Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala mewakili Sekdaprov Sulut Steve Kepel di dampingi Kadis Dukcapil-KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg.
Tampil sebagai pemateri kegiatan adalah Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST, ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP dengan moderator Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.
Katuuk membawakan materi Strategi Konvergensi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penurunan Stunting sementara Ante membawakan materi Akselerasi Penyerapan Dana DAK Fisik Subbidang KB dan BOKB Tahun Anggaran 2023.
Ketua Panitia Alfira Dilapanga, SKM dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari Sekda Kabupaten/Kota se-Sulut, Kadiskes Sulut, Kadiskes Kabupaten/Kota se-Sulut, Kadis PPKB Kabupaten/Kota se-Sulut, Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil Sulut dan BKKBN Sulut.
Tujuan dari kegiatan ini, sebutnya, pertama, mengevaluasi strategi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting; kedua, menguatkan sinergitas Tim Percepatan Penurunan Stunting; dan ketiga, meningkatkan realisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan DAK fisik Subbidang KB dan BOKB Tahun Anggaran 2023.
Terkait dengan penyerapan dana untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah Sulut, Mangala salam.sambutannya menegaskan, dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung semua program pemerintah tersebut diharapkan semua pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan penyediaan satu data secara maksimal sesuai arahan dan instruksi Ketua Pelaksana PPS.
“Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki akses koordinasi dan kapasitas untuk memberikan pemantauan, penguatan dan dukungan teknis kepada berbagai pemangku kepentingan terkait penyerapan dana BOKB dan PPS di tingkat daerah,” ujar Mangala.
Pemerintah Provinsi Sulut yakin melalui kegiatan ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. (Fer)
