Meimonews.com – Polres Minahasa Selatan (Minsel) bersama Bidang Dokkes Polda Sulut dan Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis terhadap para penyelenggara Pemilu 2024 di wilayah Minsel di Graha Tatag Trawang Tungga Polres Minsel, Rabu (28/2/2024).

Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini diikuti oleh 157 orang petugas penyelenggara Pemilu yakni petugas PPS, KPPS, PPK, Panwascam, Linmas serta TNI-Polri Pengamanan TPS.

Pelayanan pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, EKG, THT, gigi, mata serta pemberian obat dan suplemen vitamin.

“Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan kepedulian Satgas Kesehatan Operasi Mantap Brata terhadap petugas penyelenggara Pemilu 2024 yang mengalami sakit usai melaksanakan tugasnya baik di TPS, PPS, PPK maupun KPU,” kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Michael Irwan Thamsil.

Thamsil berharap, kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini dapat bermanfaat bagi para penyelenggara Pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Minsel.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Ketua KPU Minahasa Selatan Tommy Moga. “Atas nama seluruh jajaran KPU Minsel mengucapkan banyak terimakasih kepada Polres Minsel dan Biddokkes Polda Sulut atas adanya kegiatan ini,” ujarnya.

Ungkapan apresiasi juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Minsel Eva Keintjem. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Polres Minsel atas terselenggaranya kegiatan ini, luar biasa,” ujarnya. (AF)

Meimonews.com – Personil Polresta Manado, prajurit Kodim 1309/Manado serta masyarakat bersinergi, bekerja bakti membersihkan pekuburan Teling, Jumat (25/11/2022).

Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait menjelaskan, kegiatan kerja bakti ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI-Polri dalam rangka ikut serta membantu meringankan beban masyarakat untuk membersihkan lingkungan perkuburan umum.

Kegiatan kerja bakti ini, menurut Kapolresta, merupakan budaya gotong-royong dan tradisi turun-temurun yang yang positif dan harus tetap dipertahankan.

“Gotong-royong bukan hanya merupakan sebuah pekerjaan, namun lebih dari itu tercipta silaturahmi dengan sesama, serta tetap menjalin persatuan dan kesatuan,” tandasnya.

Diungkapkan, bukan hanya kegiatan pembersihan lingkungan perkuburan umum saja yang menjadi target dari kegiatan ini, namun lebih dari itu.

Harapannya sebagai bukti kedekatan dan keakraban antara TNI-Polri bersama masyarakat sehingga akan tercipta sinergitas antara TNI-Polri dan masyarakat sehingga segala permasalahan yang ada di masyarakat bisa dirembug bersama untuk mencari jalan keluar penyelesaiannya. (AF)

Meimonews.com – Polri terus melakukan pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Salah satu bentuk Polri ikut menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 adalah dengan melakukan sosialisasi perihal imbauan masyarakat untuk bekerja dan belajar dari rumah.

Hal ini, sebut Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto kepada Meimonews.com, Minggu (13/11/2022), sesuai dengan imbauan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara KTT G20 Luhut Binsar Pandjaitan.

Kombes Pol. Satake mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Gubernur Bali sudah mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan kegiatan masyarakat.

“Pada satu sisi diharapkan yaitu pertama adanya kegiatan aktivitas sekolah secara online. Kemudian yang kedua kegiatan pelaksanaan mengajar dan kerja di rumah saja. Kecuali mereka yang kerja di perhotelan dan kegiatan G20 tetap melaksanakan tugas. Ini untuk mengurangi aktivitas masyarakat di lokasi KTT G20,” ujarnya, Minggu (13/11/2022).

Imbauan ini, menurutnya, sudah dilakukan selama satu bulan. Akan tetapi imbauan ini diharapkan terlaksana pada tanggal 14 hingga 17 November 2022.

“Polda Bali melakukan sosialisasikan. Kemudian akan memantau pelaksanaannya dengan melaksanakan patroli di lokasi-lokasi yang memang harus tutup,” tambahnya.

Mantan Kepala SPN Polda Sulut ini menyebutkan, sejauh ini, respons masyarakat baik terkait imbauan ini dan siap mematuhinya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk selalu mendukung pelaksanaan KTT G20.

Pihaknya berharap, masyarakat mendukung pelaksanaan KTT G20 dan jika nantinya delegasi lewat mohon dimengerti jika adanya penutupan dan pengalihan.

Hingga saat ini, ungkap Kombes Pol. Satake, pihaknya belum mendapatkan laporan adanya delegasi atau tamu VVIP yang hendak berwisata atau berbelanja usai penyelenggaraan KTT G20. Namun, pihaknya siap mengamankan jika memang hal tersebut terjadi.

“Kalau secara laporan belum. Tapi itu tetap difasilitasi, tetap dilakukan kegiatan pengawalan dan pengamanan di lokasi yang mereka datangi,” ujar mantan Kapolres Bitung ini.

Menurutnya, Polri sudah siap melakukan pengamanan dan pengawalan untuk kedatangan delegasi dan tamu VVIP yang dijadwalkan mulai hadir hari ini. “Kita siap maksimal. Pengawalan kalau Ring 1 kan Paspampres,” tandasnya. (Fer)

(oleh : Lexie Kalesaran)

Meimonews.com – Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tugas pokok (tupok) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkatibmas), penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Itulah sebabnya hal-hal yang berkaitan dengan tupoknya, Polri di semua jajaran (mulai dari Mabes, Polda, Polres/ta/tabes hingga Polsek) akan menjalankan tupok tersebut dengan sertamerta. Tentu, dengan mengikuti prosedur sebagaimana aturannya.

Momen Pillkada Serentak Tahun 2020 termasuk yang menjadi bagian dari tanggung jawab Polri.

Itulah sebabnya, Polri menempatkan personilnya untuk tugas tertentu terkait dengan pengamanan pilkada, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu, sudah dilakukan di tahap-tahap sebelumnya dengan menempatkan personil sesuai kemampuan yang ada.

Untuk pengamanan TPS (tempat pemungutan suara), Polri mengerahkan sejumlah personilnya.

Di Sulut sendiri, Polda Sulut mengerahkan sebanyak 1.489 personil dengan perincian 795 personil di bawah komando operasi (BKO) ke Polresta dan Polres jajaran sedang sisanya disiapkan sebagai Kompi Gabungan Staf Cadangan BKO.

Pengerahan personil untuk pengamanan TPS tersebut sesuai Surat Kapolda Sulut Irjen Pol. RZ Putra Panca Nomor : B/1986/XI/OPS.1.3/2020 tertanggal 11 November 2020. Pengerahan personil tersebut merupakan bentuk optimalisasi pelaksanaaan Pilkada Serentak dari Polda Sulut.

Pengerahan personil tersebut deegan maksud agar pilkada tahun 2020 bisa berjalan deegan baik, aman, nyaman dan damai.

Polri tidak ingin terganggunya pelaksanaan hajatan lima tahun sekali untuk memilih pemimpin pilihan rakyat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota karena satu dan lain hal oleh ulah oknum atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Personil Polri akan bertindak tegas dan terukur terhadap segala perbuatan yang melawian hukum terkait dengan pelaksanaan Pilkada dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) secara umumnya.

Walau tegas dan terukur, namun pendekatan humanisme dan edukatif tetap dikedepankan, kecuali hal-hal yang bersifat kemendesakan dan tertentu lainnya. Polri akan promoter (professional, modern dan terpercaya).

Berbarengan dengan itu, peranserta dari stake-holder (pemangku kepentingan) lainnya temasuk dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Menciptakan iklim yang kondusif bagi terpelihara/terjaganya kamtibmas sangat diharap termasuk dalam pelaksanaan pilkada.

Sinergitas dari masyarakat penting dan dibutuhkan karena pilkada adalah pesta demokrasinya rakyat. Rakyat/masyarakat yang berhak memilih (sesuai ketentuan) akan menggunakan/memanfaatkan momen lima tahunan ini untuk memilih pemimpinnya (Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil BupatiWalikota dan Wakil Walikota).

Dengan sinergitas tersebut diharapkan pilkada aman, nyaman dan damai bisa terwujud.

Siapapun yang didukung dan dipilih menjadi hak perorangan dan tidak ada seseorang atau pihak manapun yang bisa mengatur, mengendalikan, memaksa apalagi disertai ancaman.

Pilihanpun tak dilarang berbeda. Berbeda pilihan hendaknya tidak sampai merusak kerukunan dan kebersamaan yang sudah terjalin baik selama ini.

Perbedaan pilihan hendaknya tidak berujung percekcokan, pertengkaran, konflik dan sejenisnya karena kalau sudah demikian, aparat/Polri akan segera bertindak.