Meimonews.com  – June E. Silangen, SE, Ak, MM dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut. Pelantikan  pengambilan sumpah jabatan dilakukan bersamaan dengan pelantikan delapan pejabat administrator lain di lingkungan Pemprov Sulut yang diadakan di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Rabu (20/9/2023).

Sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagai Kepala Bapenda, June dipercayakan Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw sebagai Sekretaris dan merangkap Pelaksana Tugas (‘Plt).

Delapan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang dilantik fan diambil sumpah/janji (selain June) adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah  (PMPTSPD) Sulut  Syaloom Korompis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut Elvira Katuuk, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Daerah Sulut Rahel Rotinsulu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut Adolf Tamengkel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Daerah Sulut Darwin Muksim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut Deicy Paath, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Sulut Andra Mawuntu, dan Kepala Biro Perekonomian Sulut Reza Dotulung,

Kesembilan pejabat tersebut sebelumnya telah mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sulut. Pelantikan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).

Gubernur menegaskan, setelah mendapat kabar dari KASN maka tidak menunggu lama, langsung diadakan pelantikan agar pejabat yang dilantik langsung bekerja.

Pelantikan ini turut disaksikan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekdaprov Sulut Steve Kepel dan pejabat teras Pemprov Sulut.

Usai dilantik sebagai Kepala, June diterima pejabat dan staf Bapenda Sulut, yang kantornya bersebelahan dengan kompleks Kantor Gubernur.

June dikejutkan dengan pengalungan bunga oleh seorang staf ketika memasuki pintu utama Kantor Bapenda serta tari dan lagu oleh pejabat dan staf Bapenda.

Ucapan selamat berupa jabat tangan diterima June dari pejabat rekan kerjanya selama ini serta staf Bapenda.

Suasana riang gembira terus terlihat walau June sudah memasuki ruang kerjanya selama ini di lantai bawah, samping kanan pintu masuk. Ruang kerja Kepala Bapenda berada di lantai dua.  (Fer)

Meimonews.com – Gubernur Sulut Olly Dondokambey membuka kegiatan Pameran Pelayanan Publik dan Legal Expo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Utara di Lapangan Basket Megamas Manado, Selasa (22/8/2023).

Pembukaan kegiatan ditandai penempelan tangan oleh Gubernur bersama Kapolda Sulut  Irjen Pol. Listyo Sigit, Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, Walikota Manado Andrei Angouw dan Bupati Minsel Frangky Wongkar di layar kegiatan.

Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun menjelaskan, Pameran Pelayanan Publik dan Legal Expo Kanwil Kemenkumham Sulut ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Kemenkumham RI, yang jatuh pada 19 Agustus 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan 22 – 24 Agustus 2023 ini mengangkat tema Kemenkumham Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju.

Ada sejumlah produk UMKM dari masing-masing kabupaten yang ditampilkan dalam pameran, selain produk dari warga binaan lapas-lapas di Sulut  serta pelayanan pembuatan paspor.

Di acara pembukaan yang dihadiri Forkopimda Sulut, Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. Pitra A. Ratulangi, Bupati Minsel, Walikota Manado, serta peserta pameran ini, Kakanwil memberikan sertifikat bagi merk dagang UMKM kepada Pemkab Kepulauan Sangihe berupa Sertifikat kerajinan kain tenun kerawang dan miniatur musik bambu.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, pameran ini menggarisbawahi betapa pentingnya inovasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi merupakan kunci dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sulawesi Utara, gubernur menyampaikan selamat HUT kepada pimpinan Kemenkumham terutama Kemenkumham Sulut yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk memberikan hak cipta kepada UMKM-UMKM yang ada di Sulut.

“Ini, tentu membanggakan bagi kita karena generasi-generasi kita mendapat perlindungan secara langsung dari inovasi-inovasi yang mereka berikan buat bangsa dan negara,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap dengan bertambahnya usia ini, pelayanan Kemenkumham semakin meningkat untuk kemajuan bangsa dan negara. (Fer)

Meimonews.com – Sebanyak 76 Pejabat Hukum Tua (yang akrab disebut Kumtua) di Kabupaten Minahasa, menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka dari Bupati Minahasa

SK diserahkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE (OD), Bupati Minahasa, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, Wakil Bupati Dr. (Hc) Robby Dondokambey, S.Si (ROR-RD) di Gedung Wale Ne Tou Tondano, Rabu (8/2/2023).

Dalam sambutannya, Gubernur  menyampaikan bahwa pejabat Hukum Tua yang sudah menerima SK harus menjalankan amanat UU nomor 6 tahun 2014. “Selamat melanjutkan pemerintahan di desa sebagaimana mestinya,” ujar OD

OD mengharapkan, para Pejabat Hukum Tua yang sudah menerima SK, kiranya mampu berinovasi, sembari melanjutkan program kerja sementara berjalan dan yang sudah dilaksanakan.

“Saat ini, para Kumtua menjadi ujung tombak dalam menjalankan visi dan misi pemerintah Provinsi Sulut dan Kabupaten Minahasa,” ujar OD.

Mantan Anggota DPR-RI ini mengingatkan, dalam melaksanakan pemerintahan, Plt dengan Kumtua terpilih sama dan tidak ada perbedaan. “Artinya, tidak ada hambatan dalam rangka pengelolaan dana desa. Jadi, programkanlah dana desa ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pesan OD.

“Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat percaya. Dan layani masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” tambah mantan Anggota Badan Anggaran DPR-RI ini.

Tampak hadir, Asisten l Pemprov Sulut, Dr. Denny Mangala, M.Si, Sekda Frits Muntu, S.Sos, pejabat dan jajaran Pemkab Minahasa, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya. (Fer)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mendampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNN) Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, MM, Sabtu (28/1/2023).

Sebelum kegiatan penyerahan bantuan, Walikota dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang melakukan rapat bersama dengan Kepala BNPB , Gubernur Sulut, Wakil Gubernur Sulut  Steven Kandouw dan Sekretaris Daerah Steve Kepel melakukan rapat bersama di Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Sulut, terkait rencana penanganan bencana di Sulut.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi bencana di Cempaka, Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Selesai peninjauan lokasi, BNPB memberikan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan logistik sebagai dukungan penanganan darurat bencana banjir dan longsor.

Provinsi Sulut menerima bantuan sebesar Rp. 700 juta  dan logistik senilai Rp. 300 juta rupiah dengan peralatan meliputi selimut 3.000 lembar, matras 3.000 buah, terpal 3.000 unit, tenda ukuran 3×4 sebanyak 50 buah dan tenda ukuran 4×4 sebanyak 50 buah. Bantuan ini diterima secara simbolis oleh Gubernur Sulut.

Kota Manado menerima DSP dukungan operasional penanganan darurat bencana banjir dan longsor sebesar Rp. 500 juta  dan logistik senilai Rp  250 juta dengan peralatan meliputi 2.000 selimut, 1.000 matras, 1.000 terpal, 25 tenda ukuran 3×4, dan 25 tenda ukuran 4×4. Walikota Manado menerima secara simbolis bantuan ini.

Diketahui, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan status keadaan darurat dengan nomor : 27/KEP/B.06/BPBD/2023 tertanggal 27 Januari 2023, yang menetapkan periode status keadaan darurat sejak tanggal 27 Januari hingga 2 Februari 2023. (elka)

Meimonews.com – Tanggal 23 September 2022, Provinsi Sulawesi Utara berumur 58 tahun. Perhatian pun tertuju pada masa kepemimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw  yang telah memasuki tujuh tahun (periode kedua).

Sejumlah  terobosan dilakukan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou (Olly – Steven). Berbagai capaian luar biasa Olly – Steven dinilai begitu membekas di hati rakyat.

Salah satu orang yang dipercaya Olly-Steven memegang amanah mereka di bidang pengelolaan rumah sakit adalah dr. Enrico Hence Rawung, MARS. Dari sekian banyak dokter-dokter yang berkarir di bidang perumasakitan, Olly-Steven memilih dr. Enrico untuk mengelola RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) ODSK (Optimalkan Daerah Sehatkan Keluarga) Provinsi Sulawesi Utara.

Kepada Meimonews com, dokter Enrico  (sapaan akrabnya) mengakui, duet pemimpin Olly – Steven sangat serius terhadap perkembangan rumah sakit ini. “Awalnya, saat ditunjuk sebagai direktur, saya diminta untuk secepatnya operasionalkan rumah sakit ini. Waktu itu, ketika dilantik, dalam waktu 10 hari kami operasionalkan penuh rumah sakit, langsung kerjasama dengan BPJS Kesehatan.” ujarnya, mengenang langkah-langkah awal mengelola RSUD ODSK.

Jadi, warga masyarakat akan mendapatkan pelayanan gratis tanpa dipungut sepeserpun jika kepesertaan BPJS Kesehatan masih aktif. Tidak boleh ada tambahan biaya bagi peserta BPJS di RS ini, “Saya selalu diwanti-wanti oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” tandas mantan Dirut RSUD Noongan ini.

Setelah operasional jalan per 1 April 2022, dokter Enrico diminta untuk scale up  (meningkatkan layanan). Produk layanan ditambah, variannya dibikin banyak inovasi-inovasi, juga volume dimultiplikasi. Sumber daya manusia dan peralatan ditambah, sistem layanan kita kembangkan dengan baik.

“Sebenarnya kami kerja tim, Pak Gub, Wagub, Sekprov, Ibu Kadis Kesehatan, Pak Kadis Perkim, Kaban BPKAD, Kaban Bapenda, Kaban Bappeda, Inspektorat bahkan semua pejabat eselon 2 terlibat dalam upaya scale up ini,” sebut mantan penyandang pejabat eselon 3 terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012.

Direktur yang hobi bersepeda, berenang dan memelihara ikan koi ini berkisah, banyak orang yang tidak tahu, terkadang malam-malam dia dikirimi pesan WA oleh Gubernur untuk follow up sebuah peluang kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan RSUD ODSK.

Kalau sudah begitu, mantan Kabid Pelayanan Medik RSJ Prof. Ratumbuysang ini langsung respon cepat, koordinasi dengan Sekprov, Kadis dan pihak-pihak terkait. Sebentar lagi di RSUD ODSK akan ada layanan stem cell, beberapa layanan hasil kerjasama dengan Korsel dan Inggris.

“Itu semua hasil dari upaya rintisan Bapak Gubernur dan Wagub yang kami follow up dengan baik. Ini juga kami sementara garap inovasi baru SiJago dan Paliative Homecare. Inovasi ini belum apa-apa sudah menarik perhatian beberapa pihak di dalam dan luar negeri,” papar Kepala Puskesmas Lipulolango Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulteng) tahun 1999 ini.

Menurut  dokter Enrico, Gubernur dan Wakil Gubernur Olly-Steven sementara berkarya menciptakan legacy  yang baik untuk peradaban di Sulawesi Utara tercinta. Tidak sampai  2 tahun ke depan masyarakat Sulut akan menikmati layanan kesehatan kelas dunia di RSUD ODSK. “Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan Sulut betul-betul sudah sanggup memposisikan sebagai New Penang di Indonesia,” sebutnya.

Di akhir percakapan, dokter kelahiran Bonebobakal, 5 Maret 1972 ini mengungkapkan rasa senangnya menjadi bagian dari pekerjaan besar ini bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Olly –  Steven. (Fer)

Meimonews.com – Memperingati Haril Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI dan HUT ke-58 Provinsi Sulawesi Utara , Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (ODSK) mengeluarkan kebijakan keringan pajak kendaraan bermotor (ranmor).

Kebijakan keringanan dimaksud adalah pengurangan pokok, bebas denda pajak kendaraan hingga bea balik nama kendaraan. “Keringanan berlaku sejak 1 Agustus hingga 30 September 2022,”  ujar Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut Olvie Atteng saat Launching Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Jumat (29/7/2022).

Atteng menjelaskan, kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sulut Nomor 43 Tahun 2022, di mana untuk kelancaran pelaksanaannya telah ditetapkan sistem dan prosedur. Pemberlakuan kebijakan ini untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2020 dan seterusnya ke bawah.

Untuk pemotongan keringanan pajak kendaraan bermotor dihitung menurut umur dan lamanya. Lewat kebijakan ini untuk wajib pajak yang akan membayar khususnya tahun berjalan tetap membayar seluruhnya.

Untuk tahun kedua diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50 persen dari pokok pajak. Untuk tahun ketiga dapat keringanan 60 persen dari pokok pajak.

Selanjutnya, keringanan 70 persen untuk tahun keempat. Sedangkan tahun kelima dan keenam diberikan masing-masing 80 persen dan 100 persen dari pokok pajak.

Kebijakan ini juga berlaku untuk denda keterlambatan kendaraan bermotor milik pribadi, yang lewat jatuh tempo dan belum bayar pajak akan diberikan pembebasan 100 persen.

“Denda keterlambatan untuk kendaraan bermotor milik pribadi yang telah jatuh tempo dan belum membayar pajak diberikan pembebasan 100 persen,” ujarnya.

Atteng mengharapkan wajib pajak memanfaatkan kebijakan tersebut. Dengan membayar pajak kendaraan itu berarti ikut mendukung pemerintah dalam hal pembangunan. (elka)