Meimonews.com – Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O Kandou menegaskan, upaya pemerintah sudah komprehensif, holistik, terstruktur dan masif terkait dengan penanganan stunting.
Oleh karena itu, diharapkan semua pemerintah kabupaten dan kota tidak main-main dengan hal penanganan stunting.
Hal tersebut disampaikan Wagub pada kegiatan Penilaian Kinerja Tahun 2024 terhadap hasil kinerja 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2023 di Sulawesi Utara yang diselenggarakan Bappeda Sulut dan BKKBN Sulut di Hotel Sentra, Maumbi Kabupaten Minahasa, Selasa (28/5/2024).
Diungkapkan, tahun lalu, ia ingat betul bahwa ada arahan dari Kementerian Keuangan, bukan hanya Kementerian Dalam Negeri untuk refocussing anggaran. Refocussing anggaran tersebut secara tematik sudah diarahkan untuk penanggulangan inflasi dan yang kedua dalam konteks penanganan stunting.
Wagub berterima kasih kepada Kepala BKKBN Sulut yang sudah menyampaikan penilaiannya. “Berarti semangat, ikhtiar, upaya kita yang sudah ada itu masih harus ditingkatkan lagi. Sementara daerah yang prevalensi stuntingnya sudah menurun jauh itu kita harus apresiasi,” ujarnya.
Wagub berharap kondisi meningkatnya angka stunting di delapan daerah tersebut tidak serta-merta menurunkan semangat kerja berkontribusi positif dalam penanganan stunting.
Delapan daerah dengan angka prevalensi stunting tahun 2023 meningkat yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Kepala BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju menjelaskan, target angka prevalensi stunting di daerahnya tahun 2024 sebesar 19 persen.
“Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemutakhiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi Sulawesi Utara targetnya adalah 19 persen di tahun 2024 dan 5,9 persen di tahun 2045,” sebutnya.
Angka prevalensi stunting provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut sebesar 21,3 persen atau naik 0,8 persen dari tahun 2022 sebesar 20,5 persen. Walau terjadi kenaikan, namun angka prevalensi stunting Sulut masih di bawah angka nasional 21,5 persen.
Diungkapk, dari hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 angka stunting saat ini sebesar 21,3 persen atau masih terdapat selisih 2,3 persen dari target prevalensi stunting tahun ini yang harus diturunkan. Artinya, setiap tahun -tahun 2024-2025- harus terjadi penurunan sebesar 1,15 persen,” katanya.
Dikemukakan, berdasarkan capaian SKI 2023, terdapat delapan kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting mengalami kenaikan. Kabupaten Bolsel menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulut yaitu sebesar 33 persen.
Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi kabupaten dengan penurunan prevalensi stunting terbesar yaitu 11,5 persen, dari 26,5 persen di tahun 2022 menjadi 15 persen di tahun 2023.
Kota Tomohon menjadi satu-satunya kota dengan konsistensi penurunan prevalensi stunting di bawah 14 persen, dari 13,7 persen di tahun 2022 menjadi 10,5 persen di tahun 2023.
Kabupaten Minahasa Utara juga patut mendapat apresiasi karena menjadi salah satu kabupaten dengan capaian angka prevalensi stunting di tahun 2023 sebesar 10,9 persen atau di bawah target nasional 14 persen. (FA)
