Meimonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mengapresiasi prakarsa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (dayamas) di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk pada acara pembukaan kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Percepatan Penurunan Stinting yang diselenggarakan BKKBN Sulut di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Rabu (6/11/2024).

“Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberian akses dan dukungan teknologi serta pembinaan keluarga yang berkualitas,” jelas gubernur.

Pemprov Sulut sangat mengapresiasi juga terhadap dukungan BKKBN Sulut yang selalu konsisten mendampingi dan mengedukasi masyarakat dalam upaya membentuk keluarga berkualitas.

Terkait penyerahan Laporan Kependudukan Kependudukan Provinsi (LKP) Sulut yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka PPS, gubernur berharap dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah, pesebaran, dan karakteristik penduduk.

“Penyerahan LKP ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kebijakan dan program yang berbasis data, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam program pembangunan berkelanjutan, seperti halnya mewujudkan keluarga berkualitas di Sulut,” sebutnya.

Menurut gubernur, penyerahan LKP ini, tentu memiliki arti yang sangat penting. Hal ini menjadi dasar bagi kami dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan berbasis data kependudukan.

Kepala BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju dalam laporannya menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta data prevalensi stunting di Sulut tahun 2023 dan program-program di Kampung Keluarga Berkualitas.

Khusus prevalensi stuntimg di Bumi Nyiur Melambai ini, Tandaju mengungkap adanya kenaikan dari 20,5 menjadi 21,3 persen di tahun 2023, di mana 8 kabupaten/kota mengalami peningkatan prevalensi stuntimg. Tandaju pun memaparkan prosentasi prevalensi stunting di kabupaten/kota tersebut.

Kegiatan yang diselenggarakan BKKBN Sulut ini diikuti sekitar 60 peserta yakni instansi terkait (Dinas Dukcapil dan KB, Dinkes, BNN, Dinas PMD, Dinas Koperasi, LPP TVRI, LPP RRI), Kadis dan Kabid Dalduk OPDKB Kabupaten/Kota se-Sulut, TP PKK Kabupaten/Kota, PKB/PLKB Kabupaten/Kota dan IpeKB Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie (sekaligus memberikan sambutan), Wakil Rektor 4 Unsrat Billy Kepel, Ketua IPADI Sulut Trioldi Sulut (yang memaparkan Laporan Kependudukan Provinsi) ini sejumlah narasumber ditampilkan.

Di antaranya, Kepala Bappeda Sulut yang menyampaikan materi Tatakelola pemerintahan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas untuk percepatan penurunan stunting.

Kepala BPKP Sulut Bambang Ari Setiono tentang Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas. Marlon Edwin Kamagi tentang Pengolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Di awal kegiatan ini, ada penandatangan MoU antara Unsrat Manado (oleh Rektor Oktovian Berty Alexander Sompie) dengan BKKBN Sulut (oleh Kepala Diano Tino Tandaju) dan Penyerahan ATTG kepada 30 Kelompok UPPKA. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg tampil ssbagai salah satu pemateri pada kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Kajian Analisa Kasis Stunting Tahap 1 Tahun 2024 Kota Kotamobagu yang diadakan di Sutan Raja Hotel, Kotamobagu, Selasa (27/8/2024).

Pemateri lainnya adalah Asisten II Urusan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemkot Kotamobagu Adnan Massinae, S.Sos. M.Si yang memberikan Materi tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting.

Selain itu, pakar kesehatan yakni dr. Fellicia Halim, Sp.A tentang Audit Kasus Stunting bagi Baduta/Balita dan dr. Sitti N. Korompot, SpOG-K,MARS tentang Audit Kasus Stunting untuk ibu Hamil.

Peserta kegiatan terdiri dari Forkopimda, Kadis Kesehatan dr. Wahdania Mantang, M.Kes, Kadis Ketahanan Pangan Pieter Suli, S.Pt, Kadis P3A Sarida Mokoginta, SH, Kepala Bapelitbang Chelsi Paputungan, ST.ME. Camat Sekota Kotamobagu, para Sangadi/Lurah, pimpinan Puskesmas se-Kotamobagu dan PKB.PLKB, P3K dan Perwakilan Tim Pendamping Keluarga se-kota Kotamobagu.

Kegiatan ini dibuka Asisten II Urusan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Adnan Massinae. S.Sos. M.Si mewakili Pejabat Walikota Kotamobagu, yang di dampingi Kepala Dinas PP KB Kota Kotamobagu Achmad Yani Umar, SE.

Diseminasi audit kasus stunting adalah suatu media koordinasi seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah dilakukan oleh tim audit dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus resiko stunting.

Tujuan pelaksanaan diseminasi audit kasus stunting Tahap I Tingkat Kota Kotamobagu tahun 2024 adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi segenap anggota TPPS dalam upaya mengakselerasi penurunan stunting dan mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, memonitoring evaluasi program penanganan di Kota Kotamobagu serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan intervensi proirotas termasuk mengoptimalisasi sumber daya, sumber dana dan pemutahiran data.

Dalam pemaparan materinya, Kapaer mengulas tentang dampak baik jangka pendek maupun jangkan panjang dari stunting agar menjadi perhatian dan adanya sinergitas pihak-pihak terkait.

Dampak jangka pendek dari stunting, menurutnya, adalah tergangunya perkembangan otak, kecerdasan dan ganguan pertumbuh fisik dan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembamgan kognitif otak anak, sulit belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya gangguan metabolik serta tidak miliki daya saing dalam dunia kerja.

Di oenghujung kegiatan dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Diseminasi Audit Kasus Stunting dan Rencana Tindak Lanjut oleh Tim Pakar Kesehatan, Pengelola Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan dan Kelurahan. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Sulut Tahun 2024.

Rakerda yang dibuka pelaksanaannya oleh Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten 2 Setprov Sulut Asripan Nani diadakan di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).

Sebanyak 200-an peserta mengikuti Rakerda yang mengangkat tema Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Utara Menuju Indonesia Emas 2045.

Peserta tersebut, di antaranya Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota se-Sulut, kepala dinas/instansi vertikal/kepala badan di lingkungan Pemprov Sulut, para kepala OPD-KB kabupaten dan kota serta mitra kerja program Bangga Kencana.

Di momen Rakerda ini ada enam Bupati/Walikota di daerah ini yang mendapat penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sulut. Penyerahan penghargaan dilakukan antara lain oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala.BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan, dan Kaper BKKBN Sulut.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakerda adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, evaluasi dan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi (tupoksi) BKKBN.

Tupoksi tersebut adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan saat menyerahkan penghargaan BKKBN kepada Bupati Minut Joune Ganda

Dalam laporan tersebut, Kaper turut memaparkan gambaran umum pencapaian Indikator Kinerja Utama BKKBN Perwakilan Sulut tahun 2023.

Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo antara lain menegaskan, BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.

Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius saat memberikan sambutan

Dikemukakan, pentingnya data yang presisi untuk penguatan kemitraan agar mencegah stunting. Ke depan kemiskinan ekstrim akan terdiri dari keluarga yang unmodifiable atau sulit diubah. Maka, memberdayakan perempuan menjadi hal yang penting.

“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya  lebih banyak, masih produktif dan tidak menjadi beban.
Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujar Bonivasius.

Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setprov Sulut menegaskan, untuk mendukung cita-cita bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2025 maka salah satu upayanya adalah melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam hal ini, BKKBN tentunya memiliki sasaran prioritas pada keluarga, memiliki peran yang sangat strategis, terutama peran yang terkait dengan pertumbuhan penduduk seimbang (antara kualitas dan kuantitas), perwujudan keluarga berkualitas, kontribusi pada bidang kesehatan dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk peran penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, PPS,serta pemanfaatan Bonus Demografi.

“Peran penting tersebut diharapkan memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk turut mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandas gubernur.

Selain itu, tambah gubernur, sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada 2024.

Dikemukakan, sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana PPS, Perpres tersebut memberikan penguatan untuk tiga hal yaitu penguraian kerangka kelembagaan, penguatan kerangka intervensi, dan penguatan kerangka pendanaan.

“Oleh karena itu, Pemda Sulut menaruh perhatian penuh terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Sulut.
Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan termasuk melibatkan berbagai sektor,” sebut Gubernur.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung komitmen pemerintah pusat lewat arahan Presiden RI kepada BKKBN sebagai penanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, upaya PPS tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab semua pihak.

Program penta helix yang melibatkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi san medi massa harus terus dikembangkan. Selain dari pada itu, diperlukan juga peningkatan sinergitas pemangku kepentingan program Bangga Kencana baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta mitra strategis BKKBN, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Sulut guna menuju Indonesia Emas di tahun 2045

Karena itu, melalui Rakerda ini, Gubernur mengajak kita semua bersinergi dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

“Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, saya yakin kita mampu mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera di Sulut,” tandasnya.

Menurutnya, jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas maka kita mampu membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan.

Usai acara pembukaan dan penyerahan penghargaan BKKBN Sulut kepada beberapa bupati dan walikota, Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Turro Wongkaren, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri dan memberikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Minahasa yang diadakan di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Selasa (19/3/2024).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Tim PPS Kabupaten Minahasa ini dipimpin Pj. Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si di dampingi Sekda Minahasa Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Reviva Maringka dan Asisten Administrasi Umum Wenny Talumewo.

Turut hadir Komandan Kodim 1302 Minahasa Letkol Inf. Mutakbir, Kapolres Minahasa AKBP. S. Sophian, SIK, MH, Ketua TPPS Provinsi Sulut Sam Patoro Larobu, SH, MH, Kepala BPS Minahasa Leopold Richard Rawung, SE.

Selain itu, Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Jonny Tendean, Kepala Bappelitbangda Philip Siwi, sejumlah Kepala Dinas seperti Kadis Kominfo Maya Marina Kainde, SH, MAP, beberapa Kabag dan Camat se-Kabupaten Minahasa.

Kegiatan ini diawali dengan laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting oleh Kepala Dinas PPKB Kabupaten Minahasa Dra. Meita Agow,  dan dilanjutkan dengan pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kabupaten Minahasa oleh Bupati Minahasa.

Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sulut menyampaikan materi mengenai pemantauan dan evaluasi untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Minahasa.

Tandaju memaparkan strategi dan inovasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Minahasa guna menyelesaikan masalah stunting dengan efisien.

Kaper menekankan pada sistem kerja yang berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan penurunan stunting secara menyeluruh dan terencana di Kabupaten Minahasa.

Bupati Minahasa menegaskan, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa memerlukan komitmen yang kuat, dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Diungkapkan, penurunan stunting di Kabupaten Minahasa masih di angka 16.5 persen, tetapi diharapkan bisa mencapai di angka 94 persen. “Hal ini perlu menjadi perhatian penanganan stunting, yang bisa dianggarkan dalam Dana Desa sehingga penurunan stunting ini dapat terorganisasi,’ ujarnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri Rapat Pengendalian dan Monitoring dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Aula Kantor Bupati Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel), Kamis (14/3/2024).

Pertemuan yang bertujuan melaksanakan koordinasi dan monitoring di tingkat kabupaten dalam mendukung Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ini dibuka Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP di dampingi Asisten II Muh. Suja Alamri, S.Pd.

Pada kegiatan ini, Kaper memaparkan beberapa hal di antaranya terkait dengan pertama, Penurunan stunting menurut ePPGBM yang diikuti kenaikan persentase balita yang diukur diharapkan dapat menunjukkan tren positif pencegahan dan penurunan stunting di Bolsel.

Hal tersebut ditanggapi oleh Sekda Bolsel bahwa 80 persen dari 161 balita stunting, kondisi anak diketahui sehat dan aktif.

Kedua, data KRS Verval 23 dan ePPGBM penting dijadikan data basis penentuan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Dan dalam pelaksanaan intervensi tersebut perlu memaksimalkan peran TPK.

Ketiga, TPPS Kabupaten perlu menyusun rencana kerja dalam memaksimalkan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten yang di dalamnya meliputi rencana Rapat Koordinasi dalam mengawal pencapaian target program sesuai Perpres 72/2021 tentang PPS dan Perban 12/2021 tentang RAN PASTI.

Keempat, memastikan pelaksanaan kegiatan BOKB TA 2024 terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan panduan. Khusus stunting, Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan DAK Non Fisik BOKB TA 2024 sebesar 1.195.300.000.

Kelima, mendorong agar semua pihak terlibat, terutama yang termasuk dalam SK TPPS Kabupaten, dalam akselerasi Pencegahan dan Penurunan Stunting yang dalam waktu dekat akan ada penilaian 8 Aksi Konvergensi.

KPM Satgas PPS Sulut Danny Lalamentik, SE turut menyampaikan tahapan AKS dan permasalahan utama di pelaksanaan AKS secara umum yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun tidak ditindaklanjuti dengan maksimal, sehingga diharapkan hasil RTL AKS terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah agar penanganan pencegahan dan penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.

Beberapa inovasi pemerintah Bolsel dalam penanganan stunting antara lain melalui program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang serupa dengan BAAS untuk membantu keluarga dengan kasus stunting, kemudian TPK yang memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, bantuan rumah atau tanah bagi keluarga miskin ekstrim yang beririsan dengan kasus stunting namun tidak memiliki rumah atau tanah. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Menjelang akhir tahun  2023,  Perwakilan BKKBN Sulut menggelar Evaluasi Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tahun 2023.

Semua PNS Perwakilan BKKBN Sulut menjadi peserta aktif dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Program Bangga Kencana dan Program PPS.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Minahasa, Senin (18/13/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Dalam sambutannya, Tandaju mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan serta upaya  penyelesaian masalah untuk  pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Tahun 2024.

Tandaju memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada semua Pokja yang terlibat dan  sudah bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta menyukseskan Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting  di Tahun 2023 baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota.

Nantinya, sebut Tandaju, dari hasil kegiatan hari ini dapat digunakan sebagai bahan untuk strategi dan rencana aksi dalam rangka akselerasi capaian sasaran program Bangga Kencana dan Program PPS.

“Pekerjaan kita tidak sekedar menurunkan TFR atau Unmet need, namun lebih dari itu, kita berupaya bahwa tidak ada lagi anak-anak stunting di Indonesia pada umumnya dan di provinsi Sulut khususnya,” ujar Tandaju.

Untuk itu, menurutnya, program Percepatan Penurunan Stunting agar terus diupayakan dengan kerja keras, terutama tim PPS yang ada di kabupaten/kota.

“Semoga semua ini menjadi bagian  dari ibadah kita kepada Tuhan yang Mahaesa,” pinta Kaper.

Usai membuka kegiatan, dilanjutkan dengan pemaparan capaian target dari masing-masing Pokja (kelompok kerja). (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) Percepatan Penurunan Stunting  (PPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Kamis (27/10/2023) ini turut diadiri Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP,, para Ketua Pokja Perwakilan BKKBN Sulut dan Satgas Stunting Provinsi Sulut.

Kegiatan ini dilaksnakan untuk mengetahui gambaran kondisi lapangan di tiap daerah sehingga dapat direspon dengan kebijakan dan kegiatan yang sesuai serta dapat memberikan output berupa penguatan kapasitas.

Selain itu, penyamaan persepsi terhadap mekanisme kerja baik dari sisi pelaporan maupun dalam pendampingan kegiatan di lapangan.

Lewat pertemuan ini juga dapat mengukur pencapaian target kerja yang sudah ditetapkan oleh program serta identifikasi terhadap hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan bahkan Desa/Kelurahan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bagi Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

“Tidak hanya komitmen tingkat pusat maupun provinsi namun upaya advokasi serta komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” ujar Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala ketika membawakan sambutan mewakili Sekprov Sulut  Steve Kepel pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut.

Komitmen ini, sambung Mangala pada kegiatan yang turut dihadiri Kadis Dukcapil KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg, harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaan maupun pelaporannya di daerah.

Mangala lantas memaparkan perkembangan stunting di daerah ini dan target penurunan stunting tahun 2024.

Disebutkan, data stunting di Sulut pada tahun 2022 berada di 20,5 persen, hanya turun 1,1 persen dari tahun 2021 pada angka 21,6 persen. “Terget nasional stunting 2024 berada di bawah 14 persen. Artinya, di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen,” ujar Mangala.

Dilihat progres prevalensi stunting di Sulut yang melambat, olehnya rapat ini diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

“Progresnya agak lambat sehingga tahun ini dipush lagi untuk mencapai target (turun) 3,01 persen di tahun 2023. Lebih bagus lagi kalau progresnya lebih dari itu. Agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat,” tandasnya.

Mangala berharap, pada rapat ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.

“Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting,” imbau mantan Asisten 1 Setdakab Minahasa ini.

Terkait penerapan pola, Mangala ingatkan agar harus dipikirkan lebih jauh. Sebab, ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.

“Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu,” paparnya seraya menambahkan, bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.

Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah. “Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai 54,97 miliar, dimana 45,13 % untuk stunting tapi apa yang kita lihat didata yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16 % lebih sedikit.

Ini, menurutnya, masih jauh, padahal ini sudah bulan September. Hitungannya September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Artinya 7 bulan yang sudah lewat penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim,” ujar Mangala.

“Penanganan stunting ini menjadi tugas kita bersama di samping program pemerintah. Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita care sama-sama untuk misi kemanusiaan di mana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita

Mangala yakin melalui kegiatan  ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional.

Dalam kegiatan ini ditampilkan dua pemateri yakni Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, Spd, MAP sebagai narasumber, yang dipandu Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.

Sebelum kegiatan dibuka Asisten 1 mewakili Sekdaprov Sulut, Ketua Panitia Alfira Dilapanga memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan yang diikuti 60 peserta baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet