Meimonews.com – Hukum Tua Lolah 3 Kabupaten Minahasa Markus Paulus Rasuh menggelar rapat di rumahnya, Kamis (13/7/2023) malam.

Puluhan perangkat desa termasuk Kepala Jaga, Meweteng, pimpiman dan calon pimpinan organisasi-organisasi desa di antaranya Ketua BPD Meyke Tamboto, Ketua Bumdes Pokce Keles, Ketua LPM Theodorus Rasuh, Ketua Karang Taruna Ziski Montolalu serta pendamping program IMD Berbasis DSGS Angky Waha diundang hadir.

Berbagai hal/program terkait dengan upaya untuk  memajukan desa dibahas dalam rapat yang sekaligus juga diadakannya launching  IST Pendata Desa Indeks Membangun Desa Berbasis DSGS , pelantikan pimpinan organisasi-organisasi tingkat desa serta Panitia Pelaksana HUT Kemerdekaan RI dan HUT Desa yang diketuai Windi Sumendap.

Di kesempatan itu pula, dihadirkan Ketua Perhimpunan Putra Putri Brimob dan Ketua Komunitas Tolak Narkoba Lexie Kalesaran untuk berbagi informasi seputar keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam kata pengantarnya, Rasuh menyampaikan hal-hal yang hendak diterapkan semasa kepemimpinannya sebagai Hukumtua, yang membutuhkan kerjasama dan dukungan dari banyak pihak terutama masyarakat.

“Dukungan dan kerjasama itu perlu karena untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan torang pe desa,” ujar tokoh masyarakat yang kini terpilih kedua kalinya sebagai Hukum Tua Desa Lolah 3.

Rencana-rencana program untuk kemajuan desa, sebut Rasuh, hendaknya dilaksanakan tanpa menunda-nunda dan dilaksanakan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan, apalagi bila itu menggunakan dana pemerintah/negara.

Kegiatan-kegiatan tersebut bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Royke Octavian Roring (Bupati)  dan Robby Dondokambey (Wakil Bupati).

Diingatkan Rasuh agar dalam setiap aktivitas/pertemuan atau rapat-rapat hendaknya tepat jam supaya yang sudah datang duluan tidak menunggu terlalu lama. (Fer)

Meimonews.com – Masa bakti Senat Unsrat Manado akan segera berakhir. Oleh karena itu, telah dibentuk Panitia Pemilihan Senat periode tahun 2023-2027 berdasarkan SK Rektor Unsrat Prif. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng No. : 701/UN12/LL/2023 tertanggal 14 April 2023.

Guna membahas persiapan pelaksanaan pemilihan tersebut, Panitia Pemilihan menggelar rapat di ruang rapat Unsrat Lantai 4, Jumat (12/5/2023).

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Ronny Adrie Maramis, SH, MH sekaligus Ketua Panitia di dampingi Prof. Dr. Drs. William Agustinus Areros (Sekretaris) dan Prof. Dr. Ir. Jeany SH Polii Mandang, MS (Anggota) memimpin rapat.

Tahapan-tahapan pemilihan yang dijadualkan dilaksanakan dalam.waktu dekat ini dan persyaratan calon anggota Senat disusun secara bersama dalam rapat tersebut.

Dalam sambutannya, doktor Maramis mengingatkan, pemilihan Senat Unsrat merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem pendidikan di Unsrat.

“Pemilihan Senat Unsrat yang dilakukan secara demokratis dan transparan akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan Unsrat ke depan,” ujarnya.

Doktor Maramis menekankan tentang pentingnya partisipasi seluruh unsur civitas akademika Unsrat dalam pemilihan ini.

Rapat ini diakhiri dengan harapan untuk tercapainya pemilihan Senat Unsrat yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi Unsrat ke depan. (FA)

Meimonews.com – Pemerintah Kota Manado dan DPRD Kota Manado menggelar rapat Forum Penataan Ruang (FPR) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Senin (17/4/2023).

Rapat tersebut diadakan terkait dengan  evaluasi Gubernur Sulut terhadap muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Manado tentang RTRW Kota Manado Tahun 2023-2042.

Di awal rapat, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulut Dr. Praseno Hadi, M.M., A.k. yang mewakil Sekprov Sulut memuji Pemerintah dan DPRD Kota Manado atas komitmennya sebagai kabupaten/kota pertama di Sulawesi Utara yang mendapat persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (KemenATR/BPN RI) terkait Ranperda Kota Manado tentang RTRW Kota Manado 2023-2042.

“Saya mengapresiasi Pemkot Manado, Pak Walikota dan DPRD karena Ranperda ini sudah disetujui tinggal dievaluasi. Adanya Perda ini, nantinya akan menjadi titik tolak untuk kesejahteraan rakyat karena berpengaruh pada ekonomi, investasi akan masuk,” ujar Praseno.

Selama ini, sambungnya, investasi tidak jalan karena RTRW belum ada. Semoga langkah dari Pemkot Manado ini, bisa menjadi trigger untuk 14 kabupaten/kota termasuk Provinsi Sulut sendiri untuk mempercepat Ranperda tentang RTRW ini di wilayah masing-masing.

Ketua FPR Sulut Ir. Alexander Wattimena, ST., M.Si menjelaskan secara teknis terkait Ranperda Kota Manado ini dikaitkan dengan Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Menurut Wattimena, secara garis besar, Ranperda Kota Manado ini sudah sesuai materinya dengan Permen yang ada.

Menanggapi paparan dari pihak Provinsi Sulut, Pemkot Manado melalui Sekretaris Daerah Kota Manado Dr. Micler Lakat, SH., M.H. sekaligus Ketua FPR Kota Manado mengungkapkan, Ranperda ini sudah mendapat persetujuan substansi dari KemenATR/BPN RI karena Pemerintah dan DPRD Kota Manado bersama pihak-pihak terkait serius menangani Ranperda ini.

“Sebelumnya, kami sudah melakukan rapat pembahasan lintas sektor di Jakarta dengan beberapa pihak terkait sehingga KemenATR/BPN RI juga melihat bahwa Kota Manado serius dalam membahas Ranperda ini,” ujarnya.

Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara. Berita Acara ini nantinya oleh Pemprov Sulut akan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Turut hadir dalam Rapat FPR ini, Kepala-kepala Perangkat Daerah Sulut, Asisten I dan II Setda Kota Manado, Kepala-kepala Perangkat Daerah Kota Manado, Ketua DPRD Kota Manado, Bapemperda Kota Manado, Forkopimda, dan Kementerian/Lembaga/Balai terkait. (lk)

Meimonews.com – Tim Akreditasi menggelar Rapat di ruang rapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Optimalkan Daerah Sehatkan Keluarga (ODSK) yang dipimpin Dirut RSUP ODSK Endrico Rawung, Selasa (5/7/2022).

Rapat membicarakan hal-hal terkait dengan kolaborasi standar akreditasi RS dan standar pelayanan publik di RSUD ODSK.

Kepada Meimonews.com, Rabu (6/7/2022), Dirut RSUD ODSK mengungkapkan, untuk standar akreditasi RS, RSUD ODSK akan dibimbing, di dampingi, oleh Kementerian Kesehatan RI dan beberapa Lembaga Penyelenggara Penyelenggara Akreditasi RS seperti KARS, LARS DHP dan lain-lain.

“Hal tersebut berdasarkan pada UU Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,” jelas mantan Wakil Direktur RS Prof. Dr. VL Ratumbuysang ini.

Untuk Standar Pelayanan Publik, pihaknya akan di dampingi oleh Biro Organisasi dan kemudian akan dinilai oleh Ombudsman dan atau Kemenpan RI. “Dasar hukumnya UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujarnya.

“Kolaborasi ini, akan memantapkan upaya peningkatan standar mutu dan keselamatan pasien di RS, serta mutu pelayanan publik di RS sehingga dipastikan akan makin meningkat,” ujar mantan Dirut RS Noongan ini.

Disebutkan, semua upaya-upaya ini, tentunya sangat sesuai dengan motto RSUD ODSK  yakni Our patients, our priority. (af)

Meimonews.com  – Guna mematangkan keberadaan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparawi Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Boalemo maka Pengurus LP3KD Provinsi Gorontalo menggelar raoat bersama Pengurus LP3KD Boalemo.

Rapat yang dipimpin Handoyo Sugiharto (Ketua LP3KD Gorontalo) di Sekretariat Paroki St. Theodorus Kaaruyen, baru-baru tersebut diikuti Pastor Paroki St. Theodorus Kaaruyen Pastor Nicodenus M. Rumbayan MSC.

Dalam rapat, selain mendengar laporan persiapan pembentukan/pengesahan dari Pengurus LP3KD Boalemo, dibahas pula langkah-langkah agar Pengurus LPK3D Kabupaten Boalemo bisa dilantik oleh Bupati/Pemerintah setempat.

Menurut laporan Ketua Pengurus LP3KD Boalemo Ermanto Banjarnahor, pengesahan/pelantikan Pengurus LP3KD Kabupaten Boalemo belum bisa terjadi karena terkendala di Pemerintah Kabupaten Boalemo.

“Belum bisa dilantik oleh Bupati karena belum ketemu beliau atau staf Pemkab,” ujar Ermanto yang dibenarkan Kathryn Surusa (Sekretais) saat rapat serta berharap agar ada jalan keluarga agar secepatnya Pengurus yang telah ada bisa melakukan aktivitas/kegiatan.

Sejumlah langkah disepakati untuk dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar Pengurus LPK3D Boalemo dapat dilantik oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati Boalemo.

Ada beberapa kegiatan/program disiapkan untuk dilaksanakan setelah adanya pengesahan/pelantikan pengurusnya.

Pastor Nico yang baru menjadi Pastor Paroki Kaaruyen mendukung keberadaan LP3KD di Boalemo dan berharap agar pengurus LP3KD Boalemo segera dilantik/disahkan.

“Dengan telah dilantik dan disahkannya kepengurusan LP3KG Boalemo maka diharapkan ada kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan,” ujar Pastor Nico.
Hal senada disanpaikan Humas LPK3D Provinsi Gorontalo Talulembang Sule.

Oleh kiranya, sejumlah langkah disarankan untuk dilakukan Pengurus LP3KD Boalemo.

“Semoga dalam waktu tidak terlalu lama, Pengurus LP3KD Boalemo sudah dilantik dan disahkan oleh Bupati sehingga sejumlah progran yang telah disiapkan bisa segera dilaksanalan,” ujar Sule (lk)