Meimonews.com – Mantan Wakil 2 (Bidang Administrasi dan Keuangan) Rektor Unsrat Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH., MH maju sebagai bakal calon (balon) Rektor Unsrat Manado periode tahun 2022-2026.

Dalam proses pemilihan ulang balon Rektor tersebut, tercatat Flora adalah pendaftar kedua, setelah sebelumnya Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr. yang menjadi pendaftar pertama.

Saat mendaftar sebagai balon Rektor di ruang sekretariat, Rabu (21/11/2022), Dekan Fakultas Hukum Unsrat tahun 2018-2022 ini di dampingi kedua putranya dan para pendukungnya.

Flora menyerahkan dokumen pendaftaran yang diterima Ketua Panitia Dr. Ronny Maramis, SH., MH., Sekretaris Dr. Roike I. Montolalu, S.Pi., M.Sc. dan Anggota Prof. Dr. dr. Freddy Welly Wagey, Sp.OG-K., Prof. Dr. Bernhard Tewal, SE., ME., Prof. Dr. Zetly Estefanus Tamod, SP., M.Si. Dr. Ir. Max R.J. Runtuwene, M.Si. dan Dr. Isnawaty Lydia Wantasen, S.S., M.Hum.

Flora menyelesaikan Strata 1 dan Strata 2 di Universitas Sam Ratulangi masing-masing tahun 1990 dan tahun 2003, serta tahun 2008 menyelesaikan studi Strata 3 di Universitas Brawijaya.

Flora yang mendaftar balon Rektor berharap agar proses pemilihan Rektor Unsrat bisa berjalan dengan baik sebagaimana pakta integritas yang telah dibacakan saat pendaftaran tersebut.

“Pelaksanaan ini merupakan bagian
proses demokrasi. Semoga berjalan dengan baik,” ujarnya berharap. (af)

Meimonews.com – Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH mendaftar sebagai calon Rektor Unsrat Manado periode tahun 2022 – 2026, Senin (14/3/2022).

Flora datang mendaftar di auditorium Unsrat di dampingi sejumlah dosen dan anggota Senat Unsrat dan diterima Panitia Penjaringan yang diketuai Dr. Ronny Maramis, SH MH.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini menjelaskan, kesediaannya mencalonkan diri sebagai Rektor adalah karena adanya keterpanggilan untuk mengabdi / memberi diri untuk membuat Unsrat menjadi lebih maju lewat pesta demokrasi pemilihan Rektor periode tahun 2022 – 2026.

“Tadi saya sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Rekror dan menyerahoan kelengkapan berkas sebagaimana pesyaratan calon,” ujar Flora kepada Meimonews.com, usai mendaftar.

“Saat mendaftar, sejunlah teman dan sahabat ikut mendampingi sehingga proses pendaftaran berjalan dengan baik,” ujar mantan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsrat Manado ini.

Dengan pendaftaran tersebut, Kalalo adalah balon Rektor keempat setelah tahapan penjaringan dimulai.

Pendaftar pertama adalah Prof. dr. Vennetia Danes M.S Ph.D, kemudian diikuti Prof. Dr. Berty Sompie M. Eng dan Prof. Dr. Ir. Fabian Manoppo M.Agr.(lk)

Meimonews.com -Persaingan usaha perlu penyalurannya agar baik pelaku usaha maupun konsumen mendapat manfaatnya. Maka, lewat UU No. 5 Tahun 1999 telah diatur manfaat dan tujuan Pembentukan Hukum Persaingan usaha.

Bagi pelaku pelaku usaha, manfaatnya adalah efisiensi alokasi sumber daya (alan, keuangan, SDM dan lain-lain), menciptakan inovatif dalam perusahaan, dan membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak

Bagi konsumen, keragamaan produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan, konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai ‘price taker,’ serta harga batang dan jasa ideal sesuai dengan kualitas dan pelayanan.

Demikian beberapa hal yang disampaikan Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI Dr. Drs. Chandra Setiawan, MM, Ph.D ketika memberikan Kuliah Umum lewat zoom meeting (webinar) kepada 500-an mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado yang dimoderatori Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, M.Hum (Dekan), Senin (15/11/2021).

Dikemukakan, tujuan pembentukan hukum persaiangan usaha (UU No. 5 Tahun 1999 adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya menyejahterakan rakyat, mewujudkan Iklim usaha yang kondisi sehingga menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil,.mencegah praktik monopoli dan/atau Persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.

Terkait hal-hal tersebut, menurut Chandra, menjadi tugas KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. “Ada 4 tugas utama KPPU yakni pencegahan hukum, advokasi kebijakan, pengendalian merger dan akuisisi, serta pengawasan kemitraan,” ujarnya.

Ditegaskan, KPPU berwewenang memberikan sanksi, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahin 1999 (rermasuk Perubahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) berupa tindakan administrasi yakni penetapan pembatalan perjanjian (sebagaimana diatur dalam pasal 4-13 dan 15-16).

Selain itu, perintah kepada pelaku usaha untuk menggantikan integrasi vertikal (sebagaimana dimaksud dalam pasal 14),.perintah kepada pelaku usaha untuk menggantikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan Persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Ada juga sanksi berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menggantikan penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalam atas penggabungan, peleburan badan usaha atau pengambilalihan shaham (sebagaimama dimaksud dalam pasal 28), penetapan pembaharuan ganti rugi, dan/stay pengenaan denda Rp. 1 miliar.

Mengenai ketentuan larangan dalam UU No. 5 Tahun 1999, ungkap Chandra, ada tiga hal yakni pertama,.perjanjian yang dilarang meliputi oligopoly, penetapan harga pembagian wilayah, pemboikotan kartel, trust, oligopsony, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.

Kedua, perbuatan yang dilarang meliputi monopoli, monopsony, penguasaan pasar, jual rugi, kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, persekongkolan.

Ketiga, penyalahgunaan posisi dominan yang meliputi posisi dominan, jabatan rangka, kepemilikan saham, serta penggabungan, peleburqn dan pengambilalihan.

Menyinggung tentang relaksasi penegakan Hukum persaiangan sebagaimana diatur melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020, disebutkan tujuannya adalah untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi , memperrahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam mengalahkan usahanya.

“Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan (PerKPPU No..3 Tahun 2020) dilaksanakan dengan prinsip yakni asas kehadiran sosial; sebesar-besarnya until kemakmuran rakyat; mendukung pelaku usaha; menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian serta tata kelola yang transparan, akselelatif, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundanhmg-undangan; serta tidak menimbulkan moral hazard,” tegasnya. (lk)

Meimonews.com – Covid-19 telah memberikan dampak global maupun nasional. WHO mengumumkan status pandemi global terhadap Covid-19 pada 12 Maret 2020..

Langkah kebijakan yang diambil kebanyakan negara adalah pelarangan atau pembatasan (travel ban / restriction) dan penutupan perbatasan serta memperketat lalulintas antarnegara.

Selain itu, penutupan perbatasan total (total border shutdown), pembatasan partial (partial border shutdown), lockdown dalam skala domestik.

Covid 19 : dari tragedi kesehatan menjadi sosial masyarakat dan selanjutnya merambat ke aspek ekonomi yang riskan memicu terjadinya krisis. Pandemi Covis-19 telah menghentikan berbagai aktiivitas sosial, bisnis dan kegiatan ekonomi.

“Sejak Covid-19 melanda (Indonesia) pada 2 Maret 2020, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tanggal 13 Maret 2020, Perpres No. 9 Tahun 2020 tAngela 20 Maret 2020,” ujar Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) RI Dr. Manahan MP Sitompul, SH, Mhum.

Selain itu, sambungnya ketika memberikan Kuliah Umum kepada mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado, pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan; pemutusan hubungan kerja di berbagi sektor usaha; dan terhentinya kegiatan ekspor-impor yang berdampak pada sektor keuangan dimana profitabilitas dan solvablitas perusahaan terus menerus.

Kuliah Umum yang diikuti 70 peserta dan dimoderatori Dr. Flora Prisilla Kslalo, SH, MHum tersebut dilaksanakan bersama dengan acara peresmian Ruangan Video Conference (Vicon) dan pemanfaatan Smart Board sebagai Mini Courtroom Mahkamah Konstitusi.(MK) RI hasil kerjasama Fakultas Hukum (FH) Unsrat Manado dan MK-RI, Sabtu (13/11/2021).

Untuk mengatasi secara nasional gejolak pandemi Covid-19, ungkap Sitompul dalam kuliah umum yang mengangkat tema Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi, dapat dipedomani dengan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 1 angka 4 UU No..12 Tahun 2011 jo UU No..15 Tahun 2019. Diapun menyebut pasal-pasal tersebut yang menjadi dasar Kewenangan Deskresi Pemerintah Administrasi Negara.

Diungkapkan, untuk mengatasi secara nasional gejolak pandemi Covid-19 telah dikeluarkan Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai bencana nasional bencana nonalam.

Selain itu, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakam Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuanganan (Perpu Covid-19) sebagaimana telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

Mengenai perlindungan terhadap hak-hak konstituaional warga negara, Sitompul menjelaskan. bahwa hal itu tetdapat dalam batang tubuh UUD 1945 yakni Pasal 28A ayat (1) dan Pasal 28h ayat (1).

Dalam Pasal 28A ayat (1) disebutkan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (perubahan kedua), sedang Pasal 28H ayat (1) disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (perubahan kedua). (lk)

Meimonews.com – Ruangan Video Conference (Vicon) dan pemanfaatan Smartboard sebagai Mini Courtroom Mahkamah Konstitusi.(MK) RI hasil kerjasama Fakultas Hukum (FH) Unsrat Manado dan MK-RI diresmikan penggunaannya, Sabtu (13/11/2021).

Peresmian tersebut dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, SH, M.Hum sekaligus memberikan kuliah umum.

Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora Prisilla Kalalo, SH, M.Hum dalam sambutannya mengungkapkan, kerjasama FH Unsrat Manado dan MK-RI telah terjalin sejak tahun 2008 berupa penempatan peralatan video conferece (vicon).

“Kerjasama lainnya adalah Pembentukan Pusat Kajian Konstitusi, yang salah satu kegiatannya adalah memberikan penanaman kepada masyarakat umum tentang konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik yaitu melalui Radio Republik Indonesia,” ujar Kalalo.

Disebutkan, kerjasama yang masih berjalan hingga saat ini adalah penempatan dan pemanfaatan peralatan vicon. Pemanfaatan vicon untuk persidangan jarak jauh, kuliah umum, seminar, dan konsultasi hukum konstitusi.

Penggunaan vicon untuk kegiatan persidangan jarak jauh inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

“Video conference Fakultas Hukum Unsrat Manado telah beberapa kali digunakan pada persidangan jarak jauh seperti sengketa hasil pemilu legislatif Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utata tahun 2019,” kata mantan Wakil Rektor II Unsrat Manado ini.

Diungkapkan, seminar dan kuliah umum sebelum Pandemi Covid-19 hampir setiap bulan diikuti dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado melalui media vicon MK-RI. Kegiatan lainnya berupa penggunaan vicon oleh organisasi kemahasiswaan ALSA.

Dengan adanya peralatan vicon MK-RI, menurutnya, sangat membantu FH Unsrat Manado untuk pengembnagan dan pendidikan hukum sesuai Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di mana diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan Education 4.0.

Merdeka Belajar merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur yang inovatif, tidak mengekang dan tidak sesuai kebutuhan mahasiswa.

“Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered leaening) yang sangat esensial,” tandasnya.

Sebagai Dekan FH Unsrat Manado, Kalalo berterima kasih atas kepercayaan yang masih diberikan MK-RI untuk pemanfaatan perangkat baru vicon dalam bentuk Smard Board, yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan akademik. (lk)

Meimonews.com – Anggota VI BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Prof. Harry Azhar Azis, MA, Ph.D, CSFA, CFrA memberikan Kuliah Umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado, Selasa (9/11/2021).

Kuliah Umum yang merupakan kerjasama Fakultas Hukum Unsrat Manado dengan BPK-RI dan dimoderatori Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH tersebut dilakukan secara zoom meeting dan diikuti sekitar.1.000 orang.

Materi yang dibawakan Profesor Harry adalah Pemeriksaan Keuangan Negara : Upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejtaeraan Rakyat.

Dikemukakan, upaya perwujudan pengelolaan keuangan negara untuk kesejateraan rakyat diperkuat melalui perbaikan terus-menerus pemeriksaan (audit) keuangan negara

Pemeriksaan keuangan negara sebutnya, adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Ujung pemeriksaan adalah terciptanya governancy dalam pemerintahan dan sekaligus dan apakah anggaran negara yang diperiksa bemanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Menurut Prof. Harry, ada tiga prinsip pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, Pertama, transparancy (keterbukaan); kedua, bertanggingjawab (akuntability dan responsibilty); ketiga, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (welfare).

Untuk memeriksa tiga kesesuaian di atas, sebutnya, perubahan ketiga UUD 1945 menerapkan BPK melakukan pemeriksaannya.

Dijelaskan, pada pasal 23 E UUD 1945 disebutkan, Untuk memeriksa pengeloaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan yang bebas dan mandiri.

Ada tiga jenis pemeriksaan BPK menurut UU No. 15 tahun 2004 dan UU No. 15 tahun 2006.. Pertama, pemeriksaan keuangan negara ((menilai kewajaran laporan keuangan). Kedua, pemeriksaan kinerja (menguji atau menilai aspek ekonomi, efektivitas/efisiensi).

Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (menguji kepatuhan atas keterntuan perundang–undangan dalam ranah investigasi untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana

Prof Harry lantas menjelaskan tentang indikator kesejahteraan rakyat yaitu berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya tingkat pengangkutan,
berkurangnya angka rasio gini, dan meningkatnya indeks IPM.

“Tanggung jawab keuqngan negara buka hanya kesuaian dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran (accointability) tetapi lebih utama adalah dengan prinsip pencapaian sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (responsibilty),” tandasnya.

Di akhir materinya, Prof. Harry mengungkapkan tiga kesimpulan.
Pertama, perjalanan sejarah kehidupan kenegaraan kita sudah sesuai dengan tujuan kemerdekaan dengan beberapa catatan. Era refornasi mempertegas prinsi-prinsip kita bernegara dengan baik.

Kedua, pengelolaan keuangan negara kita pun semakin hari semakin baik dan diperiksa dengan baik pula. Hubungan pengelolaan keuangan negara dengan.m kesejahteraan rakyat harus makin diukur dan diperiksa dengan baik.

Ketiga, pemeriksaan keuangan negara masih menetapkan pada prinsip kepatuhan, belum pada tanggung jawab untuk terciptanya kesejahteraan. Pemeriksaan keuangan.m negara sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat harus diperkuat sehingga mendorong anggaran kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. (lk)

Meimonews.com – Walaupun dalam masa pandemi Covid-19,.mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado berhasil menorehkan beberapa prestasi yang membanggakan.

“Di tengah masa Pandemic Covid19, mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat tetap berprestasi melalui berbagai kompetisi di bulan Agustus 2020-Oktober 2021,” ujar Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH.

Beberapa prestasi tersebut, ungkap Kalalo dalam laporannya pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-63 Fakuktas Hukum Unsrat Manado di aula fakuktas, Kamis (4/11/2021) di antaranya Juara 1 Lomba Penulisan Opini Himapa Universitas 17 Agustus 1945 Tingkat Nasional Tahun 2020 (19 Agustus 2020, .Juara 4 Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Tingkat Daerah Sulawesi Utara Tahun 2020 (21 Oktober and 2020).

Juara 1 Lomba Debat Formasi Universitas Mataram Tingkat Nasional Tahun 2020 (16 November 2020), Juara 1 Debat Formasi Tingkat Nasional Universitas Mataram (16 November 2020) ,Juara 1 Debat Nasional Unersitas Gorontalo (2 Desember 2020) , Juara 3 Debat Nasional Universitas Bengkulu (12 Desember 2020)

Juara Harapan I Lomba Debat Konstitusi Universitas Jambi Law Fair (30 Maret 2021), Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Universitas Mataram (30 Agustus – 3 September 2021),Juara III National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hillman Hadikusuma 2021 di Universitas Lampung.

“Saat ini mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi nasional yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Lampung dalam waktu dekat dan National Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto VIII di Universitas Diponegoro juga dalam waktu dekat,” ujar Kalalo.

Terkait kerjasama, dekan wanita itu menjelaskan, ada 27 kerjasama antara pihaknya (Fakultas Hukum) dengan pihak laim, yakni Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila, DPR-RI, DPD-RI, Kemenkopolhukam, Universitas Pertahanan, Kesbangpol Sulut, Badan Intelejen Negara, Kodam VIII Kasuari, Lantamal TNI AL VIII, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BKKBN, Lembaga Perlindungan Konsumen, United Nations Information Centres, PBB, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lemhannas.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Ombudsman, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, PTALI, Komisi Pemilihan Umum, dan Kemenko Polhukam RI.

Dalam bidang penelitian, Kalalo menyebut ada peneliti Fakultas Hukum Unrsat yang dibiayai oleh PNBP berjumlah 27 judul dan 8 judul pengabdian kepada masyarakat, sedangkan dosen yang menulis jurnal nasional dan internasional, buku dan lain sebagainya dengan biaya mandiri

Beberapa di antaranya diungkap Kalalo yakni Dr. Flora Pricilla Kalalo,SH.,MH & Kathleen Pontoh, SH.,MH: The Use of Artificial Intelligence (AI) in Legal Framework for International Arbitration Practices in Indonesia, Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH.,MH, Dr Anna S. Wahongan, SH, MH dan KathleenPontoh, SH.,MH: The Strengthening of Agarian Cutomary Law in Minahasa Indigeneous Community through Local Regulation.

Dr. Lusy K. F. R. Gerungan, SH ,MH: Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form Of A Non-Penal Policy To Eradicate Corruptiion, Doortje D. Turangan, SH, MH: The Right to Life Based on Human Rights Principles: A Normative Study of the Death Penalty in Indonesia

Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH dan Toar N. Palilingan, SH, MH: Overcoming of Covid-19 Transmission: The Fulfillment of Right to Health and Education., Dr. Donna O. Setiabudhi, Toar N. Palilingan, SH, MH; Toar K. R. Palilingan, SH, MH: Small Scale Mining By Local Community; Measuring Progress Towards. (lk)

Meimonews.com – Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH berharap tema Peringatan Dies Natalis ke-63 Fakultas Hukum Unsrat menjadi penyemangat bagi seluruh civitas akademica yang dipimpinya dalam menghadapi situasi di tengah pandemic Covid-19.

Harapan tersebut disampaikan Kalalo dalam laporannya pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-63 Fakultas Hukum Unsrat Manado yang diadakan di aula fakultas, Kamis (4/11/2021).

Diungkapkan, di tengah masa keprihatinan karena Pandemic Covid-19, Fakultas Hukum boleh bersyukur atas Dies Natalis ke-63 di tahun 2021 dan mengambil tema Fakultas Hukum Yang Responsive dan Inovatif Dengan Semangat Humanity.

“Diharapkan tema ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh civitas academica Fakultas Hukum Unsrat dalam menghadapi situasi di tengah Pandemic Covid-19,” ujar Kalalo.

Diharapkan pula untuk tetap semangat dalam berkarya sekaligus responsif terhadap keadaan sekitar dalam bersimpati dan berempati.

Dijelaskan, sistem pendidikan di seluruh dunia mengalami perubahan yang sangat besar, dengan terjadinya berbagai inovasi dan lompatan besar untuk mencapai tujuan pendidikan. Visi dan misi Fakultas Hukum yang telah ditetapkan, dapat mersinergi dengan hal tersebut.

Di masa Pandemic Covid-19 ini, debut Dekan, berbagai perubahan yang membangun telah dilaksanakan Fakultas Hukum Unsrat untuk mencapai perkuliahan yang efektif, efisien namun berkualitas. Perkuliahan yang dilaksanakan secara daring melalui berbagai media diusahakan untuk dapat menjangkau seluruh mahasiswa, dan menuntut dosen dan mahasiswa untuk kreatif dan berinovasi untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.

Selain kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring, demikian pula dengan pelaksanaan administrasi. Namun untuk kegiatan administrasi, ada beberapa hal penting yang masih dilaksanakan secara langsung dengan mengedepankan prosedur kesehatan yang ketat.

Mengutip pidato presiden dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2020, bahwa kita harus mengubah pola pikir dan etos kerja; fleksibilitas, kecepatan, ketepatan sangat dibutuhkan; efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan; kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan.

“Karena itu, saya ingin mengajak seluruh civitas academica terlebih para tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Hukum Unsrat untuk menjadi warga Fakultas Hukum Unsrat yang memiliki etos kerja yang unggul sehingga mampu menghasilkan lulusan yang juga unggul dan berkualitas di era hybrid saat ini,” ujarnya.

Di samping itu, penguasaan teknologi menjadi hal wajib bagi setiap orang, dan tidak ada kata tidak mampu karena arus globalisasi bergerak sangat cepat dan menjadi tanda sebagai kemajuan termasuk dalam dunia pendidikan.

Fakultas Hukum Unsrat sampai dengan 26 Juli 2021 memiliki 3.063 Mahasiswa aktif. Di tahun 2021, mahasiswa baru berjumlah 840 yang diterima dari tiga jalur resmi, yaitu SNMPTN 168 mahasiswa, SBMPTN 465 mahasiswa, T2 207 Mahasiswa.

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka dies adalah Aksi Donor Darah (bekerjasama dengan PMI), Seminar dan Workshop Nasional ALSA Indonesia 2021 dengan judul “Border Security Enforcement; A Fulfillment of Indonesia’s National Security”, 30 Juli 2021.

Selain itu, melaksanakan vaksin masal untuk Vaksin Covid19 , Sam Ratulangi Law Fair Ke III 2021, kuliah umum, ziarah, dan anjangsana. (lk)

Meimonews.com – Puncak Perayaan Dies Natalis ke-62 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang mengusung tema “Dedikasi Pendidikan Hukum di Tengah Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia New Normal” diwarnai Rapat Senat Terbuka yang diadakan Rabu (2/12/2020).

Rapat yang dipimpin secara zoom oleh Ketua Senat Prof. Dr. Wulan Frederik, SH, MH , turut dihadiri Wakil Rektor 1 Unsrat Manado. Prof. Dr. Ir. Grevo Gerung, Kabag Litbang Pemprov Sulut Dr. Jemmy Lampus, MKS (mewakili Pjs. Gubernur Sulut Agus Fathoni), Dekan-dekan se-Unsrat, Wakil-wakil Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dosen, pegawai, mahasiswa dan alumni.

Kegiatan dalam rangka dies terdiri dari webinar nasional “Otsus Jilid II Soluisi Keberhasilan Pembangunan di Papua Menuju Kesejahteraan” yang dilaksanakan 13 Agustus, Motivasi Alumni, Alumni Peduli, Penanaman Pohon (17 Agustus) dan Ziarah ke makam mantan Dekan Fakuktas Hukum Unsrat.

Dalam laporannya, Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Pricilla Kalalo, SH, MH mengungkapkan,. dampak covid-19 yang dirasakan, berimbas juga pada dunia pendidikan, yang mengharuskan kita mengubah strategi belajar-mengajar.

Saat ini, sebutnya, banyak aktivitas dilakukan secara daring, termasuk kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan-kegiatan yang bersifat adminstratif, yang dilakukan secara online. “Work from home dan study from home menjadi solusi di situasi pandemi ini, ” ujar Kalalo.

Dijelaskan, Fakuktas Hukum Unsrat menggunakan kurikulum 2020 dan dibagi atas perkuliahan regular dan kelas khusus kerjasama dengan Polda Sulut. Sedangkan program bimbingan khusus diikuti mahasiswa semester akhir dengan hambatan tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ini, mahaiswa aktif Fakultas Hukum Unsrat berjunlah 4131 orang di mana 816 orang adalah mahasiswa baru (120 lulusan SNMPTN, 345 lulusan SBMPTN dan 251 lulusan T2). Tenaga pendidik 179 orang (4 guru besar, 42 doktor dan 137 magister

Sejumlah kerjasama dengan beberapa pihak yang dilakukan Fakultas Hukum Unsrat disebutkan Kalalo yakni dengan Mahkamah Konstitusi (melayani masyarakat baik parpol maupun perorangan dalam sidang perkara pemilu), dan Komisi Yudisial (menyelenggarakan pendidikan klinik etika dan hukum).

Dengan KPK (membantu KPK dalam memantau dan mengontrol keberlangsungan sidang tipikor di Sulut serta mengontrol proses yang terjadi dalam satu persidangan tipikor), dan dengan Kementerian Hukulm dan HAM (kerjasama dalam bentuk bantuan menyiapkan majelis pengawas daerah untuk notaris)

“Jadikan Fakultas Hukum Unsrat tempat kita bekerja dan berkarya. Berikan yang terbaik dan buatlah Fakultas Hukum Unsrat menjadi yang terbaik. Viva Justitia. Viva Fakultas Hukim Unsrat,” ujar Kalalo di akhir laporannya. (lk)