Meimonews.com – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana (Wamen Dukbangga)/Wakil Kepala (Waka) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, turun langsung ke lapangan dalam kegiatan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Saronsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Jumat (13/6/2025).
Didampingi Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, Kadis Dukcapil Sulut Christodharma SM Sondakh, Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. Pitra A. Ratulangi dan beberapa pejabat lainnya,, Wamen meninjau langsung kesiapan dapur MBG dan ikut membagikan makanan bergizi kepada peserta didik di SDN 2 dan SDN 3 Airmadidi.
Selain itu, makanan juga disalurkan kepada target sasaran Kemendukbangga/BKKBN yaitu ibu hamil dan ibu menyusui di Kelurahan Rap-Rap dengan memanfaatkan kendaraan dinas PLKB roda dua.
Wamen menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya ditujukan bagi anak sekolah tetapi juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (baduta), sebagai bagian dari strategi nasional percepatan penurunan stunting.
“Program ini berjalan berdampingan dengan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Wamen juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam penyediaan data dan distribusi yang tepat sasaran.
Menurutnya, 1.000 hari pertama kehidupan adalah masa krusial yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mengedukasi masyarakat tentang urgensi gizi yang cukup dan seimbang. Kita ingin stunting di Indonesia terus menurun. Ini bagian dari upaya mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” sebutnya. (elka)
Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengikuti sekaligus menerima penghargaan dalam kegiatan Indonesia Water & Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC).
Kegiatan yang dilaksanakan Rabu-Jumat (11-13/6/2025) ini diinisiasi oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan berkolaborasi dengan penyelenggaraan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan.
IWWEF 2025 mengusung tema besar “Transformasi Air Minum Menuju Swasembada Air.”
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Manado menerima piagam penghargaan kepala daerah atas komitmen dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan sektor air minum. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto.
IWWEF merupakan agenda dua tahunan yang menghadirkan pameran inovasi teknologi terkini di bidang air minum dan air limbah, serta forum yang membahas isu-isu strategis berskala regional, nasional, hingga internasional.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat dan kepala daerah di Indonesia serta asosiasi air minum dan air limbah negara-negara Asean yang tergabung dalam Southeast Asian Water Utilities Network (Seawun). (Afer)
Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) menggelar Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependuduoan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah di Four Point Hotel Manado, Jumat (13/6/2025).
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut dipercayakan menjadi tuan rumah di mana Kepala Perwakilan (Kaper) Jeanny Yola Winokan menjadi Ketua Panitia kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari Bappeda, OPD terkait Dalduk dan KB serta Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi.
Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Menteri Dukbangga/Wakil Kepala BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Johanis Victor Mailangkay, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonavasius Prasetya Ichtiarto, Inspektur Wilayah 1 Sunarto, Dirjen Bangda Kemendagri (via zoom) Rendy Jaya Laksmana, dan Forkopimda Sulut.
Dalam laporannya, Kaper menjelaskan, kegiatan ini bertujuan, pertama, untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Kedua, meningkatkan pemahaman pengelola program daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam teknis PJPK Tahun 2025-2029 dan rencana sksi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Terdapat lima sasaran utama yang menjadi fokus PJPK, antara lain pertama, Pengelolaan kuantitas penduduk: pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan ber-KB. Kedua, Peningkatan kualitas penduduk: akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, pembangunan keluarga lewat program unggulan seperti i-Bangga, jaminan kesehatan, dan fasilitas dasar yang layak. Keempat, penataan persebaran penduduk guna menanggapi tantangan urbanisasi yang terus berkembang. Kelima, peenguatan tata kelola D data kependudukan sebagai dasar kebijakan yang akurat dan berkelanjutan.
Wamen foto bersama Kaper Kemendikbangga/BKKBN se-Sulawesi
Ketika memberikan ucapan selamat datang sekaligus membacakan sambutan Gubernur Sulut Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Wahub Sulut menyampaikan 8 misi utama Sulawesi Utara untuk periode 2025-2029, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ditegaskan, pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, namun memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia akademik, mitra pembangunan, dan seluruh komponen masyarakat.
Lewat kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan kependudukan di Sulawesi Utara dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Wamen mengingatkan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
Wamen menekankan tantangan utama yang perlu dijawab, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, urbanisasi tanpa perencanaan yang jelas, kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, masalah stunting, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengangguran usia muda.
“Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan desain pembangunan kependudukan yang komprehensif dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029, sebut Wamen, Kemendukbangga/BKKBN menjalankan beberapa program quick wins, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansi Berdaya serta Super Apps Keluarga Indonesia.
Wamen menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah hadir. “Kehadiran bapak/ibu adalah wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.
Sebagaimana kita pahami, sebutnya keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusia dan ketahanan keluarga. Penduduk bukan sekedar angka statistik, tetapi merupakan sumber daya utama pembangunan nasionsl.
Oleh karena itu, menurut Wamen, pembangunan kependudukan dan keluarga harus menjadi agenda utama dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional
maupun daerah.
Dalam kegiatan ini, ada empat materi yang disampaikan secara panel. Panel pertama, ada dua materi yakni Pengendalian dan pengawasan PJPK 2025-2029 dan renaksi; serta Dukungan teknis internalisasi PJPK dalam RPJMD dan renstra perangkat daerah.
Panel kedua, dua materi juga yang disampaikan secara panel yakni Peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2025-2029 dan rencana aksi, serta Paparan dari masing-masing provinsi terkait internalisasi PJPK dalam dokumen perencanaan daerah.
Usai pemaparan materi (sebelum acara penutupan), diadakan Penandatangan berita acara internalisasi peta jalan pembangunsn kependudukan dalam dokumen perencanaan daerah. (elka)
Meimonews.com – Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah untuk triwulan 1 tahun anggaran 2025 telah terealisasikan sebanyak Rp. 213.977.891.292 atau sebesar 18,67 persen.dari target tahun anggaran 2025 sebesr Rp. 1.146.202.876.598.
Untuk tahun anggaran 2024, pajak daerah yang terelisasikan berjumlah Rp. 246 834 151.100 atau sebesar 19,43 persen dari target tahun anggaran 2924 sebesr Rp 1.270.498 222.377.
Hal tersebut disanpaikan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bapenda Sulut Ernie AA Purukan dan Kasubid Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Sulut Jerry RumondorRumondor di dampingi Yoan Pinontoan (Analis Kebijakan) kepada Meimomews.com secara terpisah di ruang kerja masing-masing, Kamis (12/6/2025).
Ada tujuh item pajak daerah dimaksud. Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terealisasikan sebesar Rp. 76.332.643.750 atau 21,34 persen dari target Rp. 357.732921.014. Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terealidasikan sebesar 52 135.156.900 atau 22,22 persen dari target Rp. 234.683.722.317.
Ketiga, Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasikan sebesar Rp. 1.643.410.523 atau 22,77 persen dari target Rp. 7.217.473.607. Keempat, Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBB-KB) terealisasi sebesar Rp. 83.817.471.782 atau 26,07 persen dari target T Rp. 321.490.286.524.
Kelima, Pajak Alat Berat (PAB) terealisasikan sebesar Rp 33.410.123 atau 0,67 persen dari target Rp. 5.000.000.000. Keenam, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB) terealiasikan sebesar Rp. 15.798.214 atau 0,32 persen dari target Rp. 5.000.000.000. Khusus untuk Pajak Rokok (item ketujuh), belum tercatat datanya.
Bapenda Sulut pimpinan June E. Silangen (Kepala) dan jajaran Unit Pelaksans Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah (UPTD PPD) terus bekerja keras agar target pendapatan daerah termasuk dari pajak daerah bisa tercapai. (elka)
Meimonews.com – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamen Dukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka turun ke lapangan (turlap) ke Kelurahan Paniki 2 dan Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado, Kamis (12/6/2025).
Turlap yang dilakukan Wamen di dampingi Wagub Sulut Johanis Victor Mailangkey, Wawali Manado Richard Sualang, Staf Kemendukbangga/BKKBN RI, Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan dan staf dimaksudkan untuk meninjau kondisi beberapa keluarga beresiko stunting di daerah ini.
Dalam turlap tersebut, Wamen, Wagub (Wakil Gubernur) Sulut dan Wawali (Wakil Walikota) Manado menyerahkan paket bantuan nutrisi sebagai bagian dari program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) kepada keluarga-keluarga yang dikunjungi.
Menariknya, Wamen tak segan untuk memberikan makan (menyuap) anak stunting sambil berbicara untuk membangun keakraban, sebagaimana lazimnya seorang ibu yang punya kepedulian terhadap anaknya.
Wamen juga mengambil waktu cukup untuk berbincang dengan keluarga stunting untuk mengetahui keadaan/kondisi yang ada.
Keluarga yang dikunjungi Wamen dan rombongan di Kelurahan Paniki Dua Lingkungan 1 adalah Keluarga Rivaldo Pandita (pekerjaan buruh) dan Jeniver Astrid Lomboan (ibu rumah tangga), dengan satu orang anak bernama Akila Pandita (perempuan berusia 1 tahun 8 bulan), yang masuk dalam kategori baduta dan keluarga desil 1. Anak tersebut lahir dengan BBL 3000 gram, berat badan Mei 2025 sebesar 9600 gram, dan panjang badan 80 cm.
Kondisi tempat tinggal keluarga tersebut adalah rumah menumpang dengan jamban tidak layak. Pendampingan yang diberikan berupa bantuan makanan matang, protein hewani (telur), dan beras sebagai bagian dari intervensi spesifik percepatan penurunan stunting.
Di Kelurahan Sindulang 1, ada beberapa keluarga KRS yang tinggal di wilayah padat penduduk dan beresiko tinggi terhadap permasalahan gizi.
Mereka adalah pertama, keluarga Harun Usman dan Nurmila Kadir (40 tahun) yang memiliki 6 anak, di antaranya Nursamsia Usman (usia 34 bulan, berat badan 13 kg) dan Erman Usman (usia 50 bulan); kedua, keluarga Alvis Makarilang dan Refi Syukur (22 tahun) yang memiliki 1 anak yakni Alfatih Makarilang (usia 17 bulan, tinggi badan 78 cm, berat badan 8 kg)
Ketiga, keluarga Arfan Lagautu dan Nur Fani Kadir (36 tahun) yang memiliki 5 anak, di antaranya Arham Dzulfani Lagautu (usia 6 bulan, TB 66 cm, BB 7 kg) dan.Adzkia Ramadhani Lagautu (usia 57 bulan)
Dari total 12 anak dari ketiga keluarga tersebut terdapat 5 anak berada dalam kondisi berisiko tinggi terhadap stunting. Rumah yang ditempati merupakan milik orang tua, dengan atap seng, lantai semen kasar, dan dinding beton.
Fasilitas sanitasi tidak memadai, dengan jamban leher angsa yang memiliki septic tank penuh dan tidak berfungsi, sehingga aktivitas buang air besar dilakukan dengan menumpang ke rumah tetangga.
Keluarga menggunakan metode KB suntik, dan akses air minum berasal dari air isi ulang. Lokasi rumah berjarak sekitar 1 km dari balai penyuluhan.
Sebagai bentuk intervensi dari Program Genting keluarga-keluarga ini menerima bantuan nutrisi berupa makanan matang bergizi, protein hewani (telur), susu formula anak dan beras.
Kunjungan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting (PPS) di daerah.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah (Genting)
Wamen menjelaskan, pemerintah terus berupaya hadir langsung ke masyarakat yang paling terdampak untuk memastikan bahwa program intervensi gizi berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Intervensi yang langsung menyasar keluarga risiko stunting sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Perlu dukungan lintas sektor dan kolaborasi aktif semua pihak agar kita dapat mencapai target penurunan stunting nasional,” ujarnya.
Kunjungan ini merupakan langkah konkrit dalam menjawab tantangan stunting di lapangan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Wagub Sulut dan Wawali Manado menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap perhatian Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendukbangga/BKKBN RI berkaitan dengan program PPS di Bumi Nyiur Melambai Sulut. (elka)
Meimonews,com – Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut terkait dengan Pajak Air Permukaan (PAP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut mengadakan rapat koordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota se-Sulut.
Rapat yang dipimpin Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di dampingi Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Johanis G! Tamuntuan dan Kepala Bidang Pajak Harold Lumempouw ini dihadiri sejumlah perwakilan PDAM Kabupaten/Kota se-Sulut serta Kepala UPTD PPD se-Sulut.
Dalam rapat tersebut, June mengungkap temuan dari BPK Sulut terkait dengan PAP baik tahun 2024 maupun tahun 2023 dan berharap ada kolaborasi dalam penanganannya karena berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan Sulut, yang kini dipimpin duet Mayjen (Purn) Yulius Selvanus dan Johanis Victor Mailangkay sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
Hasil pendapatan tersebut akan bermanfaat juga bagi pembangunan kabupaten/kota se-Sulut karena ada dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di bumi Nyiur Melambai ini.
“Pertemuan tadi dilakukan untuk menindaklanjuti temuan BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan pada 2 Juni 2025 yang harus ditindaklanjjuti minimal 60 hari kalender sesudah penyampaian oleh BPK,” ujar June kepada Meimonews.com di ruang kerja, usai rapat.
Dikemukakan, mereka (PDAM) diundang agar segera mungkin ditindaklanjuti laporan BPK. Yang disampaikan adalah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). Itu temuan yang harus ditindaklanjuti di samping itu disampaikam temuan tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti.
Rapat internal Bapenda Sulut
Harapannya, sambung June, kalau boleh, mereka tindaklanjuti. Kalaupun ada masalah keuangan di PDAM maka PDAM wajib menyampaikan permohonan kepada Gubernur, apakah penundaan, menggunakan skema cicilan. Bila bisa menyelesaikan sesegera mungkin baik juga. Itu khan, semua yang sudah tercatat dalam neraca keuangan provinsi sebagai piutang .
Diharapkan juga ada daya juang berupa kolaborasi dengan Bapenda terkait dengan potensi Air Permukaan yang ada di wilayah.
Dijelaskan, karena Bapenda punya keterbatasan dari segi SDM sementara PDAM ada tenaga-tenaga lapangan, yang ketika mereka temukan ada potensi air permukaan yang dikelola swasta atau oramg pribadi yang melakukwn penjualan air permukaan, diinformasikan ke Bapenda, dalam hal ini UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah).
Nanti Bapenda akan turun melakukan pengecekan. Kalau memang benar melakukan penjualan air permukaan maka Bapenda akan melakukan penetapan pajak daerah. Ada izin atau tidak izin tetap kami tetapkan.
PDAM sepakat karena ujung-ujungnya APBD. Dalam bentuk pendapatan daerah karena mereka (PDAM) akan mendapat bagi hasil.
Diperlukan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Perlu ada kolaborasii. Tidak boleh ada egosektoral. Jadi kalau ada potensi, diinforrmasikan kepada kami (Bapenda). Supaya kami bisa mengadakan klarifikasi, cross check lapangan. Setelah selesai dibikin penetapan.
Kalau tidak ada kolaborasi bisa dimanfaatkan perusahaan swasta yang melakukan penjualan air tapi tidak membayar pajak. Yang dirugikan adalah kabupaten/kota. PDAM wajib bayar karena sudah tercatat tapi yang lain tidak bayar karena tidak tercatat, lolos.
“Maka yang terpenting adalah kolaborasi,” tandas pejabat yang hari ini berulang tahun ke-53.
Usai rakor dan istirahat makan siang, dilakukan rapat internal Bapenda Sulut dan jajaran yang dipimpin secara bergantian oleh Filma D. Kepel (Sekretaris) dan June. Turut mendampingi Kabid Dalev. (elka)
Meimonews,com – Polda Sulut dan jajaran turut berpartisipasi dalam Apel Bersama dan Aksi Bersih Sampah Plastik pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, yang dilaksanakan di Pantai Karangria, Manado, Kamis (5/6/2025).
Ratusan personil gabungan Polri dikerahkan pada kegiatan bertemakan Hentikan polusi plastik tersebut.
Apel Bersama dan Aksi Bersih Sampah Plastik yang dipimpin Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus ini dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie, Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait, Forkopimda Sulut dan undangan lainnya.
Pada apel tersebut, Gubernur Sulut membacakan sambutan tertulis Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq.
Usai membacakan sambutan, Gubernur Sulut menyerahkan peralatan kebersihan secara simbolis kepada perwakilan peserta apel.
Setelah itu, Gubernur bersama Forkopimda, tamu undangan dan juga seluruh peserta di antaranya terdiri dari personill TNI, Polri, PNS, masyarakat, dan lainnya, membersihkan sampah-sampah di pesisir Pantai Karangria.
Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait turut mengangkat sampah
Gubernur mengatakan, masyarakat diajak meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Masyarakat harus sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik, baik itu di sungai, laut maupun di darat. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, pemerintah daerah akan bertugas untuk mengangkut ke TPA,” kata Gubernur di sela-sela kegiatan.
Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 ini, Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Sulut, terutama Gen Z, untuk berpartisipasi dan menggelorakan kepedulian terhadap lingkungan.
“Saya ingin mereka, melalui media sosial agar mempromosikan, mengajak teman-teman lainnya dan juga masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Jaga bumi, dan bumi akan menjaga kita,” ujar Gubernur. (AF)
Meimonews.com – Di sela kunjungannya ke Sulawesi Utara terkait dengan kegiatan seperti Workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang digelar Kemendukbangga Perwakilan Sulut, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiyono berbincang akrab dengan sejumlah wartawan di salah satu restoran di Manado, Selasa (3/6/2025) malam.
Di dampingi Pj. Bupati Talaud Fransiskus Manumpil, pimpinan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut seperti Jeanny Yola Winokan (Kepala), Lady D. Ante (Sekretaris) dan staf, Sekretaris Menteri (Sesmen) menjelaskan soal pelbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga)/BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) RI
dan jajaran termasuk di Sulawesi Utara.
Diungkapkan, kadangkala di suatu negara masih ada situasi di mana warganya tidak mampu memenuhi kebutuuan dasar yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan sehingga bila kita ingin maju maka paling tidak rakyatnya memenuhi lima unsur tersebut. Untuk itu, perlu ada suatu mekanisme.
“Bagaimana agar masyarakat itu bisa makan kenyang, punya rumah, hingga bisa memiliki pendidikan yang memadai ? Itulah sebabnya perlu suatu mekanisme yang secara otomatis bisa menjamin hal itu terjadi,” ujarnya.
Sekarang, sebutnya, pentingnya adalah dari mana menciptakan mekanisme itu ! Asal muasalnya ? Menurut Kemendukbangga,
adalah adanya grand disign pembangunan yang berwawasan pendidilan. Penduduk kita khan subyek pembangunan !
Ditegaskan, kita memastikan semua pendidikan itu betul-betul entaskan menjadi manusia yang sempurna. Misalnya, tentu dia bisa memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus bisa punya penghasilan. Untuk bisa punya penghasilan, dia harus punya pekerjaan. Untuk bisa punya pekerjaan, diperlukan proses penyediaan pekerjaan.
Dan, itu dimulai dari inventasi, kegiatan industri dan kegiatan lain, yang mana harus hadir untuk menciptakan itu semua. Itu menjadi titik pangkal untuk kita diskusikan terus-menerus.
Negara, menurutnya, memberikan proteksi kebutuhan dasar dan itu penyediaan kesejahteraan, ada perlindungan hukum ada hak untuk berpartisipasi mendapatkan kesempatan, untuk misalnya menjadi ASN, Polri, dan seterusnya,
Dan, pada sisi lain, penduduknya harus memenuhi kewajiban itu seperti bayar pajak, bela negara dan taat hukum. “Orang bayar pajak, bela negara dan taat hukum bisa dipastikan tidak akan kekurangan sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan pendidikan,” tandasnya.
Mekanisme ini yang harus kita bangun. Dan itu prosesnys panjang. Apa yang harus disediakan pemerintah pusat dan daerah. Mereka itu (yang belum tercukupkan lima kebutuuan dasar tersebut) tidak boleh dibiarkan.
Pemerintah harus hadir. Kita tidak boleh membiarkan mereka tidak punya pendidikan,
tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Itu menjadi dasar atau awal perencanaan di mana negara menjadi maju.
Belum lagi kita dihadapkan dengan bonus demografi. Tapi belum tentu kita mampu mengkapitalisasi bonus demografi tersebut. Walaupun Indonesia produktif tapi kenyataannya belum tentu rakyatnya produktif. Maka diperkukan upaya-upaya untuk membuat mereka produktif.
Itulah sebabnya daerah-daerah memenuhi kebutuhan-kebituhan demi rakyat tersebut sementara nasional menutup kekurangan-kekurangan yang ada.
Dari Kemendukbangga, setelah ada perubahan nomenklatur, menjadi kementerian melakukan sejumlah perubahan termasuk sinergitas dengam instansi lainnya.
Kalau dulu baru sebatas perencanaan level keluarga, maka sekarang kita sampai pada kevel pemerintahan. Kalau dulu keluarga berencana, sekarang komunitas berencana.
Berbagai upaya dilakukan Kemendukbangga terkait hal itu. Kapasitas dan kualitas pelayanan dan sarana diupayakan dan ditingkatkan. Dan, hal-tetsebut dilakukan secara terukur dan terintegrasi
“Setiap daerah kita dorong termasuk di Sulut di mana para Kaper melakukan proses integrasi seperti yang kita lakukan dalam bentuk workshop yang melibatkan dinas-dinas dukcapil dan KB,” sebut Sesmen.
Dijelaskan, dari pusat telah diupayakan agar program terintegrasii tersebut telah diupayakan. Dalam waktu eekat, akan ada edaran dari Kemendagri dan kemudian menyusul dari kementerian lainnya. (elka)
Meimonews.com – Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut menyelenggarakan Workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (3/6/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI Budi Setiyono, Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay, Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, para Bupati dan Walikota se-Sulut, serta jajaran SKPD terkait.
Saat menyampaikan materi bertajuk Mimpi Indonesia emas dan bonus demografi, Sekretaris Menteri (Sesmen) menekankan bahwa amanat kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada prinsipnya menggambarkan model pemerintahan yang menjamin rakyat untuk dapat hidup dengan kualitas yang layak.
Hal ini dicapai melalui penerapan social security atau jaring pengaman sosial (social safety net), yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
Sesmen menggarisbawahi pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola akan mengubah fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, serta meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam.
Akibatnya, sebut Sesmen, dapat terjadi berbagai persoalan seperti banjir dan kerusakan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, pencemaran sungai, dan ketidakmampuan layanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat
“Berbagai bencana yang kini sering terjadi adalah dampak tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,” ujarnya.
Sesmen memaparkan indikator utama Peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2025–2029, yang meliputi Pengendalian kuantitas penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Integrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
Workshop ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini, menurut Wagub, sangat penting sebagai langkah strategis kita dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing, menghadapi dinamika pembangunan global dan menyambut bonus demografi yang sedang berlangsung.
“Saya mengapresiasi kehadiran Sekretaris Kementerian BKKBN RI, Bapak Budi Setiyono, yang turut memaparkan materi penting hari ini,” ujarnya.
“Kehadiran 15 Bupati dan Walikota Se-Sulut menunjukan komitmen luar biasa, terhadap agenda pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” sebut Wagub, yang membuka kegiatan ini. (elka)
Meimonews.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Utara untuk memantau pelaksanaan berbagai program dan anggaran pemerintah pusat yang dijalankan di daerah, Senin (2/6/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah, mitra kerja, serta masyarakat terkait implementasi program-program yang menjadi lingkup tugas Komisi IX seperti kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, gizi, pengawasan obat dan makanan, serta jaminan kesehatan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IX yang dipimpin Felly Estelita Runtuwene disambut Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johanes Victor Mailangkay dan jajaran Pemprov Sulut. Turut hadir, perwakilan dari 16 lembaga dan kementerian terkait.
Dalam pertemuan di saat kunker, dibahas secara mendalam berbagai isu strategis, antara lain perkembangan program kependudukan, realisasi anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Sulawesi Utara, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Sorotan khusus diberikan pada peran BKKBN dalam percepatan penurunan angka stunting di provinsi Sulut.
Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan Lisna Prihantini, yang di dampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan,turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Mereka menyampaikan data terkait jumlah dan kondisi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk pembahasan terkait PLKB non-PNS serta kebijakan afirmatif yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan dan status pegawai mereka.
Selain itu, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. RD Kandou Manado (akrab disebut RSUP Kandou).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung fasilitas dan layanan kesehatan, serta menyerap informasi terkait pelaksanaan transformasi sistem kesehatan, jaminan kesehatan nasional, program makan bergizi gratis, dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
Komisi IX DPR RI berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan nasional, khususnyai bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. (elka)
