Meimonews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menetapkan tiga nama anggota baru Bawaslu Provinsi Sulut. Ketiga nama itu adalah Dr. Ardiles Mewoh, Donny Rumagit dan Zulkifli Densi. Dua nama yang lain masih akan diseleksi kembali tahun depan karena harus mengikuti berakhirnya masa jabatan dua komisioner Bawaslu lainnya yaitu Supriadi Pangelu dan Ewin Umbola.

Dosen Kepemiluan Fisip Unsrat  Ferry Daud Liando menegaskan, tugas ketiganya sangat berat dalam melanjutkan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024 nanti.

Bawaslu memiliki 3 tugas penting yaitu memastikan kedaulatan rakyat dijaga, memastikan Pemilu berjalan jujur dan adil serta memastikan hasil Pemilu itu bermakna untuk kesejahteraan rakyat.

“Melaksanakan tiga tugas ini bukanlah perkara mudah,” ujar Liando (sapaan akrabnya) kepada Meimonews.com di Manado, Senin (19/9/2022).

Saat ini, tugas pertama Bawaslu adalah memastikan parpol calon peserta Pemilu 2024 terverifikasi dengan baik. Belakangan, ungkapnya, banyak laporan bahwa ada banyak parpol yang mencatut nama masyarakat untuk dimasukkan sebagai anggota parpol tanpa ijin.

Tugas berikutnya adalah memastikan proses penetapan dapil oleh KPU apakah telah sesuai dengan 7 standar yang disebut oleh UU Pemilu.

Tugas selanjutnya adalah memastikan data pemilih itu akurat. Apakah yang memenuhi syarat akan terdaftar sebagai pemilih dan tidak memenuhi syarat dicoret. Tugas yang tidak kalah penting adalah mengawasi kerja-kerja parpol dalam rekrutmen calon DPR/DPRD dan calon kepala daerah.

“Masih banyak parpol yang mewajibkan uang mahar untuk diusung sebagai calon. Potensi yang paling parah adalah kemungkinan masih maraknya jual beli suara atau money politic, pelibatan ASN dan aparat desa, penyalahgunaan bansos dan lain sebagainya,” sebutnya.

Menurut Liando, pada saat pencoblosan dan penghitungan suara,  kerap terjadi kejahatan yaitu merusak surat suara, coblos lebih dari satu kali serta mark-up atau mark-down suara.

Bawaslu harus memastikan bahwa pelanggaran dan kejahatan Pemilu dan Pilkada di atas harus dapat dicegah agar hasil Pemilu dan Pilkada  akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

“Saya optimis ketiganya mampu menggerakkan jajarannya untuk lebih siapa melakukan banyak terobosan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam proses demokrasi yang sudah sedang berjalan,” ujarnya. (Fer)

Meimonews.com – Fakultas Hukum Unsrat menggelar seminar nasional Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan dan Konstitusi di Indonesia, Jumat (16/9/2022).

Seminar yang diikuti yakni Bawaslu Sulut, KPU Kabupaten/Kota, dan para akademisi, serta undangan lainnya yang berjumlah 300-an peserta secara langsung dan puluhan peserta secara daring.

Seminar yang dilaksanakan di Law Tower Fakultas Hukum Unsrat tersebut menghadirkan Ketua KPU RI Dr. Hasyim Asy’ari sebagai pembicara utama dan dosen kepemiluan Fisip Unsrat Dr. Ferry Daud Liando sebagai pembicara. Bertindak sebagai moderator Dr. Dani Pinasang.

Seminar resmi dibuka Wakil Dekan III Fakultas Hukum Toar Palilingan, SH, MH mewakili Dr. Dekan Emma VT Senewe, SH, MH. Mendampingi Hasyim, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Toar mengungkapkan, Indonesian pertama kalinya menggelar pemilu serentak. “Dan, momen ini sangat tepat untuk membahas kepemiluan,” ujarnya seraya menyebutkan, Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu untuk memilih Presiden dan wakil presiden, memilih DPR, DPRD serta DPD RI.

Selain itu, akan dilaksanakan pula Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 34 provinsi untuk memilih gubernur, bupati dan walikota.

Seminar ini, sebut Toar, diharapkan menjadi momentum yang tepat mencari tahu bagaimana persiapannya, apa saja potensi masalah pemilu 2024 yang bisa saja terjadi, serta apa efek buruk jika potensi masalah itu tidak dicegah, mengingat Konstitusi dan UU kerap menjadi akar permasalahan.

“Hal ini penting untuk dipecahkan di awal tahapan pemilu,” tandas akademisi yang acapkali menjadi pembicara narasumber di sejumlah seminar atau kegiatan lainnya itu. (Fer)