Meimonews.com – Bagi Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.
“Tidak hanya komitmen tingkat pusat maupun provinsi namun upaya advokasi serta komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” ujar Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala ketika membawakan sambutan mewakili Sekprov Sulut Steve Kepel pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut.
Komitmen ini, sambung Mangala pada kegiatan yang turut dihadiri Kadis Dukcapil KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg, harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaan maupun pelaporannya di daerah.
Mangala lantas memaparkan perkembangan stunting di daerah ini dan target penurunan stunting tahun 2024.
Disebutkan, data stunting di Sulut pada tahun 2022 berada di 20,5 persen, hanya turun 1,1 persen dari tahun 2021 pada angka 21,6 persen. “Terget nasional stunting 2024 berada di bawah 14 persen. Artinya, di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen,” ujar Mangala.
Dilihat progres prevalensi stunting di Sulut yang melambat, olehnya rapat ini diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Progresnya agak lambat sehingga tahun ini dipush lagi untuk mencapai target (turun) 3,01 persen di tahun 2023. Lebih bagus lagi kalau progresnya lebih dari itu. Agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat,” tandasnya.
Mangala berharap, pada rapat ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.
“Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting,” imbau mantan Asisten 1 Setdakab Minahasa ini.
Terkait penerapan pola, Mangala ingatkan agar harus dipikirkan lebih jauh. Sebab, ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.
“Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu,” paparnya seraya menambahkan, bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.
Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah. “Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai 54,97 miliar, dimana 45,13 % untuk stunting tapi apa yang kita lihat didata yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16 % lebih sedikit.
Ini, menurutnya, masih jauh, padahal ini sudah bulan September. Hitungannya September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Artinya 7 bulan yang sudah lewat penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim,” ujar Mangala.
“Penanganan stunting ini menjadi tugas kita bersama di samping program pemerintah. Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita care sama-sama untuk misi kemanusiaan di mana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita
Mangala yakin melalui kegiatan ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional.
Dalam kegiatan ini ditampilkan dua pemateri yakni Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, Spd, MAP sebagai narasumber, yang dipandu Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.
Sebelum kegiatan dibuka Asisten 1 mewakili Sekdaprov Sulut, Ketua Panitia Alfira Dilapanga memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan yang diikuti 60 peserta baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut. (Fer)
