Meimonews.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengungkapkan, stunting dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Hal tersebut disampaikan Tandaju ketika memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting bagi Kader BKB Tahun 2024, Selasa (27/2/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting BKKBN Sulut yang diketuai Bionda Wowiling, S.Sos, MSi ini berlangsung Hotel Aston Manado hingga Rabu (28/2/2024).

‘Salah satunya melalui pemberdayaan keluarga (Intervensi Sensitif) sebagai bentuk pendidikan non-formal,” ujar Tandaju di hadapan 30 peserta utusan kader BKB aktif Kabupaten/Kota di Sulut ini.

Ditegaskan, BKKBN memiliki peranan dalam pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan cara promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Mengenai pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, sebutnya, dihitung sejak saat kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Saat menutup kegiatan, Rabu (28/2/2024), Tandaju menyampaikan beberapa hal, di antaranya kader wajib transfer ilmu ke seluruh anggota BKB, kader wajib meningkatkan kompetensi melalui ikut kelas belajar mandiri SiBima dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta BKB wajib berintegrasi dengan posyandu dan PAUD sehingga diharapkan dengan adanya integrasi kegiatan angka stunting di Sulut turun.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan umum adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi Pelaksana Program BKB tentang Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Sementara tujuan khususnya ada empat yakni pertama, pelaksana program BKB dalam hal ini kader kelompok BKB dapat melakukan sosialisasi promosi 1000 HPK pada sistem pelayanan yang sudah ada (misal integrasi dengan posyandu).

Kedua, dengan adanya kader kelompok BKB, kita bisa memahami masalah di lapangan dalam melakukan promosi dan KIE 1000 HPK kepada masyarakat dan anggota BKB lainnya mengenai permasalahan stunting ini.

Ketiga, terbinanya kelompok BKB sebagai salah satu sarana untuk promosi dan KIE terkait 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting; dan keempat, tersedianya laporan perkembangan kegiatan Pro-PN terkait promosi dan KIE 1000 HPK dalam rangka pencegahan Stunting sebagai bentuk realisasi tercapainya target tahun 2024.

Materi yang diberikan terdiri dari Peran Posyandu dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan; Cegah Stunting dengan Optimalisasi Pengasuhan oleh Ketua Tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting

Asupan Gizi dalam Upaya Pencegahan Stunting oleh dr. Nelly Majulu; serta Sosialisasi Website SiBima dalam rangka Pencegahan Stunting oleh PIC Ketahanan Keluarga Balita dan Anak (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Untuk memperkuat pendampingan terhadap PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) maka perlu melakukan feedback ke kabupaten/kota.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg pada kegiatan Pemaparan Data Pemantauan Status Gizi (PSG) menggunakan elektronik- Pencatatan Pelaporan  Gizi  Berbasis  Masyarakat  (e-PPGBM).

Kegiatan yang diikuti sekitar 65 orang yang merupakan Satgas dan pegawai ini dilaksanakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) BKKBN Perwakilan Sulut di Ruang Lestari BKKBN Perwakilan Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (13/2/2024).

Koordinator Program Manager Satgas PPS Sulut Danny Lalamentik, SE saat memaparkan data e-PPGM

Kaper memberi contoh, sebagaimana data yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan yang ada kenaikan dan data keluarga resiko stunting (KRS) paling rendah.

Oleh karena itu, Kaper menegaskan perlunya kolaborasi/kerjasama antara Satuan Tugas (Satgas) PPS dan PKB/PLKB dalam rangka akselerasi percepatan penurunan stunting (PPS).

Hal senada disampaikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.pd, MAP. Menurut Ante, perlu kerjasama secara internal antara BKKBN dan Satgas PPS dalam rangka penurunan jumlah absolut dalam bentuk angka secara prosentase serta bagaimana plan of action dari Satgas PPS.

Ketua Tim Kerja KB/KR dr. Alfrida Bayang, M.Kes mengingatkan agar harus  ada langkah mencari balita yang belum diukur, pendampingan KRS, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) tidak  memahami tupoksi kerja.

Ketua Tim Kerja Hubalila dr. Cyndi PO Taloko, M.Kes menjelaskan beberapa hal di antaranya pola asuh kembali ke tugas  dan fungsi TPK dan mendampingi calon pengantin baru, ibu hamil, baduta/balita serta perkuat  dan pelatihan, sosialisasi  tambahan  dari PKB/PLKB ke TPK.

Pemaparan data e-PPBGM dilakukan Koordinator Program Manager Satgas PPS Sulut Danny Lalamentik, SE.

Dalam pemaparannya diungkapkan, data KRS menurut PK 2023 menunjukkan sebanyak 25 persen BNBA merupakan KRS Baduta dan 2 persen PUS Hamil. Oleh karenanya, perlu pemanfaatan data KRS untuk intervensi risiko dan dijadikan sasaran kegiatan tagging stunting.

Diketahui, pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu terpenuhi maka  dengan menggunakan sistem aplikasi e-PPGBM di mana dengan aplikasi  ini kebutuhan intervensi dalam penguatan surveilans gizi melalui kegiatan  PSG secara by name by addres.

Penggunaan e-PPGBM bertujuan agar tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih muda dalam mengamati permasalahan gizi dan selanjutnya mengambil keputusan dan tindakan apa yang akan dilaksanakan, baik secara komunitas maupun individu.

Data keluarga beresiko stunting Sulut tahun 2023 adalah PUS (pasangan usia subur) hamil yang terdiri dari PUS 321.668 orang, PUS  hamil 7.281 orang, PUS Hamil tingkat kesejahteraan 1 sebanyak 448 orang, PUS hamil tingkat kesejahteraan 2 sebanyak 581orang, PUS  hamil tingkat kesejahteraan di atas 2 sebanyak 1.029 orang.

Untuk bayi bawah dua tahun (Baduta) terdiri dari Resiko Stunting 5.235 orang, PUS hamil tingkat kesejahteraan 1 sebanyak 1.052 orang, PUS  Hamil tingkat kesejahteraan 2 sebanyak 1.378 orang, PUS  Hamil tingkat kesejahteraan di atas 2  sebanyak 947 orang.

Berdasarkan data e-PPGBM Oktober 2023 (penarikan 5 Februari 2024), Entry Balita e-PPGBM 147,815 orang, Entry Pengukuran Balita  212.263 orang, Stunting 2.430 orang, jumlah balita tidak diukur 26.299 orang.

Data e-PPGBM dan Gizi RPJMN (penarikan data 5 Februari 2024),
Rekapitulasi Capaian Indikator Gizi RPJMN Gizi Terpadu 31 Januari 2024 adalah jumlah balita diukur 51.118 orang dan jumlah balita stunted 1.543 orang. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Apel Kerja di aula kantor, Senin (15/1/2024).

Di momen tersebut, Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd, MAP dan seluruh Ketua Tim Kerja yang ada di lingkungan BKKBN Perwakilan Sulut (13 orang) melakukan penandatanganan pakta integritas di hadapan Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN) Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Pakta integritas ini merupakan suatu  pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah,  ketersediaan dokumen pakta integritas menjadi penting.

Hal ini sebagai bentuk komitmen tertulis dalam upaya menjalankan fungsi integritas dan akuntabilitas kinerja setiap pegawai, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya malfungsi tugas dan peran pegawai, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Adapun tujuan pelaksanaan pakta integritas adalah memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

Selain itu, mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Dalam sambutannya, Tandaju menegaskan, penandatanganan  pakta integritas ini bukan hanya sebagai acara  simbolis saja,  namun agar selalu  diterapkan dalam melaksanakan tugas  sebagai ASN di Perwakilan BKKBN Sulut.

Selain itu, berperan  proaktif  dalam upaya  pencegahan dan pemberantasan  korupsi, kolusi dan nepotisme serta  tidak  melibatkan  diri  dalam  perbuatan  tercela, tidak meminta, memberi atau  menerima pemberian secara langsung  ataupun tidak langsung berupa suap,  hadiah, bantuan atau bentuk lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.

Ditambahkan, pakta integritas tidak  sekedar kegiatan seremonial, namun  pakta integritas hendaknya dipahami  sebagai pondasi utama dalam  menjalankan kinerja.

“Tanda tangan di dalam pakta integritas merupakan wujud komitmen yang harus diimplementasikan dalam  setiap penugasan,” ujar Tandaju.

Kaper berharap, semoga dengan ditandatanganinya pakta integritas di lingkungan  Perwakilan BKKBN Sulut   akan membawa perubahan kinerja seluruh aparatur sipil negara Perwakilan BKKBN Sulut ke arah yang lebih baik   dan modern serta dapat meraih ZI-WBK  di tahun  2024.

Disebutkan, untuk  meraihnya  tidaklah  mudah. Sangat dibutuhkan kerja keras  dan semangat, komitmen dan  janji pengemban amanah semua  ASN.

Di akhir sambutannya, Kaper mengimbau  agar tetap menjaga kesehatan di cuaca  yang ekstrim saat ini. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Menjelang akhir tahun  2023,  Perwakilan BKKBN Sulut menggelar Evaluasi Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tahun 2023.

Semua PNS Perwakilan BKKBN Sulut menjadi peserta aktif dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Program Bangga Kencana dan Program PPS.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Minahasa, Senin (18/13/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Dalam sambutannya, Tandaju mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan serta upaya  penyelesaian masalah untuk  pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Tahun 2024.

Tandaju memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada semua Pokja yang terlibat dan  sudah bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta menyukseskan Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting  di Tahun 2023 baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota.

Nantinya, sebut Tandaju, dari hasil kegiatan hari ini dapat digunakan sebagai bahan untuk strategi dan rencana aksi dalam rangka akselerasi capaian sasaran program Bangga Kencana dan Program PPS.

“Pekerjaan kita tidak sekedar menurunkan TFR atau Unmet need, namun lebih dari itu, kita berupaya bahwa tidak ada lagi anak-anak stunting di Indonesia pada umumnya dan di provinsi Sulut khususnya,” ujar Tandaju.

Untuk itu, menurutnya, program Percepatan Penurunan Stunting agar terus diupayakan dengan kerja keras, terutama tim PPS yang ada di kabupaten/kota.

“Semoga semua ini menjadi bagian  dari ibadah kita kepada Tuhan yang Mahaesa,” pinta Kaper.

Usai membuka kegiatan, dilanjutkan dengan pemaparan capaian target dari masing-masing Pokja (kelompok kerja). (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar pertemuan Peningkatan Kapasitas Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi di Grand Puri Hotel, Minggu (17/12/2023).

Pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan individu yang dapat bermanfaat secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan dari organisasi dan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Pertemuan yang menghadirkan pemateri Fanni Awaluddin Lumintang ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg. di dampingi Sekretaris Lady Ante, S.Pd. MAP.

Fanni Awaluddin Lumintang saat membawakan materi

Dalam sambutannya, Tandaju menyampaikan syukur kehadirat Tuhan Yang Mahaesa karena saat ini sudah berada di akhir tahun 2023 dengan capaian program yang baik dan bersiap untuk memasuki tahun 2024.

Disebutkan, BKKBN mengemban amanah program-program yang baru, yang tidak hanya dalam hal pengendalian kependudukan, dengan visi BKKBN tetap tidak berubah, yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Disebutkan, dalam pelaksanaan program Banggakencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Perwakilan BKKBN Sulut membutuhkan pegawai-pegawai cerdas yang hasil pekerjaannya membawa dampak pada program dan kepada masyarakat.

Foto bersama Kaper dan staf, pemateri dan peserta

“Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya diperlukan peningkatan kapasitas sehingga memberikan nilai positif untuk bersama-sama mencapai tujuan program Banggakencana dan Percepatan Penurunan Stunting,” ujarnya.

Tandaju sangat berharap, setelah menerima materi, bagi peserta yang adalah pegawai-pegawai Perwakilan BKKBN Sulut akan semakin kompeten dalam melaksanakan tugasnya.(Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri dan memberikan materi pada kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) II dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Kajian Analisa Kasus Stunting Tahun 2023

Materi yang dibawakan Kaper pada kegiatan yang dilaksanakan di Sutan Raja Hotel Kotamobagu, Kamis (14/12/2023) ini adalah mengenai pengendalian program dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Mendampingi Tandaju pada kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kotamobagu Sofyan Mokoginta, SH, ME
ini adalah Sekretaris BKKBN Sulut, Ketua Pokja Stunting dan Program Manager PPS Sulut.

Dalam sambutannya, Mokoginta mengingat akan pentingnya permasalahan Stunting. Maka, sebutnya, saat ini Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terus melakukan berbagai upaya dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di daerah ini.

Upaya itu, sebut Mokoginta, di antaranya adalah dengan melakukan peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Selain itu, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi, yang tentunya bertujuan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Kasus Stunting II disampaikan Kepala Dinas PP dan KB Kotamobagu Ahmad Yani Umar, SE dan Tim Pakar yang menghadiri kegiatan dr. Felicia Halim, SpA dan dr. Siti Korompot, SpOG.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kotamobagu, Kepala OPD yang terkait dengan upaya PPS di Kotamobagu, Ketua Organisasi Profesi IBI, Persagi Cabang Kotamobagu, Camat se-Kota Kotamobagu dan Sangadi/Lurah Lokus yang terundang serta seluruh peserta kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting 1 Kota Kotamobagu.(Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut mengadakan Pelatihan Teknis Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting (BKB Emas) di Kotamobagu, Kamis (14/12/2023).

Kegiatan yang dilakukan secara daring dan virtual ini diikuti para fasilitator kabupaten/kota serta kader BKB kabupaten/kota, PLKB kabupaten/kota se-Sulut.

Turut hadir dalam virtual meeting, Ketua Pokja Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Sulut, Kepala Dinas OPD – KB Kabupaten/Kota.

Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka pelaksanaan kegiatan ini.

Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erh saat memberikan sambutan

Dalam sambutannya, Tandaju mengingatkan, 1000 hari pertama kehidupan (HPK) sangatlah penting, karena menentukan dasar dan perkembangan di masa depan.

“Ini adalah jendela peluang yang unik dan kritis ketika fondasi Kesehatan pertumbuhan dan perkembangan saraf yang optimal didirikan (Unicef),” ujar Tandaju.

Ditambahkan, berbagai aspek perkembangan tidak terisolasi dan berdiri sendiri satu sama lain, tetapi saling berinteraksi dan mempengaruhi.

Tantangan dalam satu aspek, jelas Tandaju, dapat menghambat perkembangan aspek lainnya. Oleh karena itu, semua aspek yang mempengaruhi perkembangan sama pentingnya dan semuanya perlu diupayakan agar dapat berkembang secara optimal. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Reviu Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Sulut di Luwansa Hotel Manado, Rabu (13/12/2023).

Peserta kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Asisten 1 Setdaprov Sulut Dr. Denny Mangala, M.Si ini berjumlah 65 orang yang terdiri dari Kepala Dinas PPKB Kabupaten/Kota, mitra kerja dan pegawai perwakilan BKKBN Sulut.

Asisten 1 Setdaprov Sulut Dr. Denny Mangala, M.Si saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Sulut

Turut hadir pada kegiatan yang dilaksanakan secara during dan luring ini adalah Inspektur Wilayah I BKKBN RI Chinggih Widanarto, SE, MSi, dan Kepala Sub Auditorat Sulut II Nurendo Adi Kusumo (mewakili Kepala BPKP Perwakilan Sulut).

Adapun materi yang dipaparkan pada kegiatan ini adalah Evaluasi percepatan penurunan stunting oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulut, Evaluasi Kinerja BOKB Tagging Stunting (Irwil I BKKBN RI), dan Sosialisasi SIPERINDU (Penata KKB Ahli Madya BKKBN Ir. Yosrisal).

Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberikan laporan

Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg melaporkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mengevaluasi sejauhmana pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Provinsi Sulut

Pelaksanaan kegiatan PPS mencakup intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam rangka menurunkan prevalensi stunting dan percepatan penurunan stunting secara holistik, integrasi, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi di antara kementrian/lembaga, pemerintah daerah kabupaten/kota sampai pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

Pemaparan materi dari salah satu pembicara

Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Mangala berharap semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulut dapat bersinergi untuk percepatan penurunan stunting. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka kegiatan Diseminasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.

Mendampingi Tandaju pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado, Senin (11/12/2023) adalah Ketua Pokja Adpin Rosilia Bionda Wowiling, S.Sos, M.Si.

Kegiatan yang dihadiri Kepala Bidang Adpin/Dalduk Pengelola Data Dinas OPD KB dan PKB/PLKB ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi data hasil pemutakhiran PK-23 dan verifikasi, validasi keluarga berisiko stunting kepada kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Tandaju mengimbau kepada kabupaten/kota agar memperhatikan capaian cakupan data keluarga yang terdata dalam pendataan keluarga dalam mendukung intervensi pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, mendorong kabupaten/kota dalam menyukseskan pelaksanaan PK24 mendatang. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menggelar Executive Meeting Tahap II Tahun 2023 di Best Western Manado, Senin (11/12/2023).

Kegiatan yang diinisiasi Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M. Erg ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi stakeholder TPPS Provinsi Sulut khususnya BKKBN, Bappeda dan Dinas Kesehatan.

Ada beberapa poin penting yang dibahas pada kegiatan ini. Pertama, draft Annual Work Plan (AWP) TPPS Sulut 2024. Kedua, komitmen untuk mendukung satu data stunting dalam kegiatan PPS Sulut.

Ketiga, teridentifikasinya kondisi capaian data stunting berdasarkan capaian e-ppgbm periode Agustus  2021, Agustus 2022 dan Oktober 2023 serta melakukan identifikasi secara umum permasalahan dan tindak lanjut perbaikannya,

Keempat, reviu singkat terhadap Surat Edaran Gubernur Sulut nomor 050/23.1356/sekr.bappeda tentang Optimalisasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023-2024.

Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan Satgas PPS Kab/Kota yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Manado dan Kota Tomohon. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet