Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut mengadakan audiensi dan berkoordinasi dengan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Selasa (6/5/2025).
Pada pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Minsel, hadir dari Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut adalah Jeanny Yola Winokan (Kepala), Lady D. Ante (Sekretaris) dan Tim Kerja.
Sementara yang mendampingi Bupati adalah Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Benny Lumingkewas dan Kepala Dinas PPKB Minsel Meity Tumbuan.
Dalam pertemuan tersebut dibahas pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Minahasa Selatan.
Lima Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN menjadi poin penting yang dibahas dalam pertemuan, terutama pelaksanaan GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), Lansia Berdaya dan SuperAps sebagai sumber data terintegrasi.
Selain itu, dibahas juga beberapa kendala yang sering terjadi di lapangan, seperti pergantian TPK (Tim Pendamping Keluarga) di beberapa wilayah yang menghambat jalannya program, kinerja Penyuluh KB, penyusunan peta jalan GDPK, SK GENTING dan serapan dana BOKB Kabupaten Minahasa Selatan yang masih kurang optimal.
Bupati Minsel memberikan apresiasi dan dukungan atas masukkan yang diterima bahkan langsung memberikan arahan kepada beberapa pejabat yang hadir untuk segera menindaklanjuti hasil dari pertemuan tersebut.
Bupati juga mengarahkan agar hubungan sinergitas kemitraan yang sudah berjalan baik selama ini antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.(elka)
Meimonews.com – Guna membahas program Pembanggunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) terutama Quick Win, Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembanggunan Keluarga)/Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulut beraudiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Rabu (16/4/2025).
Audiensi dilakukan secara terpisah. Dengan Walikota Manado Andrei Angouw dilaksanakan di ruang kerja Walikota, sementara dengan Wawali Richard Sualang di ruang kerja Wawali.
Mendampingi Walikota dan Wawali adalah Kepala Dinas Dalduk KB Manado dan Kabid, sementara dari Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulut, yang mendampingi Kepala Perwakilan adalah Sekban dan Ketua-ketua Tim Kerja.
Diketahui, program Bangga Kencana adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan hidup sehat.
Tujuan program Bangga Kencana adalah mewujudkan keluarga berkualitas, mengatasi masalah stunting, memperkuat sistem informasi keluarga, mengembangkan smart technology, dan meningkatkan advokasi. (elka)
Meimonews.com – Sejumlah hal terkait upaya percepatan penurunan stunting (PPS) di Sulawesi Utara disampaikan Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M,Erg pada acara pembukaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas dan Launching Population Clock Sulut.
Dalam acara yang diselenggarakan BKKBN Sulut dengan penanggung jawab kegiatan Pokja Dalduk selama dua hari (26-27/9/2024) di Roger Hotel Manado itu, Tandaju mengungkap data-data perkembangan stunting di Sulut dan memberikan ‘tantangan’ agar peserta membuat terobosan atau langkah-langkah strategis terkait PPS.
Koordinasi dan sinergitas pelbagai pihak, sebut Tandaju, sangat diperlukan. Koordinasi dan perhatian dari pimpinan di atas ke bawah merupakan hal penting dalam upaya PPS.
Berbagai upaya dari BKKBN dan jajaran serta instansi pemerintah daerah, menurutnya, telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka stunting.
Sebagai wujud apresiasi terhadap lembaga dan perorangan yang peduli terhadap permasalahan stunting dilakuka BKKBN Sulut denganmemberikan penghargaan kepada mereka,
Disebutkan, profil keluarga Indonesia yang tercermin dari hasil SUPAS menunjukkan angka yang berada pada kondisi yang rentan. Angka kematian ibu masih tinggi perkelahiran hidup; angka prevalensi stunting anak balita masih tinggi; jumlah penduduk yang terus meningkat.
“Potret ini akan berpengaruh pada pengelolaan keluarga serta pola pengasuhan yang berdampak pada kualitas manusia,” ujar Tandaju seraya menambahkan, oleh karena itu, program Bangga Kencana harus dapat menjangkau seluruh keluarga Indonesia.
Salah satunya, sebut Tandaju, adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi program Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas.
Peringatan dini pengendalian penduduk merupakan suatu usaha untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan timbul baik segera ataupun yang akan datang akibat situasi kependudukan serta kebijakan pengendalian penduduk yang dilaksanakan pada masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan.
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas dan Launching Population Clock Sulut ini diikuti 60-an peserta yakni perwakilan instansi/lembaga tingkat Provinsi Sulut, Pokja, Tenaga Teknis dan Satgas serta Kadis OPDKB dan PKB/PLKB Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Pengelola Kampung Berencana.
Sejumlah narasumber dihadirkan pada acara ini yakni Asisten I Setdaprov Sulut Dr. Denny Mangala, M.Si, Kepala BPKP Sulut, Yohanes Tamastola, S,Si, MPH, KPM Stunting Danny Lalamentik, SE serta KPM Kependudukan Ignasius P. Worung, SE, M.Si. Bertindak sebagai moderator/pemandu adalah Wakil Ketua Satgas PPS Sulut Murphy Kuhu, STP. (elka)
Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Sulut Tahun 2024.
Rakerda yang dibuka pelaksanaannya oleh Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten 2 Setprov Sulut Asripan Nani diadakan di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).
Sebanyak 200-an peserta mengikuti Rakerda yang mengangkat tema Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Utara Menuju Indonesia Emas 2045.
Peserta tersebut, di antaranya Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota se-Sulut, kepala dinas/instansi vertikal/kepala badan di lingkungan Pemprov Sulut, para kepala OPD-KB kabupaten dan kota serta mitra kerja program Bangga Kencana.
Di momen Rakerda ini ada enam Bupati/Walikota di daerah ini yang mendapat penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sulut. Penyerahan penghargaan dilakukan antara lain oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala.BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan, dan Kaper BKKBN Sulut.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakerda adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, evaluasi dan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi (tupoksi) BKKBN.
Tupoksi tersebut adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.
Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan saat menyerahkan penghargaan BKKBN kepada Bupati Minut Joune Ganda
Dalam laporan tersebut, Kaper turut memaparkan gambaran umum pencapaian Indikator Kinerja Utama BKKBN Perwakilan Sulut tahun 2023.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo antara lain menegaskan, BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius saat memberikan sambutan
Dikemukakan, pentingnya data yang presisi untuk penguatan kemitraan agar mencegah stunting. Ke depan kemiskinan ekstrim akan terdiri dari keluarga yang unmodifiable atau sulit diubah. Maka, memberdayakan perempuan menjadi hal yang penting.
“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak, masih produktif dan tidak menjadi beban.
Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujar Bonivasius.
Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setprov Sulut menegaskan, untuk mendukung cita-cita bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2025 maka salah satu upayanya adalah melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam hal ini, BKKBN tentunya memiliki sasaran prioritas pada keluarga, memiliki peran yang sangat strategis, terutama peran yang terkait dengan pertumbuhan penduduk seimbang (antara kualitas dan kuantitas), perwujudan keluarga berkualitas, kontribusi pada bidang kesehatan dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk peran penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, PPS,serta pemanfaatan Bonus Demografi.
“Peran penting tersebut diharapkan memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk turut mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandas gubernur.
Selain itu, tambah gubernur, sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada 2024.
Dikemukakan, sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana PPS, Perpres tersebut memberikan penguatan untuk tiga hal yaitu penguraian kerangka kelembagaan, penguatan kerangka intervensi, dan penguatan kerangka pendanaan.
“Oleh karena itu, Pemda Sulut menaruh perhatian penuh terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Sulut.
Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan termasuk melibatkan berbagai sektor,” sebut Gubernur.
Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung komitmen pemerintah pusat lewat arahan Presiden RI kepada BKKBN sebagai penanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, upaya PPS tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab semua pihak.
Program penta helix yang melibatkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi san medi massa harus terus dikembangkan. Selain dari pada itu, diperlukan juga peningkatan sinergitas pemangku kepentingan program Bangga Kencana baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta mitra strategis BKKBN, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Sulut guna menuju Indonesia Emas di tahun 2045
Karena itu, melalui Rakerda ini, Gubernur mengajak kita semua bersinergi dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.
“Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, saya yakin kita mampu mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera di Sulut,” tandasnya.
Menurutnya, jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas maka kita mampu membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan.
Usai acara pembukaan dan penyerahan penghargaan BKKBN Sulut kepada beberapa bupati dan walikota, Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Turro Wongkaren, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si. (Fer)
Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut terus berupaya menggali konsep-konsep baru dalam mengembangkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng pada kegiatan Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran/Pilot Project Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Peduli Stunting Tahun 2023 di Hotel Grand Whiz Manado, Jumat (18/8/2023).
Apa yang disampaikan saat memberikan sambutan itu, terkait dengan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2020-2024.
Disebutkan, Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program PEK yang dikembangkan difokuskan pada keluarga akseptor yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA),” ujar Tandaju di dampingi Ketua Pokja Pembangunan Keluarga dr. Alfrida Bayang, M.Kes dan pelaksana kegiatan Tarmina Wonopati, S.Pd.
Melalui program prioritas ini diharapkan keluarga akseptor KB dan Stunting yang tergabung dalam kelompok UPPKA dapat menjadi penggerak, motivator, dan influencer bagi keluarga akseptor lainnya untuk ikutserta dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
James Lumintang, SE, ME (Bank SulutGo) dalam pemaparan materi Kebijakan perbankan dalam pemberian fasilitasi kredit permodalan menjelaskan, tujuan kegiatan ini meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga, khususnya keluarga Akseptor KB Lestari MKJP dan KB Mandiri MKJP melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Kasubid PEK Kabupaten/Kota dan Ketua Kelompok UPPKA target Pro – PN tahun 2023. (Fer)
