Meimonews.com – Untuk memperkuat pendampingan terhadap PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) maka perlu melakukan feedback ke kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg pada kegiatan Pemaparan Data Pemantauan Status Gizi (PSG) menggunakan elektronik- Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Kegiatan yang diikuti sekitar 65 orang yang merupakan Satgas dan pegawai ini dilaksanakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) BKKBN Perwakilan Sulut di Ruang Lestari BKKBN Perwakilan Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (13/2/2024).
Kaper memberi contoh, sebagaimana data yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan yang ada kenaikan dan data keluarga resiko stunting (KRS) paling rendah.
Oleh karena itu, Kaper menegaskan perlunya kolaborasi/kerjasama antara Satuan Tugas (Satgas) PPS dan PKB/PLKB dalam rangka akselerasi percepatan penurunan stunting (PPS).
Hal senada disampaikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.pd, MAP. Menurut Ante, perlu kerjasama secara internal antara BKKBN dan Satgas PPS dalam rangka penurunan jumlah absolut dalam bentuk angka secara prosentase serta bagaimana plan of action dari Satgas PPS.
Ketua Tim Kerja KB/KR dr. Alfrida Bayang, M.Kes mengingatkan agar harus ada langkah mencari balita yang belum diukur, pendampingan KRS, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) tidak memahami tupoksi kerja.
Ketua Tim Kerja Hubalila dr. Cyndi PO Taloko, M.Kes menjelaskan beberapa hal di antaranya pola asuh kembali ke tugas dan fungsi TPK dan mendampingi calon pengantin baru, ibu hamil, baduta/balita serta perkuat dan pelatihan, sosialisasi tambahan dari PKB/PLKB ke TPK.
Pemaparan data e-PPBGM dilakukan Koordinator Program Manager Satgas PPS Sulut Danny Lalamentik, SE.
Dalam pemaparannya diungkapkan, data KRS menurut PK 2023 menunjukkan sebanyak 25 persen BNBA merupakan KRS Baduta dan 2 persen PUS Hamil. Oleh karenanya, perlu pemanfaatan data KRS untuk intervensi risiko dan dijadikan sasaran kegiatan tagging stunting.
Diketahui, pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu terpenuhi maka dengan menggunakan sistem aplikasi e-PPGBM di mana dengan aplikasi ini kebutuhan intervensi dalam penguatan surveilans gizi melalui kegiatan PSG secara by name by addres.
Penggunaan e-PPGBM bertujuan agar tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih muda dalam mengamati permasalahan gizi dan selanjutnya mengambil keputusan dan tindakan apa yang akan dilaksanakan, baik secara komunitas maupun individu.
Data keluarga beresiko stunting Sulut tahun 2023 adalah PUS (pasangan usia subur) hamil yang terdiri dari PUS 321.668 orang, PUS hamil 7.281 orang, PUS Hamil tingkat kesejahteraan 1 sebanyak 448 orang, PUS hamil tingkat kesejahteraan 2 sebanyak 581orang, PUS hamil tingkat kesejahteraan di atas 2 sebanyak 1.029 orang.
Untuk bayi bawah dua tahun (Baduta) terdiri dari Resiko Stunting 5.235 orang, PUS hamil tingkat kesejahteraan 1 sebanyak 1.052 orang, PUS Hamil tingkat kesejahteraan 2 sebanyak 1.378 orang, PUS Hamil tingkat kesejahteraan di atas 2 sebanyak 947 orang.
Berdasarkan data e-PPGBM Oktober 2023 (penarikan 5 Februari 2024), Entry Balita e-PPGBM 147,815 orang, Entry Pengukuran Balita 212.263 orang, Stunting 2.430 orang, jumlah balita tidak diukur 26.299 orang.
Data e-PPGBM dan Gizi RPJMN (penarikan data 5 Februari 2024),
Rekapitulasi Capaian Indikator Gizi RPJMN Gizi Terpadu 31 Januari 2024 adalah jumlah balita diukur 51.118 orang dan jumlah balita stunted 1.543 orang. (Fer)
