Meimonews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Polri atas pelaksanaan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Menurutnya, mudik tahun ini terasa lebih nyaman.

“Mudik tahun ini rasanya lebih lancar, ya,” ujar Wamendagri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Dikemukakan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan rekayasa lalulintas yang disiapkan Polri memberikan dampak luar biasa terhadap arus mudik. Oleh karenanya, arus lalulintas kendaraan mengalir dengan lancar.

“Karena WFA ini kelihatannya efektif, jadi mudiknya bertahap. Kemudian teman-teman kepolisian membuat rekayasa lalin yang inovatif juga,” ujarnya.

Apresiasi juga diberikan atas koordinasi yang terbangun antarkepala daerah dan pemerintah pusat. Hal itu memang menjadi salah satu yang penting dalam mewujudkan mudik aman, nyaman, dan lancar. (AF)

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu’ti, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo, meresmikan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kapolri menjelaskan, dari 20 SPPG yang diresmikan, empat berada di tingkat Mabes Polri dan 16 di polda prioritas. Peresmian SPPG ini merupakan realisasi atas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hari ini kami melaksanakan launching SPPG untuk mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden. Makan Bergizi gratis. Dan Alhamdulillah untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas,” ujar Kapolri, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Tentunya sambung Kapolri, ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan.

Pembangunan SPPG, menurutnya, akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025. Pembentukan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan Badan Gizi Nasional.

“Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi,” ujar Kapolri.

Dijelaskan, ke depan juga akan ada Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program makan bergizi gratis. Seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar.

Ditambahkan Kapolri, di SPPG Pejaten bahkan terdapat pengelolaan hidroponik untuk mendukung suplai kebutuhan baku makan bergizi gratis. Dengan demikian, tidak hanya pemenuhan makanan bergizi bagi anak, tetapi juga menyentuh ekosistem perekonomian di daerah.

“Dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi,” ujarnya,

Kepala BGN mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Ketua Dewan Pembina dalam hal ini Ny. Juliati Sigit Prabowo yang bergerak cepat mendukung program makan bergizi gratis. Diakuinya, Polri sangat luar biasa mengimplementasi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di mana tiga kunci sukses Makan Bergizi, yang pertama anggaran itu tidak perlu didiskusikan karena itu sudah disiapkan oleh Pak Presiden.

“Tadi kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1000,” ujarnya.

Langkah serius dari gugus tugas Polri yang luar biasa, ungkap Kepala BGN, menjadikan optimisme bahwa pada bulan September seluruh fasilitas dibutuhkan untuk melakukan percepatan MBG bisa diperoleh. Kemudian, 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun

“Jadi karena keterlibatan semua pihak, termasuk Polri yang sangat cepat, saya optimis bahwa target itu akan bisa terpenuhi. Dan saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul kualitas dengan standar tinggi, dengan 4 standar,” ujarnya.

Tidak hanya Kepala BGN, Menteri Mu’ti juga menyampaikan bahwa gerakan luar biasa Polri ini semakin mengoptimalkan pembangunan generasi sehat dan kuat lewat MBG. Tentunya, ia berharap para murid bisa semakin semangat mengemban pembelajaran di sekolah dan menjadi harapan bangsa.

“Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri dan seluruh jajaran atas program ini dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari sinergi dan ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri. (AF)

Meimonews,com – Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menggelar Tes Akademik dan Asesmen Mental Ideologi tingkat pusat Seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

Digandengnya BSSN dalam tes tersebut yang dilaksanakan di Gedung D Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/7/2024) dimaksidkan untuk mencegah peretasan.

Saleh, Pengawas dari BSSN mengatakan, Computer Assisted Testing (CAT) Akademik dipastikan aman, dan tak ada kendala dalam penggunaan perangkat untuk mengunggah soal.

Kehadiran BSSN, jelas Saleh seperti dikutip Hunas Polda Sulut, untuk memastikan nihil upaya kecurangan dan peretasan jelang tes berlangsung.

“Untuk yang dipastikan itu jaringan yang digunakan, kemudian (ancaman-red) Malware atau file yang mungkin berbahaya di dalam komputernya. Kemudian aplikasi yang mungkin akan digunakan untuk remot seperti itu. Kami pastikan hal-hal tersebut dipastikan tidak ada di komputer yang akan digunakan,” ujarnya.

Sebelum tes dimulai, para pengawas memastikan kotak tempat penyimpanan hardware soal masih tersegel. Kemudian pengawas juga memastikan komputer server aman dari peretasan dan juga Malware.

“Kami sudah melakukan pengecekan perangkat yang akan digunakan untuk peng-upload-an soal untuk CAT Akademik dan dari hasil pengecekan diketahui perangkat bisa digunakan untuk proses peng-upload-an soal,” jelasnya.

Bastian Bagus Laksono, Pengawas Eksternal dari LSM Kelompok Pelayanan Sosial mengatakan, indikasi kecurangan tidak bisa dilakukan karena tiga kunci dari kotak berisi soal itu sudah aman.

“Sejauh ini pengamanan sudah berjalan baik dimana dalam kotak itu ada tiga kunci dari kita eksternal bawa satu, terus dari pihak internal bawa satu, sekretariat bawa satu, jadi untuk indikasi kecurangan tidak bisa,” ujarnya.

Tahapan seleksi calon Taruna dan Taruni Akpol tahun anggaran 2024 tingkat panitia pusat sudah sampai pada Tes Akademik dan Asesmen Mental Ideologi.

Sebanyak 492 calon Taruna dan Taruni Akpol melaksanakan tes di ruangan mereka, sedangkan para orangtua yang ingin melihat anaknya mengerjakan tes disiapkan tempat di lantai 3, Gedung TVKU dan bisa menyaksikan CCTV di ruang tes. (AF)

Meimonews.com – Polres Minahasa Selatan (Minsel) bersama Bidang Dokkes Polda Sulut dan Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis terhadap para penyelenggara Pemilu 2024 di wilayah Minsel di Graha Tatag Trawang Tungga Polres Minsel, Rabu (28/2/2024).

Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini diikuti oleh 157 orang petugas penyelenggara Pemilu yakni petugas PPS, KPPS, PPK, Panwascam, Linmas serta TNI-Polri Pengamanan TPS.

Pelayanan pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, EKG, THT, gigi, mata serta pemberian obat dan suplemen vitamin.

“Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan kepedulian Satgas Kesehatan Operasi Mantap Brata terhadap petugas penyelenggara Pemilu 2024 yang mengalami sakit usai melaksanakan tugasnya baik di TPS, PPS, PPK maupun KPU,” kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Michael Irwan Thamsil.

Thamsil berharap, kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini dapat bermanfaat bagi para penyelenggara Pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Minsel.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Ketua KPU Minahasa Selatan Tommy Moga. “Atas nama seluruh jajaran KPU Minsel mengucapkan banyak terimakasih kepada Polres Minsel dan Biddokkes Polda Sulut atas adanya kegiatan ini,” ujarnya.

Ungkapan apresiasi juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Minsel Eva Keintjem. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Polres Minsel atas terselenggaranya kegiatan ini, luar biasa,” ujarnya. (AF)

Meimonews.com – Personil Polresta Manado, prajurit Kodim 1309/Manado serta masyarakat bersinergi, bekerja bakti membersihkan pekuburan Teling, Jumat (25/11/2022).

Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait menjelaskan, kegiatan kerja bakti ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI-Polri dalam rangka ikut serta membantu meringankan beban masyarakat untuk membersihkan lingkungan perkuburan umum.

Kegiatan kerja bakti ini, menurut Kapolresta, merupakan budaya gotong-royong dan tradisi turun-temurun yang yang positif dan harus tetap dipertahankan.

“Gotong-royong bukan hanya merupakan sebuah pekerjaan, namun lebih dari itu tercipta silaturahmi dengan sesama, serta tetap menjalin persatuan dan kesatuan,” tandasnya.

Diungkapkan, bukan hanya kegiatan pembersihan lingkungan perkuburan umum saja yang menjadi target dari kegiatan ini, namun lebih dari itu.

Harapannya sebagai bukti kedekatan dan keakraban antara TNI-Polri bersama masyarakat sehingga akan tercipta sinergitas antara TNI-Polri dan masyarakat sehingga segala permasalahan yang ada di masyarakat bisa dirembug bersama untuk mencari jalan keluar penyelesaiannya. (AF)

Meimonews.com – Polri terus melakukan pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Salah satu bentuk Polri ikut menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 adalah dengan melakukan sosialisasi perihal imbauan masyarakat untuk bekerja dan belajar dari rumah.

Hal ini, sebut Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto kepada Meimonews.com, Minggu (13/11/2022), sesuai dengan imbauan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara KTT G20 Luhut Binsar Pandjaitan.

Kombes Pol. Satake mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Gubernur Bali sudah mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan kegiatan masyarakat.

“Pada satu sisi diharapkan yaitu pertama adanya kegiatan aktivitas sekolah secara online. Kemudian yang kedua kegiatan pelaksanaan mengajar dan kerja di rumah saja. Kecuali mereka yang kerja di perhotelan dan kegiatan G20 tetap melaksanakan tugas. Ini untuk mengurangi aktivitas masyarakat di lokasi KTT G20,” ujarnya, Minggu (13/11/2022).

Imbauan ini, menurutnya, sudah dilakukan selama satu bulan. Akan tetapi imbauan ini diharapkan terlaksana pada tanggal 14 hingga 17 November 2022.

“Polda Bali melakukan sosialisasikan. Kemudian akan memantau pelaksanaannya dengan melaksanakan patroli di lokasi-lokasi yang memang harus tutup,” tambahnya.

Mantan Kepala SPN Polda Sulut ini menyebutkan, sejauh ini, respons masyarakat baik terkait imbauan ini dan siap mematuhinya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk selalu mendukung pelaksanaan KTT G20.

Pihaknya berharap, masyarakat mendukung pelaksanaan KTT G20 dan jika nantinya delegasi lewat mohon dimengerti jika adanya penutupan dan pengalihan.

Hingga saat ini, ungkap Kombes Pol. Satake, pihaknya belum mendapatkan laporan adanya delegasi atau tamu VVIP yang hendak berwisata atau berbelanja usai penyelenggaraan KTT G20. Namun, pihaknya siap mengamankan jika memang hal tersebut terjadi.

“Kalau secara laporan belum. Tapi itu tetap difasilitasi, tetap dilakukan kegiatan pengawalan dan pengamanan di lokasi yang mereka datangi,” ujar mantan Kapolres Bitung ini.

Menurutnya, Polri sudah siap melakukan pengamanan dan pengawalan untuk kedatangan delegasi dan tamu VVIP yang dijadwalkan mulai hadir hari ini. “Kita siap maksimal. Pengawalan kalau Ring 1 kan Paspampres,” tandasnya. (Fer)

(oleh : Lexie Kalesaran)

Meimonews.com – Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tugas pokok (tupok) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkatibmas), penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Itulah sebabnya hal-hal yang berkaitan dengan tupoknya, Polri di semua jajaran (mulai dari Mabes, Polda, Polres/ta/tabes hingga Polsek) akan menjalankan tupok tersebut dengan sertamerta. Tentu, dengan mengikuti prosedur sebagaimana aturannya.

Momen Pillkada Serentak Tahun 2020 termasuk yang menjadi bagian dari tanggung jawab Polri.

Itulah sebabnya, Polri menempatkan personilnya untuk tugas tertentu terkait dengan pengamanan pilkada, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu, sudah dilakukan di tahap-tahap sebelumnya dengan menempatkan personil sesuai kemampuan yang ada.

Untuk pengamanan TPS (tempat pemungutan suara), Polri mengerahkan sejumlah personilnya.

Di Sulut sendiri, Polda Sulut mengerahkan sebanyak 1.489 personil dengan perincian 795 personil di bawah komando operasi (BKO) ke Polresta dan Polres jajaran sedang sisanya disiapkan sebagai Kompi Gabungan Staf Cadangan BKO.

Pengerahan personil untuk pengamanan TPS tersebut sesuai Surat Kapolda Sulut Irjen Pol. RZ Putra Panca Nomor : B/1986/XI/OPS.1.3/2020 tertanggal 11 November 2020. Pengerahan personil tersebut merupakan bentuk optimalisasi pelaksanaaan Pilkada Serentak dari Polda Sulut.

Pengerahan personil tersebut deegan maksud agar pilkada tahun 2020 bisa berjalan deegan baik, aman, nyaman dan damai.

Polri tidak ingin terganggunya pelaksanaan hajatan lima tahun sekali untuk memilih pemimpin pilihan rakyat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota karena satu dan lain hal oleh ulah oknum atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Personil Polri akan bertindak tegas dan terukur terhadap segala perbuatan yang melawian hukum terkait dengan pelaksanaan Pilkada dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) secara umumnya.

Walau tegas dan terukur, namun pendekatan humanisme dan edukatif tetap dikedepankan, kecuali hal-hal yang bersifat kemendesakan dan tertentu lainnya. Polri akan promoter (professional, modern dan terpercaya).

Berbarengan dengan itu, peranserta dari stake-holder (pemangku kepentingan) lainnya temasuk dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Menciptakan iklim yang kondusif bagi terpelihara/terjaganya kamtibmas sangat diharap termasuk dalam pelaksanaan pilkada.

Sinergitas dari masyarakat penting dan dibutuhkan karena pilkada adalah pesta demokrasinya rakyat. Rakyat/masyarakat yang berhak memilih (sesuai ketentuan) akan menggunakan/memanfaatkan momen lima tahunan ini untuk memilih pemimpinnya (Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil BupatiWalikota dan Wakil Walikota).

Dengan sinergitas tersebut diharapkan pilkada aman, nyaman dan damai bisa terwujud.

Siapapun yang didukung dan dipilih menjadi hak perorangan dan tidak ada seseorang atau pihak manapun yang bisa mengatur, mengendalikan, memaksa apalagi disertai ancaman.

Pilihanpun tak dilarang berbeda. Berbeda pilihan hendaknya tidak sampai merusak kerukunan dan kebersamaan yang sudah terjalin baik selama ini.

Perbedaan pilihan hendaknya tidak berujung percekcokan, pertengkaran, konflik dan sejenisnya karena kalau sudah demikian, aparat/Polri akan segera bertindak.