Meimonews.com – Dinilai berhasil dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Kota Manado mendapat PPKM Award 2023

Penyerahan piagam.penghargaan tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Wakil Walikota Manado Richard.Sualang di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Penyerahan piagam terkait dengan penanganan Covid-19 diberikan pula kepada beberapa Kepala Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sulut yang diterima Wakil Gubernur Steven Kandouw dan sejumlah lembaga termasuk Laboratorium Biomolekular Unsrat sebagai Laboratorium Biomolekular Unsrat sebagai laboratorium dengan performa pemeriksaan Covid-19 terbaik dan Laboratorium dengan survelians generik terbaik yang diterima Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng IPU.

Atas penghargaan ini, Walikota Manado Andrei Angouw, mewakili Pemerintah Kota Manado menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat kota Manado dalam pengendalian Pandemi Covid-19.

“Terima kasih juga kepada tenaga kesehatan baik dari rumah sakit dan Puskesmas sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19 serta kepada TNI dan Polri serta seluruh stakeholder yang telah bekerjasama,” ujar Walikota.

Tak lupa pula, orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut ini menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw karena penghargaan yang diterima tak terlepas kaitannya dengan sinergitas Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulut, sehingga Provinsi Sulut  juga masuk dalam kategori provinsi berkinerja terbaik di wilayah Sulawesi.

Dalam sambutannya pada acara penyerahan PPKM Award 2023? Presiden Jokowi bercerita tentang bagaimana Indonesia pada awal mulanya menghadapi Pandemi Covid-19 termasuk menghubungi negara-negara lain yang menghadapi masalah yang sama.

“Kita belajar kepada negara lain, tetapi yang dimintai pendapat juga sama, mereka juga baru belajar. Belajar pada orang yang juga baru belajar,” kata Jokowi.

Pemerintah kemudian harus memutuskan untuk menjamin keselamatan rakyat. Sesuatu yang tidak mudah. “Tidak mudah. Suasananya awal-awal mencekam, kejadian besok apa, kejadian bulan depan apa, tidak bisa dihitung dan tidak bisa diprediksi bagaimana ekonomi kita, tidak bisa diprediksi,” tandasnya.

Tapi berkat kerja keras semua pihak, Indonesia bisa melewati masa Pandemi Covid’19.  (lk)

Berita Utamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengikuti kegiatan Dialog Kebangsaan Malam Bacirita bersama Menko Polhukam Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SJ, SU, MIP sebagai keynote speaker.

Dialog kebangsaan yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3/2023) tersebut mengangkat tema Menjaga Harmoni Kebhinekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis.

Tampil sebagai narasumber adalah Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw, Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, M.Si, dan Ketua Bawaslu Sulut Dr. Ardiles Mewoh, SIP., M.Si.

Hadir dalam kegiatan ini Deputi bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B-KBD, Sekda Sulut Steve Kepel, Forkopimda Provinsi Sulut,  Kepala Daerah se-Sulut, serta undangan lainnya.

Menko Polhukam menjelaskan hal-hal terkait kemajemukan bangsa Indonesia sehingga tercipta Indonesia sebagai negara demokrasi.

Di bagian lain, Menteri yang akrab disebut Mahfud MD ini mengemukakan, Pemilu merupakan muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang. Penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menko Polhukam menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kekuatan hukum maupun politik yang dapat menunda jadual Pemilu tahun 2024. “Mau nunda Pemilu? Ya, harus ubah Undang-Undang Dasar. MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadual Pemilu,” tegasnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang demokratis.

“Di Provinsi Sulawesi Utara sudah terbukti dengan kerjasama yang harmoni kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik, berkualitas, taat asas, dan taat hukum,” ujarnya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sejumlah keberhasilan penting terus ditorehkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. dr. RD Kandou yang kini dipimpin Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD sebagai Direktur Utama.

Terbaru, RSUP Prof. Kandou (sebutan akrab rumah sakit pemerintah ini) berhasil mengadakan operasi cangkok ginjal dari seorang ibu kepada anaknya. Operasi cangkok ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.

Operasi berlangsung dilakukan di Ruang Operasi Pusat Jantung Pembuluh Darah dan Otak Terpadu CVBC (Cardiovascular and Brain Center) lantai 2 gedung RSUP Prof Kandou, Sabtu (18/3/2023).

Tim operasi dipimpin dr. Wim Damopolii, Sp.B, SpU, MM, Kes yang di dampingi Tim dari RS Cipto Mangunkusumo yang adalah RS pengampu transplantasi ginjal nasional. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. dr. RD Kandou (acap disebut RSUP Prof Kandou) yang dipimpin Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD siap menggelar operasi transplantasi ginjal, Sabtu (18/3/2023). Operasi ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia Timur.

Hal ini tentunya menjadi kabar gembira khususnya bagi masyarakat Sulut karena ini bakal menjadi pertama kalinya operasi transplantasi ginjal di RSUP Kandou.

“Ini merupakan momen bersejarah bagi Sulawesi Utara, bahkan seluruh wilayah Indonesia Timur karena ini menjadi operasi transplantasi ginjal yang pertama,” ujar Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, dr. Yeheskiel Panjaitan, SH, MARS, Jumat (17/3/2023).

Menurutnya, untuk persiapan pelaksanaan operasi ini dari jauh hari sudah disiapkan, bahkan hingga kemarin terus dikontrol kondisi dari donor dan pasien.

“Sampai hari ini kondisi donor dan receiver (penerima-Red) keduanya dalam keadaan stabil. Mudah-mudahan jika tidak ada kendala besok sudah pelaksanaan. Sebab termasuk alat, bahan obat, dan lainnya semua sudah kita siapkan,” pungkas dokter Yeheskiel Panjaitan.

Adapun berkaitan dengan donor ginjal, disebut bahwa untuk saat ini fokus kepada donor transplantasi ginjal dari anggota keluarga sendiri.

Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, dr. Yeheskiel Panjaitan

Menurutnya, tindakan ini untuk mengurangi risiko penolakan yang mungkin timbul, serta terkait persoalan waktu yang lebih panjang jika mencari donor lain yang bukan keluarga karena harus mencocokkan lagi genetiknya.

“Dengan demikian, kalau dari keluarga kecocokan untuk identifikasi gennya lebih dekat dan penolakan lebih kurang sehingga diharapkan bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Adapun untuk proses operasi transplantasi ginjal yang pertama ini RSUP Kandou bakal didampingi pihak RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) sebagai rumah sakit pengampuh.

“Semua tenaga ahli pelaksana berasal dari RSUP Kandou Manado. Tapi dalam rangka pengampuhan rumah sakit, menteri kesehatan
sudah menggagas di mana rumah sakit pengampuhnya adalah RSCM. Jadi nanti akan ada pendampingan dari teman-teman RSCM,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama RSUP Kandou Dr. dr. Jimmy Panelewen, SpB-KBD berharap agar pelaksanaan operasi pertama ini bisa sukses sehingga untuk operasi kedua dan seterusnya RSUP Kandou sudah bisa mandiri.

Dokter Jimmy (sapaan akrab Dirut) uga menyebut bahwa pelaksanaan transplantasi ginjal adalah yang pertama di Sulawesi Utara dan di Indonesia Timur sehingga dirinya berharap dukungan masyarakat untuk mendoakan agar pelaksanaan operasi transplantasi ginjal berjalan baik dan lancar.

“Kita berharap ke depannya ini menjadi sesuatu yang sifatnya reguler karena dalam penanganan pasien gagal ginjal maka transplantasi ginjal adalah yang paling paripurna adalah,” jelasnya, seraya menambahkan, lebih penting lagi bukanlah sukses institusi saja, tetapi sukses bagi pasien yang mendapat perawatan.

Sebab dalam proses operasi transplantasi ginjal ini, pasien mendapatkan donor dari keluarganya, dalam hal ini orang tua pasien.(Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan kali ini (tahun 2023) sangat penting sebagai pijakan kerja Rektor untuk tugas tahun 2023-2026.

Hal tersebut ditegaskan Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng, IPU  saat membuka Raker Unsrat Manado di Ruang Rapat Rektorat, Jumat (17/3/2023).

Raker ini dihadiri 4 orang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (kecuali Direktur BLU dari Kementerian Keuangan secara daring), para Wakil Rektor, para Dekan, para Ketua Lembaga, para Karo, Ketua Laboratorium dan Humas.

“Raker Unsrat kali ini bagi saya penting sebagai pijakan kerja sebagai Rektor dalam menjalankan tugas tahun 2023-2026,” ujar Prof. Sompie.

Diketahui, Prof. Sompie dilantik sebagai Rektor untuk masa jabatan 2022-2026 pada Rabu (21/12/2022). Pelantikan dilakukan Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Ir. Suharti, MA, PhD di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta.

Prof. Sompie menjelaskan, salah satu fokus kepemimpinannya adalah pada pengembangan kualitas layanan mahasiswa, di mana mahasiswa merasa nyaman dan terlayani dengan baik menjalani proses akademik.

“Dengan demikian,  manifestasi motto Sitou timou tumou tou (manusia hidup untuk memanusiakan orang lain – Red) dapat terlaksana,” tandas mantan Wakil Rektor 3 Unsrat Manado ini.

Pihaknya juga, sambungnya, akan menyesuaikan kurikulum berdasarkan perkembangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk membawa Unsrat memasuki Era Internasionalisasi.

Penekanan lain yang disampaikan Prof. Sompie adalah kualitas kinerja unit kerja di lingkungan Unsrat agar lebih profesional, efisien dan efektif.

“Pemberian remunerasi harus berdasarkan indikator kinerja utama sebagaimana yang ditandatangani semua unit kerja pada Raker ini,” tandasnya. (FA)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Manado menggelar kegiatan Penguatan Pemeliharaan Kerukunan serta Moderasi Beragama di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Kamis (16/3/2023).

Acara yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif ini turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang (AARS) serta Deklarasi Damai Tokoh Agama.

AARS mendapat penghargaan tersebut karena dinilai kreatif dan inovatif dalam memelihara kerukunan serta moderasi beragama di Kota Manado.

Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ratu Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dalam sambutannya mengapresiasi sikap toleransi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara termasuk di Kota Manado. “Walikota, Gubernur dan Presiden sangat bergantung pada kerukunan dalam setiap kerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Walikota Manado dalam sambutannya berterima kasih dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Walikota berharap agar kerukunan yang ada dapat terus terjaga dengan menempatkan nilai-nilai Pancasila kebangsaan di atas segalanya. Jika kita ingin bersatu, belajarlah untuk bagaimana menempatkan Indonesia di atas segalanya.

“Kerukunan akan tercipta kalau ada komunikasi. Janganlah kita membicarakan soal perbedaan, tapi kita bangun komunikasi yang baik untuk kerukunan,” ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut ini lantas menjabarkan praktek-praktek bermasyarakat melalui nilai-nilai Pancasila, dengan memberikan beberapa contoh konkret.

Setelah penyerahan penghargaan dan Deklarasi Damai Tokoh Agama, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang dipandu oleh Sekjen Asosiasi FKUB Indonesia Pdt. Samuel Luas dengan narasumber Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Walikota Manado dan Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait, SH., SIK..

Hadir dalam kegiatan ini Ketua FKUB Sulawesi Utara Pdt. Lucky Rumopa, M.Th, Ketua FKUB Kota Manado Pdt. Yanny Lompoliu, Ketua BKSAUA Kota Manado  Pdt. Judi Tunari, Sekretaris Daerah Kota Manado Dr. Micler Lakat, SH, SH, para Asisten, Kepala SKPD, para Camat, Tokoh-tokoh Agama, serta undangan lainnya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. RD Kandou acap disebut RSUP Kandou Dr. dr. Jimmy Panelewen, SpB-KBD melantik sejumlah Kepala Instalasi, Ketua Kelompok Staf Medik (KSM) dan Pejabat Fungsional RSUP Prof. Kandou di Aula rumah sakit, Selasa (14/3/2023).

Dalam sambutannya, dokter Jimmy (sapaan akrab Dirut) menegaskan,  pengangkatan ini harus diikuti dengan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka yang dilantik.

Menurutnya, semakin lama ketaataturan semakin terlihat dan teratur di antaranya RSUP Kandou. Semuanya berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

“Saudara saudara semenjak mendapatkan hak-hak yang harus didapatkan, tentu saja harus dibagi dengan kewajiban yang anda berikan untuk negara ini melalui institusi RSUP Prof. Dr. R.D Kandou Manado,” ujar dr. Jimmy.

Dirinya meyakini bahwa mereka yang baru saja dilantik memiliki kemampuan yang sudah teruji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan masing-masing.

Kedepan, sambungnya, apa yang menjadi program kegiatan rumah sakit Kandou dalam renstra, akan lebih terarah dan bisa diukur melalui indikator indikator kinerja yang akan dibebankan kepada pejabat yang baru saja dilantik.

“Banyak selamat bagi saudara-saudara yang baru saja dilantik. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi kalian semua dan Tuhan pasti menolong kita semua,” ujar dokter Jimmy.

Nama-nama yang dilantik adalah dr. Rizal Tumewah, Sp.S(K) sebagai Ketua KSM Neurologi, dr. Nico Alexander Lumintang, SpB (K) KL sebagai Kepala Instalasi Bedah Sentral? dr. Sherly Tandiling, SpB(K) KL sebagai Kepala Instalasi IGD, dr Reamur Moody Rawung, M.Kes, sebagai Kepala Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.

Selain itu, Try Putranto H. Gobel, S.Tr,Sos, sebagai Pekerja Sosial Ahki Pertama, Meiny Erfina Wongkar, S.Farm,APT sebagai Apoteker Ahli Pertama, Nonanda Gumolang,A.md Kes, sebagai Terapis Wicara Terampil, dan Primordhea Rahma Jati, A.md, TW, sebagai Terapis Wicara Terampil.

Turut hadir Direktur SPU Dr. dr. Ivonne E. Rotty, M.Kes, Direktur PMKP dr. Yeheskiel Panjaitan, SH, MARS, Kepala SPI dr. BJ Waleleng, SpPD-KGEH. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Andrei Angouw (Walikota) dan Richard Sualang (Wakil Walikota) menorehkan prestasi berupa penghargaan Universal Health Coverage (UHC).

Saat acara penyerahan Penghargaan UHC Award Tahun 2023 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan RI di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023), Walikota Manado diundang hadir.

Tidak saja hadir secara seremonial, namun orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara ini diminta tampil di depan untuk menerima penghargaan UHC bagi Pemerintah Kota Manado pada acara yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan sejumlah Menteri.

Walikota Manado menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Pemerintah Kota Manado mendapat penghargaan ini karena memiliki komitmen dan telah mewujudnyatakannya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warganya.

Kota Manado termasuk dalam 334 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah mencapai kepesertaan JKN lebih dari 95 persen. Data yang ada itu pun mengantarkan Kota Manado mendapatkan penghargaan tersebut. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Torehan prestasi kembali diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dalam hal ini berupa penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn) Prof. HM Tito Karnavian, PhD pada acara pemberian penghargaan yang digelar di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023)..

Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, MSi, IPU Asean Eng menerima penghargaan tersebut yang disaksikan sejumlah Kepala daerah lain dari Sulut seperti Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, SE, Walikota Manado Andrei Angouw dan Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar.

“Penghargaan ini adalah wujud nyata komitmen Pemkab Minahasa dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa,” ujar Bupati Minahasa.

Diketahui, Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Maya Marina Kainde, SH, MAP mengungkapkan, sebagai bagian dari jajaran Pemkab Minahasa, pihaknya mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima oleh Bupati Minahasa

“Dalam kesatuan sebagai jajaran Pemkab Minahasa tentu merasa bangga atas pencapaian ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa sendiri berkomitmen akan terus mendukung apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa,” ujarnya. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Plt Kepala Bapenda.Sulut June Silangen menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional Tahun Anggaran 2023 di Bandung, Senin (13/3/2023).

Rakornas mengusung tema Optimalisasi transformasi digital melalui pelayanan Samsat terintegrasi menuju singel data ranmor nasional.

Dalam rakor ini dibahas permasalahan aktual terkait Samsat guna persamaan persepsi dalam hal pelayanan publik bidang kesamsatan

Kepada Meimonews.com, via WhashApp, Selasa (14/3/2023) June menjelaskan, komitmen bersama Pembina Samsat Tingkat Provinsi berdasarkan hasil Rakor tahun anggaran 2023 telah mengambil langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi sebagai wujud komitmen dalam peningkatan pelayanan kesamsatan.

Beberapa poin yang dihasilkan adalah pertama, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi wajib melaksanakan sinkronisasi, integrasi, standarisasi database ranmor dan melengkapi database ranmor kebutuhan masing-masing instansi serta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi.

Kedua, sebagai langkah upaya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan atas kewajiban pembaharuan data kepemilikan ranmor, Polri diminta untuk melaksanakan penegakkan hukum melalui tilang konvension manual dan ETLE (elektronik) dan Pembina Samsat Tingkat Provinsi bersama-sama mendukung program penegakan hukum tersebut.

Ketiga, Pembina Samsat Tingkat Nasional akan menerapkan kode Kantor Samsat agar para Pembina Samsat Tingkat Provinsi yang akan mengajukan dan atau menaikkan status Samsat Pembantu menjadi Samsat Induk dan
membuka Samsat Pembantu baru maka perlu mendapatkan persetujuan Pembina Samsat Tingkat Nasional.

Keempat, akan melaksanakan sosialisasi bersama-sama secara terkoordinasi antar Pembina Samsat Tingkat Provinsi terhadap program-program yang menjadi program nasional Pembina Samsat Tingkat Nasional maupun Pembina Samsat Tingkat Provinsi.
Misalnya, sosialisasi implementasi pasal 74 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Kelima, mensosialisasikan inovasi unggulan Pembina Samsat Tingkat Nasional (signal) kepada seluruh elemen masyarakat seperti layanan cek status ranmor, pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ  guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembaharuan data kepemilikan dan keabsahan dokumen kepemilikan maupun pengoperasian ranmor.

Keenam, Pembina Samsat Tingkat Provinsi dapat melaksanakan penghapusan data regident ranmor atas dasar permohonan pemilik ranmor karena rusak berat akibat lakalantas, dimuseumkan dan hilang, setelah mendapatkan persetujuan dari Polri, dan pihak Bapenda serta Cabang PT Jasa Raharja membebaskan terhadap tanggungan pokok maupun denda PKB dan SWDKLLJ yang terhutang/tertunggak menjadi nol rupiah.

Ketujuh, bagi ranmor yang terlibat kecelakaan, yang mengakibatkan adanya korban jiwa, dalam rangka mendukung hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelesaian santunan dan kewajiban terhadap SWDKLLJ  bagi ranmor yang belum melakukan pelunasan dapat diedukasi pelaksanaan pelunasan kewajiban pembayaran terlebih dahulu.

Kedelapan, seluruh jenis pendaftaran regident ranmor termasuk pemblokiran ranmor wajib diterima dan dilaksanakan oleh petugas Polri dengan menggunakan aplikasi ERL Korlantas Polri serta wajib melengkapi pengisian data yang kosong.

Kesembilan, Pembina Samsat Tingkat Provinsi dapat memfasilitasi perangkat elektronik Korlantas Polri untuk digunakan melakukan pendaftaran pengesahan STNK.

Kesepuluh, memberikan dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pengembangan inovasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai baik secara online maupun offline, serta mengimplementasikan budaya humanis dalam memberikan pelayanan. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet