, dan transparansi, hingga metode pengumpulan data melalui sensus dan survei.
Selain itu, strategi menjaga kualitas statistik agar tetap relevan, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Usai kuliah umum, diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Dekan FMIPAK dan Dekan FEB Unima dengan Kepala BPS Sulut.
Penandatanganan MoU merupakan bentuk penguatan kerjasama institusional. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan data statistik untuk pengembangan akademik dan kebijakan berbasis data. (FA)
Meimonews.com – Duta Besar Australia untuk Indonesia HE Rod Brazier menegaskan, Australia tidak saja hanya memperkuat perdagangan tapi juga membuka banyak peluang bagi generasi muda Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan kuota kerja dari 1.000 menjadi 5.000 pertahun. Kuota telah besar yang diberikan.
“Ini merupakan langkah besar untuk mendukung mobilitas pengembangan keterampilan anak muda di Australia,” ujarnya ketika memberikan Kuliah Umum di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Kamis (23/10/2025).
Sekitar 100-an mahasiswa dan dosen termasuk sejumlah Dekan Fakultas di lingkungan Unsrat menghadiri kuliah umum yang mengangkat tema Hubungan Australia – Indonesia dan Peluang Studi Di Australia oleh Dubes yang di dampingi Konsul Jenderal (Konjen) Australia di Makassar Todd Dias.
Dari pimpinan Unsrat, hadir Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik) Arthur Pinaria dan Wakil Rektor 4 (Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat) Steenie E. Wallah.
Dubes Australia untuk Indonesia HE Rod Brszier saat memaparkan materi kuliah umum
Dubes mengungkapkan, kerjasama Australia – Indonesia mencakup setiap sektor. Namun, pendidikan dan hubungan antarmasyarakat masih menjadi inti hubungan itu, seperti hubungan antarsekolah, universitas, organisasi, budaya dan asosiasi pemuda.
Dijelaskan, Indonesia masih menjadi destinasi utama Australia. Pendidikan adalah ekspor jasa terbesar Australia, yang merupakan cerninan kualitas tinggi institusi pendikan mereka yang bertaraf dunia dan tenaga kerja yang terampil.
Pria kelahiran Indonesia ini mengungkapkan, jumlah pelajar Indonesia di Australia mencapai rekor tertinggi, lebih dari 24.000. Banyak universitas di Australia telah membuka kampus cabang di Indonesia. Sehingga semakin banyak warga Indonesia merasakan pendidikan dari Australia.
Wakil Rektor 1 Unsrat Arthur Pinaria saat memberikan sambutan mewakil Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie
Australia memiliki program beasiswa asing paling lama di Indonesia yang bernama Australia Awards, yang mendukung generasi pemimpin berikutnya.
Para pelajar yang melanjutkan studi di Australia akan bergabung dengan lebih dari 200.000 alumni di Indonesia. “Para alumni kami memberikan kontribusi besar terhadap hubungan bilateral dengan membangun relasi pribadi yang mendalam dan berkelanjutan,’ ujarnya.
Disebutkan, bagi rekan-rekan akademisi, terdapat peluang kolaborasi riset melalui program seperti koneksi dan Partnership for Indonesia -Australia Research (PIAR).
Foto bersama Dubes bersama Konjen, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 4 Unsrat usai penyerahan cenderamata
“Kami bangga bahwa Universitas Sam Ratulangi merupakan bagian aktif dari PIAR yang menunjukkan komitmen bersama dalam menghasilkan riset berkualitas tinggi dan berdampak nyata,” tandasnya.
Saat memaparkan materinya, Dubes mengurai perjalanan panjang hubungan Australia dengan Indonesia termasuk dengan Sulawesi Utara.
Peserta Kuliah Umum yang mengangkat tema Hubungan Australia – Indonesia dan Peluang Studi di Australia
Dijelaskan, Indonesia dan Australia adalah sahabat, tetangga dan mitra. Hubungan ini didasarkan kepada sejarah panjang persahabatan antara masyarakat dan pemerintah kedua negara.
Bahkan hubungan Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak pelaut dari Makassar berlayar ke Autralia Utara berdagang di First Nations kami,” ujarnya.
Di tengah tantangan gkobal dan ketidakpastian, Australia berkomitmen bekerjasama dengan Indonesia dan mitra lainnya untuk menjaga keamanan, stabilitas dan kemakmuran bersama.
Salah satu mahasiswa saat memanfaatkan sesi tanya-jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris
Terkait dengan wilayah Sulut, Dubes mengungkapkan, “Pada Oktober 1945, Pasukan Manado Force yang dibentuk Australia memainkan peran dalam mendukung pembebasan wilayah Sulawesi Utara yang saat itu berada di wilayah pendudukan Jepang.”
Peristiwa ini, sambungnya, menjadi peristiwa bersejarah yang menunjukkan kerjasama dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ada foto-foto yang merekam sambutan hangat masyarakat Manado kepada tentara Australia.
Gerdy Worang (salah satu dosen) saat bertanya kepada pemateri/Dubes
Foto-foto tersebut bukan hanya dokumentasi sejarah tetapi juga bukti nyata persahabatan dan solidaritas sudah terjalin sejak lama. Dan, kini terus diperkuat melalui pendidikan, penelitian dan kerjasama lintasgenerasi.
Dikemukakan, seperti Indonesia, perdagangan menjadi tulang punggung Australia. 1 dari 5 pekerja di Australia terkait dengan sektor perdagangan. Australia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara termasuk kemitraan economic komprehensif Indonesia – Australia.
Di akhir pemaparannya, Dubes berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk berbicara (memberi kuliah umum) dan mempererat hubungan masyarakat kedua negara.
Dalam sambutannya mewakili Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexnder Sompie, Wakil Rektor 1 mengungkapkan, Unsrat telah menikmati kerjasama yang panjang dengan berbagai universitas dan lembaga riset di Australia. Bentuk kerjasama tersebut sangat beragam, mencakup proyek penelitian bersama, pertukaran staf dan mahasiswa, serta kemitraan akademik.
“Banyak dosen kami yang merupakan lulusan universitas-universitas di Australia, beberapa bahkan sejak era Colombo Plan, dan banyak lainnya melalui berbagai program beasiswa yang lebih baru,” ujar Pinaria.
Jaringan ini, sebutnya, telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan komunitas akademik kami dan memperkuat jejaring internasional universitas.
“Kami sangat senang bahwa Yang Mulia hadir di sini hari ini untuk memberikan kuliah umum mengenai hubungan bilateral Australia–Indonesia serta berbagi wawasan mengenai peluang beasiswa di Australia. Kami yakin sesi ini akan menginspirasi para mahasiswa dan staf kami untuk melanjutkan studi dan memperluas kerja sama dengan Australia,” jelasnya.
Unsrat sangat menghargai dukungan Pemerintah Australia dalam mendirikan Aussie Banget Corner (ABC) di Gedung Kantor Urusan Internasional Universitas Sam Ratulangi. Inisiatif ini, yang didukung oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar, menjadi jembatan penting dalam mempererat pertukaran budaya dan pendidikan antara kedua negara.
Unsrat dengan tulus berharap bahwa melalui kunjungan ini, kerja sama antara kedua pihak akan semakin kuat—meluas ke lebih banyak fakultas, program bersama, dan bidang penelitian yang membawa manfaat bagi kedua bangsa.
“Sekali lagi, terima kasih banyak, Yang Mulia, atas kunjungannya ke universitas kami dan atas wawasan berharga yang telah dibagikan,” ujar alumni salah satu universitas di Austarlia ini.
Momen tanya-jawab dimanfaatkan beberapa mahasiswa dan dosen, Sejumlah pertanyaan dan masukkan diajukan/disampaikan dan direspons positif baik oleh Dubes maupun Konjen Australia di Makassar yang mendampingi Dubes. (FA)
Meimonews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dihadirkan sebagai pembicara dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat di ruang rapat lantai 4 Kantor Pusat Unsrat, Rabu (12/3/2025).
Kegiatan yang dipandu Wakil Dekan 3 FISIPI Unsrat Donald Monintja ini diawali laporan Dekan FISIP Unsrat Ferry Markus Daud Liando dan sambutan Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dan tanya-jawab.
Kuliah Umum ini diikuti ratusan mahasiswa dan dosen FISIP Unsrat dan Kadis Dikbis Sulut Jani Lukas (mewakili Gubernur Sulut), serta penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dari beberapa Kabupeten/Kota di Sulut.
Di penghujung acara, para mahasiswa yang mengajukan usul dan saran, diberikan kenang-kenangan berupa buku tentang Bima oleh Wamemdagri.
Beberapa mahasiswa memanfaatkan sesi tanya-jawab
Di awal pemaran materinya dijelaskan urgensi penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pertama, dua regulasi untuk rezim yang sama yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD), dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Ketua KPU Manado Ferley B. Kaparang turut memanfaatkan sesi tanya-jawab
Kedua, landasan hukum yang bermasalah yakni tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan, pengulangan atau duplikasi aturan, aturan dan standarisasi yang berbeda atas isu yang sama, dan aturan yang rancu dan multitafsir.
Ketiga, amanat MK yang final dan mengikat yakni berdasarkan putusan MK No. 55/PPU-XVII/2019 dan putusan MK No. 85/PPU-XX/2022 secara konseptual, teoritis dan sosiologis tidak cukup alasan untuk membedakan antara rezim Pemilu dan Pilkada.
Tamu/undangan yakni Kadisbud Sulut Jani Lukas, beberapa penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) foto bersama Wamendagri, Dekan FISIP Unsrat, dan Wadek 3 FISIP Unsrat.
Kemudian, pertimbangan dalam putusan MK No. 116/PPU-XXI/2023 yang memandatkan perubahan UU Pemilu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulaidimulai, serta terdapat persamaan azas pengaturan, model manajemen, dan model penegakan hukum antara Pemilu dan Pilkada.
Terkait dengan revisi UU Pemilu dan sistem politik di Indonesia, sebut mantan Walikota Bogor ini, maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem presidensial, penguatan kualitas representasi, penyerhaan sistem kepartaian, konsistensi konsep otonomi daerah, dan memperkokoh integrasi bangsa dalam bingkai NKRI.
Untuk mekanisme perubahan regulasi ada dua alternatif yang ditawarkan yakni omnibus law kodifikasi. Dua hal itu lantas dijelaskan secara rinci keunggulan dan perbedaannya.
Dikemukakan, berdasarkan perbedaan yang ada, tentu kita kembali pada tujuan dari perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu ke depan.
” Jika hendak mengubah sebagian atau beberapa substansi dalam UU Pemilu, UU Pilkada, UU MD3, UU Parpol dan UU Pemerintah Daerah yang diubah dengan satu UU secara cepat dan beberapa substansi dalam UU yang diubah tersebut yang masih berlaku maka omninus law lebe efektif digunakandigunakan,” ujarnya.
Sebaliknya, jika hendak menyatukan seluruh substansi dalam UU PemiluPemilu, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Parpol menjadi satu UU (menjadi kitab UU Politik) dengan proses analisis baik mendalam dan komprehensif maka kodofikasi UU lebih efektif digunakan.
Terkait dengan kodifikasi dalam RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024), dikatakan, demokrasi substansi akan dilaksanakan melalui arah kebijakan yang meliputi antara lain penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan melakukan kodifikasi UU mengenai Pemilu dan UU mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta mewujudkan peran Parpol yang akuntabel melalui revisi UU Parpol.
Bima pun memaparkan disain sistem Pemilu yang terdiri dari disain keserentakan Pemilu, dan evaluasi sistem Pemilu Legislatif. Hal-hal tersebut dirincikan serta diberikan penjelasan pula soal sistem Pemilu campuran.
Dijelaskan pula soal perluasan Pemilu asimetris, tentang pencalonan kepala daerah, dan tata kelola Parpol.
Di akhir pemaparan materi, Bima mempresentasikan rekapitulasi daftar hasil putusan MK berdasarkan jenis putusan dan berdasarkan jenis pelanggaran. (FA)
Meimonews.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat menggelar Kuliah Umum dengan pembicara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Kegiatan yang mengusung tema Kontribusi perguruan tinggi guna perbaikan kualitas Pemilu dan Pilkada di Indonesia ini dilaksanakan aula Unsrat lantai 4 Kantor Pusat Unsrat Manado, Rabu (12/3/2025).
Berbagai masukkan disampaikan beberapa mahasiswa dan dosen FISIP Unsrat pada kegiatan yang menghadirkan sekitar dua ratusan mahasiswa, dosen dan sejumlah undangan lainnya seperti Kadis Kebudayaan Sulut Jani Lukas (mewakili Gubernur Sulut), serta Bawaslu dan KPU dari beberapa kabupaten/kota di Sulut.
Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie saat memberikan sambutan
Kegiatan yang dipandu Wakil Dekan 3 (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Donald Monintja ini diawali laporan dari Dekan FISIP Unsrat Manado Ferry Daud Liando, sambutan Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, serta pemaparan materi dan tanya-jawab.
Dalam sambutannya, Rektor Unsrat menyampaikan bahwa ia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Wamendagri di Unsrat Manado.
Pemaparan materi oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto
Kuliah umum yang diselenggarakan dalam rangka penguatan Undang-undang (UU) Pemilu ini, menurut Rektor, memiliki makna yang sangat penting, terlebih sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Penyerahan cenderamata
“Tentu saja, dialektika seperti yang berlangsung saat ini diharapkan dapat memperkaya dan memperkuat Undang-undang Pemilu kita,” ujar Rektor.
Dengan demikian, sambungnya, meskipun dalam skala kecil, Unsrat Manado tetap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi kepemiluan di Indonesia.
Para mahasiswa yang memanfaatkan sesi tanya-jawab mendapat buku dari Wamendagri Bima Arya Sugiarto
Di sela kegiatan, diadakan penyerahan cenderamata dari Rektor Unsrat kepada Wamendagri dan dari Wamendagri kepada Rektor Unsrat dan Dekan FISIP serta di penghujung acara diadakan penyerahan buku tentang dirinya oleh Wamendagri kepada para mahasiswa yang mengambil bagian dalam sesi tanya-jawab. (FA)
Meimonews,com – Rektor Unsrat Manado Oktovian Berty Alexander Sompie memberikan Kuliah Umum di Universitas Klabat (Unklab) Airmadidi, Minahasa Utara, Selasa (14/1/2025).
Tema yang diangkat Sompie pada kuliah umum yang diadakan di Pioneer Chapel Unklab tersebut adalah Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi.
Pada kegiatan yang diikuti
Rektor, Wakil Rektor, dosen dan mahasiswa Unklab ini, Sompie menjelaskan tentang pentingnya inovasi, kolaborasi, dan adaptasi dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi di era digital.
Rektor Unsrat Manado Oktovian Berty Alexander Sompie
Oleh karenanya, Sompie mengajak perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kualitas akademik dan memperluas jejaring internasional demi mencetak lulusan yang unggul.
Rektor Unklab Pdt. Danny I. Rantung dalam sambutannya mengatakan, kunjungan Rektor Universitas Sam Ratulangi adalah dalam rangka menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani di antara Universitas Klabat dan Universitas Sam Ratulangi.
MoU ini nantinya dapat dikembangkan ke berbagai bidang, dan hal-hal yang dapat bersinergi khususnya bagi Universitas Klabat untuk bisa dapat tumbuh.
Rektor Unklab berterima kasih kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi atas kesediaan untuk menjadi universitas pendamping bagi rencana pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Klabat. (FA)
Meimonews,com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nawawi Pomolango, SH, MH memberiksn kuliah umum pada kegiatani yang diselenggarakan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado di Aula Kantor Pusat Unsrat, Senin (2/9/2024).
Materi kuliah umum yang dibawakan Nawawi adalah Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi.
Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng. IPU. Asean Eng dalam sambutannya mengatakan, upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat, yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi terutama di dunia kampus.
Rektor berharap karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil di luar individu.
Nawawi menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Dalam pemaparan materinya, mantan alumni Fakultas Hukum Unsrat Manado ini mengingatkan bahwa peranserta masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia semakin menunjukkan kontribusi yang signifikan dengan berpartisipasi aktif dalam mendukung KPK mempercepat proses pemberantasan korupsi.
Di penghujung kegiatan, sebelum foto bersama, Rektor dan Ketua KPK-RI melakukan penukaran cenderamata. (FA)
Meimonews.com – Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg memberikan kuliah umum bagi mahasiswa IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Sulut di Tampusu, Senin (8/7/2024).
Kuliah umum diadakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang kependudukan dan stunting.
Dalam kuliah umum tersebut, Tandaju memberikan materi Situasi Kependudukan dan Stunting. Beberapa hal terkait peran perguruan tinggi dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui program inovasi kemahasiswaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi disampaikannya.
Tandaju menjelaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam penanganan stunting, terutama melalui keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat. “Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat berkontribusi signifikan dalam mengatasi masalah stunting dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan para mahasiswa IPDN langsung di tengah masyarakat,’ ujarnya.
Tandaju lantas memaparkan data seperti laju pertumbuhan penduduk menurut data IMF (2018). Populasi di Indonesia mencapai 264,16 juta jiwa dan diprediksikan bahwa pada tahun 2024, Indonesia akan mengalami laju pertumbuhan penduduk hingga mencapai 281,64 juta jiwa.
BKKBN, menurut Tandaju, memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana , sebagaimana tertuang dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 56 ayat (1) bahwa BKKBN dengan komponen yang ada mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.
Di kesempatan itu, Tandaju memaparkan data stunting di Sulawesi Utara di mana target untuk tahun 2025 adalah 19 persen.
Dari data capaian yang ada, diharapkan agar upaya penurunan lebih fokus pada penurunan angka dan intervensi kepada balita yang sudah stunting, dan upaya pencegahan kepada sasaran beresiko stunting lebih dimaksimalkan.
Selain itu, agar tidak ada penambahan kasus stunting baru yang belum terdata maupun terintervensi; meningkatan kesadaran masyarakat untuk ke posyandu (karena masih kurang); memperhatikan pola asuh, lingkungan yang memadai dan pendapatan masyarakat yang bervariasi.
Memaksimalkan keterlibatan Pentahelix (Swasta/CSR, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi, mitra kerja lainnya) dan gungsi TPPS di beberapa kabupaten/kota.
Tandaju berharap, melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat termotivasi untuk aktif mendukung program-program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.
“Dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, para mahasiswa dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujar Tandaju.
Kuliah umum ini turut dihadiri Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara Dr. Drs. Arnold Poli, SH, MAP, Kepala Unit Pengamanan Dalam Suraji, S.Sos, MAP, tim BKKBN Sulut seperti Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Ignasius P. Worung, SE, M.Si dan Ketua Tim Kerja Pelatihan Peningkatan Kompetensi Ir. Ronny Sumilat. (FA)
Meimonews.com – Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Unsrat di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsrat Manado, Kamis (16/5/2024).
Materi yang dibawakan doktor Bonivasius adalah Peran Perguruan Tinggi dalam Menuju Indonesia Emas dalam Perspektif Demografi.
Kuliah umum ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Rektor 4 Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA mewakili Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng Asean IPU Asean Eng.
Prof. Sangkertadi memberikan apresiasi yang tinggi dan menyambut baik kunjungan dan kuliah umum dari Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI ini.
Pemberian kuliah umum ini, sebut Prof. Sangkertadi merupakan wujud kerjasama kemitraan BKKBN dengan perguruan tinggi Unsrat.
Di awal pemaparan materinya, doktor Bonifasius menjelaskan tugas dan pokok BKKBN guna mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Selain itu, dijelaskan pula tujuan pembangunan kependudukan, situasi demografi dunia, isu kependudukan menuju Indonesia Emas, bonus demografi Sulut, menyiapkan generasi berkualitas, ancaman pemanfaatan demografi dunia, memetik periode bonus yang lebih panjang, dan strategi mengoptimalkan bonus demografi.
Deputi memaparkan sinergi tiga pilar institusi sosial dan peran serta tanggung jawab mahasiswa. Mahasiswa itu harus berperan aktif, harus terus berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, mahasiswa harus jadi pionir perubahan sosial (agent of change),” ujar doktor Bonivasius.
Menyinggung peran mahasiswa dan generasi muda dalam memaksimalkan bonus demografi (bodem), diingatkan agar mahasiswa meningkatkan kapasitas diri, menambah relasi dengan berbagai orang, memanfaatkan gawai untuk literasi digital, menghindari resiko triad KRR, serta menjadi agen perubahan.
Mendampingi doktor Bonifacius pada kuliah umum ini adalah Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg. (FA)
Meimonews.com – Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) Irjen Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, MM memberikan kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen Unsrat di Kantor Pusat Unsrat, Jumat (27/1/2023).
Irjen Pol. Manoppo dalam pemaparan materinya menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan Unsrat sebagai salah satu dari lima universitas yang konsern terhadap masalah kelautan di Indonesia dan juga banyak berkontribusi dalam penentuan kebijakan Blue Economy Indonesia menuju tahun 2045 di mana kontribusi potensi kelautan bisa mencapai minimal 350 triliun rupiah pertahun.
“Oleh karena itu, KKP akan bersinergi dengan Unsrat dalam implementasi kebijakan Blue Economy tersebut,” ujar Dirjen KKP-RI.
Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktavian Berty Alexander Sompie, M.Eng dalam sambutannya pada acara pembukaan kuliah umum mengungkapkan potensi-potensi yang dimiliki dan yang telah dihasilkan Unsrat, yang bisa dimanfaatkan oleh KKP-RI.
Prof. Sompie menjelaskan, Unsrat memiliki Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang memiliki sumberdaya manusia, sarana dan infrastruktur pendidikan mumpuni yang menghasilkan S1, S2 dan S3 Ilmu Kelautan yang berkualitas dan handal.
Oleh karena itu, mantan Wakil Rektor 3 Unsrat Manado dan Staf Khusus Gubernur Sulut ini mengharapkan kepada Dirjen untuk kiranya dapat bersinergi dengan Unsrat dalam mencapai Blue Eonomy. (AF)
