Meimonews.com – Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut menyelenggarakan Workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (3/6/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI Budi Setiyono, Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay, Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, para Bupati dan Walikota se-Sulut, serta jajaran SKPD terkait.

Saat menyampaikan materi bertajuk Mimpi Indonesia emas dan bonus demografi, Sekretaris Menteri (Sesmen) menekankan bahwa amanat kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada prinsipnya menggambarkan model pemerintahan yang menjamin rakyat untuk dapat hidup dengan kualitas yang layak.

Hal ini dicapai melalui penerapan social security atau jaring pengaman sosial (social safety net), yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sesmen menggarisbawahi pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola akan mengubah fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, serta meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam.

Akibatnya, sebut Sesmen, dapat terjadi berbagai persoalan seperti banjir dan kerusakan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, pencemaran sungai, dan ketidakmampuan layanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat

“Berbagai bencana yang kini sering terjadi adalah dampak tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,” ujarnya.

Sesmen memaparkan indikator utama Peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2025–2029, yang meliputi Pengendalian kuantitas penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Integrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Workshop ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini, menurut Wagub, sangat penting sebagai langkah strategis kita dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing, menghadapi dinamika pembangunan global dan menyambut bonus demografi yang sedang berlangsung.

“Saya mengapresiasi kehadiran Sekretaris Kementerian BKKBN RI, Bapak Budi Setiyono, yang turut memaparkan materi penting hari ini,” ujarnya.

“Kehadiran 15 Bupati dan Walikota Se-Sulut menunjukan komitmen luar biasa, terhadap agenda pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” sebut Wagub, yang membuka kegiatan ini. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Utara untuk memantau pelaksanaan berbagai program dan anggaran pemerintah pusat yang dijalankan di daerah, Senin (2/6/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah, mitra kerja, serta masyarakat terkait implementasi program-program yang menjadi lingkup tugas Komisi IX seperti kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, gizi, pengawasan obat dan makanan, serta jaminan kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IX yang dipimpin Felly Estelita Runtuwene disambut Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johanes Victor Mailangkay dan jajaran Pemprov Sulut. Turut hadir, perwakilan dari 16 lembaga dan kementerian terkait.

Dalam pertemuan di saat kunker, dibahas secara mendalam berbagai isu strategis, antara lain perkembangan program kependudukan, realisasi anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Sulawesi Utara, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Sorotan khusus diberikan pada peran BKKBN dalam percepatan penurunan angka stunting di provinsi Sulut.

Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan Lisna Prihantini, yang di dampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan,turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Mereka menyampaikan data terkait jumlah dan kondisi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk pembahasan terkait PLKB non-PNS serta kebijakan afirmatif yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan dan status pegawai mereka.

Selain itu, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. RD Kandou Manado (akrab disebut RSUP Kandou).

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung fasilitas dan layanan kesehatan, serta menyerap informasi terkait pelaksanaan transformasi sistem kesehatan, jaminan kesehatan nasional, program makan bergizi gratis, dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

Komisi IX DPR RI berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan nasional, khususnyai bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews,com – Walikota Manado Andrei Angouw menyerahkan bantuan hewan kurban kepada sejumlah masjid dan beberapa instansi di Kota Manado, Selasa (3/6/2025).

Beberapa instansi yang diserahkan bantuan hewan kurban antara lain Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi, Lapas Kelas IIA Tuminting, dan Polresta Manado.

Setelah penyerahan bantuan, dilakukan penandatanganan berita acara oleh para penerima bantuan, yang disaksikan Walikota dan Ketua BKSAUA Kota Manado.

Kegiatan yang diadakan di Lapangan Sparta Tikala Manado ini diprakarsai Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado bekerjasama dengan Bagian Kesra Setda Kota Manado, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H.

Hadir dalam kegiatan ini Asisten I Setdakot Manado Julises Oehlers, Ketua BKSAUA Kota Manado Pdt. Judi Tunari, serta perwakilan dari penerima bantuan hewan kurban.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan harapannya agar bantuan hewan kurban ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw membuka kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD dan SMP Negeri Kota Manado, yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Senin (2/6/2025).

Usai membuka sosialisasi, Walikota Manado melakukan pencanangan SPMB SD dan SMP Negeri Kota Manado Tahun Ajaran (TA) 2025-2026 yang dilanjutkan dengan penandatangan komitmen dukungan terhadap penyelenggaraan SPMB tersebut.

Penandatangan dilakukan Walikota bersama Wakil Walikota Manado Richard Sualang, Kepala BPMP Sulut Febry Dien, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara Meilany Limpar, Ketua Komisi IV DPRD Kota Manado Jimmy Gosal.

Selain mereka, ada juga, sejumlah Kepala SKPD terkait, perwakilan Kejaksaan Negeri Manado, Ketua BKSAUA Kota Manado Judi Tunari, pimpinan yayasan pendidikan swasta, serta stakeholder terkait lainnya.

Diketahui, sebagai upaya mengevaluasi dan memperbaiki proses penerimaan peserta didik baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI secara resmi mengubah skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB pada tahun 2025. Skema ini diterapkan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.

Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan dan potensi kecurangan dalam proses penerimaan murid baru, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik berprestasi, baik akademik maupun non akademik untuk memperoleh akses pendidikan sesuai pilihan mereka.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan program SPMB.

“Kita semua mendukung karena ini untuk kebaikan bersama dan demi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Manado. Kita harus mendidik anak-anak kita agar mampu bersaing dengan generasi lain di berbagai daerah bahkan di luar negeri,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai budaya dan integritas sebagai fondasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. (Afer)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menghadiri kegiatan Peluncuran dan Dialog Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Utara, yang diselenggarakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Sabtu (31/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Yandri Susanto,, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, jajaran Forkopimda Sulut, para kepala daerah se-Sulut serta undangan lainnya.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa/kelurahan dan dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif masyarakat.

 

Program ini bertujuan memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inklusi keuangan.

Dalam sambutannya, Susanto menyampaikan bahwa program ini merupakan gagasan Presiden RI dan telah tertuang dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Susanto mengapresiasi kesiapan Sulut dalam menyambut dan menjalankan agenda percepatan pembentukan koperasi ini.

Susantoi optimistis, dengan semangat gotong royong serta kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih akan menjadi pilar penggerak ekonomi desa. (Afer)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setelah melalui proses berjenjang dan serius, residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit Dalam (interna) Fakultas Kedokteran (Faked) Unsrat Manado bisa lagi melanjutkan pendidikan di RSUP Prof. Dr. RD Kandou.

Hal tersebut terjadi setelah adanya pertemuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktiristek) dengan RSUP Kandou dan Unsrat Manado di Aula Lantai 2 Kantor Administrasi RSUP Kandou, Rabu (28/5/2025).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes RI AzharJaya, Direktur Tata Kelola Sunarto, Inspektur Investigasi Albertus Windarto, Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, dan Dekan Faked Unsrat Billy Johnson Kepel.

Dari RSUP Kandou hadir Plt. Direktur Utama Yuli Astuti Saripawan, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang (PMKP) Jehezkiel Panjaitan, Plt. Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian Suwandi Luneto, Direktur Layanan Operasional Wega Sukanto, dan Direktur Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara Erwin Sondang.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes menyambut baik dan mengapresiasi upaya dari Unsrat dan RSUP Kandou tersebut. “Ini merupakan langkah awal untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia, dalam rangka menghapuskan bullying,” ujarnya.

Walau demikian, kata dia, hal ini jangan sampai disalahartikan. Sebab, bukan berarti sistem pendidikan di Indonesia tidak baik, hanya saja yang ingin dihapus adalah soal perundungannya. “Pendidikannya sudah baik, namun akan lebih baik lagi dengan tidak adanya bullying,” ujarnya,

Rektor Unsrat dalam sambutannya mengatakan, PPDS Ilmu Penyakit Dalam memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga medis yang berkualitas, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara.

Rektor mengajak kita semua menjaga momentum positif, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan demi kemajuan bangsa.

Plt. Direktur Umum RSUP Kandou dalam sambutannya menegaskan bagaimana komitmen kedepannya untuk memastikan di lingkungan pendidikan maupun pelayanan kesehatan itu berjalan dengan semestinya dan lebih baik lagi.

“Kedepannya diharapkan ini akan mencerminkan bagaimana memastikan perundungan tidak terjadi lagi,” ujarnya.(Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. RD Kandou dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Faked Unsrat) Manado, mempresentasikan rencana aksi strategis untuk memberantas perundungan (bullying) di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), khususnya Ilmu Penyakit Dalam di Aula rumah sakit, Senin (26/5/2025)

Presentasi tersebut menandai komitmen kuat kedua institusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat dan kondusif bagi para peserta didik.

Presentasi ini berfokus pada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus perundungan.

Rencana aksi ini mencakup peningkatan edukasi dan kesadaran akan dampak perundungan, penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman, penguatan pengawasan, serta penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku perundungan.

Plt. Direktur Utama RSUP Prof. Dr. RD Kandou Yuli Astuti Saripawan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Faked Unsrat atas kehadiran dan dukungan penuh dalam sosialisasi rencana aksi ini.

Astuti berharap kerjasama yang erat ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi peserta didik PPDS di RSUP Kandou.

“Dengan adanya rencana aksi ini, kami berharap Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kemenkes dapat memonitor niat baik kita bersama, sehingga prodi Ilmu Penyakit Dalam dapat kembali beroperasi optimal di RSUP Kandou,” ujarnya.

Ditambahkan, komunikasi dan koordinasi yang intensif akan terus dijaga untuk memantau perkembangan pendidikan di RSUP Kandou dan jejaring Faked Unsrat Manado. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas implementasi rencana aksi yang telah disepakati.

Dekan Faked Unsrat Billy Johnso Kepel menyatakan bahwa rencana aksi ini merupakan hasil proses yang panjang dan telah menunjukkan progres signifikan. Ia menekankan komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik dalam proses pendidikan maupun pelayanan di RSUP Kandou.

“Kerjasama ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik,” ujarnya seraya menambahkan, pihaknya optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat dapat menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan dan mendukung perkembangan para dokter spesialis masa depan.

RSUP Kandou dan Faked Unsrat berharap implementasi rencana aksi ini akan membawa perubahan budaya positif di lingkungan PPDS, memungkinkan para dokter spesialis masa depan berkembang optimal tanpa terbebani oleh praktik perundungan. Keberhasilan program ini akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Walikota Manado Richard Sualang di dampingi Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut Dr. Jeanny Yola Winokan, MAP dan Kepala Sekolah Manado Happy Land Deysi Sonya Rumondor, SPd meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Selasa (27/5/2025).

Peluncuran program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) RI ini dilakukan di Tempat Penitipan Anak (TPA) Manado Happy Land, Jalan Bethesda Manado.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris TP PKK Sulut Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH (mewakili Ketua TP PPK Sulut Ny. Anik Yulius Selvanus), Wakil Ketua TP PKK Manado dr. Merry Mawardi, SpA, Kepala Dinas Dukcapil Sulut, Kepala Dinas P3 Sulut, Kepala.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Kepala Dinas Sosial Sulut, Kadis PPKB Kota Manado ir. Mecky Gosal, MSi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, dan Pengelola TPA Iradat dan TPA Rajawaliku,

Dalam kegiatan tersebut Winokan.melaporkan bahwa telah menyosialisasikan Program Tamasya kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra kerja, swasta, dan masyarakat, demi meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan program Tamasya.

Program ini bertujuan memperkuat sistem pengasuhan anak yang aman, nyaman, dan berkualitas, khususnya di lingkungan kerja yang melibatkan banyak perempuan.

Winokan berharap dengan tersosialisasinya program Tamasya dapat membangun pemahaman bersama mengenai tujuan, mekanisme, dan layanan utama program Tamasya, terciptanya sinergitas dan kolaborasi antar berbagai pihak yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra kerja, swasta, dan masyarakat dalam mendukung program ini.

Wakil Walikota Manado dalam sambutannya mengapresiasi peluncuran yang mengangkat tema Orangtua Tenang Bekerjs Anak Ceria Bersama Tamasya yang merupakan terobosan Kemendukbangga/BKKBN ini.

Wakil Walikota mengingatkan agar program Tamasya bukan menjadi sekedar program seremonial tapi bentuk nyata komitmen dan upaya untuk memastikan setiap anak usia dini mendapatkan pengasuhan yang berkualitas dan penuh kasih sayang, sejalan dengan program Pemerintah Kota Manado yang selalu mengutamakan perlindungan anak dalam setiap kebijakan pembangunan.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Manado ini mengajak semua pihak untuk menjadikan program Tamasya sebagai gerakan kolektif, karena membesarkan anak bukan hanya tanggung jawab orangtua tapi tanggung jawab bersama.

“Dengan demikian melalui program ini bisa membentuk generasi Kota Manado yang lebih sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan cinta tanah air,” ujarnya. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Keseriusan Pemerintah Kota Manado terhadap persoalan sampah termasuk tempat pembuangan akhirnya yang ada di kota Manado ditunjukkan Walikota Manado Amdrei Angouw.

Hal tersebut telihat dari aksi nyata dari Walikota Manado yang antara lain mengadakan kegiatan turun ke lapangan (turlap) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, seperti yang terlihat, Selasa (27/5/2025).

Dalam turlap ini, Walikota lagi-kagi meninjau secara langsung kondisi lokasi serta berdialog dengan para petugas lapangan mengenai sistem pengelolaan sampah yang sedang berjalan, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga melakukan analisis terhadap kondisi TPA saat ini dan mempertimbangkan langkah strategis untuk pengelolaannya ke depan.

Usai dari TPA Sumompo, Walikota melanjutkan kunjungan ke Kelurahan Kima Atas. Di lokasi, Walikota langsung meninjau area yang tengah dipersiapkan untuk penataan lahan pemakaman umum yang baru. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw, dan Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 di Kantor BPK Sulawesi Utara.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Oleh karena itu, dilaksanakan penyerahan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pemerintah daerah.

Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan LHP kepada 12 entitas pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Untuk Kota Manado, LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey bersama Walikota dan Wakil Walikota Manado, setelah terlebih dahulu menandatangani berita acara penyerahan.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala BPK Perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo,, para kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala badan keuangan daerah masing-masing daerah.

Dari Kota Manado turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kota Manado Steaven Dandel., Inspektur Kota Manado Judhy Eduard,, dan Kepala BKAD Kota Manado Peter Assa, (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet