Meimonews.com – Fakultas Hukum Unsrat menggelar seminar nasional Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan dan Konstitusi di Indonesia, Jumat (16/9/2022).

Seminar yang diikuti yakni Bawaslu Sulut, KPU Kabupaten/Kota, dan para akademisi, serta undangan lainnya yang berjumlah 300-an peserta secara langsung dan puluhan peserta secara daring.

Seminar yang dilaksanakan di Law Tower Fakultas Hukum Unsrat tersebut menghadirkan Ketua KPU RI Dr. Hasyim Asy’ari sebagai pembicara utama dan dosen kepemiluan Fisip Unsrat Dr. Ferry Daud Liando sebagai pembicara. Bertindak sebagai moderator Dr. Dani Pinasang.

Seminar resmi dibuka Wakil Dekan III Fakultas Hukum Toar Palilingan, SH, MH mewakili Dr. Dekan Emma VT Senewe, SH, MH. Mendampingi Hasyim, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Toar mengungkapkan, Indonesian pertama kalinya menggelar pemilu serentak. “Dan, momen ini sangat tepat untuk membahas kepemiluan,” ujarnya seraya menyebutkan, Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu untuk memilih Presiden dan wakil presiden, memilih DPR, DPRD serta DPD RI.

Selain itu, akan dilaksanakan pula Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 34 provinsi untuk memilih gubernur, bupati dan walikota.

Seminar ini, sebut Toar, diharapkan menjadi momentum yang tepat mencari tahu bagaimana persiapannya, apa saja potensi masalah pemilu 2024 yang bisa saja terjadi, serta apa efek buruk jika potensi masalah itu tidak dicegah, mengingat Konstitusi dan UU kerap menjadi akar permasalahan.

“Hal ini penting untuk dipecahkan di awal tahapan pemilu,” tandas akademisi yang acapkali menjadi pembicara narasumber di sejumlah seminar atau kegiatan lainnya itu. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews com – Peringatan Dies Natalis bagj Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Ellen Kumaat, M.Sc merupakan momen untuk introspeksi diri. Melihat apa yang sudah ada dan bagaimana ke depannya.

“Biasanya di Hari Ulang Tahun (HUT) atau disebut Dies Natalis adalah momen introspeksi diri. Kalu so (kalau sudah-Red) 64 (tahun-Red), berarti so musti introspeksi diri,” tandas Rektor saat membuka rangkaian kegiatan memperingati Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Unsrat di halaman fakultas, Sabtu (23/7/2022) pagi.

Pembukaan rangkaian kegiatan Dies Natalis ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Rektor di dampingi Wakil-wakil Rektor seperti Grevo Gerung (Warek 1), Ronny Maramis (Warek 2), Ronny Gosal (Warek 3), Dekan Fakuktas Hukum Emma Valentina Theresa Senewe, sejumlah Dekan se-Unsrat seperti Fabian Manoppo dan perwakilan alumni.

Selain itu, pelepasan jalan sehat oleh Rektor, yang diikuti Rektor, Wakil-wakil Rektor, para Dekan, pimpinan, staf dan sejumlah mahasiswa serta alumni Fakultas Hukum Unsrat dan undangan lainnya.

Introspeksi yang dimaksud Rektor adalah dalam banyak hal. Pembenaham perlu dilakukan. Salah satunya adalah soal akreditasi. Kalau sebelumnya, Fakultas Hukum baru masuk kategori kategori akreditasi B, ke depannya diminta Rektor untuk ditingkatkan menjadi A bahkan akreditasi unggul.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut (peningkatan akreditasi), kehadiran para alumni dari berbagai angkatan, diharapkan Rektor bisa mendukung peningkatan akreditasi dimaksud.

“Sangat susah dibayangkan bila so 64 tahun tapi masih berkutat di akreditasi B. Makanya perlu ditingkatkan,” sebut Rektor mengandung tantangan ketika memberikan sambutan.

Rektor berterima kasih dengan kehadiran para alumni Fakultas Hukum Unsrat. Kehadiran ini, mengandung spirit. “Bukan tidak mungkin, tahun ke depan peningkatan dimaksud dapat terwujud,” ujar Rektor.

Menanggapi sambutan Rektor terkait dengan harapan adanya peningkatan akreditasi, Dekan Fakultas Hukum Unsrat Emma Valentina Theresa Senewe bertekad untuk mewujudkan hal tersebut.

Tentunya, dengan melakukan beberapa hal agar peningkatan akreditasi tersebut dapat terwujud. “Mudah-mudahan, tahun depan hal tersebut bisa terwujud lewat kerja keras yang akan dilakukan,” ujar Senewe.

Kalau belum akreditasi unggul atau A plus, sambung Senewe yang baru beberapa bulan menjadi Dekan, minimal A.(af)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado menggelar Latihan Kepemimpinan di Mercure Manado Tateli Beach Resort, Kamis – Jumat (9-10/12/2021).

Mengusung tema Membentuk Pemimpin yang Berkarakter dan Berjiwa Nasionalisme, sebanyak 120 dosen fakultas tersebut menjadi peserta.

Para Dosen peserta Pelatihan berasal dari delapan bagian yaitu Bagian Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum dan Masyarakat, Hukum Keperdataan, Hukum Acara, dan Hukum Administrasi Negara.

Sejumlah pimpinan institusi dan akademisi tampil sebagai narasumber kegiatan yakni dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah , Pimpinan Fakultas Hukum Unsrat dan akademica.

Kepada Meimonews.com di Manado, Jumat (10/12/2021), Dekan Fakuktas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH menjelaskan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas yang maksimal dan kerjasama dari tiap-tiap individu.

“Kepemimpinan dalam suatu organisasi, merupakan suatu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi atau usaha,” ujar Kalalo

Kepemimpinan yang efektif, tambahnya, membawa pengelolaan organisasi ke arah kesuksesan. Tanda kepemimpinan yang efektif adalah adanya keteraturan, hasil dan pengembangan dalam organisasi. Namun, upaya untuk menunjukkan adanya kepemimpinan yang efektif tidaklah mudah.

Dikemukakan, kepemimpinan sangat bergantung dari personality yang mengemban posisi sebagai pemimpin. Setiap keterampilan kepemimpinan yang efektif seharusnya melekat erat pada setiap pimpinan, apapun ruang lingkup tanggungjawabnya.

“Sikap dan gaya serta perilaku kepemimpinan seseorang sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi yang dipimpinnya, bahkan berpengaruh terhadap produktivitas organisasinya,” tegasnya.

Menurut Kalalo, salah satu kunci penting untuk menjadi pemimpin yang efektif adalah kemampuan untuk melihat persoalan dan masalah dari kacamata yang berbeda.

Esensi kepemimpinan bagi pemimpin adalah adanya suatu komitmen yang kuat dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yakni adanya kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku dan kepentingan pribadi dengan kebutuhan prioritas yang mampu mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan, komitmen yang kuat tidak hanya sekedar sebagai pemimpin yang biasa tapi dibutuhkan seorang pemimpin yang berkarakter.

Disebutkan, perubahan zaman akibat globalisasi menjadikan pergeseran dan perubahan tata nilai, sikap, dan perilaku dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga membutuhkan pemimpin sebagai penggerak dan motivator seluruh komponen untuk menjalani kehidupan nasional.

“Kepemimpinan nasional merupakan seseorang atau sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinan untuk empowerment all resources bangsa menuju tercapainya tujuan dan cita-cita nasional sesuai moral, etika pancasila serta UUD 1945 di tengah perubahan dunia,” katanya.

Melalui kegiatan ini, ungkap Kalalo, diharapkan ada penambahan wawasan dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku.

Saat ini menjadi pemimpin sangatlah sulit, karena pemimpin dituntut untuk mampu menyatukan perbedaan serta mampu menyatukan seluruh anggotanya dalam suatu organisasi.

Disebutkan,.harapan segala wawasan dan pengetahuan dalam pelatihan ini mampu diterapkan dosen, sesuai dengan visi Fakultas Hukum Unsrat menjadi Fakultas Hukum yang Profesional Unggul dan Berbudaya Berbasis Kearifan Lokal serta Misi Profesional, Berkualitas, Unggul, Berbudaya dan Kearifan Lokal.

Menyinggung tentang capaian pelatihan, Kalalo menjelaskan, melalui pelatihan ini menjadikan dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi menjadi dosen yang berjiwa pemimpin yang memiliki pribadi yang tangguh, mandiri, memiliki jati diri, moral dan mampu berkiprah sesuai dengan profesionalitasnya yang berwawasan kebangsaan. (lk)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ruangan Video Conference (Vicon) dan pemanfaatan Smartboard sebagai Mini Courtroom Mahkamah Konstitusi.(MK) RI hasil kerjasama Fakultas Hukum (FH) Unsrat Manado dan MK-RI diresmikan penggunaannya, Sabtu (13/11/2021).

Peresmian tersebut dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, SH, M.Hum sekaligus memberikan kuliah umum.

Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora Prisilla Kalalo, SH, M.Hum dalam sambutannya mengungkapkan, kerjasama FH Unsrat Manado dan MK-RI telah terjalin sejak tahun 2008 berupa penempatan peralatan video conferece (vicon).

“Kerjasama lainnya adalah Pembentukan Pusat Kajian Konstitusi, yang salah satu kegiatannya adalah memberikan penanaman kepada masyarakat umum tentang konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik yaitu melalui Radio Republik Indonesia,” ujar Kalalo.

Disebutkan, kerjasama yang masih berjalan hingga saat ini adalah penempatan dan pemanfaatan peralatan vicon. Pemanfaatan vicon untuk persidangan jarak jauh, kuliah umum, seminar, dan konsultasi hukum konstitusi.

Penggunaan vicon untuk kegiatan persidangan jarak jauh inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

“Video conference Fakultas Hukum Unsrat Manado telah beberapa kali digunakan pada persidangan jarak jauh seperti sengketa hasil pemilu legislatif Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utata tahun 2019,” kata mantan Wakil Rektor II Unsrat Manado ini.

Diungkapkan, seminar dan kuliah umum sebelum Pandemi Covid-19 hampir setiap bulan diikuti dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado melalui media vicon MK-RI. Kegiatan lainnya berupa penggunaan vicon oleh organisasi kemahasiswaan ALSA.

Dengan adanya peralatan vicon MK-RI, menurutnya, sangat membantu FH Unsrat Manado untuk pengembnagan dan pendidikan hukum sesuai Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di mana diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan Education 4.0.

Merdeka Belajar merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur yang inovatif, tidak mengekang dan tidak sesuai kebutuhan mahasiswa.

“Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered leaening) yang sangat esensial,” tandasnya.

Sebagai Dekan FH Unsrat Manado, Kalalo berterima kasih atas kepercayaan yang masih diberikan MK-RI untuk pemanfaatan perangkat baru vicon dalam bentuk Smard Board, yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan akademik. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Anggota VI BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Prof. Harry Azhar Azis, MA, Ph.D, CSFA, CFrA memberikan Kuliah Umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado, Selasa (9/11/2021).

Kuliah Umum yang merupakan kerjasama Fakultas Hukum Unsrat Manado dengan BPK-RI dan dimoderatori Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH tersebut dilakukan secara zoom meeting dan diikuti sekitar.1.000 orang.

Materi yang dibawakan Profesor Harry adalah Pemeriksaan Keuangan Negara : Upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejtaeraan Rakyat.

Dikemukakan, upaya perwujudan pengelolaan keuangan negara untuk kesejateraan rakyat diperkuat melalui perbaikan terus-menerus pemeriksaan (audit) keuangan negara

Pemeriksaan keuangan negara sebutnya, adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Ujung pemeriksaan adalah terciptanya governancy dalam pemerintahan dan sekaligus dan apakah anggaran negara yang diperiksa bemanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Menurut Prof. Harry, ada tiga prinsip pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, Pertama, transparancy (keterbukaan); kedua, bertanggingjawab (akuntability dan responsibilty); ketiga, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (welfare).

Untuk memeriksa tiga kesesuaian di atas, sebutnya, perubahan ketiga UUD 1945 menerapkan BPK melakukan pemeriksaannya.

Dijelaskan, pada pasal 23 E UUD 1945 disebutkan, Untuk memeriksa pengeloaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan yang bebas dan mandiri.

Ada tiga jenis pemeriksaan BPK menurut UU No. 15 tahun 2004 dan UU No. 15 tahun 2006.. Pertama, pemeriksaan keuangan negara ((menilai kewajaran laporan keuangan). Kedua, pemeriksaan kinerja (menguji atau menilai aspek ekonomi, efektivitas/efisiensi).

Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (menguji kepatuhan atas keterntuan perundang–undangan dalam ranah investigasi untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana

Prof Harry lantas menjelaskan tentang indikator kesejahteraan rakyat yaitu berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya tingkat pengangkutan,
berkurangnya angka rasio gini, dan meningkatnya indeks IPM.

“Tanggung jawab keuqngan negara buka hanya kesuaian dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran (accointability) tetapi lebih utama adalah dengan prinsip pencapaian sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (responsibilty),” tandasnya.

Di akhir materinya, Prof. Harry mengungkapkan tiga kesimpulan.
Pertama, perjalanan sejarah kehidupan kenegaraan kita sudah sesuai dengan tujuan kemerdekaan dengan beberapa catatan. Era refornasi mempertegas prinsi-prinsip kita bernegara dengan baik.

Kedua, pengelolaan keuangan negara kita pun semakin hari semakin baik dan diperiksa dengan baik pula. Hubungan pengelolaan keuangan negara dengan.m kesejahteraan rakyat harus makin diukur dan diperiksa dengan baik.

Ketiga, pemeriksaan keuangan negara masih menetapkan pada prinsip kepatuhan, belum pada tanggung jawab untuk terciptanya kesejahteraan. Pemeriksaan keuangan.m negara sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat harus diperkuat sehingga mendorong anggaran kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. (lk)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walaupun dalam masa pandemi Covid-19,.mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado berhasil menorehkan beberapa prestasi yang membanggakan.

“Di tengah masa Pandemic Covid19, mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat tetap berprestasi melalui berbagai kompetisi di bulan Agustus 2020-Oktober 2021,” ujar Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH.

Beberapa prestasi tersebut, ungkap Kalalo dalam laporannya pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-63 Fakuktas Hukum Unsrat Manado di aula fakuktas, Kamis (4/11/2021) di antaranya Juara 1 Lomba Penulisan Opini Himapa Universitas 17 Agustus 1945 Tingkat Nasional Tahun 2020 (19 Agustus 2020, .Juara 4 Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Tingkat Daerah Sulawesi Utara Tahun 2020 (21 Oktober and 2020).

Juara 1 Lomba Debat Formasi Universitas Mataram Tingkat Nasional Tahun 2020 (16 November 2020), Juara 1 Debat Formasi Tingkat Nasional Universitas Mataram (16 November 2020) ,Juara 1 Debat Nasional Unersitas Gorontalo (2 Desember 2020) , Juara 3 Debat Nasional Universitas Bengkulu (12 Desember 2020)

Juara Harapan I Lomba Debat Konstitusi Universitas Jambi Law Fair (30 Maret 2021), Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Universitas Mataram (30 Agustus – 3 September 2021),Juara III National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hillman Hadikusuma 2021 di Universitas Lampung.

“Saat ini mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi nasional yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Lampung dalam waktu dekat dan National Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto VIII di Universitas Diponegoro juga dalam waktu dekat,” ujar Kalalo.

Terkait kerjasama, dekan wanita itu menjelaskan, ada 27 kerjasama antara pihaknya (Fakultas Hukum) dengan pihak laim, yakni Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila, DPR-RI, DPD-RI, Kemenkopolhukam, Universitas Pertahanan, Kesbangpol Sulut, Badan Intelejen Negara, Kodam VIII Kasuari, Lantamal TNI AL VIII, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BKKBN, Lembaga Perlindungan Konsumen, United Nations Information Centres, PBB, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lemhannas.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Ombudsman, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, PTALI, Komisi Pemilihan Umum, dan Kemenko Polhukam RI.

Dalam bidang penelitian, Kalalo menyebut ada peneliti Fakultas Hukum Unrsat yang dibiayai oleh PNBP berjumlah 27 judul dan 8 judul pengabdian kepada masyarakat, sedangkan dosen yang menulis jurnal nasional dan internasional, buku dan lain sebagainya dengan biaya mandiri

Beberapa di antaranya diungkap Kalalo yakni Dr. Flora Pricilla Kalalo,SH.,MH & Kathleen Pontoh, SH.,MH: The Use of Artificial Intelligence (AI) in Legal Framework for International Arbitration Practices in Indonesia, Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH.,MH, Dr Anna S. Wahongan, SH, MH dan KathleenPontoh, SH.,MH: The Strengthening of Agarian Cutomary Law in Minahasa Indigeneous Community through Local Regulation.

Dr. Lusy K. F. R. Gerungan, SH ,MH: Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form Of A Non-Penal Policy To Eradicate Corruptiion, Doortje D. Turangan, SH, MH: The Right to Life Based on Human Rights Principles: A Normative Study of the Death Penalty in Indonesia

Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH dan Toar N. Palilingan, SH, MH: Overcoming of Covid-19 Transmission: The Fulfillment of Right to Health and Education., Dr. Donna O. Setiabudhi, Toar N. Palilingan, SH, MH; Toar K. R. Palilingan, SH, MH: Small Scale Mining By Local Community; Measuring Progress Towards. (lk)

Berita, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet