Meimonews.com – Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN  Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan Tim-tim Kerja memberikan arahan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Sekitar 30-an PKB dan PLKB kabupaten/kota mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (27/2//2024).

Dalam arahannya, Kaper menekankan dan mendorong kepada para penyuluh untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan program KB. Sebab, pentingnya upaya peningkatan kinerja sebagai langkah strategis dalam mencapai target program Keluarga berencana (KB).

Di kesempatan itu, Tim Kerja Lini Lapangan menyoroti pentingnya penggunaan teknologi e-visum untuk memastikan keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan harian dan presensi PKB dan PLKB.

Selain itu, ditekankan pula tentang pentingnya memantau capaian serta pengajuan SKP 2023 dan 2024, serta memaksimalkan penggunaan Balai Penyuluh KB sebagai bagian dari mekanisme operasional program KB.

Tim Kerja Datin selain mengumumkan bahwa proses pemutakhiran data (verval) akan dimulai pada bulan April, juga menyoroti perbaikan sistem informasi SIGA yang sedang dalam masa maintenance, namun tetap memastikan bahwa data KRS tetap dapat diakses dan diperbarui sesuai kebutuhan.

Diingatkan pula tentang target pencapaian pendampingan KRS minimal sebesar 90 persen.

Tim Kerja Kependudukan mengumumkan adanya rencana lomba nasional Rumah DataKU Percontohan setiap tahun. Ini bertujuan untuk mendorong setiap kabupaten/kota memiliki minimal 3 percontohan Rumah DataKU.

Selain itu, program Sekolah Saga Kependudukan (SSK) akan diperkenalkan di setiap sekolah SMP/SMA untuk menyampaikan materi program Bangga Kencana.

Tim kerja Kepegawaian menyoroti pentingnya disiplin pegawai terkait presensi serta prosedur pengajuan cuti yang dilakukan melalui sistem Sim SDM Ini adalah langkah penting dalam mengelola sumber daya manusia yang efektif dan efisien di lingkungan BKKBN Sulut.

Tim Akses Kualitas KB dan Kesehatan Reproduksi menyampaikan terkait target yang menjadi proyek prioritas nasional antara lain PLKB memastikan alokon tersedia di faskes jangan sampai mengalami stock out dengan segera menyampaikan ke provider yang ada di faskes jika sudah mulai mengalami kekurangan untuk segera menyurat/menyampaikan ke OPD KB.

Selain itu, memperhatikan pencatatan pelaporan dari pelayanan KB yang telah dilakukan serta menginventarisir faskes potensial yang bisa melayani KB untuk teregister di SIM BKKBN supaya intensifikasi pelayanan KB di Faskes lebih optimal dengan memperhatikan juga dana operasional pelayanan KB dalam meningkatkan cakupan pelayanan KB terutama MKJP dan pendampingan keluarga beresiko stunting oleh TPK terutama untuk ibu hamil dan pasca salin agar prevalensi stunting di Provinsi Sulut dapat diturunkan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak  (PPPK) Tahun  Anggaran 2022 yang selama ini bertugas di BKKBN Perwakilan Sulut dikembalikan/dimutasi ke wilayah kerja sesuai dengan preferensi penempatan pertama.

Berdasarkan laporan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, ada sebayak 82 PPPK yang bertugas di BKKBN Perwakilan Sulut yang dimutasi. Perinciannya, 11 orang  ke Sulawesi Barat, 89 orang ke Sulawesi Selatan dan  2 orang ke Sulawesi Tenggara.

Pengembalian atau mutasi ini berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama BKKBN RI (Sestama) Nomor : 481/KP.04.06/B2/2024 tentang Penyampaian SK Mutasi Wilayah Kerja  (MWK) PPPK formasi Tahun 2022.

Oleh karena itu, BKKBN Perwakilan Sulut  menggelar pelepasan mereka yang acaranya dilaksanakan di Sentra Hotel Manado, Senin (5/2/2024).

Penyerahan SK mutasi dilakukan Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si di dampingi Kepala Biro Sumber Daya Manusia Viktor Hasiholan Siburian, SE, M.Si, Direktur Bina Lini Lapangan I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi, M.Psi, Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberikan laporan

Turut hadir dalam acara pelepasan ini, Kadis Dukcapil Sulut Christodharma Sondakh, SH (mewakili Sekretaris Daerah Sulut Steve Hartke Andries Kepel, ST, M.Si) serta para Kadis OPD-KB Kabupaten/Kota se-Sulut.

Dalam sambutannya, Rayanto menjelaskan optimalisasi manajemen pegawai terhadap seluruh pegawai terus dilakukan mulai dari perbaikan prosedur seleksi PPPK, menambah jumlah wilayah menjadi 14 regional dan redistribusi penyuluh secara merata sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menyusun kekosongan tenaga di suatu wilayah.

Terkait mutasi wilayah kerja ini, Rayanto berharap dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. “Penempatan wilayah kerja saat ini lebih dekat dengan keluarga, semangat dan lebih produktif dalam bekerja tentu meningkat, mendukung kinerja organisasi  BKKBN,” ujarnya.

Kepel dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sondakh mengapresiasi kepada BKKBN Perwakilan Sulut dengan segenap jajaran yang telah menginisiasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang bernilai ini.

“Kiranya kegiatan ini mampu memberikan dampak positif dalam upaya mendukung berbagai program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau daerah,” sebut Kepel.

Dijelaskan, tugas penyuluh KB yaitu melakukan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana yang terdiri atas komunikasi, informasi dan edukasi; analisis penyuluhan; fasilitasi pelayanan;  analisis pelayanan; kemitraan; analisis kemitraan; pengembangan model pelayanan; dan pengembangan model pergerakan

Menurutnya, dengan adanya program KB berskala nasional yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan membentuk keluarga berkualitas, peran dari penyuluh KB sangatlah diperlukan.

“Karena penyuluh keluarga berencana menjadi garda terdepan yang turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program keluarga berencana,’ jelasnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg meresmikan Sekretariat AKU, Galeri UPPKA dan Pembukaan Kantin Bina Sejahtera, Jumat (1/12/2023).

Sekretariat AKU (Asosiasi Kelompok UPPKA, Galeri UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dan Kantin Koperasi Bina Sejahtera terletak di kompleks BKKBN Perwakilan Sulut, jalan 17 Agustus Manado.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Harian AKU Sulut Dra. Onnyke Masengi, MAP dan Ketua Badan Pengurus Koperasi.

Kepala Perwakilan selaku Pembina AKU Sulut dan Koperasi berharap agar dengan adanya UPPKA dan koperasi ini dapat membantu dan mensejahterakan pihak UPPKA, Koperasi BKKBN serta pegawai Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara dan memberi manfaat bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna evaluasi dan strategi percepatan penurunan stunting (PPS) terkait E-PPGBM dan SKI/SSGI di Provinsi Sulawesi Utara, BKKBN Perwakilan Sulut menggelar executif meeting di Best Western The Langoon Hotel Manado, Jumat (29/9/2023).

Hadir dalam pertemuan ini Dinas Kesehatan Sulut, Bappeda Sulut dan Aster Kasdam XIII/Mdk.

Pertemuan ini dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di dampingi Koordinator Program Manager Murphy Kuhu, STP.

Beberapa hal terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Sulut dan jajaran dan pihak termasuk pelaksanaan E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan pelaporan Gisi Berbasis Masyarakat) dan SKI/SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022 disampaikan Tandaju.

Diketahui, upaya perbaikan gizi masyarakat merupakan salah satu amanat UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Upaya perbaikan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat yang dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai usia lanjut, dengan prioritas pada kelompok rawan yaitu bayi, balita, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui.

Diharapkan, dengan adanya pertemuan ini akan tercapai kesepakan-kesepakatan dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menggelar Workshop Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2023 di Nusantara Diving Club (NDC) Resort Manado, Kamis (14/9/2023).

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng ini diikuti para pengelola data dan PKB/PLKB se-provinsi Sulut.

Mendampingi Kaper pada kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut  Lady D. Ante, S.Pd, MAP dan Ketua Pokja adalah Ketua Pokja ADPIN Rosilis B. Wowiling, S.Sos, M. Si, dan Pelaksana  Irma. F. Tulungen, S.P.Si, M.Kes.

Dalam sambutannya, Tandaju mengungkapkan, pemutahiran, verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting adalah proses membandingkan antara data hasil pendataan keluarga dan pemutahirannya dengan kondisi terkini di lapangan untuk kemudian di mutakhirkan sesuai kondisi terkini.

Ditegaskan, data yang akurat menjadi bahan intervensi program percepatan penurunan stunting (PPS)

Oleh karenanya, perlu kerja keras dan kerja cerdas dalam rangka memerdekakan generasi penerus bangsa dari stunting.

Disebutkan, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 2.348 Tim Pendamping Keluarga dengan jumlah 7.044 orang. Tim ini diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai bagian dari bagaimana mencapai target di tahun 2024 yaitu stunting menjadi 14 persen.

Kaper berharap, melalui kegiatan workshop akan meningkatkan kompetensi para peserta selaku pengelola data dan informasi di kabupaten/kota dan juga para PLKB yang wilayahnya menjadi lokus, sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting dilaksanakan secara berjenjang baik di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut mengadakan Touring Jumat Berkah dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan menyalurkan bantuan untuk beberapa keluarga yang memiliki anak stunting, Jumat (1/9/2023).

Kegiatan yang dipimpin Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng ini di dampingi Satgas PPS (Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting), Kepala Dinas PPKB Kota Manado Drs. Sammy Kaawoan, MAP,  PLKB Kota Manado dan staf BKKBN Sulut.

Touring ini dimaksudkan untuk menyukseskan program PPS  ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut  dengan memberikan bantuan bagi anak anak stunting dari rumah ke rumah.

Bantuan yang diberikan merupakan kumpulan sukarela dari komunitas BKKBN Sulut.

Bantuan diberikan kepada Miguel Batutoneng (lahir pada 13 Oktober 2018 dengan berat badan 3,2 kg), Minho KS Sanger (lahir pada 31 Maret 2021 dengan berat badan 3,2 kg), Kamelia Mokoagouw (lahir pada 31 Mei 2022 dengan berat badan 2,6 kg), dan Syakila Tangkilisan (lahir pada 30 Maret 2021dengan berat badan 2,7 kg) yang diterima orangtua mereka. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut berkolaborasi dengan TNI AU Lanud Sam Ratulangi (Lanudsri) Manado mengadakan Bakti Sosial Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Miangas Kecamatan Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud, Senin (28/8/2028) mengusung tema Langitku Biru, Cinta Keluarga, Cinta Keluarga Indonesia.

Kepala BKKBN RI Dr. dr. (HC) Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) di dampingi Deputi Bidang KB/KR dr. Eni Gustina, MPH dan Kepala Perwakilan Sulut Ir. Tino Tandaju, M.Eng hadir membuka kegiatan dan berdialog dengan masyarakat Desa Miangas yang terdiri dari pasangan usia subur, Lansia dan remaja SMP.

Hasto memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Talaud atas sambutan yang meriah dan atas capaian dana DAK KB Kabupaten Talaud yang cukup baik.

Ia juga mengingatkan kembali tentang perlunya merencanakan kehamilan dan menghindari 4 T (terlalu cepat, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat), dan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat agar generasi muda Kepulauan Talaud bebas dari stunting.

Bupati Kepulauan Talaud Dr. dr. Elly Engelbert Lasut, ME dalam sambutannya yang dibawakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud Meike Maatuil, S.Kep, MM mengungkapkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 berada pada angka 26 persen, jauh lebih tinggi dari rata rata Provinsi Sulawesi Utara yaitu 20,5 persen.

Namun, sambungnya, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dan optimis Kabupaten Talaud dapat menekan angka stunting sesuai dengan target nasional yaitu 14 persen di tahun 2024.

Pada kegiatan ini Danlanudsri Marsma TNI Muhammad Mujid, SE, MM dikukuhkan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) oleh Kepala BKKBN, yang disambut antusias oleh Danlanud Sri dan jajarannya yang juga memiliki komitmen kuat dalam mengeliminasi permasalahan stunting di Indonesia pada umumnya dan Sulut khususnya.

Pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini ditandai pembubuhan tanda telapak tangan pada prasasti di lokasi titik nol Utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina oleh Kepala BKKBN RI.

Hal ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen BKKBN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sebagai koordinator Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

Pada kegiatan bakti sosial diadakan pemberian bantuan berupa beras dan telur kepada keluarga beresiko stunting di Pulau Miangas dan peninjauan kegiatan pelayanan KB dan kesehatan. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, SP. OG(K) menegaskan, Program Peningkatan Keluarga untuk mencegah stunting (yang terus digalakkan BKKBN termasuk BKKBN Sulawesi Utara) harus disukseskan.

“Mari jadikan keluarga menjadi keluarga yang tenteram, mandiri dan bahagia. Mari bahu membahu membangun keluarga. Jagalah kebersihan lingkungan keluarga dengan menata sanitasi,” ujar Wardoyo pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Provinsi Sulut di Ruang Terbuka Publik (RTP) Amurang, Minahasa Selatan, Minggu (27/8/2023).

Hadir pada kegiatan ini di antaranya Deputi KB BKKBN RI dr. Eni Agustina, MPH, Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Christodharma Sondakh, SH (mewakili Gubernur Sulut), Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar, SH dan jajaran, Pemkab/Pemkot se-Sulut, Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng dan jajaran serta para undangan lainnya.

Wardoyo menyebutkan, melahirkan anak lebih tidak masalah, yang paling penting jaga jarak kelahiran. Angka hidup pria lebih rendah karena lelaki lebih banyak ensidennya.

Stunting itu, menurutnya, pendek tapi pendek tidak tentu stunting. Stunting. Itu  sakit sakitan, pertumbuhan lambat.

Diungkapkan, akhir 2023 stunting ditargetkan menjadi 17 persen dan pada tahun 2024, sesuai harapan Presiden Joko Widodo, akan menjadi 14 persen.

Oleh karena itu, Wardoyo menyarankan untuk mengumpulkan para bidan dan melaksanakan pengukuran dan penimbangan dengan baik semua anak balita.

Selain itu diingatkan agar anggaran diserap dengan baik, untuk membelikan makanan tambahan bagi anak dan keluarga beresiko dan anak stunting.

Di kesempatan itu, Wardoyo mengungkapkan apresiasi BKKBN RI terhadap Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Frangky Donny Wongkar, SH dan jajaran yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sulut.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng saat memberikan sambutan

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan Harganas ke-30 tahun 2023 antara lain dilaksanakan Gelar Dagang Produk (yang tergabung dalam kelompok UPPKA),  pelayanan kesehatan dan pelayanan KB, gelar Dapur Sehat atasi stunting (Dahsat) serta pentas seni dan budaya dari 15 Kabupaten dan Kota se-Sulut.

Harapan dengan kegiatan Harganas ke-30 yang bertemakan Keluarga Bebas Stunting untuk Sulut Laju, sebut Tandaju, dapat memberikan daya ungkit dalam pencapaian program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Christodharma Sondakh dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulut menegaskan, momen Harganas ke 30 ini merupakan  momentum yang luar biasa, bukan sekedar memperingati tapi bagaimana memahami pentingnya keluarga  dalam membangun fondasi keluarga.

“Mari kita tingkatkan waktu yang berkualitas dan   menjunjung tinggi nilai nilai keluarga,” ajaknya.

Ketika memberikan sambutan, Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar, SH memberikan apresiasi yang tinggi kepada  Kepala BKKBN Pusat, Gubernur Sulut yang diwakili oleh Kadis Dukcapil Sulut yang telah mempercayai Kabupaten Minsel menjadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sulut.

Bupati menyapa seluruh hadirin dengan salam bahagia dan menyampaikan selamat mengikuti peringatan Harganas Tahun 2023 tingkat Provinsi Sulut. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut dan Bank SulutGo mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berlangsung di Lantai 7 Bank SulutGo, Rabu (23/8/2023)

PKS yang ditandatangani Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju dan Direktur Pemasaran Bank SulutGo Pius Batara ini terkait dengan upaya BKKBN untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan.

Turut hadir pada acara ini adalah Ketua  Pokja Adpin Rosilli B. Wowoling, S.Sos, M.Si, Ketua Pokja Keuangan dan BMN Marta Tumonggor, BM dan tim lainnya dari BKKBN serta Pemimpin Divisi Pemasaran Dana Jummy Roboth dan Pemimpin Cabang Utama Monalisa Manoppo, Pemimpin Departemen dari Bank SulutGo.

Out put dari penandatangan PKS ini adalah pelaksanaan pemutahiran PK-23 telah menghasilkan data by name by address menjadi tolok ukur serta bahan intervensi program pembangunan masyarakat terutama berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan pesasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Tandaju menjelaskan, BKKBN Sulut terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengelolaan keuangan. “BKKBN terus mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta berkomitmen dalam mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan, aman, efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Hal itu, menurut Tandaju, agar dapat meminimalisir resiko penyalahgunaan dalam penyaluran operasional yang tidak tepat sasaran. Maka, pembayaran non tunai menjadi langkah yang tepat.

Batara mengatakan, pihak Bank akan terus berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah. “Bank SulutGO tidak akan berhenti berinovasi secara digital demi menghadirkan pelayanan yang modern dan mudah bagi seluruh lapisan nasabah.

Komitmen Bank SulutGo ke depan, siap untuk terus menjadi supporting sistem bagi pengelolaan keuangan BKKBN agar dapat dilaksanakan dengan lebih modern, akuntabel dan up-to date. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Sulut menggelar Safari Stunting di Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel), Senin (21/8/2023).

Kegiatan yang diadakan di Lapangan Futsal Panango ini dihadiri Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, Kepala Dinas Dukcapil Sulut Christhodarma Sondakh, dan Tim PPS Sulut.

Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Bolsel Itja Selpian Kamaru Manoppo dan Kadis PP-KB-PA Kabupaten Bolsel Dra Suhartini Damo ME, Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolsel, jajaran Pemkab Bolsel dan TPK Kabupaten Bolsel.

Kegiatan safari ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mengeliminasi permasalahan stunting di Indonesia yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti oleh BKKBN lewat Perka BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Perwakilan BKKBN Sulut melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS) khususnya di Sulut. Salah satu kegiatan intervensi yang dilakukan adalah melaksanakan Safari Stunting dan evaluasi penguatan PPS di Kabupaten Bolsel.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 tercatat angka prevelensi stunting di Sulut pada angka 20,5 persen dan capaian Presentase Prevalensi Stunting pada RPJMD Kabupaten Bolmong Selatan diukur 100 persen.

Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Non-APBD dilaksanakan melalui Kerjasama dengan perusahaan dan pelaksanaan program Berkah Tuntaskan Stunting (BAAS), dimana telah dilaksanakan beberapa inovasi oleh perangkat daerah dan inovasi Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bolsel (SI PINTER BOLSEL).

SI PINTER Bolsel adalah sistem informasi berbasis Web, Geographyc Information System (GIS) dan Android, guna untuk menjadi media pelaporan masyarakat, terkait pelaksanaan intervensi Stunting.

Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Rita Tamuntuan yang juga selaku Bunda Pendamping Keluarga berharap agar Tim Pendamping Keluarga (TPK) harus jeli memantau anak berpotensi stunting.

“Tim Pendamping Keluarga di kabupaten dan kota harus melihat desa yang mempunyai keluarga dan anak beresiko stunting,” ujar Rita seraya berharap pada tahun 2024 tidak ada lagi stunting.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel Mazanzius Arvan Ohy, SSTP, MAP menjelaskan, pemerintah daerah akan terus berinovasi dan melaksanakan kegiatan kolaborasi, yang bertujuan menekan angka stunting di Bolsel. “Tentunya kami akan kerja maksimal demi tercapainya tujuan turunnya prevalensi stunting Bolmong Selatan,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng berharap melalui inovasi Safari Stunting, dapat menurunkan angka stunting secara cepat.

“Penurunan angka stunting di Kabupaten Bolsel sangat signifikan sehingga Ketua TP PKK Sulut ikut hadir dalam pelaksanaan safari stunting kali ini,” ujar Tandaju mengapresiasi kinerja seluruh stakeholder di Bolsel.

Usai pelaksanaan Safari Stunting, Ketua TP-PKK Sulut  di dampingi Kaper BKKBN Sulut, Sekdakab Bolsel, Ketua TP-PKK Kabupaten Bolsel, Kadis PP KB PP Kabupaten Bolsel melaksanakan kunjungan sekaligus penyerahan bantuan bagi anak beresiko dan anak stunting.

Mereka yang mendapat bantuan adalahHanna Pranaya Higa, Safira Bangalo, Azzaki  Z  Mangantjo, Nakaya Masambe, dan Marwah A Sahrly. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet