Meimonews.com – Ada 14 rumusan yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan BKKBN Perwakilan Sulut di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).

Keempat belas rumusan tersebut adalah pertama, peluang bonus demografi di Sulut perlu dioptimalkan dengan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.

Kedua, menurut proyeksi penduduk terbaru, periode bonus demografi Sulut diperkirakan berakhir pada tahun 2036 dengan puncaknya pada periode 2015-2020. Periode bonus demografi Sulut akan berakhir lebih cepat dari Indonesia yang diperkirakan berakhir di periode 2040-2041. Agar peluang demografi optimal, perlu meminimalisasi ancaman bonus demografi antara lain prevalensi stunting yang masih tinggi, kemiskinan ekstrim, pengangguran dan kurangnya skill penduduk usia produktif.

Ketiga, gambaran pencapaian indikator kinerja utama Perwakilan BKKBN Sulut tahun 2023 yaitu TFR 2,1, MCPR 59,8 persen,  Unmet Need 13,4 persen, dan iBangga 62,63 menunjukkan kategori capaian sangat baik. Hal itu perlu diperkuat dengan peningkatan capaian ASFR 15-19 tahun dengan realisasi 34 kelahiran per 1000 WUS dan prevalensi stunting 21,3 persen yang belum mencapai target

Keempat, stunting perlu segera dipangkas melalui program intervensi penurunan stunting yang dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menerima hasil rumusan dan menutup Rakerda Bangga Kencana dan PPS Tahun 2024

Kelima, data perhitungan hasil SKI 2023 untuk penurunan stunting perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan data survei ePPGBM. Selain itu, nilai indikator-indikator penyusun angka SKI perlu dipublikasikan sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat.

Keenam, kenaikan prevalensi stunting di provinsi Sulut  perlu disikapi dengan beberapa strategi, antara lain langkah konkrit (exit strategy) di tahun 2024 fokus pada sasaran catin, ibu hamil dan baduta yang beresiko/berpotensi melahirkan stunting baru. Melaksanakan tangging anggaran dengan rincian output   yang jelas dan sasaran yang tepat.

Perhatian penting pada sasaran super prioritas, kabupaten/kota yang paling berdampak, penimbangan serentak, kolaborasi pelaksanaan PPS, pemberian  bantuan termasuk pangan yang tepat sasaran, dan intervensi perubahan perilaku.

KRS dijadikan acuan pelaksanaan program di tingkat bawah. Menjadikan 5 PASTI sebagai strategi implementasi konvergensi layanan tingkat keluarga di tahun 2024 serta intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 yang melibatkan semua kementerian dan lembaga serta sektor lainnya yang bermuara pada keberhasilan pengukuran  dan penimbangan balita.

Ketujuh, BKKBN akan terus menyalurkan DAK BOKB kepada kabupaten/kota sehingga perlu peran pemerintah daerah agar realisasi dan pelaksanaannya dapat  berjalan optimal.

Kedelapan, dukungan tenaga lapangan dalam program PPS dan Bangga Kencana di provinsi Sulut tahun 2024 yaitu 106 PKB/PLB, 108 P3K, 19 Satgas PPS, dan 7044 TPK diharapkan dapat mengawal aksi serentak pencegahan stunting.

Kesembilan, diperlukan peran OPD KB kabupaten/kota dan mitra kerja dalam pencapaian 31 target indikator kinerja dan 29 target rincian output kegiatan Bangga Kencana serta 30 indikator kinerja keluaran stunting di tahun 2024.

Kesepuluh, untuk mendapatkan bonus demografi diperlukan investasi dari segi kuantitas dan kualitas (pendidikan, kesehatan, karakter dan rasa aman). Diperlukan program yang mencakup dan memberikan intervensi pada tiap kelompok dalan periode bonus demografi yakni angkatan kerja existing, pre angkatan kerja (usia sekolah), angkatan kerja lahir sejak 2020-an dan angkatan kerja yang lahir di masa depan .

Kesebelas, program Bangga Kencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan bonus demografi melalui grand design pembangunan kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan target RPJMD serta peningkatan klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.

Keduabelas, penyusunan RPJMN sedang berproses yang menyesuaikan asta cita kerja pemimpin terpilih. Isu bonus demografi akan menjadi salah satu dasar penyusunan program pembentukan keluarga berkualitas dalam landasan transformasi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Ketigabelas, strategi Sulut untuk menerima bonus geografi antara lain pengendalian penduduk melalui program KB (peningkatan kesetaraan MKJP). Penjaminan kualitas kesehatan ibu hamil-baduta-balita (stunting). Peningkatan Mean Year Schooling , penjaminan sosial dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, aktivitas ekonomi mencegah migrasi.

Penciptaan pusat ekonomi  baru, pembangunan yang seimbang desa-kota,  investasi dan pemanfaatan angkatan kerja, peningkatan skill reskil dan upskill  serta partisipasi gender.

Keempatbelas, strategi mengoptimalkan angkatan kerja wanita dalam memanfaatkan bonus demografi : pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, promosi kesetaraan gender, perlindungan hak tenaga kerja wanita, kebijakan keluarga dan kesejahteraan serta pendidikan dan penyuluhan masyarakat.

Hasil rumusan tersebut dibuat setelah mendengarkan laporan Kaper BKKBN Sulut, sambutan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), sambutan Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang dibacakan Asisten 2 Setprov Asripan Nani.

Selain itu, pemaparan materi oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Turro Wongkaran, SE, MA, PhD yang dipandu  Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si dan diskusi yang berkembang dalam Rakerda.

Hasil rumusan tersebut langsung diserahkan oleh tim kepada Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di penghujung acara, yang ditutup Tandaju. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting.

Rakernas yang diadakan di Auditorium BKKBN RI, Jakarta, Kamis (26/4/2024) ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. (Hc) KH Ma’aruf Amin diikuti perutusan dari BKKBN Perwakilan Sulut yakni Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg (Kepala), Lady D. Ante, S.Pd, MAP (Sekretaris), Ignasius P. Worung, SE. M.Si (Ketua Pokja Dalduk), dan Ferouw RJ Ratu, ST (Ketua Pokja Adv KIE dan Kehumasan).

Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Dengan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70 persen dari total populasi, bisa dikatakan bahwa modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah kita kantongi. Namun, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memastikan potensi bonus demografi ini bisa terkelola dengan baik,” ujar Wapres.

Tentu, sambungnya,  kita inginkan sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. Apalagi, dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial.

Diungkapkan, dalam dua dekade mendatang, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa. Kondisi ini tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tetapi juga urbanisasi dan arus migrasi. Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik.
Oleh karena itu, Wapres menaruh harapan yang tinggi terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan dimaksud.

Guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini haruslah responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia.

“Semoga program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera,” tandasnya pada acara yang turut dihadiri sejumlah Menteri ini.

Dikemukakan, daya saing bangsa bertumpu pada mutu sumber daya manusianya. Menyadari hal ini, Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik. Di tahun ini, seluruh target dalam RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14 persen tahun 2024.

Wapres berharap beberapa hal agar menjadi perhatian. “Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi,” ajaknya.

Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg

Disebutkan, evaluasi ini penting agar program yang sudah dilakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan, selanjutnya  faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi.

Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting, arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting.

Diingatkan agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini.

Kepala BKKBN RI  Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Rakernas tahun 2024 seiring dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk menyiapkan kualitas SDM dengan sebaik-baiknya.

“Kita tahu bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menjadi akhir dari SDGs dan menjadi batu loncatan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kita harus bebas dari kemiskinan ekstrem, kelaparan, di mana stunting juga menjadi bagian di dałamnya,” ujarnya.

Dokter Hasto, sapaannya menegaskan, tugas BKKBN sangat simpel. Pertama, menjaga Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kedua, bagaimana menciptakan keluarga berkualitas.

Untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, BKKBN menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total rata-rata.

TFR Indonesia di 1971 sebesar 5. Bahkan ada yang melahirkan 6 hingga 10 anak.
“Dulu, anaknya banyak. Tetapi dengan program pemerintah yang luar biasa dengan jargon Dua Anak Cukup, angka rata-rata perempuan melahirkan ditargetkan 2,1 tercapai di 2024. Ternyata di 2022 TFR sudah menyentuh angka 2,18,” jelasnya.

Atas capaian ini, dokter Hasto menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan sebagai ujung tombak di lapangan, meski disparitas masih terjadi.

Ada daerah yang TFR-nya sudah 2,1, seperti di Jawa, Bali, DI Yogyakarta , DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Namun, di sejumlah daerah secara keseluruhan frekuensi kehamilan masih cukup memprihatinkan, seperti NTT dan Papua. “Kesenjangan ini harus bisa dikurangi,” tegasnya.

Di bagian lain sambutannya, dokter Hasto menyatakan mendukung apa yang menjadi target Menteri Kesehatan terkait Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB menjadi indikator derajat kesehatan bangsa.

“Satu bangsa dinilai derajat kesehatannya baik kalau AKI dan AKB nya juga baik. Dan dengan KB yang baik dan program yang ada, akan menurunkan AKI dan AKB,” ujarnya.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, dalam pandangan dokter Hasto, adalah bagaimana pergerakan Age Specific Fertility Rate (ASFR) rentang usia 15-19 tahun. Ternyata, dari tahun ke tahun angkanya turun cukup signifikan. “Setiap 1000 perempuan kalau ditanya sudah hamil atau melahirkan yang menjawab saat ini di angka 20,” jelas dokter Hasto.

Berkaitan dengan bonus demograsi, dokter Hasto menjelaskan, turunnya TFR membuat dependency ratio antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja dan konsumtif semakin turun. Terbukti, tahun 2020 dependency ratio mencapai angka 44,33. Artinya, 100 penduduk yang bekerja menanggung hanya 44 penduduk yang tidak produktif.

Puncak bonus demografi ini sesungguhnya sudah terjadi di 2020. “Kita sering mengatakan bahwa negara ini tengah memasuki bonus demografi. Tetapi secara nasional sebetulnya kita sudah pelan-pelan meninggalkan window opportunity bonus demografi. Hanya saja satu provinsi dengan provinsi lainnya tidak sama,” ujarnya.
.
Dengan demikian, dicoba meluruskan posisi puncak bonus demografi yang ternyata tercapai lebih awal dibanding proyeksi tahun 2015 yang ketika itu diproyeksikan puncaknya terjadi di 2030.

Kenapa bonus demografi maju ? Menurut dokter Hasto, karena TFR nya turun. Selain itu, tren orang nikah menurun signifikan. Sepuluh tahun lalu pernikahan terjadi sebanyak 2 juta pertahun. Saat ini turun menjadi 1,5 juta pertahun.

Tahapan bonus demografi memang tidak merata antar provinsi. Ada provinsi yang sudah masuk tahapan bonus demografi, ada yang sedang berjalan, ada yang agak memprihatinkan seperti NTT. Bahkan provinsi tersebut belum bisa diramal kapan bonus demografinya dicapai.

Selain itu, meningkatkan kualitas SDM, mau tidak mau harus dilakukan. Ketika kualitas meningkat, bonus demografi akan dicapai.

Terkait pertambahan aging population, dokter Hasto menjelaskan, akan otomatis terjadi karena angka harapan hidup penduduk Indonesia meningkat. Yang pasti, tidak ada program pemerintah untuk mengurangi populasi lansia, kecuali pengendalian kelahiran (bayi) melalui pemakaian kontrasepsi.
“Kita harus berhati-hati menghadapi aging population, di mana ‘sandwich generation’ harus menanggung beban.

‘Kalau sandwich generationnya tidak berkualitas memang cukup berat (bagi bangsa ini untuk maju),” ujarnya

Dalam laporannya, dokter Hasto menyinggung juga soal keluarga berkualitas. “BKKBN harus menciptakan keluarga berkualitas. Karena keluarga merupakan fondasi utama, dan kita fokus di dalam keluarga,” ujarnya.

Adapun ukuran kualitas keluarga adalah iBangga. Indeks Pembangunan Keluarga tersebut di atas dihasilkan dari Indeks Ketenteraman (59.44), Kemandirian (53,58), dan Kebahagiaan (71,26). Jika dilihat menurut provinsi, ketiga indeks tersebut bervariasi antar satu provinsi dengan provinsi lainnya.

“Di beberapa daerah walaupun belum mandiri secara ekonomi tapi bahagia banyak, seperti Aceh dan Kalimantan Utara. Di Daerah itu meskipun sebagian penduduknya miskin tapi kebahagian tinggi,” urai dokter Hasto.

Soal stunting, juga disinggung dokter Hasto. Dikatakan, dari tahun ke tahun prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan. Meskipun penurunan tersebut belum sesuai harapan, tetapi jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) mengalami penurunan signifikan.

“Jadi, keluarga yang tidak punya air bersih, jambannya tidak standar, rumah kumuh, mengalami penurunan yang signifikan,” jelasnya.

Data yang dimiliki BKKBN menunjukkan, tahun 2023 jumlah KRS sebanyak 11.896.367 keluarga, turun dari 13.123.418 keluarga di 2022.
Dokter Hasto mengatakan, setiap tahun terjadi 1,7 juta pernikahan di Indonesia . Dari pernikahan itu sering calon pengantin (catin) tidak melakukan persiapan menghadapi kehamilan. Perhatian mereka terhadap pre konsepsi sangat rendah.

“Dari 1,5 juta yang menikah di tahun 2023, catin yang bersedia mengukur lingkar lengannya, berat badannya, hanya sebanyak 613.113 calon pengantin. Dari jumlah itu masih banyak yang terlalu kurus, mencapai 140.163 catin,” papar dokter Hasto.

Sementara catin yang mengalami anemia mencapai 20 persen (anemia ringan, sedang, dan berat). “Sebetulmya kalau yang nikah di screening betul, banyak yang bisa ditangkap (ditangani, red) di tingkat hulu. Seharusnya kalau mau hamil harus sehat dulu agar melahirkan bayi yang sehat, terbebas dari stunting,” ujarnya.

Komitmen di 2024, menurut dokter Hasto, BKKBN harus bergerak lebih cepat. Untuk itu, di sela rakernas diluncurkan program Akselerasi dalam Percepatan Penurunan Stunting (SIDAK Stunting). “Kita akan melakukan akselerasi, mendampingi dan beraksi dalam program tersebut. Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan akan siap mendampingi keluarga berisiko stunting,” ujarnya. (Fer)

Berita Utamaoleh SebarTweet