Meimonews.com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda), Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan mitra kerja harus bersinergis dan berkomitmen dalam upaya capaian target penurunan stunting.

Penegasan tersebut disampaikan Tandaju ketika memberikan sambutan pada acara Orientasi Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Kabupatwn Bolmong Timur di Balai Penyuluh Tutuyan, Rabu (28/8/2024).

Kegiatan ini dibuka pelaksanaannya oleh Tandaju di dampingi Kepala Dinas PP KB Kabupaten Boltim Fera Maria Sewow, S.Sos, Sekretaris BKKBN SulutLady D Ante, S.Pd, MAP, Ketua Tim Kerja Dalduk Ignasius P. Worung, SE.M.Si.

Peserta kegiatan diri Sangadi Tutuyan 2 dan Tutuyan 3, para Sekretaris Desa, Ketua dan Pengurus Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, PLKB dan P3K dan unsur Dinas PPKB Boltim.

Tandaju menjelasksn, mengoptimalkan kinerja percepatan penurunan stunting di tahun 2024, ada sepuluh langkah strategis dengan outline rencana yang terdiri dari tiga periode yakni persiapan, pengukuran dan pelaporan.

“Jika hal ini dilaksanakan dengan maksimal maka prevalensi stunting khususnya kegiatan pencegahan akan semakin optimal,” tandas Tandaju.

Tandaju berharap, Kepala Dinas PPKB Kabuoaten Boltim dan jajaran agar memperluas jerjasama dengan mitra kerja untuk mendorong dan meningkatkan kehadiran sasaran dalam kegiatan Posyandu, peran aktif TPPS Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Dalam sambutan, Sewow memberikan apresiasi kepada Kaper BKKBN Sulut yang sudah memberikan pemahaman tentang percepatan penurunan stunting.

Sewow berharap,dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengelola KB dan sebagai acuan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bolmong Timur. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memaparkan 5 (lima) pilar dasar menyukseskan program Bangga Kencana dan penurunan stunting.

Pemaparan tersebut disampaikan Hasto pada Temu Kader Pembantu Pembina Keluarga Keluarga Berencana (PPKBD) Jawa Tengah yang dilaksanakan di BPSDM Banyumanik Semarang, Senin (25/3/2024).

Disebutkan, pilar pertama adalah komitmen. Pilar kedua adalah dalam penyampaian informasi baiknya menggunakan metode massive information system. “Gethok tularnya ke masyarakat harus kenceng, meski uangnya hanya sedikit kita bisa menggunakan banyak cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Perubahan perilaku dalam masyarakat, sambungnya, bisa terjadi dengan penyampaian informasi baik yang terus menerus.

Pilar ketiga adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Pilar yang keempat adalah harus tersedia bahan makanan dalam masyarakat.  Makanan berprotein hewani tidak harus mahal.

Hasto mencontohkan protein yang terdapat di ikan lele lebih baik daripada protein hewani yang berasal dari ayam atau daging.

Pilar yang terakhir (kelima) adalah penguatan dan pengembangan sistem data informasi. “Dengan bangga saya sampaikan bahwa SIGA BKKBN, menjadi satu-satunya data tolak ukur Program Bangga Kencana,” tandas Hasto.

Disebutkan pula, ada 3 (tiga) tantangan penurunan stunting dalam masyarakat yaitu menyangkut perilaku makan, perilaku sanitasi dan perilaku reproduksi.

Ditegaskan, BKKBN tanpa adanya kader PPKBD tidak ada apa-apanya. “Seperti yang kita tahu, kader PPKBD merupakan ujung tombak pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam masyarakat,” ujarnya.

Kader PPKBD, menurutnya, merupakan unit langsung yang bersentuhan dengan masyarakat. “Peran kader PPKBD dalam masyarakat sangat strategis. Mereka sangat dekat dan mengenal lingkungan masyarakatnya,” sebut Hasto.

Dijelaskan, salah satu penyebab penurunan stunting yang tidak terlalu signifikan adalah mengenai perilaku masyarakat. “Standar prevalensi angka stunting dari WHO kurang lebih 20 persen sehingga kalau bisa prevalensi angka stunting di Indonesia bisa di bawah 20 persen.

Beberapa tantangan penurunan stunting dalam masyarakat menyangkut perilaku makan, sanitasi dan perilaku reproduksi.  “Untuk itulah, peran kader PPKBD membantu mensosialisasikan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting sangat dibutuhkan,” tandanya.

Menilik hasil survey prevalensi angka stunting, dokter Hasto menyebut jangan berkecil hati. Ibaratnya hasil survey itu adalah quick count, sedangkan hasil EPPGBM yang terdata benar dalam masyarakat adalah real count. “Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal yang terbaik,” pintanya.

Di kesempatan itu pula, Kepala BKKBN RI menjelaskan tentang korelasi pemakaian kontrasepsi dengan penurunan stunting tentu berkaitan erat. Dengan pemakaian kontrasepsi, promo 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat) dapat dilaksanakan, sehingga resiko melahirkan bayi yang terpapar stunting dapat dihindari.

“Kita harus punya komitmen yang fokus, terhadap program penurunan stunting dan program bangga kencana. Kita harus dapat memberikan contoh baik perilaku yang baik, dan tidak hanya ucapan saja. Teman-teman kader PPKBD tersebut yang sudah memakai kontrasepsi jangka panjang  (vasektomi dan tubektomi) merupakan salah satu contoh teladan kepada masyarakat,” ujar Hasto. (*/Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menegaskan, pengukuhan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Minahasa Tenggara penting untuk penurunan prevalensi stunting di kabupaten ini.

Penegasan tersebut disampaikan Tandaju saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Pengukuhan Bapak/Bunda Anak Stunting Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, Kamis (26/10/2023).

“Pengukuhan BAAS menjadi penting dalam rangka penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Mitra (Mitra),” ujarnya.

Oleh karena itu, sebut Tandaju, BKKBN Provinsi Sulut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mitra dalam rangka pengukuhan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting ini.

“Semoga menjadi pola panutan dan kebanggaan tersendiri secara sukarela oleh para pejabat dan instansi sehingga ke depan akan ada progres yang signifikan menurunkan anak stunting di Kabupaten Mitra,” tambahnya.

Di acara ini, Kaper memaparkan kondisi prevalensi stunting di Kabupaten Mitra yang mencapai 36,5 persen di tahun 2022 berdasarkan Survey Status Gisi (SSG) sedangkan target di tahun 2023 adalah 17,8 persen.

Itulah sebabnya, Tandaju yang saat itu di dampingi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Sulut dr. Alfrida Bayang, M.Kes ini berharap dengan adanya BASS ini, target penurunan prevalensi stunting bisa dicapai.

Pembukaan Rakor Percepatan Penurunan Stunting dan pengukuhan BAAS Mitra dilakukan Penjabat Bupati Minahasa Tenggara Ir. Ronald TH Sorongan, M.Si.

Dalam sambutannya, Sorongan menyampaikan terima kasih kepada pihak Kepala OPD, pihak Perbankan yang sudah memberi diri dalam menanggulangi Percepatan Penurunan Stunting  di Kabupaten Mitra.

“Sebagai Pejabat Bupati, saya berharap kepada saudara-saudara yang dipercayakan sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupeten Mitra untuk terus memberikan pendampingan dan memberikan bantuan langsung kepada keluarga beresiko stunting maupun anak stunting.

Di kesempatan itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mitra melaunching aplikasi *Si Pelita Satu (Strategi Penanganan Terintegrasi Lintas Sektor untuk Penurunan Stunting*), yang didahului pemaparan singkat oleh Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Mitra dr. Helny Ratuliu, MAP.

Setelah itu, Sorongan  yang di dampingi Tandaju, Ratuliu, Forkopimda, perwakilan Bank Mandiri, BSG, BNI, BRI dan BPJS menyerahkan makanan tambahan kepada anak yang beresiko stunting. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimomes.com – Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menegaskan, penurunan sunting memerlukan strategi dan metode yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir.

“Salah satu strategi yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN Sulut adalah dengan mengoptimalisasi peran dan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK),” ujar Tandaju dalam sambutannya pada Workshop Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Minahasa Utara, Senin (16/10/2023).

Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberkan sambutan

Turut mendampingi Kaper pada kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Minut tersebut adalah Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP, Ketua Pokja Adpin Rosilia Bionda Wowiling, S.Sos, M.Si dan Satgas PPS Provinsi Sulut.

Kegiatan ini dibuka Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE, MAP, MM. M.Si dan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Minut / Bunda Pendamping Keluarga Rizya Ganda Davega serta dilanjutkan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Minahasa Utara dr. Jane Symons, M.Kes.

Untuk Percepatan Penurunan Stunting, sambung Tandaju, sasaran pendampingan yaitu keluarga beresiko stunting yakni CATIN, CAPUS, ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin dan anak 0-59 bulan.

Dikemukakan, dalam pelaksanaan pendampingan keluarga beresiko stunting perlu dilakukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari bidan, PKK serta kader Keluarga Berencana.

Menurutnya, untuk melaksanakan pendampingan keluarga ini akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa Utara.

Usai pembukaan, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan pertama BKB KIT pada kelompok BKB yang ada di 20 desa sebagai lokus tahun 2023 yang diserahkan Bupati Minahasa Utara di dampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Minut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Minut dan jajaran.

Setelah itu, penyerahan bantuan kedua bantuan Kelompok BKL yang diserahkan langsung di Desa Kauditan I. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet