Meimonews.com – Guna mengidentifikasi akar masalah stunting, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, dalam hal ini, Dinas Dukcapil Sulut menggelar Rembuk Stunting untuk menyepakati rencana aksi dan intervensi  dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting (PPS) dan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemprov dan Kepala-kepala daerah se-Sulut.

Kegiatan ini dihadiri semua Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut, stakeholder terkait dan SKPD Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan di Arya Duta Hotel Manado, Rabu (16/720265) ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay di dampingi Kadis Dukcapil Sulut Christodharma SM Sondakh dan Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Jeanny Yola Winokan.

Dalam sambutannya, Wagub Sulut mewakili Gubernur Sulut Mayjen Purn. Yulius Selvanus menekankan pentingnya sinergi dan keterpaduan antar-provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal, karena jika berjalan terpisah, efektivitas akan terhambat.

Wagub memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang mencapai prevalensi stunting yakni Kota Tomohon dengan capaian 10.8 %, Kabupaten Kepulauan Talaud (11.6 %), Kota Manado capaian (18.5 %), Kabupaten Minahasa Utara (18.09 %), Kabupatejn Bolmong (19.3 %) dan Kabupaten Minahasa (19.4 %).

Di kegiatan tersebut, diadakan pula penandatanganan  Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) serta penyerahan bantuan nutrisi kepada 20 anak beresiko stunting sebagai Aksi Mapalus.

Rembuk Stunting dipandu/dimoderatori oleh Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulut sekaligus memfasilitasi diskusi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan yang hadir.

Peran moderator sangat penting untuk memastikan jalannya rembuk stunting berlangsung efektif, partisipatif dan menghasilkan  rekomendasi yang konkrit guna menurunkan stunting secara signifikan.

Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulut, mampu mengarahkan diskusi hingga fokus pada solusi strategis dan kolaboratif.

Pelaksanaan Rembuk Stunting untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, identifikasi hambatan, serta percepatan penanganan stunting lewat pendekatan multisektoral, dan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam masalah gizi kronis pada anak-anak, demi  mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan produktif di masa depan. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Mitra yang diadakan di Kantor Bupati, Selasa (2/4/2024).

Kegiatan yang diadakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten Mitra ini dibuka pelaksanaannya oleh Pj. Bupati Mitra Ir. Ronald TH Sorongan, M.Si.

Hadir pada kegiatan ini, Sekda Mitra David H. Lalandos AP MM, Assiten I Jani Rolos, S.Sos MM, Assiten II Arnold MM, Kepala BPS Mitra,  Kepala  Bappeda Mitra, unsur Forkopimda Mitra, Kepala Dinas PPKB Mitra dr. Helny Ratuliu, Wakapolres Mitra, mewakili Dandim 1302 Mayor Infanteri Daeng Pasaka, SE, Anggota TPPS Sulut Murphy Kuhu, dan jajaran Pemkab Minahasa Tenggara.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg hadir pada kegiatan tersebut dan memberikan materi.

Pj. Bupati Mitra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kategori 26,5 persen, yang jauh di bawah target pencapaian nasional yaitu di bawah 14 persen di tahun 2024.

Rembuk Stunting ini, menurutnya, merupakan bagian dari 8 Aksi Integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting.

Sedang tujuan utama dari pelaksanaan rembuk stunting di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 ini adalah mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Mitra, sebagai wujud komitmen bersama antar semua pihak.

Itulah sebabnya, maka hari ini juga dilakukan penandatanganan komitmen penanggulangan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024.

Dalam pemaparan materinya, Kepala BKKBN Sulut mengungkapkan beberapa rekomendasi dalam penanganan PPS Kabupaten Mitra, di antaranya, pertama, memaksimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendampingi sasaran sasaran intervensi sesuai data KRS VerVal PK23 dan E-PPGBM.

Jumlah TPK) di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 ada sebanyak 423 orang.

Kedua, data KRS Verval23, E-PPGBM perlu dijadikan data basis dalam penentuan sasaran intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mitra.

Ketiga, mendorong agar semua pihak terlibat dalam akselerasi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting; dan keempat, memaksimalkan capaian pengukuran balita minimal 95 persen dari total balita yang ada.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga pada saat  melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting, di sela  kegiatan  tersebut diserahkan dana orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk Kabupaten Mitra.

Usai Rakor,  Pj. Bupati Mitra bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sulut meninjau langsung  Posyandu yang ada di kelurahan Lowu Satu Kecamatan Ratahan untuk melihat pelaksanaan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pemberian makanan tambahan bagi balita yang hadir di Posyandu. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd, MAP dan Tim Satgas PPS Sulut yang diketuai Danny Lalamentik road show menghadiri dan memberikan materi di kegiatan Rembuk Stunting di tiga Kabupaten di Sulut.

Kegiatan rembuk stunting pertama yang diikuti adalah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kemudian di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan di Kabupaten Minahasa.

Rembuk stunting di Kabupaten Boltim dilaksanakan di Kantor Bupati, Tutuyan, Selasa (19/3/2024), di Kabupaten Bolmut yang dilaksanakan di Kantor Bapelitbang, Boroko, Kamis (21/3/2024), dan di Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Tondano, Senin (25/3/2024).

Pada kegiatan di Boltim yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekda Boltim Ir. Sonny Warokka, PhD, Sekretaris BKKBN Sulut, dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa dengan data yang ada menjadi  bahan intervensi keluarga yang beresiko stunting,  dengan memaksimalkan fungsi TPK, penguatan kelembagaan tingkat Kabupaten TPPS Kecamatan dan Desa, serta mendorong semua pihak untuk terlibat dalam akselerasi percepatan  penurunan sunting (PPS).

Di akhir pemaparan pada kegiatan yang bertujuan untuk menyepakati  pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangkitkan  komitmen publik  dalam kegiatan penurunan stunting, Sekretaris BKKBN Sulut menginformasikan kepada peserta bahwa di lingkungan BKKBN Sulut saat ini  berada pada Penerapan  Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Di sela pelaksanaan Rembuk Stunting ini dilakukan pula penandatanganan Komitmen Bersama Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Boltim.

Di Kabupaten Bolmut yang sekaligus merupakan Rapat Koordinasi Konvergensi Lintas Program/Lintas Sektor dalam Penanggulangan Pencegahan Stunting itu, Ante memaparkan materi Pemantauan dan  Evaluasi dalam rangka  PPS di  Kabupeten Bolmong  Utara.

Ante menjelaskan, kondisi saat ini, angka  stunting  di Sulawesi Utara mengalami  kenaikan 0,8 persen yaitu dari 20,5 persen menjadi menjadi 21,3 persen tahun 2023.

Langkah  ini, sebut Ante, harus segera  diantisipasi oleh seluruh kabupaten/kota di Sulut. “Perlu langkah-langkah konkrit untuk menurunkannya. Salah satunya adalah peran dari semua pihak,” ujarnya pada kegiatan yang diikuti 60 peserta  di antaranya Kapolres, para Kadis terkait, para Sangadi, mitra kerja, Ketua-ketua organisasi wanita, Kepala Puskesmas dan PLKB se Kabupaten Bolmut.

Dikemukakan, ada 64 indikator dalam  Master Ansit menjadi acuan dalam  menyukseskan penurunan stunting di daerah.

Atas nama BKKBN Sulut, Ante mengapresiasi kekompakan dari TPPS termasuk dukungan dari Pj. Bupati Bolmut Sirajudin  Lasena, SE. M.Ec.Dev  yang menekankan kepada Tim untuk  berpedoman pada total football, dalam  hal in,  pekerjaan apapun harus total dalam melaksanakannya.

Di Kabupaten Minahasa yang dibuka pelaksanaannya oleh Pj Bupati Minahasa Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si, Sekretaris BKKBN Sulut membawakan materi Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Minahasa.

Kumendong, dalam sambutannya, mengatakan, upaya untuk penurunan stunting perlu dilakukan penguatan dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat melalui intervensi spesifik dan sensitif.

Pada kegiatan ini dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Minahasa Tahun 2024 oleh Pj. Bupati, Ass. I, Ketua TP PKK, perwakilan Kodim 1302 Minahasa, Kepala OPD, para Camat, perwakilan KUA, TPPS dan Satgas PPS. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet