Meimonews.com – Proses seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan dengan lancar dan tertib sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Proses seleksi ini berlangsung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Malalayang, Kota Manado, Senin-Jumat (5-9/5/2025).

Proses seleksi dipimpin Ketua Umum Tim Seleksi yang dijabat Sekda Sulut sedangkan pelaksana harian dipercayakan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpolda) Sulut Johnny Alexander Suak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. Komposisi ini sama dengan proses seleksi tahun sebelumnya.

Pada sesi akhir seleksi, Gubernur Sulut melakukan penilaian akhir langsung terhadap 5 Besar Putra dan Putri Calon Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi bersama Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay dan Asisten I Setdaprov Denny Mangala.

Penilaian terakhir dilakukan dalam sidang penetapan akhir yang memutuskan, menentukan 3 pasang calon Paskibraka (putra dan putri) yang akan mewakili Sulut di Tingkat Nasional dan dikirim ke BPIP; menetapkan 2 pasang cadangan; melengkapi formasi 30 calon Paskibraka Tingkat Provinsi yang akan bertugas pada Upacara HUT ke-80 RI di Provinsi Sulut.

Seleksi calon Paskibraka tingkat nasional dan provinsi dilaksanakan melalui serangkaian tahapan ketat yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), Parade, Peraturan Baris Berbaris (PBB), Tes Kesamaptaan, Psikotes, Wawancara Kepribadian, dan Pemeriksaan Kesehatan dan Pantukhir.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara DPPI Sulut, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulut, unsur TNI-Polri, serta Badan Kesbangpo Sulut yang diawasi Jackson (BPIP) dan Ayu (DPPI Pusat).

Hasil lima terbaik masing-masing kategori adalah untuk kategori putra (urutan pertama hingga kelima) adalah Marfel Christian Polii – SMA Negeri 1 Langowan (Kabupaten Minahasa), Arjen Constanti Sumilat – SMA Negeri 1 Tomohon (Kota Tomohon), Efrata Imanuel Sumeisey – SMA Negeri 1 Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara), Agusrianto Diawang – SMA Negeri 1 Beo (Kabupaten Kepulauan Talaud)
5. Firji Beeg – SMA Negeri 1 Kotabunan (Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur).

Untuk kategori putri adalah Queenza Violetta Ugul – SMA Kristen Kotamobagu (Kota Kotamobagu), Queenfelisa Agatha Lasut – SMA Lentera Harapan Sangihe (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Bianca Alessia Christabella Lantang – SMA Lentera Harapan Tomohon (Kota Tomohon), Marsya Lamusu – MAN 1 Bolaang Mongondow (Kabupaten Bolaang Mongondouw), dan Nadila Lovely Emmanuela Sompie – SMA Negeri 2 Bitung (Kota Bitung).

Tiga calon Paskibraka yang terpilih untuk mewakili Sulut di tingkat nasional adalah Arjen Constanti Sumilat, Efrata Imanuel Sumeisey dan Firji Beeg.

“Proses seleksi ini sangat transparan dan tanpa adanya intervensi karena merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulut melalui Badan Kesbangpol Sulut dalam pembinaan generasi muda berkarakter dan berjiwa nasionalis,” ujar Kepala Kesbangpol Sulut Johnny Alexander Suak kepada Meimonews.com, Sabtu (10/5/2025). (alex)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komisi IX DPR-RI mengadakan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa agenda dilakukan tim Komisi IX di daerah Bumi Nyiur Melambai ini.

Salah satunya adalah pertemuan yang diadakan di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jumat (8/12/2023). Pertemuan dipandu Asisten 1 Denny Mangala mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memaparkan penggunaan BOKB

Turut hadir pada.pertemuan ini Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan Pembina Wilayah Ir. Siti Fathonah, MPH.

Ketua Tim Komisi IX DPR-RI Charles Honoris beserta rombongan mendalami masalah-masalah yang terjadi di Sulawesi Utara terkait Kesehatan, ketenagakerjaan dan isu stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut dalam kesempatan itu memberikan klarifikasi perihal penggunaan anggaran BOKB di Kabupaten/Kota yang sudah terealisasi sebesar 59,56 persen, dan saat ini masih sementara dilakukan langkah-langkah optimalisasi.

Kaper berharap untuk segera mendapatkan data hasil SKI sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan dan intervensi ke depan. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bagi Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

“Tidak hanya komitmen tingkat pusat maupun provinsi namun upaya advokasi serta komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” ujar Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala ketika membawakan sambutan mewakili Sekprov Sulut  Steve Kepel pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut.

Komitmen ini, sambung Mangala pada kegiatan yang turut dihadiri Kadis Dukcapil KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg, harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaan maupun pelaporannya di daerah.

Mangala lantas memaparkan perkembangan stunting di daerah ini dan target penurunan stunting tahun 2024.

Disebutkan, data stunting di Sulut pada tahun 2022 berada di 20,5 persen, hanya turun 1,1 persen dari tahun 2021 pada angka 21,6 persen. “Terget nasional stunting 2024 berada di bawah 14 persen. Artinya, di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen,” ujar Mangala.

Dilihat progres prevalensi stunting di Sulut yang melambat, olehnya rapat ini diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

“Progresnya agak lambat sehingga tahun ini dipush lagi untuk mencapai target (turun) 3,01 persen di tahun 2023. Lebih bagus lagi kalau progresnya lebih dari itu. Agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat,” tandasnya.

Mangala berharap, pada rapat ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.

“Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting,” imbau mantan Asisten 1 Setdakab Minahasa ini.

Terkait penerapan pola, Mangala ingatkan agar harus dipikirkan lebih jauh. Sebab, ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.

“Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu,” paparnya seraya menambahkan, bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.

Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah. “Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai 54,97 miliar, dimana 45,13 % untuk stunting tapi apa yang kita lihat didata yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16 % lebih sedikit.

Ini, menurutnya, masih jauh, padahal ini sudah bulan September. Hitungannya September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Artinya 7 bulan yang sudah lewat penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim,” ujar Mangala.

“Penanganan stunting ini menjadi tugas kita bersama di samping program pemerintah. Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita care sama-sama untuk misi kemanusiaan di mana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita

Mangala yakin melalui kegiatan  ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional.

Dalam kegiatan ini ditampilkan dua pemateri yakni Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, Spd, MAP sebagai narasumber, yang dipandu Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.

Sebelum kegiatan dibuka Asisten 1 mewakili Sekdaprov Sulut, Ketua Panitia Alfira Dilapanga memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan yang diikuti 60 peserta baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala mewakili Sekdaprov Sulut Steve Kepel di dampingi Kadis Dukcapil-KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg.

Tampil sebagai pemateri kegiatan adalah Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST, ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP dengan moderator Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.

Katuuk membawakan materi Strategi Konvergensi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penurunan Stunting sementara Ante membawakan materi Akselerasi Penyerapan Dana DAK Fisik Subbidang KB dan  BOKB Tahun Anggaran 2023.

Ketua Panitia Alfira Dilapanga, SKM dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari Sekda Kabupaten/Kota se-Sulut, Kadiskes Sulut, Kadiskes Kabupaten/Kota se-Sulut, Kadis PPKB Kabupaten/Kota se-Sulut, Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil Sulut dan BKKBN Sulut.

Tujuan dari kegiatan ini, sebutnya, pertama, mengevaluasi strategi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting; kedua, menguatkan sinergitas Tim Percepatan Penurunan Stunting; dan ketiga, meningkatkan realisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan DAK fisik Subbidang KB dan BOKB Tahun Anggaran 2023.

Terkait dengan penyerapan dana untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah Sulut, Mangala salam.sambutannya menegaskan, dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung semua program pemerintah tersebut diharapkan semua pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan penyediaan satu data secara maksimal sesuai arahan dan instruksi Ketua Pelaksana PPS.

“Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki akses  koordinasi dan kapasitas untuk memberikan pemantauan, penguatan dan dukungan teknis kepada berbagai pemangku kepentingan terkait penyerapan dana BOKB dan PPS di tingkat daerah,” ujar Mangala.

Pemerintah Provinsi Sulut yakin melalui kegiatan   ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet