Meimonews.com – Memperingari Hari Pahlawan 2024, Germas (Gerakan Masyarakat) Bersepeda mengadakan Funbike Bersepeda mengelilingi sekitar 15 kilometer sebagian Kota Manado, Sabtu (16/11/2024).

Sebanyak 400-an orang dari berbagai komunitas bersepeda mengikuti kegiatan yang dilepas oleh Pangdam XIII/Mdk Mayjen TNI Candra Wijaya dari Kompleks Taman Pasir Putih, Boulevard Manado.

Turut hadir Wakapolda Sulut Brigjen Pol. Bahagia Dachi, perwakilan BI Sulut yakni Manaher Fungsi Pelaksana dan Pengembangan UMKM Andi Fauxi Rifandi dan Calon Pegawai Asisten Manajer Irfan Azmi Al Hayat.

Presiden Germas Bersepeda Enrico Rawung saat memberikan laporan

Selain itu, mewakili Dan Lanudsri Samrat Kasi Binjaskemil Letkol Kes Uus Supratman dan Kapten POM Johan serta Kepala Dinas Pangan Sulut Jemmy JR LampusLampus dan Camat Sario dan Malalayang Jusuf Kopitoy.

Kegiatan yang mengusung tema Bersepeda di hari Pahlawan untuk kehidupan dan masa depan yang kebih baik ini, sebut Presiden Germas Bersepeda Enrico Rawung dalam laporannya ingin mengimplementasikan tiga hal.

Pertama, bersepeda dengan konsep BBTT (baik, benar, teratur, terukur). Hal ini akan membuat tubuh kita sehat, tidak berlebihan olahraganya tidak kelelehan, dan tidak cepat ngantuk dan produktifitas kita meningkat.

Kedua, bersepeda membuat udara makin bersih. Lingkungan sehat.

Ketiga, kita kampanyekan tentang Stop Boros Pangan. “Jadi, kalau makan, ambil secukupnya dan habiskan,” ujarnya seraya menambahkan, coba anda bayangkan kalau 2,6 juta penduduk Sulut setiap makan sisakan 1 butir nasi maka akan tersisa 2,6 juta butir nasi.

Jadi, jelasnya, germas bersepeda mengajak masyarakat untuk rajin bersepeda supaya sehat, juga mengajak untuk peduli lingkungan. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Demi kehidupan dan masa depan yang lebih baik.

Pangdam dan Wakapolda dalam sambutannya menyambut positif pelakaanaan funbike ini dan berharap akan ada kelanjutannya.

Apalagi kegiatan seperti ini selain bermanfaat untuk kesehatan tapi sekaligus juga untuk kebersihan lingkungan.

Usai finish dilanjutkan dengan sosialisasi dari Dinas Pangan Sulut dan BI Sulut serta door prize. (lexie)

Meimonews.com – Dua mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unsrat Manado ikut dalam program Summer Session (belajar singkat) di Jepang.

Kedua mahasiawa tersebut adalah Michael Riando Manurung (Program Studi Ilmu Kelautan) dan Mikael Wicaksono Yudiantara (Program Studi Budidaya Perairan).

Kedua mahasiswa ini penerima JASSO Scholarship yaitu beasiswa pemerintah Jepang untuk studi dan biaya hidup selama 2 (dua) bulan.Untuk tiket Manado-Fukuoka (pp) dibiayai oleh Unsrat.

Mereka akan berangkat Rabu (31/7/2024) untuk mengikuti program summer field course di AMBL Kyushu University 1 Agustus sampai 30 September 2024.

Pelepasan kedua mahasiswa tersebut dilakuksn Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Alexander Sompie, M.Eng IPU Asean Eng di dampingi Dr. Ir. Royke I. Montolalu, S.Pi, Sc (Wakil Rektor 2 Unsrat/Dekan FPIK Unsrat) di Gedung Rektorat Unsrat, Senin (29/7/2024).

Kedua mahasiswa tersebut mengikuti program ini karena FPIK Unsrat memberi peluang bagi mahasiswa S1 dan S2 untuk mengikuti program belajar singkat (summer session) di luar negeri.

Program sejenis telah dan terus dikembangkan oleh FPIK Unsrat untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk kuliah dan praktik di universitas ternama di luar negeri.

Program ini terlaksana atas kontribusi Dosen FPIK yang pernah studi di luar negeri untuk merintis kerjasama dengan Universitas tempat mereka belajar dahulu.

Pertama, mahasiswa S1 di Amakusa Marine Biological Laboratory (AMBL), Kyushu University Japan. Kedia, mahasiswa S2 Ilmu Perairan, Tropical Fisheries with International Linkage (TFIL).

Kedua program ini adalah program kerjasama yang dilaksanakan oleh FPIK Unsrat dengan Universitas di luar negeri yakni Kerjasama dengan Kyushu University Japan melalui Amakusa Marine Biological Laboratory (AMBL), untuk program summer field course ada 2 (dua) mahasiswa S1. (FA)

Meimonews.com – Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Parlindungan Sirait bersama Pejabat Utama (PJU) Polresta Manado dan Kapolsek Jajaran Polresta Manado mengikuti Zoom Meeting Upacara Pemuliaan Nilai-nilai Tribrata yang diselenggarakan Mabes Polri.

Upacara ini dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri, Rabu (19/6/2024).

Kegiatan upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Mars Polri, dilanjutkan dengan prosesi Pataka Panji Polri Tri brata yang memasuki tempat upacara serta penghormatan kepada Pataka Panji Polri Tribrata. Prosesi ini merupakan bagian dari tradisi Polri dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78 pada tahun 2024.

Upacara Pemuliaan Nilai-nilai Tribrata ini bertujuan untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh anggota Polri terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata, yang merupakan pedoman dan prinsip dasar bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kombes Pol. Julianto menjelaskan, keikutsertaan Polresta Manado dalam upacara ini merupakan wujud dari komitmen Polresta dan Polsek jajaran untuk terus mengamalkan nilai-nilai Tribrata dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kapokresta berharap, momentum ini dapat memperkuat semangat dan dedikasi seluruh anggota Polresta Manado dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (AF)

Meimonews.com – Perwakilan BKKBN Sulut dipimpin Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengikuti Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Kemitraan BKKBN dan Kick-of Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan 2024 yang diselenggarakan BKKBN RI di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Pada acara Kick-off ada penandatangan MoU,  Pengukuhan Perkadis Nasional, dan Penyerahan Apresiasi Mitra Kerja, Paparan materi Rakornis, Sidang Rencana Aksi Mitra, dan Pembacaan Rencana Aksi.

Acara ini juga dihadiri Waaster Panglima Brigjen TNI Mars. Weridjan M.Han; Kapuskes TNI Mayjen. TNI Dr. dr. Yenny Pur, SP.A(K), M.Kes, Mars, MM; Wakil Aster Kasad,  Brigjen. TNI Terry Tresna; Kapuskesad, Mayjend. TNI Dr.dr. Sukirman, SH, Sp.KK, M.Kes; Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi; para mitra Kerja dari IBI, Danrem, Kodim, dan Babinsa.

Kegiatan yang bertemakan Sinergitas Implementasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sip OG (K).

Dalam sambutannya, Hasto menekankan pentingnya data yang presisi, penguatan kemitraan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, usia ideal hamil dan melahirkan, serta pentingnya pembangunan berbasis perempuan pada masa bonus demografi untuk menghadapi ‘ageing population’ di tahun 2035.

“Hari in,i jajaran TNI sudah punya pilot project untuk kemudian membuat dapur-dapur umum juga untuk nanti melayani stunting. Saya kira ini strategi yang luar biasa. Saya melihat bahwa rekan-rekan Babinsa banyak yang membantu mengantar makanan dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Hasto menjelaskan, angka stunting masih menunggu hasil dari sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) karena masih terjadi perbedaan yang signifikan dengan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI).

“Hasil survey itu hanya turun 0,1 tetapi laporan dari para Gubernur, Bupati dan Walikota yang didukung laporan oleh para Dandim, Kapolres dan jajarannya itu mendapatkan hasil-hasil dari posyandu angkanya cukup rendah Bahkan ada yang di bawah 10,” sebutnya.

EPPGBM adalah catatan berbasis masyarakat dan akan direview di Mei dan Juni 2024, diukur ulang tinggi dan berat badan bayi. Sehingga pada Juni akhir nanti hasilnya bisa dipaparkan kembali dan bisa diketahui angka-angka yang ada.

Menurut Hasto, zero angka kematian ibu dan bayi harus diwujudkan. Saat ini, di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 189 per 100 ribu kelahiran. NTT, Papua dan Maluku merupakan provinsi dengan AKI yang masih tinggi.

“Kematian bayi relatif lebih sukses dan ini sangat dipengaruhi oleh jarak anak, jumlah anak, usia hamil yang tidak terlalu tua dan terlalu muda,” tandasnya.

Dijelaskan pula struktur penduduk Indonesia yang cantik di mana penduduk yang bekerja jauh lebih melimpah daripada yang tidak bekerja (yang masih di bawah 15 tahun dan yang sudah di atas 65 tahun).

Dependency ratio antara yang bekerja dengan yang bekerja di tahun 2020  bisa mencapai angka 44,33, yang berarti setiap 100 orang bekerja hanya memberi makan  44 orang.

Diingatkan, beban pembangunan akan ada pada ageing population. Dan, populasi yang mengisi ageing population ini adalah orang-orang tua yang tidak produktif. Rata-rata pendidikannya 9 tahun di tahun 2035, ekonomi  menengah ke bawah, populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki karena usia harapan hidup perempuan lebih lama dari laki-laki.

Ini fenomena sehingga kemiskinan ekstrim berdasarkan pengalaman saya selalu diwarnai oleh janda-janda tua dan fakir miskin. Ini yang menjadi perhatian kita karena pendidikan rendah dan ekonominya juga rendah.

“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak  masih produktif dan tidak menjadi beban. Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujarnya.

Wakil Aster Kasad Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom, MM, yang ditemui setelah acara pembukaan selesai menyatakan bahwa TNI AD sangat mendukung kegiatan BKKBN. Mereka membantu pelaksanaan di lapangan. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting.

Rakernas yang diadakan di Auditorium BKKBN RI, Jakarta, Kamis (26/4/2024) ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. (Hc) KH Ma’aruf Amin diikuti perutusan dari BKKBN Perwakilan Sulut yakni Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg (Kepala), Lady D. Ante, S.Pd, MAP (Sekretaris), Ignasius P. Worung, SE. M.Si (Ketua Pokja Dalduk), dan Ferouw RJ Ratu, ST (Ketua Pokja Adv KIE dan Kehumasan).

Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Dengan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70 persen dari total populasi, bisa dikatakan bahwa modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah kita kantongi. Namun, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memastikan potensi bonus demografi ini bisa terkelola dengan baik,” ujar Wapres.

Tentu, sambungnya,  kita inginkan sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. Apalagi, dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial.

Diungkapkan, dalam dua dekade mendatang, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa. Kondisi ini tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tetapi juga urbanisasi dan arus migrasi. Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik.
Oleh karena itu, Wapres menaruh harapan yang tinggi terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan dimaksud.

Guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini haruslah responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia.

“Semoga program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera,” tandasnya pada acara yang turut dihadiri sejumlah Menteri ini.

Dikemukakan, daya saing bangsa bertumpu pada mutu sumber daya manusianya. Menyadari hal ini, Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik. Di tahun ini, seluruh target dalam RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14 persen tahun 2024.

Wapres berharap beberapa hal agar menjadi perhatian. “Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi,” ajaknya.

Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg

Disebutkan, evaluasi ini penting agar program yang sudah dilakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan, selanjutnya  faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi.

Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting, arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting.

Diingatkan agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini.

Kepala BKKBN RI  Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Rakernas tahun 2024 seiring dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk menyiapkan kualitas SDM dengan sebaik-baiknya.

“Kita tahu bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menjadi akhir dari SDGs dan menjadi batu loncatan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kita harus bebas dari kemiskinan ekstrem, kelaparan, di mana stunting juga menjadi bagian di dałamnya,” ujarnya.

Dokter Hasto, sapaannya menegaskan, tugas BKKBN sangat simpel. Pertama, menjaga Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kedua, bagaimana menciptakan keluarga berkualitas.

Untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, BKKBN menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total rata-rata.

TFR Indonesia di 1971 sebesar 5. Bahkan ada yang melahirkan 6 hingga 10 anak.
“Dulu, anaknya banyak. Tetapi dengan program pemerintah yang luar biasa dengan jargon Dua Anak Cukup, angka rata-rata perempuan melahirkan ditargetkan 2,1 tercapai di 2024. Ternyata di 2022 TFR sudah menyentuh angka 2,18,” jelasnya.

Atas capaian ini, dokter Hasto menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan sebagai ujung tombak di lapangan, meski disparitas masih terjadi.

Ada daerah yang TFR-nya sudah 2,1, seperti di Jawa, Bali, DI Yogyakarta , DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Namun, di sejumlah daerah secara keseluruhan frekuensi kehamilan masih cukup memprihatinkan, seperti NTT dan Papua. “Kesenjangan ini harus bisa dikurangi,” tegasnya.

Di bagian lain sambutannya, dokter Hasto menyatakan mendukung apa yang menjadi target Menteri Kesehatan terkait Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB menjadi indikator derajat kesehatan bangsa.

“Satu bangsa dinilai derajat kesehatannya baik kalau AKI dan AKB nya juga baik. Dan dengan KB yang baik dan program yang ada, akan menurunkan AKI dan AKB,” ujarnya.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, dalam pandangan dokter Hasto, adalah bagaimana pergerakan Age Specific Fertility Rate (ASFR) rentang usia 15-19 tahun. Ternyata, dari tahun ke tahun angkanya turun cukup signifikan. “Setiap 1000 perempuan kalau ditanya sudah hamil atau melahirkan yang menjawab saat ini di angka 20,” jelas dokter Hasto.

Berkaitan dengan bonus demograsi, dokter Hasto menjelaskan, turunnya TFR membuat dependency ratio antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja dan konsumtif semakin turun. Terbukti, tahun 2020 dependency ratio mencapai angka 44,33. Artinya, 100 penduduk yang bekerja menanggung hanya 44 penduduk yang tidak produktif.

Puncak bonus demografi ini sesungguhnya sudah terjadi di 2020. “Kita sering mengatakan bahwa negara ini tengah memasuki bonus demografi. Tetapi secara nasional sebetulnya kita sudah pelan-pelan meninggalkan window opportunity bonus demografi. Hanya saja satu provinsi dengan provinsi lainnya tidak sama,” ujarnya.
.
Dengan demikian, dicoba meluruskan posisi puncak bonus demografi yang ternyata tercapai lebih awal dibanding proyeksi tahun 2015 yang ketika itu diproyeksikan puncaknya terjadi di 2030.

Kenapa bonus demografi maju ? Menurut dokter Hasto, karena TFR nya turun. Selain itu, tren orang nikah menurun signifikan. Sepuluh tahun lalu pernikahan terjadi sebanyak 2 juta pertahun. Saat ini turun menjadi 1,5 juta pertahun.

Tahapan bonus demografi memang tidak merata antar provinsi. Ada provinsi yang sudah masuk tahapan bonus demografi, ada yang sedang berjalan, ada yang agak memprihatinkan seperti NTT. Bahkan provinsi tersebut belum bisa diramal kapan bonus demografinya dicapai.

Selain itu, meningkatkan kualitas SDM, mau tidak mau harus dilakukan. Ketika kualitas meningkat, bonus demografi akan dicapai.

Terkait pertambahan aging population, dokter Hasto menjelaskan, akan otomatis terjadi karena angka harapan hidup penduduk Indonesia meningkat. Yang pasti, tidak ada program pemerintah untuk mengurangi populasi lansia, kecuali pengendalian kelahiran (bayi) melalui pemakaian kontrasepsi.
“Kita harus berhati-hati menghadapi aging population, di mana ‘sandwich generation’ harus menanggung beban.

‘Kalau sandwich generationnya tidak berkualitas memang cukup berat (bagi bangsa ini untuk maju),” ujarnya

Dalam laporannya, dokter Hasto menyinggung juga soal keluarga berkualitas. “BKKBN harus menciptakan keluarga berkualitas. Karena keluarga merupakan fondasi utama, dan kita fokus di dalam keluarga,” ujarnya.

Adapun ukuran kualitas keluarga adalah iBangga. Indeks Pembangunan Keluarga tersebut di atas dihasilkan dari Indeks Ketenteraman (59.44), Kemandirian (53,58), dan Kebahagiaan (71,26). Jika dilihat menurut provinsi, ketiga indeks tersebut bervariasi antar satu provinsi dengan provinsi lainnya.

“Di beberapa daerah walaupun belum mandiri secara ekonomi tapi bahagia banyak, seperti Aceh dan Kalimantan Utara. Di Daerah itu meskipun sebagian penduduknya miskin tapi kebahagian tinggi,” urai dokter Hasto.

Soal stunting, juga disinggung dokter Hasto. Dikatakan, dari tahun ke tahun prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan. Meskipun penurunan tersebut belum sesuai harapan, tetapi jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) mengalami penurunan signifikan.

“Jadi, keluarga yang tidak punya air bersih, jambannya tidak standar, rumah kumuh, mengalami penurunan yang signifikan,” jelasnya.

Data yang dimiliki BKKBN menunjukkan, tahun 2023 jumlah KRS sebanyak 11.896.367 keluarga, turun dari 13.123.418 keluarga di 2022.
Dokter Hasto mengatakan, setiap tahun terjadi 1,7 juta pernikahan di Indonesia . Dari pernikahan itu sering calon pengantin (catin) tidak melakukan persiapan menghadapi kehamilan. Perhatian mereka terhadap pre konsepsi sangat rendah.

“Dari 1,5 juta yang menikah di tahun 2023, catin yang bersedia mengukur lingkar lengannya, berat badannya, hanya sebanyak 613.113 calon pengantin. Dari jumlah itu masih banyak yang terlalu kurus, mencapai 140.163 catin,” papar dokter Hasto.

Sementara catin yang mengalami anemia mencapai 20 persen (anemia ringan, sedang, dan berat). “Sebetulmya kalau yang nikah di screening betul, banyak yang bisa ditangkap (ditangani, red) di tingkat hulu. Seharusnya kalau mau hamil harus sehat dulu agar melahirkan bayi yang sehat, terbebas dari stunting,” ujarnya.

Komitmen di 2024, menurut dokter Hasto, BKKBN harus bergerak lebih cepat. Untuk itu, di sela rakernas diluncurkan program Akselerasi dalam Percepatan Penurunan Stunting (SIDAK Stunting). “Kita akan melakukan akselerasi, mendampingi dan beraksi dalam program tersebut. Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan akan siap mendampingi keluarga berisiko stunting,” ujarnya. (Fer)

Meimonews.com – Penyelenggara Katolik Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banggai menggelar Pembinaan Keluarga Bahagia di Hotel Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (23/2/2024).

Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari keluarga Katolik di Paroki Raja Damai Banggai mengikuti kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banggai Drs. H. Riatman A. Nursin di dampingi Penyelenggara Katolik Andriyas S. Hernanto.

Tujuan diadakannya pembinaan ini adalah untuk memperkuat keluarga-keluarga Katolik yang ada di wilayah Banggai Laut, yang masuk dalam wilayah Keuskupan Manado.

Kegiatan yang mengusung tema Melalui pembinaan keluarga bahagia kita tingkatkan penghayatan iman dengan berwawasan moderasi agama ini menampilkan empat narasumber.

Narasumber tersebut adalah Kepala Kantor Kemenag Banggai Laut, Penyuluh PNS Sulawesi Tengah Suhardi, SS, Pastor Josefat Rahajaan MSC dan Pastor Tarsisius Kewa Ama MSC.

Dalam sambutannya, Nursin mengajak kepada keluarga-keluarga Katolik dapat menjadi agen-agen negara dan juga gereja dalam menyebarkan wawasan moderasi beragama di lingkungan sekitar.

Dalam pemaparan materinya, Pastor Rahayaan memberi penekanan agar keluarga melihat kembali ketika masih dalam masa pacaran supaya kehidupan keluarga semakin langgeng.

Suhardi, dalam pemaparan materinya mengajak setiap keluarga Katolik untuk selalu setia pada pasangannya seperti masih muda dulu serta menghargai pasangannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. (lk)

Meimonews.com – Belasan Bunda dan Yanda (pendidik) Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Gugus 4 Kecamatan Mapanget ikut Diseminasi Informasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dan Tiblantas (Tertib Berlalulintas).

Kegiatan yang diadakan di PAUD Pinaesaan, Griya Paniki Indah, Mapanget, Selasa (6/9/2022) itu diselenggarakan Perhimpunan Putra Putri (PPP) Brimob dengan pembicara/narasumber  Lexie Kalesaran (Pengurus PPP Brimob).

Kegiatan yang dipandu Elinda Rugian (Ketua PAUD Gugus 4 Kecamatan Mapanget dan Pengurus PPP Brimob) ini turut dihadiri Ketua PKG PAUD Kecamatan Mapanget Meilan Lengkong.

Kalesaran memaparkan tentang pentingnya upaya pencegahan dini baik masalah narkoba maupun masalah terkait dengan ketertiban berlalulintas (tiblantas) dan keamanan dan keselamatan (kamsel).

Diungkapkan, lebih baik mencegah terjadinya penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkoba serta dampak yang ditimbulkan karena tidak tertib berlalulintas daripada hal-hal tersebut sudah terjadi, baru kemudian disadari karena pengaruhnya yang sangat merugikan.

Dan sebagai lembaga pendidikan dini, Kalesaran berharap, para Bunda dan Yanda berkepentingan pula (di samping tugas pembelajaran pendidikan PAUD) untuk mensosialisasikan bahaya narkoba dan tiblantas bagi anak-anak di PAUD masing-masing.

“Kiranya Bunda dan Yanda berkenan menyempatkan waktu untuk adanya sosialisasi bahaya narkoba dan tiblantas di PAUD,” harapnya, yang langsung mendapat respons dari pimpinan PUAD. (af)

Meimonews.com -Sebanyak 20 orang mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) Pendamping dalam Rencana Aksi Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba yang diadakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulut di Desa Warembungan, Minahasa, Selasa (21/6/2022).

Keduapuluh orang tersebut  adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, BPMD, perangkat desa,  Babinkamtibmas dan Babinsa setempat serta perwakilan Polsek Pineleng.

Sejumlah narasumber ditampilkan pada kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. VJ Lasut di dampingi Korbid P2M Sam G. Reppy serta Terry Tikoalu (Staf Pemberdayaan) dan Dian Yuni Seria (Staf Pencegahan). Bertindak sebagai moderator/pemandu adalah Terry Tikoalu dan Andi Aprilia Wulandari (staf BNN Sulut).

Narasumber tersebut adalah Koordinator Bidang P2M BNN Sulut Sam G. Reppy yang membawakan materi Pendamping Masyarakat Binaan, Ketua KTN Lexie Kalesaran yang membawakan materi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba), Kaban Kesbangpol Minahasa Jani Moniung tentang Peran Pemerintah dalam mewujudkan Desa Bersinar dan Camat Pineleng Jonly Wua tentang Optimalisasi Pendamping Masyarakat Binaan.

Ketika memberikan sambutan pada acara pembukaan, Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. VJ Lasut memaparkan bagaimana proses sehingga Warembungan dicanangkan sebagai Desa Bersinar (bersih dari narkoba).

Ada sejumlah tahapan yang dilalui dan dilakukan tindakan/upaya sehingga prosesnya pencanangan bisa terjadi beberapa waktu lalu.

“Ada sejumlah penilaian yang dilakukan dan rangkaian kegiatan yang kemudian Desa Warembungan ditetapkan dan dicanangkan sebagai Desa Bersinar,” ujar Lasut.

Pendamping, menurut Brigjen Pol. Lasut, memiliki peran dan fungsi penting dalam menjamin keberlanjutan program dan kegiatan kewirausahaan sehingga perlu dilakukan pembinaan bagi Pendamping.

“Hal ini juga dalam rangka menciptakan Desa Warembungan Bersih Narkoba menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar,” ujar Lasut.

Ketua Komunitas Tolak Narkoba (KTN) Lexie Kalesaran dalam pemaparan materinya menjelaskan hal-hal seputar bahaya narkoba dan dampaknya serta soal pemberdayaan masyarakat termasuk tujuan pemberdayaan masyarakat (dayamas), konsep dayamas, prinsip dayamas, strategi dayamas, sasaran program, tahapan dayamas.

Disebutkan, dalam upaya P4GN,  sangat diperlukan sinergitas dan keterlibatan atau peranserta masyarakat. “Tidak boleh ada lagi pikiran bahwa P4GN hanya urusan BNN atau Kepolisian. Semua pihak harus memiliki semangat dan sinergi yang sama untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat maka perlu ada lembaga/organisasi  termasuk satuan tugas (satgas), adanya penggiat/relawan, pelatihan, kegiatan/program, dukungan/sinergitas, komitmen serta pengembangan potensi masyarakat di kawasan yang rawan/rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Komitmen, sangat diperlukan. “Untuk upaya pemberdayaan/pelaksanaan kegiatan diperlukan adanya komitmen. Komitmen merupakan modal dasar dan penting untuk setiap gerak atau usaha. Beri dori menjadi acuan,” tandas Kalesaran yang adalah juga Ketua Perhimpunan Putra Putri (PPP) Brimob. (af)

Meimonews.com – Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado menggelar Latihan Kepemimpinan di Mercure Manado Tateli Beach Resort, Kamis – Jumat (9-10/12/2021).

Mengusung tema Membentuk Pemimpin yang Berkarakter dan Berjiwa Nasionalisme, sebanyak 120 dosen fakultas tersebut menjadi peserta.

Para Dosen peserta Pelatihan berasal dari delapan bagian yaitu Bagian Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum dan Masyarakat, Hukum Keperdataan, Hukum Acara, dan Hukum Administrasi Negara.

Sejumlah pimpinan institusi dan akademisi tampil sebagai narasumber kegiatan yakni dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah , Pimpinan Fakultas Hukum Unsrat dan akademica.

Kepada Meimonews.com di Manado, Jumat (10/12/2021), Dekan Fakuktas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH menjelaskan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas yang maksimal dan kerjasama dari tiap-tiap individu.

“Kepemimpinan dalam suatu organisasi, merupakan suatu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi atau usaha,” ujar Kalalo

Kepemimpinan yang efektif, tambahnya, membawa pengelolaan organisasi ke arah kesuksesan. Tanda kepemimpinan yang efektif adalah adanya keteraturan, hasil dan pengembangan dalam organisasi. Namun, upaya untuk menunjukkan adanya kepemimpinan yang efektif tidaklah mudah.

Dikemukakan, kepemimpinan sangat bergantung dari personality yang mengemban posisi sebagai pemimpin. Setiap keterampilan kepemimpinan yang efektif seharusnya melekat erat pada setiap pimpinan, apapun ruang lingkup tanggungjawabnya.

“Sikap dan gaya serta perilaku kepemimpinan seseorang sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi yang dipimpinnya, bahkan berpengaruh terhadap produktivitas organisasinya,” tegasnya.

Menurut Kalalo, salah satu kunci penting untuk menjadi pemimpin yang efektif adalah kemampuan untuk melihat persoalan dan masalah dari kacamata yang berbeda.

Esensi kepemimpinan bagi pemimpin adalah adanya suatu komitmen yang kuat dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yakni adanya kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku dan kepentingan pribadi dengan kebutuhan prioritas yang mampu mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan, komitmen yang kuat tidak hanya sekedar sebagai pemimpin yang biasa tapi dibutuhkan seorang pemimpin yang berkarakter.

Disebutkan, perubahan zaman akibat globalisasi menjadikan pergeseran dan perubahan tata nilai, sikap, dan perilaku dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga membutuhkan pemimpin sebagai penggerak dan motivator seluruh komponen untuk menjalani kehidupan nasional.

“Kepemimpinan nasional merupakan seseorang atau sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinan untuk empowerment all resources bangsa menuju tercapainya tujuan dan cita-cita nasional sesuai moral, etika pancasila serta UUD 1945 di tengah perubahan dunia,” katanya.

Melalui kegiatan ini, ungkap Kalalo, diharapkan ada penambahan wawasan dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku.

Saat ini menjadi pemimpin sangatlah sulit, karena pemimpin dituntut untuk mampu menyatukan perbedaan serta mampu menyatukan seluruh anggotanya dalam suatu organisasi.

Disebutkan,.harapan segala wawasan dan pengetahuan dalam pelatihan ini mampu diterapkan dosen, sesuai dengan visi Fakultas Hukum Unsrat menjadi Fakultas Hukum yang Profesional Unggul dan Berbudaya Berbasis Kearifan Lokal serta Misi Profesional, Berkualitas, Unggul, Berbudaya dan Kearifan Lokal.

Menyinggung tentang capaian pelatihan, Kalalo menjelaskan, melalui pelatihan ini menjadikan dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi menjadi dosen yang berjiwa pemimpin yang memiliki pribadi yang tangguh, mandiri, memiliki jati diri, moral dan mampu berkiprah sesuai dengan profesionalitasnya yang berwawasan kebangsaan. (lk)

Meimonews.com – Sebanyak 50-an siswa dan beberapa guru SMA Negeri 8 Manado (Smandel) pimpiman Mediatrix N. Ngantung ikut Pelatihan Satgas dan Relawan Anti Narkoba di aula sekolah, Jumat (19/11/2021).

Pelatihan hasil kerjasama Smandel dan Perhimpunan Putra Putri (PPP) Brimob ini menampilkan narasumber Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. J. Victor Lasut dan Ketua PPP Brimob Lexie Kalesaran.

Lasut membawakan materi tentang Kebijakan dan Strategi dalam Upaya P4GN sementara Kalesaran membawakan materi Kerelawanan, Satgas dan Rencana Aksi.

Dalam pemaparan materinya, Lasut antara lain menjelaskan tentang apa itu narkoba, jenis-jenis dan efek pemakaiannya, modus operandi penyebaran narkoba, upaya pencegahan, pemberantasan dan Rehabilitasi yang telah dilakukan BNN.

Sementara Kalesaran menjelasan tentang apa itu kerelawanan dan satgas disertai contoh, rencana aksi nasional P4GN serta apa saja yang akan dibuat satgas dan relawan dalam kaitannya dengan upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

Setelah pelatihan ini, sebut Kalesaran, akan ada tindak lanjut untuk mempersiapkan Smandel Bersinar yang akan dicanangkan dalam waktu dekat.

Kelesaran mengapresiasi perhatian dan dukungan Kepala Smandel Mediatrix N. Ngantung dalam upaya P4GN termasuk di sekolah yang dipimpinnya.

Sebelum penyampaian materi, Waksepsek Erwin Linelejan (mewakili Kepsek Mediatrix N. Ngantung yang hari ini mengikuti kegiatan Sekolah-sekolah Penggerak di Minut) melantik Pengurus Satgas Anti Narkoba Smandel.

Pengurus yang dilantik berdasarkan SK Kepsek antara lain terdiri dari Ketua Gabriel Wulur, tiga orang Wakil Ketua, Sekretaris Loveliana Tatebale, seorang Wakil Sekretaris, Bendahara Nekesha Likliwatil dan enam Anggota.

Berapa guru menjadi Penasehat di antaranya Jenny Paulus (Wakepsek dan Ketua Panitia Pelatihan), Ronald Rondonuwu, Ellen Rattu dan Senny Sambouw

Kegiatan pelatihan turut didukung BNN Sulut. Nampak hadir dari BNN antara lain Koordinator Bidang P2M Sam G. Repy, Terry Tikoalu, Dian dan Udin. (af)