Meimonews.com – Guna mengidentifikasi akar masalah stunting, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, dalam hal ini, Dinas Dukcapil Sulut menggelar Rembuk Stunting untuk menyepakati rencana aksi dan intervensi  dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting (PPS) dan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemprov dan Kepala-kepala daerah se-Sulut.

Kegiatan ini dihadiri semua Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut, stakeholder terkait dan SKPD Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan di Arya Duta Hotel Manado, Rabu (16/720265) ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay di dampingi Kadis Dukcapil Sulut Christodharma SM Sondakh dan Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Jeanny Yola Winokan.

Dalam sambutannya, Wagub Sulut mewakili Gubernur Sulut Mayjen Purn. Yulius Selvanus menekankan pentingnya sinergi dan keterpaduan antar-provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal, karena jika berjalan terpisah, efektivitas akan terhambat.

Wagub memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang mencapai prevalensi stunting yakni Kota Tomohon dengan capaian 10.8 %, Kabupaten Kepulauan Talaud (11.6 %), Kota Manado capaian (18.5 %), Kabupaten Minahasa Utara (18.09 %), Kabupatejn Bolmong (19.3 %) dan Kabupaten Minahasa (19.4 %).

Di kegiatan tersebut, diadakan pula penandatanganan  Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) serta penyerahan bantuan nutrisi kepada 20 anak beresiko stunting sebagai Aksi Mapalus.

Rembuk Stunting dipandu/dimoderatori oleh Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulut sekaligus memfasilitasi diskusi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan yang hadir.

Peran moderator sangat penting untuk memastikan jalannya rembuk stunting berlangsung efektif, partisipatif dan menghasilkan  rekomendasi yang konkrit guna menurunkan stunting secara signifikan.

Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulut, mampu mengarahkan diskusi hingga fokus pada solusi strategis dan kolaboratif.

Pelaksanaan Rembuk Stunting untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, identifikasi hambatan, serta percepatan penanganan stunting lewat pendekatan multisektoral, dan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam masalah gizi kronis pada anak-anak, demi  mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan produktif di masa depan. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dan PT  Bank SulutGo (BSG) melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan.

Acara penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan di ruang rapat Wali kota Tomohon, Selasa (15/4/2025).

Hadir mewakili Pemkot Tomohon adalah Walikota Caroll D. Senduk, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Gerardus Mogi.

Mewakili PT BSG adalah Pimpinan Divisi Pemasaran Dana BSG Junikesumawati Paputungan, Pimpinan Dapartemen Pemasaran Dana BSG Jeanette Rampi dan Kepala Cabang Bank BSG Lidya Thevi Dondokambey

Dalam sambutannya, Walikota berterima kasih kepada PT BSG. “Kami berterima kasih kepada PT Bank SulutGo atas kesepakatan bersama tentang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan dengan Pemerintah Kota TomohonTomohon,” ujarnya.

Semoga dengan kerjasama ini, sebut Walikota, pengelolaan keuangan akan semakin baik dan layanan jasa perbankan akan semakin ditingkatkan pemanfaatannya. (Afer)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Manado mengadakan sosialisasi Surat Edaran (SE) Walikota Manado No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Kota dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Pandemi Covid-19.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata Manado, Selasa (27/4/2021) yang dihadiri sekitar 50 orang stake-holder (pemangku kepentingan) pariwisata khususnya owner dan manager pengusaha hiburan malam/pub/cafe/karouke dan live music di Kota Manado.

Peserta sosialisasi

Turut hadir pada kegiatan yang tetap memperhatikan prokes Pandemi Covid-19 tersebut adalah Kasatpol PP, Kasat Binmas dan Kabag Ops Polresta Manado, Pasi Ops dan Pasiter Kodim 1309 Manado, BPBD Manado serta Jubir Covid-19 Pemkot Manado.

“Kegiatan yang difasilitasi oleh Ibu Kadis Pariwisata Manado ini diawali pemaparan maksud dan tujuan rapat serta menyampaikan dari beberapa narasumber terkait dengan SE Walikota tentang PPKM Berbasis Mikro (Lingkungan) dan Kota,” ujar Kepala BPBD Manado Donald Sambuaga.

Setelah penjelasan tersebut, debut Sambuaga kepada Meimonews.com di Manado, Rabu 28/4/2021), dilakukan tanya-jawab.

“Pada kesempatan itu, ada penandaranganan kesepakatan keputusan bersama untuk menaati SE Walikota terutama tentang pembatasan jam operasional dan kapasitas tempat duduk, pembelakuan prokes di tempat usaha,” ujar Sambuaga. (af)

Berita, Pariwisata & Kebudayaan, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet