Meimonews.com – Sejumlah hal terkait upaya percepatan penurunan stunting (PPS) di Sulawesi Utara disampaikan Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M,Erg pada acara pembukaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas dan Launching Population Clock Sulut.

Dalam acara yang diselenggarakan BKKBN Sulut dengan penanggung jawab kegiatan Pokja Dalduk selama dua hari (26-27/9/2024) di Roger Hotel Manado itu, Tandaju mengungkap data-data perkembangan stunting di Sulut dan memberikan ‘tantangan’ agar peserta membuat terobosan atau langkah-langkah strategis terkait PPS.

Koordinasi dan sinergitas pelbagai pihak, sebut Tandaju, sangat diperlukan. Koordinasi dan perhatian dari pimpinan di atas ke bawah merupakan hal penting dalam upaya PPS.

Berbagai upaya dari BKKBN dan jajaran serta instansi pemerintah daerah, menurutnya, telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka stunting.

Sebagai wujud apresiasi terhadap lembaga dan perorangan yang peduli terhadap permasalahan stunting dilakuka BKKBN Sulut denganmemberikan penghargaan kepada mereka,

Disebutkan, profil keluarga Indonesia yang tercermin dari hasil SUPAS menunjukkan angka yang berada pada kondisi yang rentan. Angka kematian ibu masih tinggi perkelahiran hidup; angka prevalensi stunting anak balita masih tinggi; jumlah penduduk yang terus meningkat.

“Potret ini akan berpengaruh pada pengelolaan keluarga serta pola pengasuhan yang berdampak pada kualitas manusia,” ujar Tandaju seraya menambahkan, oleh karena itu, program Bangga Kencana harus dapat menjangkau seluruh keluarga Indonesia.

Salah satunya, sebut Tandaju, adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi program Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas.

Peringatan dini pengendalian penduduk merupakan suatu usaha untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan timbul baik segera ataupun yang akan datang akibat situasi kependudukan serta kebijakan pengendalian penduduk yang dilaksanakan pada masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan.

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas dan Launching Population Clock Sulut ini diikuti 60-an peserta yakni perwakilan instansi/lembaga tingkat Provinsi Sulut, Pokja, Tenaga Teknis dan Satgas serta Kadis OPDKB dan PKB/PLKB Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Pengelola Kampung Berencana.

Sejumlah narasumber dihadirkan pada acara ini yakni Asisten I Setdaprov Sulut Dr. Denny Mangala, M.Si, Kepala BPKP Sulut, Yohanes Tamastola, S,Si, MPH, KPM Stunting Danny Lalamentik, SE serta KPM Kependudukan Ignasius P. Worung, SE, M.Si. Bertindak sebagai moderator/pemandu adalah Wakil Ketua Satgas PPS Sulut Murphy Kuhu, STP. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Persoalan stunting membutuhkan kepedulian yang luar biasa.Salah satu permasalahan yang menjadi fokus negara saat ini adalah tingginya prevalensi stunting anak balita

Itulah sebabnya, BKKBN Sulut menginisiasi pelaksanaan orientasi pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS), di Gedung Pohohimbungo Kantor Bapelitbang Kabupaten Bolmong Utara, Rabu (21/8/2024).

Kegiatan dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Politik dan Hukum Santoro. S.Pd (mewakili Pj. Bupati Bolmut) di dampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg, Ketua Tim Kerja Dalduk Ignasius P. Worung, SE, M.Si dan Kepala Dinas PPKB dan P3A  Yani Lasama, SKM.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Politik dan Hukum Santoro. S.Pd

Dalam sambutan sekaligus penyampaian tentang situasi kependudukan, Kaper berharap peserta yang hadir dapat menyimak dan memahami materi yang disampaikan, dan menjabarkan di tengah lingkungan masyarakat tempat tinggal agar akan lebih banyak keluarga yang mengetahui info tentang ketahanan keluarga dan percepatan penurunan stunting.

Dalam sambutannya mewakili Pj. Bupati Bolmut, Santoro memberikan apresiasi kepada Kaper BKKBN Sulut yang sudah memberikan pemaparan tentamg situasi kependudukan saat ini dan Desa Duini yang telah meraih penghargaan terbaik pertama Rumah Data Kependudukan Konvensional Tingkat Provinsi Sulut.

Semoga dengan prestasi ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh desa untuk memberikan penguatan Kampung KB berkualitas khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting di desa.

Disebutkan, koordinasi lintas sektor penurunan stunting harus diperkuat dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan program penurunan stunting.

Santoroberharap dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengelola KB dan sebagai acuan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bolmut.

Seluruh perangkat penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, OPDKB kabupaten/kota, penanggung jawab Kampung Keluarga Berkualitas, Koord Penyuluh KB/PLKB/Tenaga Kontrak Daerah yang difungsikan sebagai pendamping Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa/kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, Perwakilan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, hadir pada pelaksanaan kegiatan ini. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – BKKBN Sulut menggelar Rapat Kerja (Raker) Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TPK, TPPS dan Satgas PPS.

Raker diadakan di Ruang Rapat Lestari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Kamis (8/8/2024) sementara Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TPK, TPPS dan Satgas PPS di Swiss-Belhotel Maleosan Manado , Jumat (9/8/2024).

Diselenggarakannya kedua kegiatan tersebut terkait dengan upaya pemerintah termasuk BKKBN Sulut yang terus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan target yang harus dicapai yaitu 14 persen di tahun 2024.

Berdasarkan hasil SKI tahun 2023, angka stunting Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 21,3 persen dari 20,5 perse pada tahun 2022.

Sampai dengan tahun 2024, TPPS Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Kecamatan dan Desa sudah terbentuk 100 persen di seluruh Indonesia.

Jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) saat ini sudah terbentuk 2.348 tim dan Satuan Tugas sebanyak 19 Satgas, , dan technical assistance kabupaten/kota sebanyak 15 orang.

Pelaksanaan tugas TPPS, TPK, dan Satgas stunting perlu terus dibina, dimonitor dan dievaluasi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari setiap tim ini sehingga target percepatan penurunan stunting di tahun 2024 dapat tercapai.

Monitoring (Pemantauan) dan evaluasi (Monev) merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan sehingga gambaran kondisi lapangan di tiap daerah dapat diketahui dan juga dapat direspon dengan kebijakan dan kegiatan yang sesuai.

Penyusunan laporan monev TPK. TPPS dan Satgas PPS Sulut bertujuan untuk menyediakan Informasi yang objektif tentang kemajuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting oleh TPK, TPPS, dan Satgas PPS; Menyusun laporan monitoring dan evaluasi Tim Pendamping Keluarga, Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan Satgas PPS; dan mempercepat feedback terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan.

Setiap Satgas menyampaikan kegiatan/progres yang telah dilakukan, penyampaian hasil evaluasi kinerja, pembahasan, dan rekomendasi.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg membuka pelaksanaan rapat sekaligus memaparkan Overview Monitoring dan Evaluasi TPS, TPPS dan Satgas PPS Semester I Tahun 2024.

Kaper berharap dari pemaparan yang disampaikan dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Sulut.

Selain itu, tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi TPK, TPPS, dan Satgas PPS, serta melakukan feedback terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan.

Kegiatan dilanjutkan di Swiss-Belhotel Maleosan Manado terkait Penyusunan Laporan Monev TPK, TPPS, dan Satgas PPS Semester yang dilaksanakan Tim Kerja Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan.

Kegiatan dihadiri Sekretaris BKKBN Sulu Ladu D. Ante, S,Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan Ketua Tim Kerja terkait tagging stunting BKKBN Sulut, TPPS Sulut, IPeKB Sulut, serta Satgas Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peserta yang mengikuti pelaksanaan Rapat sebanyak 33 orang terdiri dari Satgas PPS 19 orang, Tim TPPS Sulut 1 orang (Murphy Kuhu, S.TP), DPD IPeKB Sulut 1 oramg, Sekretaris BKKBN Sulut 1 orang, Tim Kerja Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Lini 5 orang, Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KB dan KR 1 orang, Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting 1 orang.

Tim Kerja Pelaporan dan Statistik dan Pengelolaan TIK 1 orang, Tim Kerja Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi 1 oramg, Tim Kerja Umum, Advokasi, KIE dan Kehumasan orang serta Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Kemitraan dan BOKB 1 orang. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Final Duta Genre Tahun 2024 di Atrium Mega Mall Manado, Sabtu (27/7/2024).

Sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka adalah peserta yang telah lolos tahap prakarantina dan karantina yang diikuti 30 peserta perutusan dari kabupaten/kota se-Sulut.

Prakarantina dilaksanakan secara zoom meeting pada 15-16 Juli 2024 sementara Karantina yang dilaksanakan di The Sentra Hotel Minahasa Utara dilaksanakan pada 24-26 Juli 2024.

Ketua Tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Rosalia Bionda.Wowiling, S.Sos, M.Si saat membacakan sambutan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg

Penyelenggara Kegiatan Jevert Mandey, S.Sos (Tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting) dalam laporannya menjelaskan, Apreasi Duta Genre merupakan acara tahunan yang rutin diselenggarakan BKKBN Sulut untuk saling mempertemukan remaja yang tergabung dalam PIK (Pusat Informasi Konseling) Remaja dan memilih figur remaja (usia 16-21 tahun).

Nantinya, Duta Genre yang terpilih akan menjadi role model dan spoke person BKKBN Perwakilan Sulut dalam meningkatkan pemahaman para remaja di wilayahnya masing-masing.

Penyelenggara Kegiatan Jevert Mandey, S.Sos (Tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting saat memberikan laporan

Disebutkan, tujuan utama kegiatan adalah memilih duta genre tingkat provinsi Sulut. Sementara tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan potensi dan kreativitas remaja melalui program Bangga Kencana.

Kedua, meningkatkan kualitas intelektual baik itu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Duta Genre dalam mengelola Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja) agar mampu mengadvokasimengadvokasi teman sebaya, masyarakat dan stakeholder terkait.

Tim yuri

Ketiga, memberikan apresiasi kepada remaja yang telah menjalankan perannya dengan baik dan berkomitmen tinggi untuk memajukan PIK Remaja dan program pembinaan ketahanan keluarga.

Keempat, meningkatkan promosi genre melalui jaringan komunikasi media digital yang relevan dan ramah remaja. Kelima, dapat menjadi contoh dan panutan para remaja lainnya untuk aktif dan berkarya.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg dalam sambutannya yang dibacakan Ketua Tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Rosalia Bionda Wowoking, S.Sos, M.Si mengatakan, dalam mengenbangkan program Generasi Berencana (GenRe), di mana program adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pendewasaan usia perkawinan dan program GenRe adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda.

“Dan itu semua dilaksanakan melalui Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R),” tandas Kaper seraya menambahkan, melalui PIK-R diharapkan mampu melahirkan Duta Genre yang mampu menjadi role model bagi remaja lainnya, yang mampu memberikan inspirasi dalam meningkatkan SDM.

Siapapun yang nantinya terpilih sebagai Duta Genre, Kaper berharap menjadi role model dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang ketahanan remaja dengan selalu mengkampamyekan Katakan tidak pada nikah usia dini, seks pra nikah dan Napza.

Usai seremoni pembukaan kegiatan, dilanjutkan perkenalan masing-masing peserta dan penampilan untuk dinilai tim yuri yang berjumlah lima orang untuk kemudian ditetapkan pemenang pertama hingga pemenang harapan ketiga.(FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komisi IX DPR-RI (membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota Manado dan diterima Wakil Walikota Manado dr Richard Sualang di Aula BKPSDM Kota Manado, Rabu (17/7/2024).

Di kunker dalam rangka reses masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg ditugaskan Sestama BKKBN-RI untuk mendampingi tamu dari pusat tersebut,

Dalam kunjungan kerja ini, diharapkan akan mendapat masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR-RI di daerah.

Dari beberapa laporan yang disampaikan oleh mitra kerja dari Komisi IX DPR-RI dan ditanggapi oleh Anggota Tim yang di dalamnya ada ywng terkait dengan penanganan stunting.

Tandaju menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Tim dari Komisi IX DPR RI, bahwa di Kota Manado capaian prevalensi stunting tahun 2022 (SSGI) 18,4 – tahun 2023 (SKI) 21,8 mengalami kenaikan prevalensi stunting 3,4 persen.

Disampaikan pula data SKI dan data e-PPGBM yang berbeda sehingga mempengaruhi intervensi di lapangan.

Disebutkan, dalam rangka mengoptimalkan kinerja percepatan penurunan stunting (PPS) di tahun 2024 ini digaungkan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting melalui 10 langkah strategis PPS.

BKKBN Sulut, tambah Tandaju, telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penempatan mahasiswa KKN pada daerah yang beresiko stunting.

Wakil Walikota Manado dr. Richard Sualang menitipkan DAK Kesehatan Kota Manado semoga dinaikan, di mana ada 16 PKM di Kota Manado dan hanya 2 PKM yang ada pelayanan pemeriksaan laboratorium serta SDM Tenaga Kesehatan yang masih kurang.

Mantan Wakil Ketua DPRD Manado ini memberikan apresiasi dari pemerintah kota kepada Tim Komisi IX yang sudah berkunjung di Kota Manado.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, SE juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Manado dan mitra kerja Komisi IX DPR-RI yang sudah menyampaikan hasil capaian kinerja dari masing-masing kementrian dan untuk memaksimalkan penggunaan dana untuk PPS di mana penyerapan dana stunting masih rendah tapi masih terdapat banyak anak beresiko stunting.

Anggota DPR-RI daerah pemilihan Sulut ini menyebutksn, masih ada daerah yang tidak pernah mengusulkan proposal untuk perbaikan. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg memberikan kuliah umum bagi mahasiswa IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Sulut di Tampusu, Senin (8/7/2024).

Kuliah umum diadakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang kependudukan dan stunting.

Dalam kuliah umum tersebut, Tandaju memberikan materi Situasi Kependudukan dan Stunting. Beberapa hal terkait peran perguruan tinggi dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui program inovasi kemahasiswaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi disampaikannya.

Tandaju menjelaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam penanganan stunting, terutama melalui keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat. “Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat berkontribusi signifikan dalam mengatasi masalah stunting dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan para mahasiswa IPDN langsung di tengah masyarakat,’ ujarnya.

Tandaju lantas memaparkan data seperti laju pertumbuhan penduduk menurut data IMF (2018). Populasi di Indonesia mencapai 264,16 juta jiwa dan diprediksikan bahwa pada tahun 2024, Indonesia akan mengalami laju pertumbuhan penduduk hingga mencapai 281,64 juta jiwa.

BKKBN, menurut Tandaju, memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana , sebagaimana tertuang dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 56 ayat (1) bahwa BKKBN dengan komponen yang ada mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Di kesempatan itu, Tandaju memaparkan data stunting di Sulawesi Utara di mana target untuk tahun 2025 adalah 19 persen.

Dari data capaian yang ada, diharapkan agar upaya penurunan lebih fokus pada penurunan angka dan intervensi kepada balita yang sudah stunting, dan upaya pencegahan kepada sasaran beresiko stunting lebih dimaksimalkan.

Selain itu, agar tidak ada penambahan kasus stunting baru yang belum terdata maupun terintervensi; meningkatan kesadaran masyarakat untuk ke posyandu (karena masih kurang); memperhatikan pola asuh, lingkungan yang memadai dan pendapatan masyarakat yang bervariasi.

Memaksimalkan keterlibatan Pentahelix (Swasta/CSR, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi, mitra kerja lainnya) dan gungsi TPPS di beberapa kabupaten/kota.

Tandaju berharap, melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat termotivasi untuk aktif mendukung program-program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.

“Dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, para mahasiswa dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujar Tandaju.

Kuliah umum ini turut dihadiri Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara Dr. Drs. Arnold Poli, SH, MAP, Kepala Unit Pengamanan Dalam Suraji, S.Sos, MAP, tim BKKBN Sulut seperti Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Ignasius P. Worung, SE, M.Si dan Ketua Tim Kerja Pelatihan Peningkatan Kompetensi Ir. Ronny Sumilat. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet