Meimonews.com – Lintasan baru ujian praktik mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) C atau SIM untuk pengendara sepeda motor mulai diterapkan di seluruh Indonesia terhitung Senin (7/8/2023).

Lintasan baru ujian praktik ini berubah dari yang sebelumnya membentuk angka 8 dan zig-zag, kini menjadi lintasan berbentuk huruf S.

Terkait perubahan tersebut, banyak masyarakat yang meresponsnya secara positif. Salah seorang pemohon SIM bernama Fatima mengatakan, dirinya selama ini sudah 4 kali mengikuti ujian praktik pembuatan SIM C. Namun baru kali ini berhasil.

“Sudah 4 kali. Baru sekarang berhasil. Sirkuit sekarang lebih gampang dibanding kemarin. Karena lebih luas dan gak ada zig zag dan angka 8,” kata Fatima pemohon SIM di Satpas Polrestabes Surabaya, seperti dikutip Humas Polda Sulut dalam keterangan kepada wartawan, Senin (7/8/2023) siang.

Hal yang sama juga diungkapkan Eko Agus Setiawan, seorang anggota komunitas motor di Purbalingga. Ia menuturkan, lintasan baru ujian praktik pembuatan SIM lebih mudah.

“Untuk lintasan yang terbaru ini lebih mudah daripada yang dulu karena dulu ada angka 8 dan zig zag. Kalau sekarang gak ada dan lintasannya lebih lebar dibanding yang dulu,” ujarnya.

Gunarti Nilangsih, salah seorang komunitas difabel juga merasa lintasan baru ujian praktik pembuatan SIM sangat membantu. Apalagi, dalam praktiknya, para pemohon juga diberikan edukasi bagaimana berkendara yang baik dan benar. “Alhamdulilah sangat membantu. Jadi punya wawasan berkendara,” sebutnya.

Respons positif juga datang dari pelajar bernama Lingga. Ia mencoba lintasan baru ujian praktik pembuatan SIM. Menurutnya, dengan dia mencoba saat ini bakal menjadi pembelajaran jika nanti pada saat umurnya sudah bisa memiliki SIM.

“Baru pertama kali uji SIM dan bisa dibilang cukup mudah utk uji coba trek yang baru. Ini buat pembelajaran saya kalau tahun besok sudah bisa bikin SIM, saya sudah pernah mencoba dan cukup mudah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Korps Lalu Lintas Polri mengatakan lajur baru ujian praktik untuk mendapatkan SIM C alias SIM motor bakal diterapkan di seluruh Tanah Air, pada Senin, 7 Agustus 2023. Lajur baru berbentuk huruf S.

“Sore ini saya sengaja datang ke Daan Mogot yang nanti hari Senin kita harapkan dua hari ini masing-masing jajaran sampai ke tingkat Polres bisa menerapkan ujian seperti yang kita lihat pada hari ini,” ujar Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Firman Shantyabudi di Kantor Satpas SIM Polda Metro Jaya, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (4/8/2023).

Berikut ini detail perubahan sirkuit tersebut. Pertama, perubahan lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir 4 materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zig zag test atau slalom test.

Kedua, uji membentuk angka 8 digantikan dengan uji membentuk huruf S. Ketiga, untuk ukuran lebar lintasan diperlebar dari ukuran lama 1,5 kali lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Unsrat meraih prestasi membanggakan di festival paduan suara internasional  yang digelar di Chulalongkom University Bangkok Thailand, 1-3 Agustus 2023.

Prestasi itu adalah Grand Prize Winner Grand Prize Voyage of Song Competition 2023.

Dalam lomba paduan suara yang diikuti sejumlah peserta dari berbagai negara itu, PSM Unsrat meraih penghargaan sebagai berupa
Winner Categori Musica Sacra dengan nilai 89,36, Winner Categori Mix open dengan nilai 88,11, Winner Chanson de Voyager, Best Conductor,  Grand Prize Winner dan Gold Campion Winner Prize.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsrat Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH dan Humas Unsrat Dr. Drs. Max Rembang, M.Si menyampaikan selamat atas keberhasilan para mahasiswa Unsrat yang tergabung dalam paduan suara tersebut.

“Prestasi ini merupakan suatu kebanggaan bukan hanya bagi Unsrat tapi juga daerah Sulut,” ujar Maramis, yang dibenarkan Rembang kepada Meimonews.com di kesempatan terpisah, Kanis (3/8/2023). (FA)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sejumlah kegiatan diselenggarakan Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum Unsrat Tahun 2023 yang diketuai Toar Palilingan, SH, MH. Satu di antaranya adalah Kuliah Umum dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPR-RI) Komjen Pol. Purn. Drs. Firli Bahuri, M.Si.

Ribuan civitas akademika Fakultas Hukum Unsrat, Rektor Unsrat, Wakil-wakil Rektor pimpinan lembaga Unsrat, para Dekan se-Unsrat, alumni Fakultas Hukum Unsrat dan sejumlah undangan lainnya hadir pada kegiatan yang diadakan baik secara tatapmuka di lantai 12 fakultas maupun secara daring/zoom.

Materi yang dipaparkan Ketua KPK-RI ini dengan topik Pendidikan Anti Korupsi. Hal-hal terkait dengan Budaya Anti Korupsi seperti langkah-langkah yang sudah dibuat KPK-RI, rencana-rencana strategis dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi  serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam ikut memberantasnya serta membudayakan anti korupsi dipaparkan mantan Kapolda NTT ini disertai contoh-contohnya.

Pemaparan materi dilakukan Bahuri di dampingi Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexnader Sompie, M.Eng, IPU dan Dekan Fakultas Hukum Unsrat Dr. Emma VT Senewe, SH, MH sedang pemandunya adalah Wakil Dekan Fakultas Hukum Bidang Akademik Dani Robert Pinasang, SH, MH.

Menariknya, sejumlah penggalan lagu Hymne Unsrat, diungkapkan Bahuri menjadi hal penting dalam kerangka pendidikan anti korupsi dan membangun budaya anti korupsi.

Sebelum pemaparan materi kuliah umum, Rektor Unsrat memberikan sambutan yang diawali dengan menjelaskan adanya alumni Unsrat Manado yang menjadi salah satu Wakil Ketua KPK-RI yakni Nawawi Pomalango.

Prof. Sompie menyampaikan terima kasih atas kehadiran Komjen Pol. Purn. ke Fakultas Hukum Unsrat. “Terima kasih atas kehadiran Ketua KPK-RI Komjen Pol. Purn. Drs. Firli Bahuri untuk memberikan Kuliah Umum dengan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Unsrat.

Selanjutnya, Prof. Sompie memaparkan visi dan misi Unsrat serta potensi/keberadaaan Unsrat saat ini.

Prof. Sompie mengungkapkan, perguruan tinggi merupakan salah satu kawah candra di muka untuk menghasilkan para calon pemimpin bangsa, tempat di masa generasi-generasi terpilih menempah diri termasuk dalam pembentukan karakter pemimpin bangsa yang perlu dibekali dengan pendidikan anti korupsi.

Hal ini, menurut Rektor agar kampus dapat menjadi pelopor pembaharuan karakter pemimpin bangsa yang mampu melahirkan pemimpin yang bersih dalan pemerintahan yang clean ans good governance.

Di penghujung kuliah umum, Ketua KPK-RI dan Rektor Unsrat bertukar cenderamata. Setelah itu, Ketua KPK-RI membuka Kejuaraan Catur Terbuka memperingati Dies Fakultas Hukum Unsrat yang digelar di halaman fakultas. (FA)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kasus perkelahian antarkelompok pemuda yang terjadi di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), pada Senin (24/7/2023) sekitar pukul 16.30 Wita mendapat perhatian serius dari Kapolda Sulut Irjen Pol. Setyo Budiyanto.

Hal ini terlihat dengan dikerahkannya ratusan personil Polri, terdiri dari Polres Bolmong 120 orang, BKO (bawah koordinasi operasi) Polres Bolsel 15 orang, BKO Polres Kotamobagu 50 orang dan BKO Brimob Polda Sulut 1 peleton.

“Kita sudah memberikan BKO di Polres Bolmong. Jadi, saya sudah dapat laporan pelakunya sudah tertangkap. Kemarin itu dari unsur kecamatan, perangkat desa semua sudah turun, saya sampaikan salah satu yang bisa membantu segera memecahkan masalah ini adalah unsur Pemerintah Kabupaten,” ujar Kapolda kepada wartawan di Manado, Rabu (26/7/2023).

Kapolda berharap Bupati bersama Polres bergabung bersama untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. “Mendatangi rumah duka, berdoa bersama-sama, saya yakin ini salah satu cara agar cepat menyelesaikan masalah,” ujarnya di dampingi Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Iis Kristian.

Kapolda juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa menahan emosi dan tidak saling serang. “Saya lihat masih ada keinginan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan massa dan mendatangi kelompok yang lain. Percayakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres setempat itu sudah betul-betul sesuai aturan yang profesional dan proporsional,” ujar Irjen Pol. Setyo.

Kapolda juga berpesan kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri, karena itu akan kontraproduktif. Artinya, harusnya pelaku atau tersangka itu yang cukup melakukan tindak pidana itu, tapi karena ada perbuatan tambahan oleh kelompok lain, akhirnya mereka akan bersentuhan atau berhadapan dengan hukum.

“Jadi, pertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif, yang dapat merusak kehidupan mereka, keluarga, masa depan mereka. Lebih bagus percayakan saja kepada unsur penegak hukum,” ujar Kapolda.

Kapolda berpesan kepada personil pengamanan agar bisa menjaga keamanan diri masing-masing. “Tapi jika sampai ada warga melakukan tindakan-tindakan anarkis, maka kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur,” ujarnya.

Diketahui, perkelahian antar kelompok tersebut dipicu oleh penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang pemuda asal Desa Pinonobatuan Tengah berinisial JR (21) terhadap pemuda bernama Vicky Terok (19) warga Kelurahan Imandi, yang menyebabkan korban meninggal dunia, pada hari Minggu (23/7/2023) sekitar pukul 18.30 Wita.

Terduga pelaku akhirnya berhasil ditangkap 5 jam setelah kejadian, pada Minggu (23/7/2023) sekitar pukul 23.50 Wita di Desa Sendangan Kakas Kabupaten Minahasa. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Unsrat Manado mendapat kunjungan dari Tim Asean Univercity Network – Quality Assurance (AUN – QA) dalam rangka The 337 AUN-QA Programme Assesment at Sam Ratulangi of University.

Kunjungan tim tersebut diterima Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng, IPU di dampingi antara lain Wakil-wakil Rektor di Gedung Rektorat Unsrat, Selasa (25/7/2023).

Hadir pada kesempatan yang diwarnai pula penyerahan cenderamata dari Rektor kepada pimpinan Tim AUN-QA adalah antara lain Pimpinan Fakultas dan staf terkait.

Dalam sambutannya, Prof. Sompie mengungkapkan terima kasihnya kepada semua asesor AUN-QA yang telah mengizinkan Unsrat dengan empat program studi berada dalam penilaian ini setelah empat program studi disertifikasi oleh AUN-QA tahun lalu dengan kunjungan situs virtual.

Unsrat, sebut Rektor, telah berkomitmen terhadap kualitas dan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, berdasarkan visi “Menuju Universitas Yang Unggul dan Berbudaya.”

Dikemukakan, tahun ini ada empat program studi yakni Sarjana Teknik Sipil di bawah Fakultas Teknik, Sarjana Teknologi Hasil Perikanan di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Sarjana Akuntansi & Sarjana Manajemen di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dinilai oleh AUN-QA.

Rektor berharap lebih banyak lagi program studi yang mengikuti ini dan seluruh tim empat program studi mendukung penilaian AUN-QA agar proses berjalan dengan sangat baik.(FA)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng mengingatkan tentang pentingnya kerjasama Pentahelix yaitu pemerintah, swasta, akademisi, media dan masyarakat untuk program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Tandaju pada kegiatan Evaluasi dan Penguatan Percepatan Stunting melalui kegiatan Safari Stunting Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di BPU Kantor Walikota Bitung, Selasa (25/7/2023).

Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Walikota Bitung/Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bitung Hengki Honandar, SE, Ketua TP PKK Kota Bitung/Bunda Pendamping Keluarga Kota Bitung Ny. Rita Mantiri – Tangkudung, Ketua DWP/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Butung Ny. Nurjana Theno Munarwin, SE, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara I Ketut Sutakariana, Ketua Persit Candra Kirana cabang 62 Ny. Eka Efriandi, Forkopimda Kota Bitung serta Dinas dan Instansi terkait Percepatan Penurunan Stunting Kota Bitung.

Sehubungan dengan itu, Tandaju memaparkan beberapa poin komitmen yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bitung.

Pertama, Pemerintah Kota Bitung khususnya TPPS kota, Kecamatan, Kelurahan serta semua unsur yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting harus bersama-sama secara konsisten melakukan pendampingan terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting di kota Bitung.

Kedua, salah satu solusi dalam pengawalan capaian SSGI adalah Pemerintah Kota memastikan agar setiap pengukuran yang dilakukan oleh Tim BPS maupun Enumerator SSGI terpantau, terlapor dan ada data pembanding dari Pemerintah Kota Bitung sebelum dilaporkan diaplikasi SSGI.

Ketiga, Balita yang tidak terukur si Februari 2023 sebanyak 6.466 anak berpotensi menjadi balita stunting yang perlu dikawal dan dipantau oleh Pemerintah Kota serta mendorong agar di pengukuran Agustus 2023, balita yang diukur bisa mencapai angka 100 persen.

Di awal sambutannya, Tandaju memaparkan data capaian Kota Bitung dimana data SSGI tahun 2022 mencatat angka prevalensi stunting pada 23,5 persen dari target 17,37 persen, yang berarti terjadi gap atau deviasi sebesar 6,13 persen  target tahun 2022 Kota Bitung belum tercapai). Sedangkan dari hasil pengukuran e-PPGBM per Februari 2022 tercatat dari 8.137 jiwa balita yang diukur terdapat 261 balita stunting di Kota Bitung.

Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya evaluasi, koordinasi dan kolaborasi dan berbagai inovasi untuk menghapus kasus stunting di Kota Bitung.

Selain itu, diingatkan pula pentingnya pemenuhan gizi, asi eksklusif dan menjaga kebersihan dan sanitasi yang sehat.

Honandar optimis dengan kerjasama dengan berbagai pihak, Kota Bitung dapat mencapai target prevalensi stunting yang ditentukan Pemerintah untuk turun di bawah 14 persen di tahun 2024.

Pada kegiatan ini dilakukan pula penandatangan komitmen Percepatan Penurunan Stunting oleh Ketua PPS Kota Bitung, Ketua TP PKK Kota Bitung dan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut, yang berisi komitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting Kota Bitung sebesar 14,4 persen tahun 2023 dan 11,46 persen tahun 2024, target ePPGBM bulan Agustus 2023 minimal 48 balita stunting dan pengukuran balita setiap bulannya sebesar 97 persen di tiap kegiatan Posyandu.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan Pelayanan KB, demo DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan penyerahan bantuan bagi keluarga dengan balita stunting di Kota Bitung. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setyo Budiyanto menyambut hangat kedatangan peserta Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-32 Tahun Anggaran 2023, di aula Tribrata Polda Sulut, Senin (24/7/2023).

“Selaku pimpinan Polda Sulawesi Utara, saya menyampaikan selamat datang di Bumi Nyiur Melambai, Provinsi Sulawesi Utara kepada para pendamping dan peserta PKDN Sespimti Polri Dikreg ke-32 T.A. 2023. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Sespimti Polri atas gagasan dan terselenggaranya PKDN di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara,” ujarnya.

Di hadapan pendamping dan peserta PKDN yang dipimpin oleh Irjen Pol R. Umar Faroq, Kapolda memaparkan kondisi geografis dan situasi kamtibmas di Sulawesi Utara.

PKDN ini bertujuan agar para peserta didik mampu mengidentifikasi dan merumuskan upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pimpinan Polri, TNI dan kementerian atau lembaga yang ada di kewilayahan.

“Harapan saya, kegiatan ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi Polri khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam memperbaiki performa tugas dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus dapat dijadikan sebagai wahana dalam menumbuhkembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka peningkatan profesionalisme Polri untuk menjadi Polri yang Presisi,”  ujar Kapolda.

Kegiatan PKDN di wilayah Sulawesi Utara dijadualkan berlangsung  24-26 Juli 2023. Selama pelaksanaan PKDN, para peserta didik yang berjumlah 8 orang ini akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai obyek antara lain Polri, Pemerintah Provinsi Sulut, DPRD, TNI, Kejaksaan Tinggi, media massa, universitas, tokoh masyarakat, komunitas, KPU, dan Bawaslu. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Opsnal Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Sulut mengamankan seorang pria berinisial JM (22) yang diduga memiliki narkotika jenis sabu seberat hampir 68 gram.

Pengungkapan kasus tersebut dijelaskan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Iis Kristian bersama Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol. Budi Samekto di Balai Wartawan Polda Sulut, Jumat (21/7/2023).

“Pria inisial JM ini ditangkap di Kelurahan Teling Atas pada hari Sabtu (15/7/2023) sore,” ujar Kombes Pol Iis Kristian kepada wartawan.

Diduga, narkotika jenis sabu tersebut dikirim oleh seseorang dari luar Kota Manado yaitu dari Jakarta, dan akan diedarkan di Kota Manado.

“Mendapatkan informasi peredaran sabu, Tim segera melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 orang saksi yaitu pria inisial G dan perempuan inisial C yang baru saja menerima paket kiriman yang diduga berisi narkotika jenis sabu,” jelasnya.

Setelah dilakukan interogasi, kedua saksi mengaku bahwa mereka hanya disuruh JM untuk mengambil paket. Tim, sambung Kabid Humas, langsung melakukan pencarian dan selanjutnya mengamankan pria JM di Kelurahan Teling Atas. Setelah paket kiriman tersebut dibuka, benar bahwa paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dan diakui itu memang milikinya.

Tim juga melakukan penggeledahan di rumah JM dan menemukan beberapa barang bukti lainnya berupa 3 plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu.

Disebutkan, dengan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat 67,94 gram ini, Kepolisian bisa menyelamatkan ratusan orang dari korban narkotika. “Kurang lebih 400 warga yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan narkotika bisa diselamatkan,” tandasnya.

Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol Budi Samekto, menambahkan, tersangka dikenakan pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Tersangka terancam dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” katanya.

Kombes Pol. Samekto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan informasi terkait peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Sulut. “Jangan takut memberikan informasi terkait peredaran gelap narkoba. Kami harapkan peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tandasnya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Rapat paripurna DPR RI akhirnya memutuskan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang (UU) Kesehatan pada sidang paripurna DPR RI pada masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (11/7/2023).

Ada sejumlah aspek yang disempurnakan dalam Undang-undang Kesehatan, yaitu pertama, dari fokus mengobati menjadi mencegah. Pemerintah sepakat dengan DPR RI, pentingnya layanan primer yang mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup.

Untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, Pemerintah menekankan pentingnya standardisasi jejaring layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh pelosok indonesia

Kedua, dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, dan pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, serta layanan unggulan nasional berstandar internasional.

Ketiga,  dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Memprioritaskan penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri.

Dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh menghadapi bencana. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan kesiapsiagaan pra bencana dan penanggulangan secara terkoordinasi dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.

Keempat, dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Ini mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan yang menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah.

Kelima,  dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

Dari perizinan yang rumit dan lama menjadi cepat, mudah dan sederhana. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga

Dari tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi menjadi dilindungi secara khusus. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik dari tindak kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Secara khusus bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindakan pidana dan perdata dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu.

Keenam,  dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional yang akan memudahkan setiap orang untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu.

Dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi terdepan. Pemerintah sepakat dengan DPR RI perlunya akselerasi pemanfaatan teknologi biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran presisi.

“Pengesahan RUU Kesehatan ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan. Langkah ini dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri dan inklusif,” sebut siaran pers Biro Humas dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Selasa (11/7/2023).

Disebutkan pula, ada 11 undang-undang terkait sektor kesehatan yang telah cukup lama berlaku sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Pemerintah sependapat dengan DPR terkait dengan ruang lingkup dan pokok-pokok hasil pembahasan yang telah mengerucut berbagai upaya peningkatan kesehatan Indonesia ke dalam 20 bab dan 458 pasal di RUU Kesehatan.

Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka meaningful participation, baik dalam bentuk forum diskusi maupun seminar yang dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dan 72 ribu peserta. Pemerintah sudah menerima setidaknya 6.011 masukan secara lisan dan tulisan, maupun melalui portal partisipasi sehat.

Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, RUU tentang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. RUU ini menjabarkan agenda transformasi kesehatan yang bersifat reformis untuk perbaikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan sekunder melalui penguatan upaya kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif rehabilitatif, dan atau paliatif.

“RUU kesehatan memberikan ruang ekosistem untuk pengembangan inovasi kesehatan, serta penguatan peran kesehatan,” ujar Melki, seperti dikutip Biro Humas dan Pelayanan Publik Kemenkes RI.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dengan disahkannya RUU Kesehatan kiranya menjadi awal yang baru untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan, maupun kepulauan.

“Saya ingin mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, maupun organisasi non pemerintah, untuk ikut membangun kesehatan sampai ke pelosok negeri negeri,” ujar Menkes. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22 persen) balita di seluruh dunia mengalami stunting, dimana 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk.

Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai adalah 14 persen pada 2024. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.

“Keluarga menjadi aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut. Keluarga mesti memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan  asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan,” ujar Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin pada acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 di Halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023).

Wapres mengingatkan, masalah stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan.

“Anak stunting memiliki badan dan otak yang stunting. Anak stunting memiliki kehidupan yang stunting pula,” ujar Wapres mengutip UNICEF seraya menambahkan, dampak penuh dari stunting di masa kecil kemungkinan baru terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, dan dikuatirkan sudah terlambat untuk diatasi. Oleh sebab itu, kita mesti serius melakukan upaya menurunkan angka stunting di negara kita.

Terkait makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Wapres menekankan, Indonesia sangat kaya akan potensi pangan lokal. Untuk itu, diminta potensi tersebut harus dioptimalkan pemanfaatannya mulai dari tingkat keluarga. “Bagi keluarga yang memiliki anak remaja agar dipastikan remaja kita mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat,” imbaunya.

Di sisi lain, Wapres mengingatkan, saat ini  pernikahan anak masih relatif tinggi. Untuk itu, ditegaskan agar pernikahan anak harus dihindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting. “Saya juga meminta keluarga untuk memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak,” pinta Wapres.

Selain itu, Wapres berharap keluarga Indonesia terus memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pengasuhan anak agar optimal. “Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital,” ujarnya seraya berpesan agar seluruh keluarga Indonesia terus meningkatkan peran untuk mewujudkan Indonesia bebas dari stunting.

“Maka pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 ini, saya titip kepada seluruh keluarga Indonesia untuk terus memperkokoh peranan keluarga dalam mencetak generasi penerus yang bebas stunting, fisiknya, mentalnya maupun kehidupannya. Kelak mereka menjadi generasi yang mampu mengguncang dunia, seperti yang diucapkan Presiden Soekarno,” tandasnya.

Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo mengungkapkan,  tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini bukanlah ledakan penduduk, melainkan masih terjadinya kesenjangan dan bagaimana meningkatkan kualitas, khususnya percepatan penurunan stunting.

Di momen Harganas tahun 2023 yang turut dihadiri Hj. Wuri Ma’ruf Amin (istri Wapres), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Sumsel Herman Deru dan undangan lainnya termasuk Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju. M.Erg, yang mengusung tema Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju ini diwarnai pula dengan pencanangan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Provinsi Sumsel dan Kabupaten Banyuasin oleh Kepala BKKBN Pusat.

Diketahui, Harganas dicanangkan Presiden Soeharto 29 Juni 1993 di Provinsi Lampung. Pada 15 September 2014, diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014 yang menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Harganas. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet