Meimo News

Meimonews.com – Wakil Ketua DPRD Sulut Dr. Johanes Victor Mailangkay, SH, MH melakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (SWK) di gedung serbaguna Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), Selasa (15/2/2022).

Sebanyak 60 komunitas Kristen Advent mendapat sosialisasi oleh Mailangkay dan Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH (Dekan Fakultas Hukum tahun 2008 – 2014) dengan moderator Ellen Tarunajaya, ST, MM idan pembawa acara Adel Rempet, SE.

Berdasarkan data yang diperoleh Meimonews.com, SWK berikut akan dilakukan Mailangkay bagi komunitas Kristen Advent di Jemaat Maasing pada Jumat (18/2/2022).

Akan tampil sebagai narasumber bersama Mailangkay pada kesempatan itu adalah Dr. Merry Elisabeth Kalalo SH sedangkan moderator Drs. Max Silinaung .MSi dengan Pembawa acara Delvis Makatika, S.Ag.

Di awal sosialisasi, Mailangkay menjelaskan, DPRD Sulut melakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ( SWK) pada 15 – 28 Februari 2022 oleh seluruh pimpinan dan anggota.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan imunisasi dan vaksinasi kebangsaan bagi dirinya dan konstituensinya agar semakin mantap wawasan dan kesadaran akan jiwa, semangat, rasa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia dalam diri dan kosntituennya.

Tujuannya adalah agar konstituen pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya memiliki imunitas dan daya tangkal atau resiliance terhadap berbagai virus dan penyakit yang menyerang integritas bangsa Indonesia baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia.

“Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dan kesadaran bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasionalnya seperti yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,” ujar Mailangkay.

Selain itu, sambung Ketua DPD FKPPI Sulut ini, juga mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan idiologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan dengan berlandaskan dan berpedoman pada falsafah Ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara, dalam wadah NKRI yang Bhineka tunggal Ika.

Ada empat tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan keempat, melaksanakan ketertiban funia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mantan Sekretaris DPD PPM Sulut ini mengungkapkan, wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi dan perlawanan yang gigih terhadap kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya sehingga rakyat Indonesia merasakan penderitaan lahir dan batin yang sangat mendalam.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang telah melibatkan dan ikut terlibat seluruh elemen rakyat Indonesia yang sangat beragam dalam hal suku, agama, etnis dan golongan sehingga telah melahirkan jiwa, semangat dan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dan heroisme yang mampu dan berhasil mengusir penjajah Belanda dan fasisme Jepang dari Bumi Nusantara yang tercinta ini.

Adapun virus dan penyakit yang sedang dan akan menyerang Integritas atau keutuhan bangsa Indonesia, menurutnya, antara lain dalam bentuk derasnya arus tehnologi informasi dan globalisasi tanpa filter, separatisme, radikalisme, intoleransi, sikap diskriminasi suku, agama, ras, keturunan, warna kulit dan status sosial.

“Melalui Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini, diharapkan baik saya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Sulut maupun yang ikut dalam sosialisasi khususnya Anggota Gereja Advent semakin mantap dan kokoh jiwa, semangat dan rasa kebangsaannya,” ujar Mailangkay kepada Meimonews.com di Manado, Rabu (16/2/2022).

Selain itu, tambah anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Manado ini, Alan menjadi garda terdepan bersama seluruh elemen bangsa lainnya dalam berjuang melawan berbagai virus dan penyakit yang menyerang integritas dan keutuhan bangsa. (lk)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara (Barmas) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Sulawesi Utara menegaskan siap mengawal sampai tuntas permasalahan tanah yang dihadapi masyarakat Kelurahan Tongkaina, Manado.

Sikap tersebut diambil organisasi adat tiga etnis masyarakat di Bumi Nyiur Melambai ini setelah mendengar langsung keluhan masyarakat setempat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalam rilis kepada Meimonews.com, Selasa (15/2/2022), Barmas Sulut menyebutkan, adanya pihak yang ingin menguasai lahan milik warga masyarakat Kelurahan Tongkaina membuat mereka yang mendiami lahan tersebut kian tertekan.

Mereka kini terancam akan tersingkir dari lahan garapannya dan lebih parah lagi bahkan terancam kehilangan rumah tinggalnya, yang selama ini sudah didiami selama puluhan tahun atau turun-temurun.

Pasalnya, warga terus mempertahankan lahan milik mereka sejak tahun 1990 sampai saat ini, meski buku register tanah di kantor kelurahan telah hilang dan diketahui disimpan oleh seseorang yang saat ini justru berpihak kepada pengusaha yang berupaya menguasai tanah di Kelurahan Tongkaina.

“Kami sangat merasa ditekan dengan adanya seorang pengusaha yang berusaha mengambil alih tanah kami, bahkan tanaman kelapa pun dipanen oleh orang lain yang mengklaim kepemilikan lahan yang selama ini digarap dan di tempati selama puluhan tahun,” ungkap Sarlota, warga Kelurahan Tongkaina, saat bertemu dengan Pengurus Barmas Sulut.

Melihat masyarakat Tongkaina yang terus menerus diintimidasi oleh pihak korporasi, Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (Barmas) pun mengunjungi masyarakat adat di tiga etnis budaya di Sulut, tepatnya di Kelurahan Tongkaina dan menyerap aspirasi mereka.

“Barmas diberikan informasi oleh masyarakat terkait permasalahan ini dan ternyata sudah sangat lama masyarakat diintimidasi oleh pihak pengusaha yang menjanjikan pembangunan hotel berbintang 5 dan lapangan golf di Tongkaina,” ujar Defly.

“Intinya, tanah milik masyarakat adat di tiga etnis budaya di Sulawesi Utara ini, berusaha diambil paksa oleh pihak pengusaha,” ujar Defly seraya menyebut perusahaan tersebut (PT MTMWE).

Dengan melihat, menyimak kesaksian serta keluh kesah masyarakat adat di Kelurahan Tongkana, maka Barmas Sulut akan mengawal kepentingan masyarakat ini sampai benar-benar tuntas.

“Kami menyerap aspirasi, dan sudah melihat airmata 50 warga menetes meminta bantuan, pendampingan dalam mendapatkan keadilan, dan Barmas DPD Sulut akan berdiri di depan membela kepentingan masyarakat adat ini, serta akan melawan pihak-pihak yang mencoba melakukan intimidasi, serta merampas apa yang menjadi hak masyarakat,” tandas Defly.

Sebelumnya, sebut Defly, Barmas DPD Sulut sudah berkali-kali melakukan audiensi bersama seluruh penegak hukum di Sulut, dan salah satu yang disampaikan adalah memberantas mafia tanah.

“Kami sudah memiliki komitmen dengan aparat penegak hukum untuk memberantas mafia tanah di Sulut. Jadi, jangan coba-coba membodohi tanah rakyat, sebab saya akan lawan,” ujarnya.

Sekretaris DPD Barmas Sulut Fernando FX. Melo membenarkan di mana organisasi adat Barmas Sulut telah beberapa kali melakukan tatapmuka bersama penegak hukum dan membicarakan banyak hal termasuk permasaalahan tanah di Sulut.

“Kami sudah melakukan audiensi bersama TNI dan Polri serta Kejaksaan dan membicarakan banyak hal termasuk dengan banyaknya permasalahan tanah di Sulut,” jelasnya. (*)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Danau Tondano dengan alam sekitarnya sangat terkait satu sama lainnya. Kelestarian danau Tondano juga memerlukan dukungan dari kelestarian alam sekitarnya.

Selain berkaitan dengan lingkungan hidup dan danau Tondano sebagai sumber air bagi seluruh Tanah Minahasa yang dilaluinya sampai ke Kota Manado, ada sudut pandang lain yang perlu juga dicermati dari manfaat danau Tondano bagi pariwisata di Tanah Minahasa (Minahasa, Tomohon, Minsel, Mitra, Minut, Manado dan Bitung).

“Untuk itu, perlu masterplan atau grandstrategy pembangunan pariwisata danau Tondano ke depan sampai tahun 2045, Indonesia Emas,” ujar Irjen Pol. (Purn) Dr. Ronny F. Sompie dalam percakapan dengan Meimonews.com via telefon, Selasa (15/2/2022).

Untuk mendukung visi tersebut, sambung mantan Dirjen Imigrasi tersebut, diperlukan juga Perda Tata Ruang bagi kepentingan pembangunan pariwisata danau Tondano. Tata Ruang yang baik, akan menjadi pedoman bagi Pemda dalam mengendalikan dan mengatur para investor dan masyarakat pemilik hak atas tanah di sekitar danau Tondano.

Dikemukakan, akses publik untuk menjangkau pinggiran danau Tondano untuk menikmati keindahan alam di pinggir danau tersebut perlu disediakan dan tidak ditutup oleh kepentingan para pemilik hotel, restoran, rumah makan dan semua kegiatan di sekeliling danau Tondano.

“Kita bisa belajar dari Pemda Kabupaten Sangihe, ketika membangun boulevard di sepanjang pantai Kota Tahuna. Bibir pantai di sepanjang jalan Boulevard di Kota Tahuna tidak ditempati toko, resto dan hotel, sehingga publik bisa bebas menikmati keindahan pantai di Kota Tahuna,” saran Analis Keimigrasian Ahli Utara Kemenkumhan RI ini.

Pengalaman itu juga bisa kita belajar dari Pemda Kabupaten Badung dalam membangun pariwisata di Kuta dan Seminyak yang memberikan akses bagi publik untuk mengitari pantai Bali tanpa harus dipagari kepentingan hotel dan seluruh bangunan privat yang menggunakan lahan ke arah pantai Bali. Hal itu juga terjadi di sepanjang pantai Sanur Bali di wilayah Kota Denpasar.

Dengan demikian, sebut mantan Kapolda Bali tersebut. kalau kita mau mengitari pantai dari Sanur sampai Seminyak sangat mudah, baik dengan jalan kaki maupun naik sepeda bahkan naik sepeda motor.

Kalau mau benchmarking di luar negeri, kita bisa belajar dari Pemerintah Singapore dalam menata ruang bagi publik di Pulau Sentosa. Akses publik untuk turun ke pantainya tidak tertutup oleh kepentingan investasi di sana yang membangun hotel, resto dan kegiatan usaha lainnya.

“Hal itu juga yang dibangun oleh Pemerintah Malaysia dan Philipina dalam membangun pariwisata di pinggiran sungai dan pantainya,” sebut Ketua KKK Indonesia kelahiran Surabaya, 17 September 1961 ini.

Kita bisa belajar banyak dari negara tetangga kita terdekat soal membangun pariwisata di pinggiran danau, laut dan sungai.

“Artinya, sungai mulai dari muara danau Tondano sampai ke Kota Manado juga perlu diatur dengan Tata Ruang Daerah yang bisa dijadikan pedoman bagi para investor dan setiap rakyat,” ujar Sompie yang menjadi Kepala Devisi Humas Mabes Polri tahun 2013 – 2015.

Ini, ungkapnya, sedikit pandangannya untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemda setempat dan masyarakat di sekitar danau Tondano tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan dan menggunakan danau Tondano untuk kepentingan (destinasi) pariwisata ke depan sampai tahun 2045, Indonesia Emas. (lk)

Berita Utama, Pariwisata & Kebudayaan, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com– Menghormati jasa para pahlawan khususnya dalam perjuangan 14 Februari 1946, Ketua Dewan Penasehat GPPMP Irien Pol. (Purn) Dr. Ronny F. Sompie dan Pengurus GPPMP mengadakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan ( TMP) Kalibata, Senin (14/2/2022).

“Kehadiran saya sebagai salah satu wakil Ketua Dewan Penasehat GPPMP bersama-sama pimpinan rombongan Bapak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) yang juga Ketua GPPMP dan beberapa pimpinan GPPMP lainnya untuk memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan khususnya dalam perjuangan 14 Februari 1946 di TMP Kalibata,” ujar Sompie.

Kepada Meimonews.com via WhasApp, usai ziarah, Sompie menjelaskan, setiap tahun melaksanakan ziarah dan tabur bunga di TMP Kalibata ini untuk memberikan penghormatan dan meneruskan semangat juang merah putih bagi generasi penerus yang bisa meneladani para pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di tahun 1946 yang lalu.

Kedatangan mereka di TMP Kalibata tidak memandang latar belakang etnis agama, suku dan sebagainya karena kita Satu yaitu Indonesia.

Pihaknya juga melaksanakan kegiatan ini di seluruh provinsi termasuk di Sulawesi Utara. Kita menunjukkan bagaimana upaya untuk terus membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sompie berharap agar seluruh pengurus dan juga anggota GPPMP tentunya terus menyuarakan suara tentang bagaimana kita merawat Bhinneka Tunggal Ika secara mengejawantahkan dan membumi di masyarakat.

“Agar kita terus membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang kuat perekonomiannya, kesejahteraannya yang kuat rasa persatuan dan kesatuannya, tidak terpengaruh atau tidak tergoyahkan oleh upaya-upaya memecah belah,” ujar mantan Dirjen Imigrasi ini. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com -Momen rapat koordinasi (Rakor) keamanan dan ketertiban (kamtibmas) digunakan Wakikota untuk mengingatkan (warning) Lurah dan Ketua Lingkungan terkait dengan kamtibmas di mana mereka punya peran penting.

Di awal sambutannya, Walikota menyinggung soal bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat serta soal berbagai investasi yang harus dikembangkan di Kota Manado. “Ini bisa terlaksana jika kamtibmas dapat dijaga dengan baik,” kata Walikota sambil memaparkan data kamtibmas di Kota Manado saat ini.

Walikota meminta agar masalah ini dilakukan pendataan oleh Lurah dan Ketua-Ketua Lingkungan. “Bagi lurah dan ketua lingkungan harus menguasai wilayahnya dan harus mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya seperti situasi dan kondisi dalam kaitan dengan kamtibmas,” warning Walikota.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini meminta agar lurah dan ketua lingkungan bisa berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas. Para lurah juga harus menfasilitasi agar supaya permasalahan kamtibmas dan perselisihan yang ada dimasyarakat bisa selesai secara kekeluargaan di wilayahnya.

“Jadi hal-hal yang remeh temeh bisa diselesaikan baik tingkat lingkungan atau kelurahan,” harap Walikota.

Walikota juga meminta bantuan tokoh-tokoh agama agar terlibat dalam hal penyelesaian perselisihan yang terjadi atau dalam rangka meredam munculnya kamtibmas.

Perselisihan harus diredam dengan bagaimana menciptakan komunikasi yang baik ditengah masyarakat. Menurut Walikota komunikasi yang baik harus dijadikan jembatan didalam meredam perselisihan dan masalah kamtibmas.

Walikota juga menyampaikan soal identifikasi bagi pemabuk termasuk soal warga yang terlibat narkoba. Hal yang akan dikembangkan juga adalah identifikasi lokasi-lokasi rawan kecelakaan untuk mengetahui penyebabnya.

Hal-hal lain yang disampaikan Walikota adalah Kasie Trantib di kelurahan harus diberdayakan dan Pos Kamling dibuat di rumah ketua-ketua lingkungan masing-masing.

Semua hal yang disampaikan diharapkan oleh Walikota untuk diseriusi camat, lurah dan ketua lingkungan, sebab merupakan ujung tombak dalam menangani masalah-masalah ini.

Selesai sambutan dan arahan Walikota, acara dilanjutkan dengan pemaparan baik yang mewakili Dandim maupun pemaparan dari Kapolres sehubungan dengan permasalahan Kamtibmas di Kota Manado.

Mewakili Dandim, Dahua menyampaikan pengalaman di lapangan ketika terlibat bersama masyarakat dalam mengantisipasi gejala-gejalah rawan kamtibmas. Kapolres memaparkan data berbagai kasus kamtibmas di Kota Manado selama memasuki tahun 2022 ini di setiap kecamatan yang ada di Kota Manado.

Selesai pemaparan, acara diakhiri dengan tanya-jawab peserta rapat koordinasi.

Rakor ini digelar dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Kota Manado bersama TNI/Polri dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hadir dalam Rakor adalah Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota dr. Richard Sualang, Sekretaris Kota Manado Micler C.S Lakat, Kapolres Manado, Kasi Ops Kodim 1309 Manado Mayor Frans Dahua (mewakili Dandim 1309 Manado), Asisten I, Kasat Pol PP Manado, seluruh camat dan seluruh Lurah se Kota Manado, seluruh Danramil dan Kapolsek se Kota Manado serta Ketua BKSUA dan FKUB Kota Manado.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang serbaguna Kantor Walikota Manado, Senin (14/2/2022) ini diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan dari Asisten I Heri Saptono, selanjutnya sambutan dan arahan Walikota Manado. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Naik – turun kasus Covid-19 termasuk adanya varian baru yang dikenal dengan nama Omicron tak membuat pimpinan dan staf SMA Negeri 1 Manado melonggarkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Hal itu terlihat ketika baik komunitas / warga sekolah (guru, staf, siswa) maupun orangtua / wali, pengunjung / tamu datang ke lembaga pendidikan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Sario Kotabaru tersebut tetap mengikuti prokes yang ada.

“Kami tetap disiplin menerapkan prokes dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana diatur dalam ketentuan / peraturan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk dari Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut,” ujar Plt. Kepala SMA Negeri 1 Manado Noufi Karamaoy.

Dalam percakapan dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (10/2/2022), Karamoy lantas membeberkan langkah-langkah / upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran Covid-19.

Dijelaskan, ketika orang masuk ke area sekolah, prokes tersebut wajib diikuti. Ada disediakan alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan, sabun dan lain-lain serta harus menggunakan masker.

“Kami berusaha untuk tidak lengah dengan kesadaran yang ada. Apalagi siswa-siswa sudah mulai belajar dengan cara tatapmuka, walau masih terbatas,” tegasnya.

Diungkapkan,.ketika orang datang ke sekolahnya, ada piket di muka yang melayani sekaligus mengingatkan prokes Covid-19.

Demikianpun, saat warga sekolah berada di kompleks sekolah, ada Wakil Kepala Sekolah dan guru yang melakukan kontrol agar warga sekolah tetap displin menerapkan prokes Covid-19.

“Kalau ada siswa atau warga sekolah lainnya tidak menggunakan masker, pasti petugas akan menegurnya,” tandas Karamoy. (lk)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Berkaitan dengan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di tahun 2022, Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut mengeluarkan Surat Edaran terbaru.

Kepala Dinas Dikda Sulut dr. Grace Punuh menjelaskan, Surat Edaran ini dikeluarkan sambil menunggu Instruksi Gubernur terkait Pelaksanaan PTMT sesuai Level PPKM daerah.

Beberapa hal yang termuat dalam SE tersebut adalah pertama, mulai Senin, 7 Februari 2022, seluruh cabdin dan sekolah  yang berada pada wilayah PPKM level 2  (Bolmong, Minahasa, Sangihe, Minut, Bolmut, Sitaro, Boltim, Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu) supaya memberlakukan PTM terbatas dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas, dan sisanya melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kedua, seluruh sekolah menyampaikan kepada orangtua / wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan mengikuti PTM Terbatas atau PJJ.

Ketiga, seluruh kepala unit kerja untuk memperhatikan dan meningkatkan kewaspadaan sebagai antisipasi pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah mmasing – masingdengan memberlakukan scanning peduli lindungi dan swab antigen bagi tamu yang datang;

Keempat, pola pengendalian minimal seperti 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan) wajib dilaksanakan kembali dan diawasi secara simultan.

Kelima, bagi wilayah dengan kriteria PPKM Level 1 (Talaud, Minsel, Mitra, dan Bolsel) mengikuti ketentuan sebagaimana Keputusan bersama 4 Menteri yang termaktub dalam Edaran Mendikbudristek No 2/2022 tanggal 2 Februari 2022. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Belakangan ini, banyak sekali mitos yang beredar seputar Covid-19 varian Omicron. Hal ini menimbulkan kekuatiran oleh masyarakat akan infeksi penyakit tersebut. Namun apakah mitos tersebut benar ?

Terkait dengan adanya sejumlah mitos tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengeluarkan tanggapan dengan memaparkan fakta-fakta yang ada.

Dalam tanggapan yang dikeluarkan lewat akun facebook, Selasa (8/2/2022) disebutkan, virus Covid-19 varian B.1.1.529 (Omicron) mulai ditetapkan sebagai variant of concern pada 26 November 2021 oleh WHO (World Health Organization) atau organisasi kesehatan dunia.

Mitos bahwa Omicron hanya menimbulkan gejala ringan disebutkan, meskipun penyebarannya lebih cepat, gejala Omicron tidak separah varian Delta. Tapi bagi lansia, orang dengan komorbid dan orang yang belum divaksin tetap berpotensi kematian.

Adanya mitos bahwa vaksin tak mempan lumpuhkan Omicron disebutkan, vaksin menjadi proteksi terbaik melawan Omicron. Data menunjukkan 60 persen pasien Omicron di Indonesia yang meninggal dunia belum pernah divaksinasi.

Soal mitos orang yang belum divaksinasi tak akan bergejala parah akibat Omicron, dijelaskan, orang yang belum divaksinasi justru yang paling rentan tertular Omicron. Pasien Omicron di Rumah Sakit kebanyakan adalah yang belum vaksin.

Soal omicron tidak menginfeksi orang yang sebelumnya pernah terkena Covid-19, disebutkan, orang yang pernah positif Covid-19 juga bisa terkena Omicron. Vaksin sangat dianjurkan untuk menghindari gejala parah.

Mengenai penggunaan masker tidak bisa cegah penularan Omicron disebutkan, pencegahan terbaik dari tertular Omicron adalah disiplin protocol kesehatan termasuk memakai masker, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas serta vaksinasi. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Seorang wajib pajak kendaraan bermotor (ranmor) bernama John Pandeiroth mengakui pelayanan pengurusan pajak progresif ranmor baik roda dua maupun roda empat atau lebih dinilai tidak terlalu sulit tapi lebih cepat dan ramah.

“Pengurusan pajak progresif di sini (Bapenda Sulut) berlangsung cepat. Pelayannya (petugasnya) sangat ramah,” ujar Pandeiroth kapadia Meimonews.com, usai pengurusan pajak progresifnya di Kantor Bapenda Sulut pimpinan Olvie Atteng (Kepala), Senin (7/2/2022).

Disebutkan, hanya beberapa menit saja semua hal terkait dengan pengurusan administrasi pajak progresif kendaraan bermotornya langsung tuntas.

“Langsung. Langsung. Tuntas. Tapi musti iko antrian, katu,” ujar Pandeiroth seraya menyebutkan bahwa kedatangannya ke Bapenda Sulut karena disuruh dealer.

Seorang warga lainnya yang terpantau Meimonews.com baik saat mengantri maupun saat berhadapan dengan petugas, terlihat senang dengan pelayanan petugas di Bapenda Sulut.

Hanya hitungan menit, urusannya langsung tuntas dan langsung pulang dengan wajah senang karena mendapat pelayanan yang cepat dan ramah.

Yessy, petugas Bapenda Sulut saat ditemui usai memberikan pelayanan kapada beberapa wajib pajak mengungkapkan, telah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak yang datang atau berurusan di kantor pelayanan termasuk di Bapenda Sulut.

“Semua urusan terkait dengan pelayanan pajak termasuk pajak progresif di sini akan dilayani dengan cepat dan segera tuntas asal persyaratannya langkap,” ujar Yessy.

Pelayanan demikian sesuai dengan visi Bapenda Sulut yakni “Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan prima” dan sejalan dengan motto “Modern, mudah, cepat dan transparan.”

Yessy mengimbau kepada pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya sudah dijual agar melaporkan pengalihan kepemilikannya agar terbebas dari pajak progresif bila ada kendaraan lainnya, sedang kepada pembeli agar segera mengurus baik nama kendaraan bermotornya. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet