Meimo News

Meimonews.com – Setidaknya ada 14 solusi yang akan dilakukan terkait dengan 5 permasalahan dan kendala pencapaian target penerimaan pendapatan daerah (Patda) Sulawesi Utara.

Hal tersebut terungkap saat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut Conny Kuhon berbincang dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (7/2/2022).

“Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan ditemui lima permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target penerimaan pendapatan daerah. Olehnya, ada sejumlah solusi yang akan dilakukan, ” ujarnya.

Kelima masalah dan kendala itu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan serta data belum terintegrasi antara Kepolisian dan Bapenda.

Selain itu, sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulut, personil ASN (aparatur sipil negara) yang menguasai teknis belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, serta keakuratan data berbasis digitalisasi masih dalam pengembangan.

Sebagai solusi terhadap permasalahan dan kendala tersebut, Kuhon menjelaskan langkah antisipatif yang akan ditempuh untuk peningkatan penerimaan Patda baik pajak dan retribusi maupun sumber-summer sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Terdapat 15 solusi yang akan dilakukan Bapenda Sulut di bawah kepemimpinan Olvie Atteng (Kepala) berkaitan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Pertama, digitalisasi dengan membentuk TP2D Sulut dan kabupaten/kota; kedua, kerjasama optimalisasi PAD; ketiga, harmonisasi peraturan perundang-undangan; keempat, pembentukan UPTD-PPD yang baru; kelima, integrasi data kendaraan bermotor.

Keenam, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan termasuk menyeragamkan Prototipe Samsat; ketujuh, mengembangkan fasilitas-fasilitas pelayanan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat melalui Modern Chanel; kedelapan,.mempercepat penambahan/pemekaran unit pelayanan di wilayah kabupaten/kota yang potensial.

Kesembilan, mengintensifkan pelatihan/pembinaan teknis terkait pemungutan bagi aparat/calon aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah; kesepuluh, melaksanakan rasionalisasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan.

Kesebelas, meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Keduabelas, meningkatkan koordimasi dan kerjasama dengan instansi pemungut serta instansi teknis terkait lainnya guna mengintensifkan penerimaan/pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya untuk menjaring para penunggak pajak daerah dan retribusi daerah dan pemanfaatan DBH pajak dan DBH bukan pajak.

Ketigabelas, terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kantor Pajak Suluttenggo, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PT Bank Sulutgo dalam rangka kerjasama pembukaan pelayanan kas di semua UPTD-PPD/Samsat; dan kermpatbelas, melakukan penyesuaian tarif retribusi yang diatur melalui perubahan Perda tentang Retribusi Daerah. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara di Jalan Dipanegoro Manado, Senin (7/2/2022).

Kehadiran Walikota di Kanwil Kemenkumham Sulut ini dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Manado tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perlindungan, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penandatanganan ini adalah tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya antara Walikota Manado Andrei Angouw dalam Pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham Sulut di aula serbaguna Kantor Walikota Manado tanggal 22 Januari 2022.

Kehadiran Kanwil Kemenkumham Sulut saat itu dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelaksanaan hukum dan HAM serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Menurut Kanwil Kumham, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional.

Makanya Kemenkumham berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara pemerintah kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Sulut.

Walikota ketika menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka Pelayanan Publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.

“Kalau ada yang bisa kami suport nanti tolong disampaikan,” kata Walikota.

Walikota menaggapi soal tiga tahun ketidakikutsertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM nanti disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota.

Soal MoU, Walikota siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MoU. Bahkan, dalam pertemuan awal itu Walikota meminta kepada jajaran pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikut serta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Pertemuan awal inilah sehingga Walikota hadir di Kanwil Kemenkumham Sulut hari ini dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Manado tentang Pembentukan Produk hukum Daerah dan Perlindungan, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selesai acara penandatanganan ini, Walikota Ketika diberikan kesempatan menyampaikan sambutan sangat berterima kasih atas kerjasama ini dan berharap dapat terlaksana dengan baik. Walikota mengatakan agar Kota Manado dapat menghasilkan produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan pemerintah di Kota Manado.

Demikian halnya dengan kekayaan intelektual Walikota menganggap bahwa kekayaan intelektual dapat menciptakan pola pikir yang kreatif sehingga bisa mendukung program-program dibidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Soal penggunaan lahan oleh Kanwil Kemenkumham Sulut yang disuport Pemerintah Kota terutama soal administrasinya, Walikota berharap agar hal ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja dari Kanwil Hukum dan HAM Sulut.

Kepala Kanwil Kemenkukham Sulut ketika menyampaikan sambutan berterima kasih Kepada Walikota dan jajaran Pemerintah Kota atas penandatanganan kerjasama ini.

Kakanwil berharap, kerjasama ini akan berlanjut dengan instansi teknis seperti Dinas Koperasi agar supaya pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik sesuai tupoksi yang ada.

Hadir mendampingi Walikota dalam penandatanganan ini pelaksana Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut bersama jajaran pimpinan Kanwil Kemenkumham Sulut, juga Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat, para Asisten, beberapa Kadis, Kabag Hukum dan Kabag Protokol Bpk. Innov Walelang serta pejabat teknis lainnya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Squash Indonesia (PSI) Sylviana Murni melantik Pengprov (Pengurus Provinsi) PSI Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (5/2/2022).

Sylviana berharap, pelantikan Pengprov PSI Jatim periode 2022 – 2026 ini bakal membawa harapan baru bagi olahraga Squash khususnya di Jatim.

“Ketua Pengurus Provinsi baru ini bukan wajah baru di dunia olahraga Squash. Beliau bahkan sudah mulai bergerak melakukan MoU dengan beberapa sekolah dan kampus untuk memasyarakatkan olahraga ini,” ujar Sylviana ketika memberikan sambutan.

Ketua DPD-RI La Nyala yang turut menjadi tamu kehormatan berharap agar Pengprov PSI Jawa Timur memiliki komitmen tinggi untuk lebih bisa memasyarakatkan olahraga Squash.

“Kenalkan ke masyarakat, bahwa olahraga ini adalah olahraga yang mudah dan murah. Pembinaan yang berjenjang dan intensif hingga melahirkan bibit atlit yang bagus dan berprestasi,” pinta La Nyala.

Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil menegaskan, olahraga ini merupakan salah satu cabang olahraga yang diandalkan oleh Jawa Timur sejak sepuluh tahun terakhir.

“Dari tujuh nomor tahun 2012 misalnya sudah ada dua emas yang kami bawa pulang. Harapannya, dengan pengurus yang baru, punya rencana terkonsep salah satunya memperbanyak fasilitas sarana dan prasarana olahraga ini,” ujar Nabil.

Ketua PSI Jawa Timur Syaiful Ma’arif menyatakan siap mengembangkan olahraga Squash tidak hanya untuk Jawa Timur, melainkan untuk Indonesia di kancah internasional.

“Kami buat program berjenjang dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Prestasi olahraga ini bisa tumbuh dan berkembang. Sarana prasarana juga tengah kami siapkan. Event-event untuk mengenalkan olahraga ini juga tengah kita godok agar masyarakat bisa merasakan manfaat olahraga ini,” ujar Syaiful.

Syaiful juga memastikan jika Jawa Timur akan optimis mendapat kembali emas pada PON yang akan datang di cabor Squash.

“Atlet Jawa Timur masih yang terbaik. Kami optimis dengan pola pengembangan berjenjang nantinya akan terus tumbuh atlit-atlit terbaik,” tandasnya. (lk)

Berita, Olahragaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Suatu peringatan disampaikan Wakil Walikota Manado Richard Sualang saat acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado, Jumat (4/2/2022).

“Loyalitas saudara-saudara dituntut dan diharuskan. Jabatan ini titipan dari Tuhan. Dia titipkan pada Bapak Walikota dan dimandatkan pada saudara-saudara,” ujar Sualang.

Camat dan Lurah, sebutnya, adalah perpanjangan tangan dari Walikota di wilayah masing-masing. Tegakkan aturan, laksanakan perintah.

“Tugas kita adalah public servant. Melayani masyarakat, kekuasaan jabatan untuk melayani bukan menindas,” tegasnya.

Acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan yang diadakan di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado dipimpin Wakil Walikota Richard Sualang mewakili Walikota Andrey Anggouw.

Turut hadir Sekretaris Kota, lAsisten 1, Asisten 2, sejumlah pejabat eselon 2 serta para tamu undangan.

Ada 44 pejabat termasuk 5 Camat, 34 Lurah dan 1 Kepala Puskesmas yang dilantik. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Barmas (Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara terus menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi adat yang berperan untuk kemajuan NKRI temasuk Sulut.

Di momen pemilihan Sangadi di Bolaang Mongondouw (Bolmong), ormas adat yang mengusung tiga etnis budaya Sulut ini mengambil peran dalam pengamanan dan mengawal jalannya pemilihan orang nomor satu di desa di Bolmong.

Ketua Barmas DPD Sulut Defly Brando Lengkey melalui Sekretaris DPD Sulut Fernando FX Melo menjelaskan, pengawalan setiap kegiatan kemasyarakatan sudah menjadi kewajiban bagi Barmas.

“Barmas hadir dan bekerjasama dengan aparat TNI-Polri dalam setiap momen pesta rakyat untuk mengawal prosesnya agar bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Lengkey seperti dikutip Melo kapada Meimonews.com di Manado, Kamis (3/2/2022).

Disebutkan, Bamas juga akan terus berkarya melalui program dan kegiatannya dalam mengawal seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat adat di tiga etnis terus mampu mengembangkan serta melestarikan budayanya.

“Kami Barmas khususnya DPD Sulut, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Tonaas Wangko Dicky Maengkom melalui Ketua DPD Sulut Defly Brando Lengkey akan terus berupaya untuk mempersatukan masyarakat adat di tiga etnis budaya ini, untuk bersama-sama menjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI,” ujar Melo. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kehadiran museum seperti Holocaust di Tondano, Minahasa memiliki arti dan nilai penting dalam upaya menumbuhkembangkan sikap toleransi terhadap sesama tanpa membedakan suki, agama, ras dan perbedaan golongan.

Demikian diungkapkan Ketua DPD Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay dalam percakapan dengan Meimonews.com di Manado, Jumat (4/2/2022).

“Pembangunan museum seperti Holocaust di Tondano akan mengingatkan kita umat manusia ke depan agar tidak terjebak dalam tragedi pembunuhan massal yang berawal dari dipupuknya rasa kebencian dan sikap permusuhan dengan narasi-narasi tertentu yang menonjolkan perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras atau Etnis dan Antar / perbedaan Golongan,” ujarnya.

Karenanya, tambah Wakil Ketua DPRD Sulut ini, dengan diadakannya museum seperti ini, hal itu akan mendorong umat manusia WNI guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku toleransi terhadap sesama manusia dan WNI yang berbeda Suku, Agama, Ras atau Etnis dan perbedaan Golongan dengan kita. Dengan demikian, tragedi kemanusiaan di masa lalu tidak terulang lagi.

Menurut Mailangkay, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah seyogiannya mendukung dibangunnya museum-museum peristiwa genosida oleh WNI seperti museum Holocaust di Tondano, Minahasa.

Museum-museum seperti Holocaust, sebutnya, dibangun untuk memperingatkan umat manusia agar tidak terulang lagi peristiwa genosida di masa depan dengan tumbuhkembangkan sikap dan perilaku toleransi terhadap perbedaan suku, Agama Ras atau Etnis & perbedaan Golongan.

“Makanya perlu didukung pembangunan museum-museum seperti Holocaust di NKRI termasuk di Sulut,” tandas mantan Sekretaris PD Pemuda Panca Marga (PPM) Sulut ini. (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setelah dipersiapkan cukup lama, yang digagas Robert Hendra Sulu akhirnya organisasi alumni dan eks guru SMA Negeri 1 Manado yang diberi nama Mapalus Alumni Smansa Manado resmi terbentuk.

Pembentukan organisasi ditandai deklarasi yang diisi dengan pembacaan dan penandatangan pendirian yang dilakukan sejunlah alumni pada acara yang dipandu Puspaningrum (Wakil Ketua Tim Kerja) di salah satu ruangan SMA Negeri 1 Manado, Rabu (2/2/2022).

Sebelum pembacaan naskah deklarasi oleh Joyce Lapian (Ketua Tim Kerja), Franky Mokodokpis (Sekretaris Tim Kerja) memaparkan latar belakang pembentukan organisasi ini.

Sejumlah alumni menandatangani naskah deklarasi tersebut yakni Joyce Lapian, Donald Rumokoy, Joudi Lintjewas, Franky Mokodompis, Puspaningrum, Sherly Kalangi, Wenny Pantouw, Ritha Pangkerego, Rouna Rakian, Wida Menayang, Jeanet Lesly Lomban dan Lexie Kalesaran.

Turut bertandatangan, mantan guru Smansa Manado Nurhaya Karinda dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manado Noufi Karamoy.

Kehadiran organisasi ini merupakan bentuk kepedulian untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Manado (almanater), yang terletak di Jalan Pramuka Sario Kotabaru Manado.

Ada lima hal yang menjadi pertimbangan sehingga organisasi ini dibentuk seperti tertuang dalam narkah deklarasi.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya Pergub Sulut No. 20 tahun 2021 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Utara.

Pergub ini memberi ruang bagi Alumni Alumni SMA Negeri 1 Manado untuk terlibat aktif dalam pembenahan kebutuhan sumber daya pendidikan yang memadai sebagai investasi strategis pada penyampaian mutu pendidikan berstandar nasional.

Paduan suara siswa SMA Negeri 1 Manado mewarnai acara yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Pandemi Covid-19. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pandemi Covid-19 yang belum berakhir mempengaruhi pelbagai bidang termasuk perekonomian, yang berdampak pada target Pendapatan Daerah (Patda) Sulut.

“Kalau pada tahun anggaran 2021 targetnya Rp. 4, 072 triliun lebih maka pada tahun anggaran 2022 target Patda Sulut berjumlah Rp. 4,000 triliun lebih, berkurang sebesar 72 miliar lebih atau 1,77 persen,” ujar Olvie Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerja, Senin (31/1/2022).

Dari unsur-unsur Patda Sulut TA berjalan ini (2022), sebutnya, ada target pendapatan yang bertambah, ada tetap tapi ada juga yang berkurang.

Yang bertambah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dari sebelumnya (TA 2021) sebesar Rp. 1.413 triliun lebih menjadi Rp. 1,715 triliun lebih atau meningkat sebesar 21,39 persen.

Pendapatan yang tetap adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berjumlah Rp. 20 miliar. Sedang yang berkurang adalah Pendapatan Transfer dari Rp. 2,639 triliun lebih menjadi Rp. 2,284 triliun lebih atau berkurang Rp. 354.452.323.000 (13,43 persen).

Terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan Bapenda Sulut dan jajarannya yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bapenda Sulut Ocvy Leke menjelaskan, berbagai upaya seperti yang dilakukan pihaknya pada tahun-tahun lalu akan terus dilakukan bahkan ditingkatkan di tahun ini.

Selain itu, “upaya-upaya inovatif atau baru akan dilaksanakan pada tahun berjalan (2022) agar target tersebut dapat dicapai,” ujarnya ketika ditemui terpisah.

Dalam tahun ini, ungkap Leke, pihaknya akan mengembangkan digitalisasi bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Bank SulutGo dan PT Pos.

“Untuk pendapatan dari kendaraan bermotor, kami akan bersinergi dengan pihak Ditlantas Polda Sulut dalam pengelolaan Samsat serta turun ke lapangan, door to door, datangi rumah ke rumah untuk mengingatkan kepada pemilik kendaraan yang pajaknya akan jatuh tempo,” ujar Leke.

Diungkapkan, untuk balik nama kendaraan bermotor, upaya yang akan dilakukan pihaknya yakni bekerjasama dengan pihak dealer-dealer yang ada di daerah ini sedangkan untuk pajak bahan bakar, pihaknya akan bekerjasama dengan penyedia bahan-bahan bakar kendaraan bermotor.

Untuk pajak air permukaan, sebutnya, pihaknya akan melakukan pendataan objek-objek air permukaan yang ada dan melakukan penetapan sesuai ojek yang ada.

“Untuk retribusi daerah, kami akan terus optimalkan digitalisasi pembayaran dan juga upaya-upaya lain yang dilakukan UPTD-UPTD bekerjasama dengan Pemerintah-pemerintah Kabupaten dan Kota dan Polres setempat,” kata Leke. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Arus pergerakan orang baik kedatangan maupun keberangkatan lewat Bandara Samratulangi Manado tahun 2021 bila dibandingkan tahun 2020 berkurang.

Berkurangnya pergerakan tersebut terlihat dari data rekapitulasasi perlintasan baik kedatangan maupun keberangkatan yang diperoleh Meimonews.com dari Kepala Kantor Imigrasi Manado Muhammad Akmal seperti dikutip Jeacky Gerung (Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian) ketika ditemui terpisah, baru-baru.

Untuk kedatangan, tahun 2021 jumlah negaranya 44 dengan total orang 18.357 (penumpang 16.792 dan kru 1.565) sedang tahun 2020 jumlah negaranya 62 dengan total orang 29.389 (penumpang 27.284 dan kru 2.105).

Dengan demikian dari sisi jumlah negara, berkurang 18 dengan total orang berkurang 11.032 (penumpang berkurang 10.482, kru berkurang 540).

Untuk keberangkatan, tahun 2021 jumlah negara 34 dengan total orang 2.662 (penumpang 1.031 dan kru 1.631) sedang tahun 2020 jumlah negara 61 dengan total orang 23.878 (penunpang 21.799 dan kru 2.079).

Jumlah negara, berkurang 27 dengan jumlah total orang berkurang 21.216 (penumpang berkurang 20.768 dan kru 448).

Jumlah pergerakan orang yang datang tahun 2021 terbesar berasal dari negara China yakni 15.796 orang (15.755 penumpang dan 41 kru), kemudian Indonesia 989 (587 + 402), Malaysia 542 (542 + 0), Thailand 239 (2 + 237), Singapore 229 (4 + 225) dan USA 152 (109 + 43).

Untuk tahun 2020, terbesar datang berasal dari negara China yakni 21.647 (21.616 + 31), kemudian Indonesia 4.597 (3.266 + 1.331), Malaysia 404 (37 + 367), Singapore 401 (147 + 254), Germany 394 (394 + 0) dan USA 262 (233 + 29).

Pergerakan orang yang berangkat tahun 2021 berasal dari Indonesia yakni 708 orang (204 penumpang dan 504 kru) diikuti China 707 (654 + 53), Malaysia 532 (0 + 532), Singapore 231 (3 + 228), Thailand 223 (0 + 223) dan USA 126 (87 + 39).

Untuk tahun 2020, terbesar berangkat dari China yakni 16.443 orang (16.417 penunpang dan 26 kru), disusul Indonesia 4.210 (2.903 + 1.307), Singapore 420 (164 + 256), Malaysia 402 (35 + 367), Germany 337 (337 + 0) dan USA 300 (276 + 24). (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrey Angouw bertemu dengan Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Jumat (28/1/2022).

Kehadiran Tim Kemenkumham adalah dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan hukum dan HAM (hak asasi manusia) serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Kemenkumaam di dampingi Kakanwil Hukum dan HAM Sulut menjelaskan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka serta secara garis besar soal pelayanan hukum dan pelaksanaan undang-undang HAM.

Menurut data Kemenkumham, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional makanya Kementerian berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara Pemerintah Kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM, Walikota Manado mengatakan, Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka pelayanan publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.

“Kalau ada yang bisa kami support nanti tolong disampaikan,” sebut Walikota

Walikota menaggapi soal tiga tahun ketidakikutsertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM nanti disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota.

Soal MOU (memorandum of understanding), mantan Ketua DPRD Sulut ini menyatakan siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MOU.

Walikota meminta kepada jajaran Pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikutserta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Hadir dalam pertemuan ini selain perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil Hukum dan HAM serta jajaran, juga Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat dan Asisten I Heri Saptono. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet