Meimonews.com – Realisasi penerimaan Pajak Daerah Sulawesi Utara hingga November 2025 mencapai Rp. 962.253.601.808 atau 85,17 pereen dari target perubahan sebesar Rp. 1.143.361.370.444.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Bapenda Sulut Johanes G. Tamuntuan kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Selasa (22/12/2025).

“Jumlah tersebut merupakan hasil capaian sampai dengan 30 November 2025. Dan akan terus diupayakan agar target tahun ini bisa tercapai atau mendekati jumlah yang diharapkan,” ujarnya.

Unsur Tim Pembina Samsat di sela operasi gabungan

Adapun yang menjadi item pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PR) Pajak Minieral Bukan Logam dan Batuan lainnya (MBLB) dan Pajak Alat Berat (PAB).

Oleh karena itu, sambungnya, kantor pusat Bapenda Sulut dan jajaran diminta Kaban (Kepala Badan) June E. Silangen untuk tetap bersemangat mengejsr target tersebut karena pajak daerah ini meruapakan anggaran pokok pembiayaan pembangunan daerah.

Pelayanan pajak di Samsat Manado

Dan itu terlihat seringkali tim Tim Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah (UPTD PPD) turun lapangan (turlap) baik secara internal dengan mendatsngi wajib pajak (WP) yang menunggak pajak maupun saat bersama mitra/Tim Pembina Samsat saat operasi gabungan.

Bahkan, seringkali, Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen memimpin lamgsung saat turlap. (elka)

Meimonews.com – Suatu capaian prestasi membanggakan diukir Kota Manado di tahun 2025.

Capaian prestasi itu adalah Manado ditetapkan sebagai salah satu kota/kabupaten kreatif Indonesia tahun 2025. Penetapannya dilakukan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Riefly Harsya.

Penyerahan penghargaan Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia Tahun 2025 dilakukan di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Wakil Walikota Manado Richard Sualang menerima penghargaan tersebut yang diserahkan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI.

Atas capaian ini, Pemerintah Kota Manado pimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif serta masyarakat Kota Manado yang terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan kota.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama dan menjadi kebanggaan seluruh warga Kota Manado,” ujar Wakil Walikota Manado.

Pemerintah Kota Manado juga berterima kasih kepada Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atas dukungan dan perhatian yang diberikan. (elka)

Meimonews.com – Keringanan Pajak Sukacita Natal 2025 memasuki hari terakhir (Sabtu, 20/12/2025). Wajib pajak (WP) terlihat memadati bahkan membludak di tempat pelayanan seperti di Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) Manado.

Sejumlah WP memanfaatkan momen ini karena merasa terbantukan. Ada banyak biaya yang seharusnya mereka bayar tapi dengan adanya keringanan pajak ini maka biaya yang harus bayar jadi berkurang.

Itulah sebabnya, mereka (WP) terlihat memadati di tempat-tempat pelayanan keringanan pajak program Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut ini.

Sebagai misal, di Kantor Samsat Manado dan Kantor Pusat Bapenda Sulut. Kendatipun hari Sabtu, di mana instansi-instansi pemerintah libur tapi Aparat Sipil Negara (ASN) di instansi Pemprov Sulut ini tetap melakukan aktivitas untuk melayani para WP tersebut

Dengan keramahtamaan mereka melayani para WP, walaupun ada beberapa yang perlu mendapat perhatian serius terkait dengan kelengkapan berkas atau kendala lainnya.


Bahkan, ada yang memiliki kendala terkait dengan pihak mitra, namun karena ada Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di lokasi, kendala-kendala yang ada langsung diselesaikan dengan cepat dan membahagiakan para WP.

Demikian pula, ketika di lokasi-lokasi pelayanan pajak lain yang memiliki kendala, Kepala Bapenda Sulut langsung memberikan arahan/petunjuk cara mengatasinya.

Selain menemui dan berdialog dengan para WP, June yang dari kantor Samsat Manado ditemani Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD) Michael Langelo, Plt. Kepala Seksi Pelayanan Nobertus Tandiarrang dan Plh. Seksi Sepatri Yuli Erthina memantau lewat kamera CCTV yang ada serta menghubungi langsung perkembangan di UPTD PPD jajaran.

Gerak cepat dan pelayanan yang diberikan Kantor Pusat Bapenda Sulut dan jajaran diapresiasi para WP setelah selesai dilayani petugas.

Wartawan Meimonews.com yang berada di lokasi untuk memantau perkembangan yang ada, mendengar langsung apresiasi dari beberapa WP yang telah dilayani petugas dengan baik serta gerak cepat dari Kepala Bapenda Sulut. (elka)

Meimonews.com – Pelbagai upaya telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang untuk kemajuan ibukota provins Sulut ini.

Salah satu upaya tersebut terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Berdasarkan data hingga 16 Desember 2025, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ)  Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 67,95 persen atau setara dengan 573 ribu tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta.

Dengan capaian tersebut, Provinsi Sulawesi Utara berhasil menempati peringkat keempat secara nasional dari 38 provinsi dalam hal tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk tingkat Sulawesi Utara, Manado menjadi salah satu dari lima daerah dengan capaian UCJ tinggi, bahkan tertinggk dengan capaian 81,14 oersen.

Sebagai bentuk apesiasi, Walikota Manado menerima penghargaannya pada saat pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk meninjau dan mengevaluasi capaian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Utara.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta aparat penegak hukum dalam mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala (mewakili Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Maulana Ansari Siregar,

Selain itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Jacob Pattipeilohy, para Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Manado Fanny Widyastuti, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado. Fadhly Kasim, Kepala BKAD Kota Manado Constantine Doaly, serta undangan lainnya. (elka)

Meimonews.com – ​Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut pimpinan June.E. Silangen (Kepala) menggelar High Level Meeting (HLM) Penguatan Komitmen Digitalisasi Daerah dan Peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Hotel Sentra Manado, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan bagi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dibuka pelaksanaanya oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johanis Victor Mailangkay (mewakili Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Joko Suprationo, jajaran Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) se-Sulawesi Utara.

Sebagai narasumber adalah Kepala Bapenda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut serta Pemimpin Divisi Pengembangan Bisnis dan Jaringan Bank SulutGo (BSG) Jimmy Alexander Lakoy.

​Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulut yang dibacakan Wagub, ditekankan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar tren global atau pilihan alternatif, melainkan agenda prioritas nasional yang dimandatkan langsung oleh Presiden RI.

Bagi Pemprov Sulut, komitmen ini merupakan wujud nyata dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. ​”Digitalisasi adalah instrumen utama untuk transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah,” ujar Wagub memgutip Gubernur.

​Pada tahun 2025, Sulawesi Utara sukses meraih penghargaan Championship TP2DD Terbaik ke-3 Wilayah Sulawesi. Meski demikian, Gubernur mengingatkan, prestasi ini tidak boleh sekadar dipertahankan, melainkan harus ditingkatkan melalui kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

​Beberapa tantangan strategis yang masih menjadi perhatian meliputi ​Keterbatasan infrastruktur jaringan, ​Tingkat literasi digital masyarakat dan ​Kebutuhan peningkatan kompetensi SDM pengelola.

​Gubernr mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan HLM ini sebagai titik tolak lompatan besar. “Mari kita bersama mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan cakap digital,” ajaknya. (elka)

Meimonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorpntalo dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) jalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Kerjasama strategis sebagai wujud komitmen dalam mendukung modernisasi pengelolaan keuangan daerah ini secara spesifik mengatur tentang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanana jasa perbankan (Memorandum of Understanding/MoU) serta pemanfaatan Aplikasi Kasda Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (MoU).

Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transpatansi dalam pengeloalaan kas daerah.

Acara penandatanganan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di dampingi Sekdaprov Sofyan Ibrahim dan pejabat Pemprob lainnya, KomisarisKomisaris BSG Djafar Alkatiri, Direktur Utama Revino M. Pepah dan Direktur Pemasaran Pius Batara, dan Pimpiman Wilayah, serta tamu/undangan lainnya.

“Kerjasama dengan Bank SulutGo ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah kamikami,” ujar Gubernur ketika memberikan sambutan.

Dengan aplikasi.Kasda Online yang terintegrasi SIPD, sambung Gubernur, proses mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga pelaporan menjadi lebih cepat, terukur dan mengurangi resiko kesalahan.

Dalam sambutannya, Dirut Bank SulutGo menyatakan, kerjasama ini sejalan dengan visi bank untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan pembangunan melalui solusi perbankan yang andal.

“Kami berkomitmen untuk memberiksn dukungan teknologi dan layanan perbankan yang terbaik guna mendukung optimaliasi pengelolaan keuangan Pemprov GorontaloGorontalo. Ini adalah bentuk kepercayaan yang sangat kami hargai,” ujarnya.

Kolaborasi ini mencakup penyediaan layanan perbankan korporasi yang komprehensif termasuk Cash Management, Payroll, dan berbagai fasilitas pembiayaan, yang didukung oleh platform digital Kasda Online.

Integrasi dengan SIPD RI ini akan memastikan aliran data keuangan yang real time dan konsisten abtara Pemda dan sistem Puaat. (elka)

Meimonews.com – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorntalo (Bank SulutGo/BSG) melangkah strategis dalam mendukung transformasi digital Pemerintah Daerah.

Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo tentang pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Penandatanganan kerjasama yang dilakukan di Jakarta, Rabu (17/12/2025) ini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk belanja operasional dan perjalanan dinas pegawai.

Acara penandatangan ini dihadiri Wakil Bupati H. Tonny S. Yunus (mewakili Bupati Sofyan Puhi) yang di dampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Hariyanto Manan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan.

Dari BSG hadir Dirut Revino M. Pepah, Komisaris Djafar Alkatiri di dampingi Pimpinan Kanwil Gorontalo Rudiyanto Katili dan Pimpinan Cabang Limboto Hasan Hamid.

Dalam sambutannya, Dirut BSG menjelaskan, kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BSG untuk menjadi mitra strategis Pemda dalam mengakselerasi digitalisasi keuangan.

“Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat menpernudah proses administrasi keuangan, memberikan kontrol anggaran yang lebih baik serta mendukung program Cashless Society di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo,” ujarnya.

Wabup Gorobtalo menyambut baik inisiatif ini. Penerapan Kartu Kredit Pemda ini, menurutnya, adalah langkah modern untuk menuju tata kelola keuangan yang lebih baik, cepat dan terukur.

“Ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong efieinsi anggaran. Kami berharap kerjasama dengan Bank SulutGo yang telah berpengalaman melayani Pemerintah Derah dapat membawa manfaat nyata,” ujarnya.

Kartu Kredit Pemerintah yang ditawarkan BSG dirancang khusus dengan fitur keamanan tinggi dan sistem pelaporan real time yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Hal ini memungkin pihak berwenang di Kabupaten Gorontalo memantau penggunaan anggaran secara efektif.

Dengan ditandatanganinya kerjasama ini Bank SulutGo/BSG semakin memperkuat posisinya sebagai Bank Pembangunan Daerah yang progresif dan berkomitmen mendukunng kemajuan daerah, tidak saja hanya di Sulut tapi juga di kawasan sekitarnya seperti Gorontalo. (elka)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw dsn Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado Ny. Irene Angouw-Pinontoan mengikuti ibadah menyambut Natal Yesus Kristus di Rumah Dinas Walikota Manado, Senin (15/12/2025).

Hadir dalam ibadah ini, Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey, Sekretaris Daerah Kota Manado Steaven Dandel bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Manado Ny. Syenny Dandel-Tamuntuan, para Kepala SKPD, serta pengurus Tim Penggerak PKK, DWP, PMI, Dekranasda, dan Pokja PAUD Kota Manado, serta undangan lainnya.

Ibadah nenyambut Natal Yesus Kristus yang mengusung tema Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga ini dipimpin Ketua BKSAUA Kota Manado Pdt. Judi Tunari.

Dalam sambutan Natalnya, Walikota Manado menyampaikan ucapan selamat menyambut Natal Yesus Kristus Tahun 2025 serta menyongsong Tahun Baru 2026.

Walikota berharap agar semangat Natal dapat menjadi terang dalam kehidupan pribadi, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membawa terang bagi Kota Manado.

“Makna perayaan Natal ini kiranya menjadi terang bagi seluruh warga masyarakat Kota Manado,” ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini. (FA)

Meimonews.com – Universitas Negeri Manado (Unima) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penandatanganan dilakukan Rektor Unima Joseph Philip Kambey dengan Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Jumat (12/12/2025).

Hadir mendampingi Rektor, antara lain Wakil Rektor 1 Mister Gideon Maru, Wakil Rektor 2 Donal Matheos Ratu dan Wakil Rektor 3 Lenny Leorina Evinita.

Dari Pemprov Sulut yang mendampingi Gubernur adalah Sekprov Tahlis Gallang, Kadis Pendidikan Femmy Suluh, Plt Kadis Kesehatan Rima Lolong, Plt. Kadis Sosial Andra Mawuntu dan Plh Kadis Kominfo Denny Mangala.

 

Di momen tersebut terungkap proses pembentukan dua program studi (Prodi) baru di Unima yakni Prodi Kedokteran dan Prodi Pertanian.

Kepada wartawan, baik Rektor maupun Gubernur mengungkap bagaimana proses pembentukan dua prodi baru tersebut terutama perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur mengatakan, Presiden cepat menanggapi rencana pembentukan prodi baru di Unima. Beberapa waktu lalu sudah ada tim dari keprisidenan untuk mengecek kesiapan pembentukan prodi baru tersebut.

“Karena Unima memiliki lahan yang luas dan kita juga sangat membutuhkan dokter di daerah Sulut dan juga kepentingan di Indonesia,” ujar Gubernur.

Oleh karena itu, Gubernur bersurat kepada Presiden, dan Presiden langsing meresponsnya dengan cepat. Tim Kementerian Kesehatan dan Kemendiktisaintek sudah datang ke sini beberapa waktu yang lalu.

“Tentunya, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kami berterima kepada Presiden Republik Indonesia yang begitu cepat menanggapi harapan-harapan kami di Sulawesi Utara,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Rektor Unima. Gubernur Sulut, menurutnya, langsung memberikan rekomendasi ke Presiden tentang pembukaan dua prodi tersebut.

“Ini merupakan wujud nyata kepedulian pak gubernur yang ingin Sulawesi Utara begitu cepat maju dan kami (Unima) langsung merespons keinginan pak gubernur terutama untuk kepentingan kesehatan masyarakat Sulut, yang langsung direspons pak Presiden dan Menteri,” ujar Rektor.

Unima, sambung Rektor, langsung dihubungi untuk mempersiapkan segala sesuatu sehingga nanti pada tahun depan, kira-kira Mei 2026 izin operasionalnya bisa keluar dan Unima bisa melakukan penerimaan calon mahasiswa khususnya prodi kedokteran.

“Dan ini semua merupakan cita-cita kami semua yang sudah diwujudkan bapak Gubernur,” ujar mantan Wakil Rektor 2 Unima dan mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima ini. (Lexie)

Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Aston Hotel Manado, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan yang sekaligua juga merupakan peningkatan kapasitas digitalisasi pendapatan ini dibuka pelaksanaannya ole Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen

Bimtek ini merupakan langkah strategis daerah dalam mendukung program Pemerintah Pusat mengenai percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Sebanyak 10 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Bapenda beserta jajaran mengikuti sesi pelatihan ini.

​Dalam sambutannya, June menyampaikan bahwa adopsi digitalisasi dalam sistem pendapatan daerah memiliki peran krusial. “Digitalisasi pendapatan tidak hanya akan mempermudah dan meningkatkan efisiensi di dalam pelayanan publik kepada masyarakat, namun yang lebih penting, ini adalah kunci untuk secara signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” ujarnya.

​Pejabat karier yang kreatif ini menambahkan, melalui sistem digital, proses transaksi dan pelaporan pendapatan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan meminimalisir potensi kebocoran.

Para peserta diharapkan dapat menyerap materi yang diberikan agar implementasi digitalisasi di unit kerja masing-masing dapat berjalan optimal, demi terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang modern dan efektif. (elka)