Meimo News

Meimonews.com  – Aktivitas/kegiatan Pemerintah Kecanatan Wenang dan jajaran bersinergi dengan instansi terkait seperti BPBD, TNI dan Polri waktu banjir dan longsor, Januari lalu adalah membantu warga yang terkena danpak.
“Kegiatan yang dilakukan adalah bersih-bersih lingkungan, mengangkat sampah-sampah dan lumpur serta memberikan bantuan berupa makanan,” ujar Camat Wenang Yunita Kumaat kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (11/2/2021)
Selain itu, ada juga bantuan berupa kasur dan lain-lain untuk warga yang terkena dampak banjir dan longsor,Januari lalu.
“Aktivitas atau kegiatan tersebut kami lakukan bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk TNI dan Polri,” jelasnya
Pasca banjir dan longsor memang ada sisa-sisa sampah dan lumpur tapi di kecamatan Wenang tidak sebanyak di kecamatan-kecamatan lain.
Diungkaapkan, pihaknya mendapat pula bantuan dari Provinsi berupa truk untuk pengakutan sisa-sisa sampah akibat banjir dan longsor karena kita ketahui volume sampah sudah sangat tinggi menghiasi bukan hanya di Kecamatan Wenang tapi juga di beberapa kecamatan lain.
Warga yang terkena dampak di Kecamatan Wenang berada di Kelurahan Komo Luar, Istiqal, dan Tiikala Kumaraka. Merka tedampak genangan air. Untuk longsor, Kelurahan Wenang Utara, Wenang Selatan, Mahakeret Barat dan Mahakeret Timur. (af)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Berbagai upaya dilakukan Bapenda Sulut dalam meningkatkan Pendapatan Daerah (Patda). Untuk mencapai itu, Bapenda Sulut menggelar rapat Pembahasan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2026.

Rapat yang digelar di ruang rapat Bapenda, Rabu (10/2/2021) yang dipimpin Olvie Atteng (Kepala Bapenda Sulut) dihadiri seluruh staf struktural bidang yang terkait serta turut dihadiri Vecky Apollos Junius Masinambow (akademisi) sebagai tenaga ahli.

Atteng mengungkapkan, masih banyak potensi-potensi pendapatan daerah yang dapat digali.

Untuk itu, Masinambow menyarankan perlu ada perencanaan serta analisis objek pajak dan retribusi di dalamnya antara lain pemanfaatan aset milik pemerintah daerah seperti RSUD Provinsi Sulut, UPTD Rumah Sakit Mata Masyarakat.

Selain itu, untuk potensi pendapatan BBN KB 1 yang sedang lesu akibat penurunan daya beli masyarakat karena pandemi covid-19, disarankan periode 2022-2026 agar pendapatan dari BBN KB 2 dapat dioptimalkan dengan mewajibkan kepemilikan kendaraan atas nama sendiri sesuai KTP untuk memudahkan penagihan pajak jika terjadi penunggakan. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pelbagai daya dan upaya dilakukan Bapenda Sulut dan jajaran untuk meningkatkan pendapatan daerah (Patda) di sampling meningkatkam  kepuasan pelayanan kapadia masyarakat wajib pajak.

Oleh karena itu, koordinasi, komunikasi dan kelengkapan data terus-menerus dilakukan agar kepuasan masyarakat wajib pajak meningkat.

Salah satunya dengan melakukan rapat rekonsiliasi bidang pajak mengenai pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang dipimpin Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut Olvie Atteng yang di dampingi Kabid Renbang Ocvy T. B. Leke.

Sebanyak 15 peserta yang adalah staf kantor pusat/Bapenda Sulut bidang pajak hadir pada rapat yang digelar di ruang rapat Bapenda Sulut, Jumat (5/2/2021).

Dalam pemaparannya, Atteng menegaskan, bidang pajak harus tetap meningkatkan kordinasi dan komunikasi serta melengkapi data-data dari jaringan server thailand serta evaluasi yang bertujuan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan sehingga kepuasan dan kepatuhan masyarakat meningkat.

Olvie berharap di bulan Februari akan ada kenaikan kepatuhan masyarakat Sulut dalam membayar pajak. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dalam rangka ikut penanganan sampah Kota Manado, Bapenda Sulut melaksanakan Kerja Bakti yang berlokasi di Wawonasa Kecamatan Singkil, Sabtu (6/2/2021).

Kerja bakti yang dipimpin Olvie Atteng (Kepala Bapwnda Sulut) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini merupakan bagian dari kerja bakti Pemprov Sulut untuk bersih-bersih sampath yang ada di Kota Manado, yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Sekprov Edwin Silangen bersama jajaran Forkopimda Sulut .

Para ASN dan THL dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Sulut terlibat dalam pembersihan sampah di 17 titik yang ada di Manado.

Terkait keikutsertaan seluruh ASN dan THL Pemprov Sulut dalam pembersihan sampah di Manado, gubernur menjelaskan, hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam terus menjaga Manado sebagai ibukota provinsi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulut.

“Kita libatkan semua, serentak, karena Manado kan pusat ekonomi kita,. Kalau Manado kotor bagaimana orang mau datang ke Sulut!,” ujarnya.

Diharapkan agar sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sulut dapat terus dibangun sehingga permasalahan darurat yang dialami oleh suatu daerah dapat cepat terselesaikan.

“Sinergitas pemerintahan itu harus ada, supaya kita menangani persoalan-persoalan darurat yang tidak bisa kita tangani sendiri. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ungkapan kepedulian terhadap masyarakat, dalam hal ini, umat Katolik yang terkena dampak banjir dan longsor, baru-baru, umat paroki St. Fransiskus Xaverius Mokupa memberikan bantuan sosial.

Bantuan sosial (bansos) yang diberikan berupa beras 1.700 kg, telur 152 baki, mie 100 dos, minyak kelapa, gula dan ikan kaleng.

Penyerahan bantuan solidaritas tersebut disalurkan lewat Caritas PSE Keuskupan Manado pada Senin (1/2/2021) yang diterima Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Manado Pastor Clemens Joy Dery Pr di Posko Response Banjir dan Longsor Manado, Kompleks Wisma Keuskupan Manado.

Yang menyerahkan bantuan adalah Pastor Paroki Pastor Berti Rumondor Pr, Ketua DPP Bidang 3 Lucia Taroreh, Ketua DPP Bidang 2 Ruben F. Kalalo, S.Ik, Wkl Ketua DKP Dr. Ricky Bolang, Ketua Ketua Stasi Agotey, Koha, Mokupa dan Tatkala yang di dampingi beberapa pimpinan wilayah rohani

Paroki St. Fransiskus Xaverius Mokupa terdiri dari Stasi Tatkala, Koha, Agotey Mokupa. (af)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pendapatan daerah (Patda) Sulut tahun 2020 memang tidak mencapai 100 persen bahkan lebih, halmana disebabkan sejumlah permasalahan/kendala yang ada termasuk pandemic Covid-19. Olehnya, Bapenda Sulut menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi/menanggulangi masalah/kendala yang ada.

Menurut Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, ada enam permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target penerimaan patda tersebut.

Pertama, regulasi yang belum jelas mengenai pajak alat berat sehingga terkendala bagi aparatut penagih pajak untuk memungut pajak alat berat terhadap wajib pajak. Kedua, dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat yang terkadang terhambat dipenuhi kepada Pemerintah Daerah, apalagi terkait dengan dana bagi hasil sumber daya alam, serta realisasi pajak yang lebih kecil dari target.

Ketiga, belum memadainya jumlah personal pada UP5D-PPD pembantu serta belum ada keseragaman pemahaman pegawai mengenai pengelolaan keuangan dan pajak daerah.

Keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan, terutama di saat masyarakat diperhadapkan dengan dampak pandemic Covid-19, yang mengakibatkan penerimaan pendapatan masyarakat menurun sehingga kecenderungan pengalihan pembiayaan dialihkan untuk kebutuhan perlindungan kesehatan.

Kelima, relatif masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyaralat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan masih banyak yang menghindari kewajiban pajak daerah/retribusi daerah.

“Keenan, belum berjalan dengan baik koordinasi antarinstansi terkait dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensuport upaya optimalisasi PAD,” ujar Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (1/2/2021)

Untuk mengatasi/menanggulangi masalah/kendala tersebut, Bapenda Sulut menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Setidaknya, ada sebelas langkah antisipasi yang akan dilakukan,” ujar Atteng dan ditambahkan Sekretaris Bapenda Sulut Conny Kuhon, saat ditemui terpisah.

Langkah antisipasi tersebut, jelas Kuhon adalah pertama, efektifitas dan efisiensi pelayanan dengan beroperasinya Samsat online, Sambalados, penggunaan mesin electronic data capture (EDC), pelayanan Samsat Malam Minggu penambahan gerai pelayanan di semua kantor kas BSG di Sulut tahun 2020, yang diharapkan lebih memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak agar peningkatan pendapatan dari sektor pajak lebih optimal.

Kedua, menerapkan Pergub No. 33 tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berlaku sejak 19 September – 31 Desember 2020

Ketiga, melengkapi sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan termasuk menyeragamkan prototipe Samsat, menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan serta melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pelayanan pajak dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku dan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Keempat, menambah fasilitas-fasilitas pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, mempercepat penambahan/pemekaran unit pelayanan di wilayah Kabupaten/Kota yang potensial.

Keenan, mengintensifkan pelatihan/pembinaan teknis pendataan dan penagihan pajak bagi aparat pemungut/calon pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. Ketujuh, melaksanakan rasionalisasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan.

Kedelapan, meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesembilan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemungut dan instansi teknis terkait lainnya guna mengintensifkan penerimaan/pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya untuk menjaring para penunggak pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesepuluh, terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kantor Pajak Sulutenggo, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PT Bank Sulut dalam rangka kerjasama pembukaan pelayanan kas di semua UPTD-PPD/Samsat. Kesebelas, melakukan penyesuaian tarif retribusi yang diatur melalui perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah. (lk)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Beberapa hari setelah dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2021), Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, MSi mengeluarkan Program Prioritasnya.

Ada enam belas Program Prioritasnya sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Drs. Idham Azis,MSI yang memasuki masa pensiun.

Keenambelas Program Prioritas tersebut adalah Pertama, penataan kelembagaan. Kedua, perubahan sistem dan metode organisasi. Ketiga, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Keempat, perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0.

Kelima, pemantapan kinerja pemeliharaan kamtobmas. Keenan, pemantapan kinerja penegakan hukum. Ketujuh, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19. Kedelapan, pemulihan ekonomi nasional.

Kesembilan, menjamin keamanan Program Prioritas Nasional. Kesepuluh, penguatan penanganan konflik sosial. Kesebelas, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri. Keduabelas, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi.

Ketigabelas, pemantapan komunikasi publik. Keempatbelas, pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan. Kelimanelas, penguatan fungsi pengawasan. Keenambelas, pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complaint). (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tahun 2021 Pendapatan Daerah (Patda) Sulut ditargetkan berjumlah Rp. 4,1 trillium lebih, naik sebesar Rp. 365,4 miliar lebih bila dibandingkan dengan target tahun 2020 yang berjumlah Rp. 3,7 triliun lebih.

“Patda itu berssal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapan daerah yang sah,” ujar Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (28/1/2021)

Dijelaskan, PAD ditargetkan berjumlah Rp. 1,3 triliun lebih yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 1,0 triliun lebih, retribusi daerah Rp. 16 2 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 55 8 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp. 152,2 miliar lebih.

Pendapatan transfer ditargetkan berjumlah Rp. 2,7 triliun lebih, yakni pendapatan transfer pemerintah pusat Rp. 2,7 triliun lebih yang terdiri dari dana perimbangan Rp. 2,7 triliun lebih dan dana insentif daerah (DID) Rp. 250 juta.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni pendapatan hibah dan pendapatan hibah dari pusat ditargetkan berjumlah Rp. 20 miliar.

Berkaitan dengan realisasi Patda Sulut tahun 2020, Sekretaris Bappenda Sulut Conny Kuhon menjelaskan, selang tahun 2020, Sulut terdampak pandemic covid-19 yang menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), penurunan retribusi tempat pariwisata dan penundaan pembayaran PAP oleh beberapa perusahaan Waper serta penundaan pembayaran PBB-KB

Pengelolaan pendapatan daerah (Patda) untuk tahun 2020, sebut Kuhon, mencapai Rp. 3,6 triliun lebih (97,76 persen) dari target Rp. 3,7 triliun ebih. “Tahun 2019 (sebelum pandemic C-19) mencapai Rp. 3,9 triliun lebih dari target APBD Induk 2019 sebesar Rp. 4,0 triliun lebih atau 96,13 persen),” ujarnya.

Dipaparkan, Patda tahun 2020 yakni PAD terealisasi sebesar Rp. 1,1 triliun lebih (96,27 persen) dari target Rp. 1,3 triliun lebih dan dana perimbangan terealisasi Rp. 2,5 triliun lebih (90,65 persen) dari target Rp. 2,7 triliun lebih.

Lain-lain pendapatan yang sah, terealisasi Rp. 48,3 miliar lebih (238,94 persen) dari target Rp. 20,2 miliar lebih.

Jenis-jenis PAD adalah pajak daerah ditargetkan (target induk) sebesar Rp. 1,0 triliun lebih, direalisasikan sebesar Rp. 931,5 atau 90.61 persen. Retribusi daerah ditargerkan Rp. 133,5 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 114,8 miliar lebih (85,98 persen).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp. 55,8 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 42,2 miliar lebih (75,67 persen). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp. 34,9 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 38,4 miliar lebih (110,06 persen).

“Jadi, PAD tahun 2020 berjumlah Rp. 1,1 triliun lebih atau 86,27 persen dari target sebesar Rp. 1,3 triliun lebih,” ujar Kuhon ketika ditemui terpisah.

Berkaitan dengan dana perimbangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi unum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), Kuhon menjelaskan, dari target sebesar Rp. 2,7 triliun lebih, berhasil direalisasi sebesar Rp. 2,5 triliun lebih atau 90,65 persen.

Khusus lain-lain Patda yang sah, tambahnya, dari target Rp. 20,2 miliar lebih, berhasil direalisasikan Rp. 46,6 miliar lebih atau 230,5 persen. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si resmi menduduki jabatan Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Drs. Idham Aziz, M.Si yang akan memasuki masa pensiun pada Februari mendatang, setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1//2021) pagi.

Pelantikan diawali pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) No. : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lewat Keppres tersebut, Komjen Pol. Listyo diangkat sebagai Kapolri dan memberhentikan dengan hormat Kapolri terdahulu Jenderal Pol. Idham.

Dengan pelantikan sebagai Kapolri maka pangkat Komjen Pol. Listyo resmi naik menjadi jenderal bintang empat (Jenderal).

Usai dilantik sebagai Kapolri, seperti dikutip Tribratanews, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si memastikan akan terus mendorong transformasi di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam paparan berjudul “Transformasi Menuju Polri yang Presisi” yang disampaikan dalam uji kepatutan di Komisi III DPR beberapa waktu lalu, Jenderal Pol. Listyo memfokuskan transformasi Polri ke dalam empat bagian.

Pertama, transformasi di bidang organisasi, kedua, transformasi di bidang operasional, ketiga, transformasi di bidang pelayanan publik, dan keempat, transformasi di bidang pengawasan.

Jenderal Pol. Listyo memaparkan dampak transformasi tersebut melahirkan serangkaian program proteksi yang dapat mendorong perbaikan di internal Polri.

“Bidang transformasi organisasi dilakukan agar organisasi Polri mampu menghadapi tantangan tugas memberikan pelayanan yang cepat mudah transparan akuntabel dan terpadu,” ujar Jenderal Pol. Listyo, Rabu (20/1/2021).

Selain itu, tambah mantan Kabareskrim ini, salah satu transformasi organisasi yang akan didorong di antaranya Polsek sebagai basis resolusi dengan memprioritaskan kegiatan kamtibmas sehingga kedepan di beberapa polsek-polsek tertentu tidak lagi dibebankan dengan tugas penyidikan.

“Polsek tersebut nantinya hanya dibebani dengan tugas kreatif dan preventif dan juga penyelesaian penyelesaian masalah dengan cara restorative justice untuk penegakan hukum,” jelasnya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Selangkah lagi Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si (Kabareskrim Mabes Polri) menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis. M.Si yang akan purnatugas pada akhir Januari 2021.

Hal ini terjadi, menyusul persetujuan semua fraksi yang ada di Komisi III DPR-RI yang melakukan fit and proper test terhadap beliau sebagai calon Kapolri usulan Presiden Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya.

Tidak ada fraksi yang menolak membaca pandangan fraksi lewat jurubicaranya pada rapat yang dilaksanakan di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Sembilan fraksi menyatakan setuju Komjen Pol. Listyo menjadi Kapolri. Fraksi yang menyetujui Komjen Pol. Listyo menjadi Kapolri adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Dalam rapat tersebut hadir Komjen Pol. Listyo yang di dampingi sejumlah jenderal dari berbagai angkatan. Saat membacakan persetujuan, sejumlah fraksi juga memberikan catatan kepada Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Komisi III Herman Hery kemudian membacakan keputusan rapat. Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo disetujui menjadi Kapolri.

“Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., dan menyetujui pengangkatan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai Kapolri. Selanjutnya, ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Herman.

Selanjutnya, Komisi III akan berkirim surat ke pimpinan DPR untuk membawa keputusan terkait Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo ke rapat paripurna DPR.

Sebelumnya, seperti dikutip Tribratanews, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan ingin mewujudkan Polri Presisi jika kelak menjadi Kapolri.

“Merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang presisi. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan,” ujar Komjen Pol. Listyo dalam paparannya saat fit and proper test dengan Komisi III DPR RI.

Saat fit and proper test tersebut, Komjen Pol. Drs. Listyo telah menyiapkan program 100 hari kerja sebelum resmi menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis. Salah satunya fokus menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

“100 hari ke depan tentunya kami sudah menyiapkan program-program yang langsung tentunya bisa kami laksanakan. Salah satunya adalah penuntasan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yang saat ini ditunggu-tunggu,” ujarnya.

Selain itu, akan juga melakukan beberapa perubahan atau reformasi di institusi kepolisian, termasuk mengubah postur pelayanan di Kepolisian Sektor (Polsek).

“Beberapa perubahan, bagaimana fungsi Polsek untuk bisa menjadi basis resolusi ke depan akan segera kami lakukan. Dan beberapa kegiatan termasuk bagaimana segera mengubah postur pelayanan, transparansi segera kami lakukan,” jelas mantan Kapolda Banten ini.

Komjen Pol. Listyo pun berharap dapat mewujudkan seluruh program kerja yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan dengan tepat waktu. “Mudah-mudahan semuanya bisa tepat waktu sehingga ada yang bisa kami lakukan dalam 100 hari, jangka menengah dan jangka panjang,” katanya. (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet