Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Kinerja Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Bapenda Sulut.

Rakorev yang diadakan di ruang rapat Kantor Bapenda Sulut, Selasa (2/4/2024) ini dipimpin Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di dampingi Sekretaris Filma Kepel.

Rakorev ini diadakan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta mengantisipasi layanan menghadapi libur lebaran 1445 H/2024.

Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen saat memberikan arahan pada Rakorev

Sejumlah hal berkaitan dengan temuan-temuan di lapangan/UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah) dan pelaporannya termasuk membuat tanggapan dari UPTD PPD yang ada di daerah ini ke Kantor Pusat Bapenda dibahas secara detail.

Sistem pelaporan pun diatur satu pintu agar mudah pengontrolannya.

Selain itu, hal-hal yang berhubungan dengan disiplin/kinerja aparat yang ada di lingkungan Bapenda termasuk tenaga harian lepas (THL) mendapat perhatian serius dalam rakorev ini yang diikuti semua pejabat struktural dan fungsional di Kantor Pusat dan UPTD PPD se-Sulut.

“Baik sebelum maupun sesudah Rakorev,  Kepala Badan memberikan penjelasan dan arahan terkait hal-hal yang dibicarakan/dibahas dalam Rakorev ini,” ujar Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel dalam percakapan dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (4/4/2024).

Penjelasan dan arah Kepala Badan tersebut, menurut Filma agar kinerja para pejabat baik struktural dan fungsional serta THL benar-benar sesuai yang diharapkan. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg bersama tim menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kamis (14/3/2024).

Rakorev yang diadakan di Kantor Bupati Boltim dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan TPPS serta mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota ini dibuka Sekretaris Daerah Boltim Ir. Sonny Warokka, Ph.D.

Kaper berharap, Rakorev ini menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi antara berbagai pihak dalam upaya menangani masalah stunting di Kabupaten Boltim.

“Diharapkan hasil rapat ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan penurunan angka stunting di daerah Boltim,” ujar Kaper.

Dalam rapat tersebut, beberapa hal penting disampaikan Kaper, di antaranya tren penurunan stunting di Boltim sejalan dengan data ePPGBM, diharapkan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan Standar Kinerja Indikator (SKI) 2023.

Data KRS Verval 23 dan ePPGBM dijadikan dasar untuk menentukan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting; pentingnya pelaksanaan kegiatan BOKB TA 2024 sesuai panduan, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Selain itu, usulan perbaikan sistem penilaian dalam persiapan penilaian 8 Aksi Konvergensi; serta mendorong partisipasi semua pihak, terutama yang terlibat dalam SK TPPS Kabupaten, untuk mengakselerasi Pencegahan dan Penurunan Stunting. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rapat Koordinasi dan Evaluasi setelah status Manado masa tanggap darurat berakhir digelar di kantor Camat Tuminting (Posko Tanggap Darurat), Kanis (9/2/2023)

Rakorev yang dipimpin Asisten 1 Pemkot Manado Heru Saptono mewakili Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang (AARS) dihadiri 42 orang baik dari instansi dan jajaran Pemkot Manado maupun Basarnas, TNI dan Polri.

Di awal rapat, Kepala Pelaksana BPBD Donald Sambuaga memberikan penjelasan tentang kondisi sehingga Manado menjadi Tanggap Darurat yang berlaku dari 27 Januari hingga 2 Februari dan kemudian diperpanjang 3 – 9 Februari 2023.

Setelah melihat kondisi yang ada, maka diharapkan dalam Rakorev ini dibahas status perpanjangan atau status transisi menuju pemulihan.

Asisten 1 Pemkot Manado Heru Saptono setelah memberikan sedikit penjelasan soal status tanggap darurat dan perpanjangannya berharap ada masukkan dari peserta Rakorev terkait dengan perkembangan status.

Setelah mendengar laporan dan masukkan peserta Rakorev, diambil beberapa kesimpulan. Pertama, sebelum tanggal 20 Februari, seluruh camat sudah memberikan data  keseluruhan. Kedua,  tanggal 10 Februari memasuki masa transisi.

Ketiga, masa transisi darurat  ke pemulihan ditetapkan kurang lebih satu bulan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang masih berjalan berupa pembersihan-pembersihan daerah terdampak banjir dan longsor yang belum selesai, perbaikan fasilitas umum,  pemberian bantuan yang masuk dari berbagai lembaga baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Perbaikan lingkungan daerah bencana agar warga tidak terkena bencana berulang-ulang. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet