Meimonews.com – Berbagai upaya dalam mendorong inklusi keuangan terus dilakukan Bank SulutGo (BSG) termasuk bersinergi dengan beberapa pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Terbaru, BSG bersinergi dengan OJK SulutGo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggelar Literasi Keuangan Masyarakat Pesisiir Desa Darunu terkait dengan literasi keuangan dan pelestarian lingkungan.
Kegiatan yang dipusatkan di objek wisata Darunu Mangrove Park ini juga dirangkaikan dengan aksi nyata Gerakan Indonesia ASRI.
Acara ini dihadiri pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari jajaran eksekutif perbankan, otoritas keuangan, hingga perwakilan legislatif dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Kepala OJK SulutGo Robert Sianipar menekankan pentingnya pemahaman manajemen keuangan bagi masyarakat pesisir agar terhindar dari jeratan pinjaman ilegal dan mampu memanfaatkan produk perbankan untuk pengembangan usaha mikro.
Direktur Umum Bank SulutGo Joubert Dondokambey di dampingi Pemimpin Cabang Airmadidi Maykel Rantung menyatakan komitmen BSG untuk terus hadir di tengah masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di Desa Darunu dan sekitarnya memiliki akses dan pemahaman yang cukup terhadap layanan perbankan demi meningkatkan taraf hidup mereka,” ujar Joubert.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Minut Richard JH Dondokambey mewakili Bupati Minut Joune Ganda menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Minahasa Utara sebagai lokasi kegiatan.
Turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Minut Jack Paruntu, yang menyoroti potensi besar ekonomi kelautan yang perlu dikelola secara profesional.
Momen penting terjadi saat Anggota Komisi XI DPR-RI Rio Dondokambey hadir secara langsung untuk berdialog dengan warga. Selain memberikan edukasi mengenai kebijakan keuangan nasional, ia juga enyalurkan bantuan langsung untuk pengembangan Desa Darunu.
Di momen itu, Rio juga menyerap aspirasi dari masyarakat pesisir dan kepulauan di Minahasa Utara terkait kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Selain fokus pada edukasi finansial, kegiatan ini juga mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan melalui Gerakan Indonesia ASRI.
Acara yang diagendakan yakni penanaman mangrove dan pembersihan area pantai menjadi simbol komitmen sektor jasa keuangan dalam menjaga ekosistem pesisir tetap hijau dan asri sebagai aset wisata masa depan.
Melalui sinergi antara Pemerintah, Perbankan dan OJK, diharapkan masyarakat Desa Darunu tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga berdaya dalam menjaga kelestarian alam yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. (elka)
Meimonews.com – Rektor Unima Joseph Philip Kambey dan tim melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI Brian Yuliarto di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Pertemuan ini membahas rencana pendirian Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan pembukaan Fakultas Kedokteran (Faked) Unima sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Rektor Unima memaparkan kesiapan institusi, mulai dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga dukungan akademik yang menjadi fondasi pembukaan program studi kedokteran.
Pendirian Rumah Sakit Pendidikan dirancang tidak hanya sebagai wahana praktik mahasiswa, tetapi juga sebagai pusat layanan kesehatan dan pengembangan riset medis yang terintegrasi.
Rektor Unima menyampaikan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen universitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sekaligus berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Melalui koordinasi ini, diharapkan proses pendirian RSP dan pembukaan Faked Unima dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta dunia pendidikan.
Mendiktisaintek menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pemenuhan standar akademik, serta sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar proses pendirian dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku. (*/FA)
Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengapresiasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2027 yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Rabu (25/2/2026).
Walikota menegaskan, perencanaan (planning) merupakan hal yang sangat krusial dalam merumuskan program agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Forum ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi setelah melalui berbagai tahapan dan mekanisme pembahasan, termasuk Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan -red),” ujar Walikota ketika memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini menekankan pentingnya fokus pada target-target yang selaras dengan visi dan misi, serta mengesampingkan ego sektoral.
Setiap program harus memiliki output yang jelas, parameter, dan indikator yang terukur, sehingga capaian kinerjanya dapat dievaluasi secara objektif.
Menurutnya, sektor utama yang perlu terus didorong adalah pariwisata, meskipun alokasi anggaran tidak harus sepenuhnya difokuskan pada sektor tersebut.
Dukungan terhadap pariwisata dapat diwujudkan melalui penguatan sektor kebersihan, infrastruktur, keamanan, serta pendukung lainnya.
Permasalahan sampah juga menjadi perhatian khusus. Walikota menegaskan pentingnya pengelolaan sampah yang baik agar kebersihan kota terjaga dan menjadi budaya masyarakat.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan dukungan anggaran dan regulasi yang memadai, serta berkomitmen mendukung program nasional dalam penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
Terkait penataan kota, Walikota menekankan bahwa Kota Manado harus menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan menarik untuk dikunjungi. Hal tersebut perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, transportasi umum yang baik, serta fasilitas publik yang berkualitas.
Walikota mendorong penguatan sektor keagamaan agar kehidupan beragama dapat berjalan dengan baik dan harmonis, sehingga kerukunan di Kota Manado tetap terjaga.
Usai sambutan Walikota, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara oleh Walikota Manado, Anggota DPRD Kota Manado Reza Rumambi, Asisten II Atto Bulo, para Kepala SKPD, serta para Camat. (elka)
Meimonews.com – Pelbagai upaya dilakukan Rektor Unima Joseph Philip Kambey dan jajaran terkait dengan tindak lanjut pendirian Rumah Sakit Pendidikan Unima serta pembukaan Fakultas Kedokteran sebagai wujud konkrit memperkuat kontribusi perguruan tinggi (PT) terhadap pembangunan sektor kesehatan nasional.
Terbaru, Rektor Unima dan tim mengadakan pertemuan/audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Rektor dan tim diterima Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus dalam suasana diskusi yang konstruktif dan penuh semangat kolaborasi.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Unima dalam melakukan koordinasi terkait rencana pendirian Rumah Sakit Pendidikan Unima serta pembukaan Fakultas Kedokteran.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unima menyampaikan komitmen institusi untuk turutserta menjawab kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Pendirian Rumah Sakit Pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai wahana praktik dan pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan.
Rencana pembukaan Fakultas Kedokteran Unima menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.
Audiensi ini juga membahas pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam memastikan mutu pendidikan kesehatan yang sesuai standar nasional.
Melalui audiensi ini, Unima menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan kesehatan serta penguatan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. (*/FA)
Meimonews.com – Bersamaan dengan Kuliah Umum Pemanfaatan Data Statistik di Era Disrupsi, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian (FMIPAK) Unima dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unima melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan BPS Sulut.
Kegiatan yang dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik Mister Gideon Maru, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum Donal Matheos Ratu, Dekan FMIPAK Mokosuli Yermia Semuel, Dekan FEB Sjeddi R. Watung, serta para Wakil Dekan, dosen.dan mahasiswa kedua fakultas ini diadakan di Training Center Unima, Tondano, Rabu (25/2026).
Melalui kegiatan ini, Unima yang kini dipimpin Joseph Philip Kambey (Rektor) menegaskan komitmennya dalam mendorong literasi data dan penguatan kapasitas mahasiswa menghadapi tantangan era disrupsi teknologi berbasis data yang akurat dan terpercaya.
Tampil sebagai narasumber kuliah umum adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Agus Sudibyo.
Dalam pemaparannya, Sudibyo mengungkapkan pentingnya peran data statistik resmi (official statistics) sebagai fondasi pengambilan kebijakan di tengah derasnya arus transformasi digital dan disrupsi teknologi.
Mengutip sambutan Dekan FMIPAK, Sudibyo mengingatkan, dalam statistik boleh salah tapi tidak boleh bohong,
Sudibyo menjelaskan berbagai aspek penting terkait statistik resmi, mulai dari pengenalan Official Statistics, prinsip dasar statistik resmi yang menjunjung tinggi akurasi, objektivitas, dan transparansi, hingga metode pengumpulan data melalui sensus dan survei.
Selain itu, strategi menjaga kualitas statistik agar tetap relevan, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Usai kuliah umum, diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Dekan FMIPAK dan Dekan FEB Unima dengan Kepala BPS Sulut.
Penandatanganan MoU merupakan bentuk penguatan kerjasama institusional. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan data statistik untuk pengembangan akademik dan kebijakan berbasis data. (FA)
Meimonews.com – 4 (empat) Dekan Fakultas di lingkungan Unsrat yang telah terpilih lewat proses pemilihan beberapa waktu lalu dilantik Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, Rabu (25/2/2026).
Pelantikan yang dilaksanakan di lantai 4 Gedung Rektorat ini bersamaan pula dengan pelantikan Anggota Senat Universitas dan Senat Fakultas serta Kepala UPA Laboratorium Terpadu dan Kepala Pusat Urusan Internasional.
Keempat dekan yang dilantik tersebut adalah Liany Amelia Hendratta (Dekan Fatek), Dedie Tooy (Dekan Faperta), Ockstan Jurike Kalesaran (Dekan FPIK) dan Golda Juliet Tulung (Dekan FIB).
Mereka akan menjadi orang nomor satu do fakultas masing-masing selama empat tahun (periode 2026-2030).
Rektor Unsrat dalam sambutannya menegaskan, jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah akademik dan kelembagaan yang sangat strategis dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
Penandatangan berita acara pelantikan oleh Dekan Fapertann mm Unsrat Dedie Tooy
Rektor mengajak untuk menjadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal komitmen untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, budaya kerja yang profesional, menjaga persatuan, serta menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Penyerahan Surat Keputusan Plt Dekan Fakultas Hukum dan Plt Dekan Fakultas Peternakan
Di hari yang sama (Rabu, 25/2/2026), bertempat di Ruang Rapat Rektor, Rektor mengangkat 2 (dua) Pelaksana Tugas (Plt). Rektor Unsrat menjadi Plt. Dekan Fakultas Hukum sementara Ralfie Pinasang menjadi Plt. Dekan Fakultas Peternakan.
Penyerahan surat keputusan (SK) Plt. Dekan Fakultas Hukum dilakukan Wakil Rektor 2 Royke Montolalu sementara SK Plt. Dekan Peternakan oleh Rektor. (FA)
Meimonews.com – Meningkatnya anggaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari tahun ke tahun sebagai bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek RI) dalam memperluas akan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu diapresiasi dan disambut positif Pimpinan Universitas Negeri Manado (Unima).
Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 3 Unima Lenny Leorina Evinita mewakiili Rektor Unima Joseph Philip Kambey kepada Meimonews.com viaWhatsApp, Rabu (25/2/2026).
“Kami (Pimpinan Unima) mengapresiasi dan menyambut positif kenaikan anggaran KIP Kuliah yang terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Dengan meningkatnya anggaran ini, tambahnya memberikan kesempatan lebih banyak bagi anak bangsa mendapatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi,”
Rektor Unima Joseph Philip Kambey
Humas Kemendiktisaintek, dalam siaran persnya , pekan lalu memaparkan, berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, tren jumlah penerima KIP Kuliah terus meningkat setiap tahun sejak 2020. Tren ini terlihat pada penerima mahasiswa baru maupun total penerima secara keseluruhan, termasuk penerima yang sedang menjalani studi (ongoing).
Pada tahun 2020, anggaran KIP Kuliah tercatat sebesar Rp. 6,5 triliun. Anggaran tersebut terus meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp. 14,9 triliun pada tahun 2025 dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 1.044.921 mahasiswa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Pada Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran KIP Kuliah berdasarkan DIPA naik menjadi Rp. 15.323.650.458.000 dengan sasaran penerima sebanyak 1.047.221 mahasiswa.
Wakil Rektor 3 Unima Lenny Leorina Evinita
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI Brian Yuliarto menjelaskan, Kemdiktisaintek terus mengawal program KIP Kuliah agar anggarannya tidak berkurang dan program dapat terlaksana lebih baik lagi.
Ditegaskan, KIP Kuliah merupakan instrumen strategis untuk memastikan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Brain berkomitmen bahwa Kemdiktisaintek akan terus memperluas akses pendidikan melalui program KIP Kuliah yang merupakan “Jembatan Harapan” bagi siswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi dan memastikan anak-anak Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi, tetap bisa menempuh dan lulus pendidikan tinggi.
Kemdiktisaintek akan terus memastikan bahwa bantuan biaya hidup dari KIP Kuliah adalah hak penuh mahasiswa dan perguruan tinggi serta semua pihak lain dilarang melakukan pungutan bagi penerima KIP Kuliah.
Terkait perbedaan distribusi jumlah penerima di perguruan tinggi tertentu, Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek selaku pengelola KIP Kuliah menyampaikan bahwa variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Distribusi kuota KIP Kuliah pada periode 2020–2024 didasarkan pada daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi pada masing-masing perguruan tinggi.
Skema ini menempatkan kapasitas kampus dan kualitas program studi sebagai dasar pengalokasian kuota, sehingga jumlah penerima di tiap kampus mengikuti kebijakan yang relatif stabil dari tahun ke tahun sehingga persentase jumlah penerima dimasing-masing perguruan tinggi relatif tetap.
Mulai tahun 2025, PPAPT Kemdiktisaintek ditugaskan mengelola program KIP Kuliah. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima, prioritas penerima bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan berdasarkan jumlah pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di masing-masing Perguruan Tinggi Negeri dan telah terdaftar di sistem KIP Kuliah sebelum mengikuti SNBP dan SNBT.
Sedangkan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kuota didistribusikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) berdasarkan berdasarkan daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi pada PTS di wilayah kerja LLDikti.
Dengan kebijakan ini, prioritas penerima KIP Kuliah melekat pada siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang lulus seleksi masuk PTN melalui SNBP atau SNBT sehingga secara otomatis akan ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah setelah diverifikasi dan divalidasi oleh perguruan tinggi.
Ini artinya, pemerintah semakin memprioritaskan bagi siswa-siswi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan KIP Kuliah.
Selain itu, pemerintah memberi prioritas lebih besar agar mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin bisa kuliah di program studi unggulan, baik di PTN maupun PTS di seluruh Indonesia.
Setiap kebijakan baru tentu memiliki implikasi dalam implementasinya. Dengan kebijakan baru di tahun 2025, jumlah kuota secara nasional minimal tetap 200 ribu mahasiswa baru. Namun, PTN tidak langsung mendapatkan kuota bagi penerima KIP Kuliah seperti tahun 2020 – 2024.
Jumlah penerima ditentukan oleh berapa banyak siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP atau SNBT.
Oleh karena itu, Kepala PPAPT Kemdiktisaintek, menyampaikan, jika di suatu perguruan tinggi jumlahnya menurun, hal itu bisa terjadi karena banyak siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat atau yang terdata di DTKS atau PPKE maksimum desil 3 yang tidak lulus SNBP atau SNBT, sehingga tidak dapat masuk di kampus tersebut, atau karena proporsi pendaftar dari pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, DTKS dan PPKE memang tidak banyak.
Dengan demikian, penurunan pada satu perguruan tinggi tidak mencerminkan pengurangan kuota secara nasional, tidak pula mencerminkan pengurangan anggaran KIP Kuliah. Hal ini merupakan konsekuensi dari distribusi berbasis data dan hasil seleksi tahun berjalan.
Sebagai contoh nyata, perubahan jumlah penerima pada kampus Universitas Negeri Medan yang pada tahun 2024 hanya menerima sekitar 1.000 mahasiswa baru penerima KIP Kuliah. Namun pada tahun 2025, jumlah siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP dan SNBT lebih dari 3.000 sehingga mendapatkan peningkatan yang sangat besar.
Sebaliknya pada kampus lain seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), pada tahun 2024 menerima kuota sekitar 1.900 mahasiswa baru penerima KIP Kuliah. Namun, pada tahun 2025, siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang lulus SNBP dan SNBT di UGM hanya sekitar 708 mahasiswa sehingga terjadi penurunan yang cukup besar.
Penyebab lain hal ini terjadi karena siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA/sederajat, atau terdata di DTKS, atau PPKE maksimal Desil 3 yang mendaftar ke UGM memang tidak banyak.
Kemdiktisaintek selanjutnya telah mendistribusikan kuota tambahan bagi perguruan tinggi seperti UGM yang mengalami penurunan jumlah penerima cukup besar walaupun secara total tidak sama dengan tahun 2024 atau sebelumnya.
Seiring dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah memberlakukan sistem basis data terintegrasi untuk meningkatkan akurasi sasaran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat termasuk program KIP Kuliah yang masuk dalam kelompok bantuan sosial dalam bidang pendidikan.
Oleh karena itu, mulai tahun 2026, prioritas penerima KIP Kuliah diberikan kepada lulusan SMA/SMK penerima PIP SMA/sederajat dan/atau yang terdata dalam DTSEN yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 4. Untuk PTN, prioritas penerima diberikan kepada siswa yang lolos melalui jalur SNBP dan SNBT.
Penajaman ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar menjangkau calon mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang memiliki potensi akademik baik. Sedangkan untuk PTS, kuota tetap didistribusikan oleh LLDikti didasarkan oleh daya tampung masing-masing program studi berdasarkan akreditasi program studi pada PTS di wilayah kerja LLDikti.
Kemdiktisaintek memastikan bahwa penyaluran KIP Kuliah dilakukan secara akuntabel, tepat sasaran, dan berbasis data. Evaluasi rutin dilakukan agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan pembiayaan.
Penambahan kuota penerima KIP Kuliah sebagai bagian dari optimalisasi distribusi anggaran terjadi di beberapa perguruan tinggi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan penyesuaian untuk memastikan program berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan.
Sejak pertama kali diluncurkan, KIP Kuliah telah menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan sumber daya manusia Indonesia. Melalui dukungan pembiayaan pendidikan, mahasiswa dapat lebih fokus pada studi dan pengembangan diri tanpa terbebani kendala ekonomi.
Dengan peningkatan anggaran, perluasan sasaran, dan penyempurnaan kebijakan, KIP Kuliah terus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah memastikan akses terhadap pendidikan tinggi tetap terbuka dan semakin luas bagi generasi muda Indonesia di seluruh daerah.
“Kami dari Kemdiktisaintek, mengajak seluruh anak-anak Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama lulusan SMA/SMK, untuk jangan khawatir meneruskan ke jenjang kuliah, KIP Kuliah akan menjadi sarana untuk anak bangsa meraih masa depan yang lebih baik,” sebut Brian.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program ini, Kemdiktisaintek membuka secara aktif kanal pengaduan melalu i: Laman: lapor.go.id, Pusat Panggilan Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdiktisaintek: 126, Email ULT Kemdiktisaintek: [email protected] Whatsapp ULT Kemdiktisaintek: +62851-8606-9126. (FA)
Meimonews.com – Guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mengeluarkan kebijakan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) pertama sebesar 25 persen.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus pada pertemuan dengan para dealer otomotif di Kantor Gubernur Sulut, Jln. 17 Agustus Manado, Selasa (24/2/2026),
Mendampingi Gubernur pada pertemuan tersebut Kepala Bapenda June E. Silangen, Kabid Pajak Paultje Salawati, dan Kepala UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah) Manado Michael Langelo
Pertemuan bersama para dealer otomotif yang beroperasi di wilayah Sulut tersebut guna membahas upaya mendorong pertumbuhan sektor otomotif serta memberikan peluang dalam membeli kendaraan bermotor untuk digunakan sebagai sarana mobilisasi kegiatan usaha.
Pertemuan yang dipimpin Gubernur tersebut membahas kebijakan pemberian keringanan BBN-KB pertama 25 persen. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui Bapenda Sulut sebagai bentuk stimulus ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa sektor otomotif memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Dengan adanya keringanan BBN-KB pertama ini, diharapkan dapat meningkatkan penjualan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung.
“Melalui kebijakan keringanan ini, pemerintah berharap dapat memberikan stimulus bagi masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan baru,” ujar Gubernur.
Selain membantu meningkatkan penjualan di sektor otomotif, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat serta menggerakkan roda perekonomian daerah, dan dengan akan adanya pembukaan ijin pertambangan rakyat kedepannya dapat memberikan stimulus ekonomi terutama didalam pembelian kendaraan bermotor baru untuk pengelolaan pertambangan rakyat.
Para perwakilan dealer otomotif yang hadir menyambut baik kebijakan ini dan menyampaikan apresiasi atas langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung dunia usaha.
Mereka optimis bahwa kebijakan keringanan BBN-KB sebesar 25 persen tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan transaksi penjualan kendaraan di Sulawesi Utara.
Pihak dealer juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan kebijakan keringanan ini secara optimal.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha otomotif, serta dukungan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat menjadi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan melalui sektor pajak kendaraan bermotor.
Kebijakan ini juga diharapkan menjadi momentum positif bagi pemulihan dan penguatan sektor perdagangan otomotif di daerah, serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Stimulus 25 persen ini, sebut June kepada Meimonews.com, usai kegiatan, akan juga berdampak positif dengan dibukanya pertambangan rakyat di Sulut.
“Ini mejadi batu loncatan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di mana koperasi sebagai leading sector,” ujar June.
Setiap koperasi, tambah pejabat karier ini, memerlukan stimulus. Dan kebijakan keringanan BBN-KB tersebut akan mendorong hal tersebut. (elka)
Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw bersama Ketua TP PKK Kota Manado Irene Angouw Pinontoan menghadiri Safari Ramadhan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di Masjid Besar Azissin Kelurahan Malalayanh Satu Barat.
Hadir dalam kegiatan ini yang dilaksanakam, Senin (23/2/2026) ini Sekretaris Daerah Kota Manado Steaven Dandel, para Asisten, sejumlah Kepala SKPD, tokoh agama, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Muslim di Kota Manado serta berharap Bulan Suci Ramadan tahun ini membawa keberkahan hingga hari kemenangan tiba.
“Saya berharap setiap hari kita mampu mengendalikan diri dengan niat yang baik dan selalu terkoneksi dengan Sang Pencipta. Puasa adalah ibadah yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Karena itu, mari terus berbuat baik, sebab semua perbuatan kita diketahui oleh Tuhan,” ujarnya,
Walikota juga mengingatkan agar semangat pengendalian diri dan kebiasaan berbuat baik tidak hanya dijaga selama bulan Ramadan, tetapi terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Semoga lewat doa dan ibadah puasa di bulan suci ini, kita semua dihindarkan dari hal-hal buruk dan diberi kekuatan untuk terus menebar kebaikan,” sebut mantan Ketua DPRD Sulut ini. (elka)
Meimomews.com – Direksi RSUP Kandou yakni Direktur Utama Starry Hamenta Rampengan dan Direktur Sumber Daya Manisia, Pendidikan dan Penelitian Yune Laukati melakukan pertemuan resmi dengan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesis (Kemenkes RI) di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas tindaklanjut status pegawai R4 atau tenaga kerja Non-ASN/BLU yang terdampak kebijakan penataan kepegawaian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Dirut menjelaskan, kehadiran manajemen di Kemenkes RI merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional terhadap para tenaga BLU yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di RSUP Kandou yang merupakan rumah sakit rujukan utama.
“Kami datang untuk berkonsultasi dan mengoordinasikan secara langsung langkah ke depan bagi tenaga R4/BLU, tentunya sesuai regulasi dan kewenangan yang berlaku di tingkat kementerian,” ujar Dirut.
Selain bertemu dengan Biro OSDM, manajemen RSUP Kandou juga sudah melakukan koordinasi lanjutan dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan (Dirjen Keslanjut) Kemenkes RI
Direktur SPP menjelaskan, persoalan ini bukan hanya terjadi di RSUP Kandou, melainkan secara nasional di seluruh instansi pemerintah sebagai dampak implementasi UU ASN. Karena itu, solusi yang diambil harus melalui mekanisme dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Di tengah proses advokasi tersebut, manajemen memastikan bahwa pelayanan kesehatan di RSUP Kandou tetap berjalan normal. Seluruh unit layanan, termasuk pelayanan rujukan dan tindakan medis, tetap beroperasi sebagaimana mestinya demi menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pimpinan RSUP Kandou berharap seluruh pihak dapat memberikan ruang dan waktu bagi proses yang sedang ditempuh, mengingat keputusan akhir terkait status kepegawaian PPPK berada pada kewenangan instansi terkait. (Fer)
