Meimonews.com – Wujud kepedulian terhadap mahasiswa Unsrat, Yayasan Bangun Minahasa (YBM) membantu pembiayaan mahasiswa Unsrat khusudnya Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian.

Implementasi kepedulian itu berwujud penandatanganan MOU (memorandum of understanding) antara Ketua YBM Pdt. Dr. Michael Hendri Lumanau, SH, MTh dengan Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSi, DEA di aula Rektorat Unsrat, Kamis (7/10/2022).

Setelah penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan PKS (Penandatanganan Kerjasama) antara pihak yayasan dengan Dekan Fakultas Hukum Dr. Emma Theresa Valentina Senewe, SH, MH dan Dekan Fakultas Pertanian Ir. Dedie Tooy, MSi, PhD yang diwakili Wadek 1 Dr. Ir. Gene Kapantouw.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung dan Wakil Rektor 2 Ronny Maramis, SH, MH,Ada Wwwkil Rektor 3 Prof. Dr. Berty Sompiee, beberapa Wakil Dekan di antaranya Toar Palilingan, SH (Wadek Fakultas Hukum) dan sejumlah mahasiswa penerima bantuan.

Sebanyak 15 mahasiswa Fakultas Hukum dan 10 mahasiswa Fakultas Pertanian mendapat bantuan beasiswa dari YBM tersebut.

Dengan bantuan beasiswa ini tentunya dengan semangat yang tinggi dan mahasiswa yang dipilih berprestasi sehingga program akademik empat tahun bisa selesai tepat waktu.

Prof. Kumaat mengungkapkan, Unsrat sangat mengapresiasi kerjasama dari Yayasan Bangun Minahasa, karena baru pertama kali menerima beasiswa secara pribadi.

“Ini adalah niat yang tulus dari Keluarga Lumanau dari Yayasan Bangun Minahasa memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Fakultas Hukum 15 orang dan mahasiswa Fakultas Pertanian 10 orang,” ujarnya.

Diharapkan, melalui bantuan beasiswa ini tentunya dengan semangat yang tinggi dan mahasiswa yang di pilih berprestasi, sehingga program akademik empat tahun bisa selesai tepat waktu.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Bangun Minahasa Pendeta Lumanau mengatakan, ini sangat penting membantu mahasiswa, karena semua tidak sama kemampuan ekonomi para mahasiswa.

“Sebagai orang Kristen, kita harus setia pada perkara-perkara yang kecil,  setia juga pada perkara-perkara yang besar. Tdak seberapa apa yang kami kerjakan, tapi kami mengerjakannya dengan ketulusan hati,” ujarnya.

Pdt Lumanau berharap, program ini berkesinambungan dan bisa diperluas.

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unsrat Toar Palilingan, SH, MH menjelaskan, bantuan meliputi beasiswa, uang buku serta penyelesaian penulisan peneletian. “Tahap pertama satu tahun berjalan ini dimulai pada dua fakultas yakni 15 mahasiswa Fakultas Hukum dan 10 dari Fakultas Pertanian,” ujarnya.

Menurut Toar, total bantuan sebesar Rp 150 juta dengan rincian tiap mahasiswa Rp 6 juta untuk dua semester. Bantuan ini sangat membantu mahasiswa, apalagi mereka yang kondisi ekonominya terdampak pandemi.

“Dan semoga mahasiswa penerima memanfaatkan dengan baik, bisa menyelesaikan studi tepat waktu,” tandasnya.(Fer)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara di Jalan Dipanegoro Manado, Senin (7/2/2022).

Kehadiran Walikota di Kanwil Kemenkumham Sulut ini dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Manado tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perlindungan, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penandatanganan ini adalah tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya antara Walikota Manado Andrei Angouw dalam Pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham Sulut di aula serbaguna Kantor Walikota Manado tanggal 22 Januari 2022.

Kehadiran Kanwil Kemenkumham Sulut saat itu dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelaksanaan hukum dan HAM serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Menurut Kanwil Kumham, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional.

Makanya Kemenkumham berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara pemerintah kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Sulut.

Walikota ketika menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka Pelayanan Publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.

“Kalau ada yang bisa kami suport nanti tolong disampaikan,” kata Walikota.

Walikota menaggapi soal tiga tahun ketidakikutsertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM nanti disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota.

Soal MoU, Walikota siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MoU. Bahkan, dalam pertemuan awal itu Walikota meminta kepada jajaran pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikut serta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Pertemuan awal inilah sehingga Walikota hadir di Kanwil Kemenkumham Sulut hari ini dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Manado tentang Pembentukan Produk hukum Daerah dan Perlindungan, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selesai acara penandatanganan ini, Walikota Ketika diberikan kesempatan menyampaikan sambutan sangat berterima kasih atas kerjasama ini dan berharap dapat terlaksana dengan baik. Walikota mengatakan agar Kota Manado dapat menghasilkan produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan pemerintah di Kota Manado.

Demikian halnya dengan kekayaan intelektual Walikota menganggap bahwa kekayaan intelektual dapat menciptakan pola pikir yang kreatif sehingga bisa mendukung program-program dibidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Soal penggunaan lahan oleh Kanwil Kemenkumham Sulut yang disuport Pemerintah Kota terutama soal administrasinya, Walikota berharap agar hal ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja dari Kanwil Hukum dan HAM Sulut.

Kepala Kanwil Kemenkukham Sulut ketika menyampaikan sambutan berterima kasih Kepada Walikota dan jajaran Pemerintah Kota atas penandatanganan kerjasama ini.

Kakanwil berharap, kerjasama ini akan berlanjut dengan instansi teknis seperti Dinas Koperasi agar supaya pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik sesuai tupoksi yang ada.

Hadir mendampingi Walikota dalam penandatanganan ini pelaksana Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut bersama jajaran pimpinan Kanwil Kemenkumham Sulut, juga Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat, para Asisten, beberapa Kadis, Kabag Hukum dan Kabag Protokol Bpk. Innov Walelang serta pejabat teknis lainnya. (lk)

Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Universitas Katolik (Unika) De La Salle Manado melakukan kerjasama terkait dengan Peningkatan SDM (sumber data manusia) di Kabupaten tersebut.

Penandatangan Memoranum of Understanding dilakukan Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut dan Rektor Unika De La Salle Pastor Johanis Ohoitimur MSC di aula universitas tersebut, Selasa (23/11/2021).

Staf Khusus Bupati Kepulauan Talaud Ruben Kalalo kepada Meimonews.com di Manado, Rabu (24/11/2021) menjelaskan, ada banyak hal terkait dengan peningkatan SDM yang dimasukkan dalam kerjasama ini.

“Ada banyak rencana kerjasama dalam meningkatkan SDM di Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya di bidang Informasi dan Teknologi, pariwisata,” ujarnya.

Hadir mendampingi bupati, beberapa aparatur Pemkab dan Staf Khusus sementara dari Unika De La Salle, yang mendampingi Rektor adalah beberapa Wakil Rektor, dan para dosen. (lk)