Meimo News

Meimonews.com – Pemerintah Kota (Penkot) Manado menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasma) dan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3) di ruang rapat BPBD Sulut, Selasa (21/2/2023).

Sebanyak 30 utusan/perwakilan baik instansi/satuan kerja dan jajaran di lingkungan Pemkot Manado, Polresta Manado, Kodim 1309/Manado, Kejari Manado, BPN Manado, BPBD Sulut, Unsrat dan Unima hadir pada rapat tersebut.

Saat rapat yang dipimpin Asisten 2 (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Atto Bullo mewakili Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang tersebut sejumlah utusan/perwakilan termasuk BPBD Kota Manado memberikan laporan terkait dengan kerusakan dan kerugian negara akibat bencana banjir dan tanah longsor dan bidang kewenangan masing-masing serta memberikan masukkan untuk penyusunan R3.

Palak BPBD Kota Manado Donald Sambuaga dalam laporannya memaparkan sejumlah kerusakan jalan dan jembatan yang ada di Kelurahan dan Kecamatan yang terjadi akibat bencana yang terjadi 27 Januari 2023.

Dalam pemaparannya, Sambuaga menyertai laporannya dengan memperlihatkan foto-foto dari dampak yang terjadi akibat bencana tersebut. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Kota Manado memberikan kesempatan kepada warganya untuk mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Walau demikian, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar warga Kota Manado memperoleh KIS tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Manado Erwin S. Kontu kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Selasa (21/2/2023) menjelaskan, ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan KIS.

Pertama, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan; kedua, fotokopi kartu keluarga; ketiga, surat keterangan dirawat (Rumah Sakit, Puskesmas, dokter atau kartu kronis.

Keempat, sudah sensus lengkap di Manado Hub; kelima, foto peserta dan rumah; keenam, bukti vaksin, dan kedelapan meterai Rp. 10.000.,

“Itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat KIS,” ujar Kontu seraya menambahkan, untuk menjadi perhatian, bayi yang baru lahir harus melapor di bawah 28 hari memakai surat keterangan lahir dan paling lambat melapor di bawah tiga bulan (sudah masuk dalam kartu keluarga). (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pelaku pencurian helm di depan Transmart Bahu yang sempat viral di Medsos, Minggu berhasil diamankan Tim Charlie ROTR (Resmob On The Road) Polresta Manado.

Dalam video yang di unggah di media Sosial terlihat jelas dia orang laki-laki naik sepeda motor berboncengan tanpa memakai helm dan berhenti di depan Transmart Bahu, setelah itu keluar Sambil membawa helm dan langsung meninggalkan lokasi.

Berbekal informasi tersebut Tim Charlie ROTR Polresta Manado yang dipimpin Kanit Resmob Ipda Maria Rurupandang bergerak menuju ke tempat kejadian perkara hingga berhasil mengamankan kedua pelaku dan barang bukti tersebut dan langsung digiring ke Mako Polresta Manado.

Kedua pelaku, sebut Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait kepada wartawan di Manado, Senin (20/2/2023), berinisial FL (18), warga Pineleng.

Kombes Pol. Sirait  menegaskan, Polresta Manado berkomitmen akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menindak tegas segala bentuk Kejahatan di wilayah hukum Polresta Manado.

Saat ini di wilayah hukum Polresta Manado, ungkapnya, sudah banyak terpasang CCTV sehingga dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi segala bentuk kejadian/kejahatan,

“Mari kita wujudkan wilayah hukum Polresta Manado khususnya Kota Manado yang aman dan tenteram dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya. (AF)

Berita, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com  – Walikota Manado Andrei Angouw mengunjungi dua buah sekolah yang lokasinya berada di pemukiman warga Manado yang pada 27 Januari lalu terdampak banjir dan tanah longsor, Senin (20/2/2023).

Kedua sekolah tersebut adalah SMP Negeri 11 Manado di Kelurahan Sumompo dan SD Negeri 72 Manado di Kelurahan Mahawu.

Hadir dalam kunjungan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Steven Tumiwa, Kepala Dinas PUPR Johny Suwu, ST, Kepala Dinas Perkim Peter Eman, Camat Tuminting, Lurah Kelurahan Sumompo dan Mahawu, Kepala Sekolah dan guru, serta pejabat lainnya.

Kunjungan mantan Ketua DPRD Sulut ini di dua sekolah tersebut adalah untuk melihat kondisi pemukiman yang berada di sekitar sekolah, terlebih pasca bencana banjir yang melanda Kota Manado pada 27 Januari lalu. Ketika hujan deras melanda, air menggenangi kedua sekolah ini hingga masuk ke ruangan kelas.

Walikota dan tim melakukan analisis dan evaluasi terhadap kondisi di lapangan untuk kebijakan selanjutnya terkait tindakan perbaikan dan pembangunan drainase dan saluran air untuk menampung debit air saat hujan deras terjadi. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut Meilanily Fransisca Limpar, SH, MH mengatakan, berdasarkan penilaian, Minahasa masih ada kekurangan sarana prasarana. Namun begitu, dari hasil wawancara ke masyarakat, cukup memuaskan.

“Tapi output hasil responden dari wawancara ke masyarakat, pelayanan publik di Minahasa cukup tinggi. Berarti masyarakat puas dengan pelayanan di sela penyerahan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombusman Perwakilan Sulut di rumah dinas Bupati Minahasa, Senin (20/2/2023).

Diungkapkan, Minahasa, sejak penilaian tahun 2021, dimana hanya satu komponen penilaian sebatas pemenuhan standar, jauh dengan nilainya dengan tahun 2022.

“Dan sekarang kami nilai sudah ada peningkatan luar biasa. Begitu juga dari persepsi dari masyarakat itu baik,” tandasnya.

Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si mengatakan, instansi pelayanan publik Kabupaten Minahasa untuk tahun 2022 masuk kategori cukup. Bahkan, bila dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 mengalami peningkatan.

“Dari empat kategori penilaian, setidaknya Minahasa masuk dalam kategori cukup. Bahkan, dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 Minahasa mengalami peningkatan,” ujar Bupati.

Walau demikian, diingatkan kepada kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di instansi pelayanan publik, agar tidak berpuas diri.

“Jadi, semua keluhan masyarakat, baik di media sosial (R3D Call Center) maupun di media massa, langsung ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing,” katanya mengingatkan.

Disebutkan, sebagai kabupaten induk. Minahasa harus lebih baik dari kabupaten/kota lainnya dalam pelayanan publik. “Saya akan beri waktu dua bulan kepada instansi atau OPD untuk membenahi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terkait pelayanan publik yang disampaikan Ombudsman,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada para Asisten agar memantau langsung semua sistem aduan dan respon di instansi pelayanan publik. Termasuk mengevaluasi pengaduan masyarakat di R3D Call Center.

“Sesuai SK Bupati, ada penilaian-penilaian tersendiri atau khusus terkait pelayanan publik. Jadi, diharapkan semua instansi harus cepat merespon keluhan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan yang tidak direspon,” tandasnya. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Banyak potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah Sulawesi Utara yang bila dikelola secara profesional bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

Waya soap traditional and handmade adalah produk sabun mandi yang mengoptimalkan potensi lokal daerah Bumi Nyiur Melambai ini.

Berbahan dasar VCO dan ‘Baramakusu‘  (lemongrass), waya soap yang diolah oleh tenaga kerja lokal telah mendapat pengakuan dari HAKI.

Merry Karouwan owner Wale Klabat yang memproduksi Waya soap (traditional and handmade) menjelaskan,  saat ini izin dari BPOM sementara berproses. Workshop Wale Klabat Bukit Moria Winangun Manado adalah binaan Dekranasda Sulut yang diketuai Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan.

“Waya soap yang menggunakan bahan dasar produk lokal dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga. VCO dari rumah produksi di Sulut, sedangkan serei atau ‘baramakusu’ dari hasil petani lokal,” ujarnya, Minggu (19/2/2023).

Pihaknya berupaya mengangkat potensi lokal untuk masuk dalam kompetisi global. Tentunya ini semua akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Lahirnya ide memproduksi sabun berbahan dasar VCO dan baramakusu, ungkap Merry, berasal dari diskusi dengan beberapa teman yang saat ini berkiprah di luar daerah namun sangat peduli dengan perkembangan serta pembangunan SDM Sulut seperti Dr. Ir. W. Donald R. Pokatong, M.Sc., yang saat ini tercatat sebagai dosen di UPH dan termasuk pakar pangan nasional.

Ditambahkan, waya soap juga menggunakan tenaga apoteker asal Sulut jebolan Universitas Surabaya Fakultas Farmasi. Waya soap dengan bentuk dan kemasan yang menarik, telah dijadikan sebagai salah satu souvenir pada waktu hari ulang tahun Provinsi Sulut tahun 2022.

Saat ini, sebut mantan Ketua Asita Sulut ini, pihaknya sementara mempersiapkan untuk masuk dalam pasar internasional. Masuk dalam persaingan global.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Sulut yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, yang telah membuka penerbangan Manado-Jepang. Ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha tradisional dalam mempromosikan produknya ke luar negeri,” ujar Merry. (Fer)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Kota Tomohon di bawah kepemimpinan Walikota Carrol Senduk dan Wakil Walikota Wenny Lumentut (CSWL) lewat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon punya perhatian yang cukup serius terhadap upaya pengelolaan sampah.

Ini terbukti dengan dilibatkannya sejumlah pemuda di Tomohon dalam edukasi mengenai mengolah sampah organik dan non-organik.

Menjelang Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon (DLH) melaksanakan Workshop Pilah Sampah dan Pembuatan Eco-Enzym di Pusat Pengolahan Sampah Organik Terpadu Kota Tomohon, Sabtu, (18/2/2023) .

Kegiatan ini diikuti sejumlah pemuda Kota Tomohon yang tergabung dalam 6 komunitas atau organisasi yakni KPA Moribus, Ikatan Mahasiswa Tomohon Universitas Negeri Manado,  Putra-putri Pendidikan Tomohon-Minahasa, BEM Mahasiswa Institut Teknologi Minaesa (ITM), Coreteam World Clean Up Kota Tomohon, Basudara Adat dan Budaya (BAD) serta Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia.

Kepala Dinas Lingkungan Kota (DLH) Kota Tomohon J. Kapoh mengatakan, saat ini DLH Kota Tomohon melakukan beberapa kegiatan menjelang HPSN. “Kita bekerjasama dengan organisasi dan komunitas yang ingin terlibat dan peduli terhadap lingkungan,” ujar Kapoh.

Menurutnya, dalam HPSN ini ada beberapa poin penting yang menjadi target yaitu pertama, terkait pilah sampah, baik dari rumah sampah dan gerakan bersih-bersih di Sungai Kamasi sekaligus penuangan eco-enzim; dan kedua, melakukan workshop terkait pembuatan eco-enzim, yang diketahui bersama merupakan cairan sejuta manfaat.

Kadis DLH pun mengharapkan, ada pengurangan jumlah timbunan sampah ada pengurangan kedepannya dan berterima kasih atas keterlibatan beberapa komunitas dan organisasi telah mengambil bagian dalam turut bersama pemerintah melestarikan lingkungan.

Aktivis/pemerhati lingkungan hidup Jemmy Makasala sekaligus Fasilitator dalam Workshop dan merupakan Staf Khusus Walikota Tomohon Bidang Lingkungan Hidup mengatakan, HPSN muncul akibat peristiwa longsornya sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah Cimahi pada 21 Februari 2005.

Disebutkan, akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah di TPA, mengakibatkan 157 orang meninggal. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan 2 kampung menghilang dari peta yaitu Cilimus dan Pojok. (Mg-02)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Arah pembangunan kesehatan saat ini fokus pada pencegahan jangan sampai orang jatuh sakit. Hal ini diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan.

“Pencegahan dilakukan melalui upaya promotif preventif dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Sehingga dapat mewujudkan penduduk negara dengan kualitas kesehatan yang baik,” ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin usai meninjau fasilitas kesehatan di Kabupaten Nias Utara, Jumat (17/2/2023).

Untuk kesehatan, sebutnya seperti dikutip Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia melakukan 6 transformasi. Salah satu yang paling penting adalah transformasi layanan primer.

”Itu yang sifatnya pencegahan atau namanya promotif preventif bukan layanan sekunder atau rujukan. Jadi kita, termasuk pemerintah daerah harus menjaga orang tetap sehat. Itu tugas utamanya sektor kesehatan bukan menyembuhkan orang,” tandasnya.

Menurutnya, upaya pencegahan dapat mengurangi beban ekonomi ketimbang pengobatan. Bahkan dari sisi kualitas hidup, upaya pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Dampaknya akan banyak orang sehat dengan kualitas yang baik di Indonesia.

Diungkapkan, strateginya akan memperbagus dan melengkapi fasilitas di Puskesmas, serta merevitalisasi konsep pelayanan primer.

”Seluruh Indonesia ada 10 ribu Puskesmas. Tidak akan cukup menjangkau semua masyarakat. Kita harus turun sampai Poskesdes. Saya akan revitalisasi konsep pelayanan primer mulai dari pelayanan Puskesmas, turun ke Poskesdes dan Polindes yang akan jadi satu disebut dengan Posyandu prima,” ujarnya.

Nantinya, sambung Menkes,  pelayanan kesehatan primer akan melayani semua usia mulai dari bayi hingga lansia. Dengan demikian upaya pencegahan dilakukan terhadap semua usia penduduk Indonesia.

Untuk mewujudkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yang baik, diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Nias Utara tengah dalam proses melakukan penguatan sistem layanan kesehatan primer.

Puskesmas di Kabupaten Nias Utara berjumlah 11 unit. 8 unit Puskesmas di antaranya berada di lokasi terpencil dan 3 Puskesmas berlokasi sangat terpencil.

Pada 2022 Pemerintah Nias Utara telah menetapkan 11 Puskesmas tersebut menjadi Puskesmas rawat inap. Tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan karena jarak antar Puskesmas berjauhan, ditambah lagi kondisi jalan yang tidak bagus.

Bupati Kabupaten Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan, Kementerian Kesehatan tahun ini menggelontorkan anggaran lebih dari Rp. 80 miliar untuk kesehatan di Kabupaten Nias Utara. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk pembangunan empat Puskesmas beserta alat kesehatan dan 3 rumah dokter.

Anggaran juga dipergunakan untuk pembangunan 3 gedung baru di rumah sakit pratama Nias Utara beserta alat kesehatan.

”Target kita di daerah bahwa 2023 ini kita akan menaikkan status Puskesmas ini menjadi Rumah Sakit Daerah tipe D, dan ini harapan kami bahwa di 2023 ini pembangunan gedung mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa diprediksi Oktober selesai,” ujar Amizaro.

Pembangunan kesehatan di Indonesia tidak secara eksklusif dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Butuh keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berpenduduk sehat. (Fer)

Berita Utamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satuan Tugas Operasi Gabungan (Satgas Opsgab) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bagi pembuang sampah sembarangan, terus bergerak.

Itu terlihat pada Jumat (17/2/2023), Satuan Tugas Operasi Gabungan (Satgas Opsgab) menyisir Kecamatan Tikala. Para pelanggar yang ditemukan pun kemudian menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kantor Lurah Tikala Baru.

Di awal Sidang Tipiring, Maria Sitanggang, SH., MH selaku Majelis Hakim menjelaskan Perda No. 2 tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perda No. 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sedang gencar melakukan penindakan atas kedua Perda ini.

“Perlu bapak/ibu ketahui bahwa sanksi membuang sampah sesuai Perda yang ada yaitu 6 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Banyak efek yang ditimbulkan akibat membuang sampah sembarangan, salah satu contohnya kemarin banjir,” ujarnya.

Di Sidang Tipiring kali ini, Satgas Opsgab berhasil menjaring 15 pelanggar. Rinciannya, 6 pelanggar ditemukan berjualan di trotoar dan 9 pelanggar membuang sampah sembarangan.

Di antara 15 pelanggar ini, ada salah satu pelanggar yang kedapatan melalui CCTV membuang sampah sembarangan di sekitar Bandara Sam Ratulangi, Manado. Pelanggar yang berstatus ASN itu pun diarahkan oleh pihak Pemkot Manado untuk mengikuti Sidang Tipiring di Kecamatan Tikala.

Menurut pengakuan pelanggar, dia bermaksud merapikan sampah yang berserakan di jalan namun, kedapatan oleh CCTV. “Saya warga Tikala, tidak mungkin saya membuang sampah di sekitar bandara. Waktu itu, saya memang berada di sekitar sana dan melihat sampah yang berserakan di jalan karena dilindas kendaraan umum. Namun saya tertangkap cctv sehingga tujuan baik saya disalahartikan,” jelasnya.

Majelis Hakim pun menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar dengan pilihan membayar uang tunai sebesar Rp100.000 atau kurungan dua hari. Namun, khusus yang tertangkap dengan CCTV karena berstatus ASN diberikan pilihan sanksi antara denda uang tunai sebesar Rp 200.000 atau kurungan 2 hari. (lk)

Berita, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Angkatan II Tahun 2022 RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado menggelar senam sehat bersama dalam rangka menunjang program pemerintah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Jumat (17/2/2023)

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Pusat Administrasi RSUP Kandou (sebutan akrab RSUP Dr. dr. RD Kandou) tersebut dipantau langsung Koordinator SDM RSUP Kandou Suwandi Luneto, S.Kep, M.Kes.

Suwandi mengatakan, saat ini, 94 orang ASN PPPK RSUP Kandou masih dalam masa orientasi selama tiga bulan. “Walaupun saat lulus sebagian besar mereka berasal dari RSUP Kandou, akan tetapi sesuai regulasi mereka tetap wajib mengikuti orientasi,” ujar Luneto.

Luneto berharap kepada ASN PPPK agar selama orientasi dapat menciptakan inovasi. “Dalam orientasi di lapangan mereka juga dituntut untuk melakukan kegiatan harian mandiri,” tambahnya.

Untuk diketahui, ASN PPPK RSUP Kandou akan mengikuti masa orientasi lapangan selama 3 bulan (2 Februari – 2 mei 2023), yang sebelumya mereka telah mengikuti pelatihan selama dua minggu.

Hal itu terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), dan Covid-19. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet