Meimonews.com – Universitas Negeri Manado (Unima) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Unima, Selasa (25/2/2025).

Rakor yang dipimpin Wakil Rektor 2 (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum) Unima Donald Ratu mewakili Rektor Unima Joseph Philip Kambey ini dihadiri satuan kerja baik tingkat universitas maupun fakultas.

Dilaksanakannya Rakor ini guna menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 serta surat Sekretaris Jenderal No. 611/A/PR.07.04/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Penyampaian Alokasi Efisiensi Amggaran Tahun 2025.

Tampil sebagai narasumber pada Rakor yang diadakan di Ruang Rapat EA Worang Lantai 3 Kantor Pusat Unima Tondano adalah Kepala KPPN Manado Sarifudin. (FA)

Meimonews.com – Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Manado Kompol Sugeng Wayudi Santoso memimpin rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana di Kota Manado bersama pihak BPBD Kota Manado.

Rakor yang dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado Donald Sambuaga dan tim ini dilakukan di ruang rapat Bagops Polresta Manado, Kamis (23/1/2025).

Rakor dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua instansi dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah Manado.

Dalam rakor tersebut, Kompol Sugeng yang di dampingi Kasi Humas Ipda Agus Haryono mengungkapkan beberapa langkah penting sebelum dilakukan kerjasama antara Polresta Manado dan BPBD Kota Manado.

“Sebelum membuat kerjasama, kami sarankan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu di tingkat atas,” ujar Kompol Sugeng.

Ditambahkan, setelah pengecekan di tingkat atas, format kerjasama perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di tingkat tersebut.

Setelah format kerjasama disusun, dokumen tersebut harus dikirimkan kembali ke tingkat atas untuk mendapatkan persetujuan.

“Hanya setelah disetujui di tingkat atas, baru kerjasama ini bisa diluncurkan,” jelasnya.

Pihak BPBD Kota Manado menerima arahan tersebut dan menyatakan akan segera menindaklanjuti langkah-langkah yang telah disampaikan.

Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka mempercepat penanggulangan bencana di kota Manado. (AF)

Meimonews,com – Guna mempercepat swasembada jagung nasional melalui program Tanam Jagung 2025 untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Polri dan Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi (rakor) di Pusdalsis, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).

Rakor yang dipimpin Ketua Gugus Tugas Pangan Polri Komjen Dedi Prasetyo dan dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara virtual ini diikuti pula seluruh Kapolda, Kapolres dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam sambutannya saat membuka Rakor, Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada Polri atas dukungan, bantuan dan kontribusi Polri untuk mencapai swasembada dalam waktu secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya sesuai dengan perintah Presiden Prabowo.

Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan, tanam jagung serentak ini merupakan upaya Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan.

Polri bersama Kementan melaksanakan Rakor untuk mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional melalui program Tanam Jagung serentak tahun 2025.

Program ini memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia dengan target total tanam sebesar 1,7 juta hektar.

Dari program ini, diharapkan dapat tercapai tambahan produksi jagung sebesar 4 juta ton, yang akan meningkatkan produksi nasional hingga 25 persen dibandingkan kondisi saat ini.

“Upaya Polri mendukung Asta Cita pemerintah, terutama dalam aspek swasembada pangan, dimana Polri fokus pada upaya pencapaian swasembada jagung,” kata Komjen Dedi.

Selaku Kasatgas Gugus Tugas Ketahanan Langan dan juga menjabat sebagai Irwasum Polri, Komjen Dedi menekankan bahwa program tanam jagung serentak ini memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia. Dengan menargetkan 1,7 juta hektar lahan yang ditanam jagung.

“Dari program ini, diharapkan dapat tercapai tambahan produksi jagung sebesar 4 juta ton, yang akan meningkatkan produksi nasional hingga 25 persen,” ujarnya.

Polri juga  sambungnya, telah membangun infrastruktur digital dengan meluncurkan aplikasi Gugus Tugas Polri berupa helpdesk Mendukung Ketahanan Pangan.

Tujuan aplikasi untuk efisiensi dan efektivitas kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dalam menyukseskan swasembada pangan. Pemanfaatan helpdesk di setiap wilayah yang akan menjadi pusat koordinasi untuk pemecahan masalah di lapangan dan memastikan proses berjalan dengan baik.

“Kami berharap seluruh kendala yang muncul dapat ditangani secara taktis efektif efisien, sehingga penanaman jagung berjalan lancar dan seluruh target program ketahanan pangan pemerintah dapat tercapai dari mulai pendataan lahan, pengajuan bantuan, pengawasan distribusi bantuan sampai pengawasan hasil panen,” ujarnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada Polri atas upaya dan dukungan guna mempercepat swasembada jagung nasional.

“Dukungan Polri luar biasa pada upaya pencapaian swasembada Pangan. Ada potensi 1,7 hektare area luas lahan. Di beberapa daerah banyak lokasi ditanam jagung karena harga menjadi lebih baik sehingga meningkatkan motivasi bagi para petani,” ujar Amran. (AF)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw di dampingi Kadis Dukcail Manado Erwin Kontu, SH dan staf menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Integrasi Data Kependudukan Daerah Angkatan yang diadakan di Swiss-Belhotel Maleosan Manado.

Rakor ini merupakan agenda Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah yang diselenggarakan untuk peningkatan kualitas dan integritas pemanfaatan data kependudukan di daerah.

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd selama tiga hari (6-8/8/2024 ini, dihadiri Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Bpk. Ir. R. Agus Irawan, MP. serta sekitar 200 tamu undangan yang terdiri dari 179 Dinas Dukcapil dan lembaga pengguna daerah yang diundang.

 

Dalam sambutannya, Dirjen mengatakan, Dukcapil memberikan atensi besar terkait peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, sumber daya manusia di Dinas Dukcapil berperan sangat penting sebagai garda terdepan

Dirjen berharap, seluruh Dinas Dukcapil level provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan pemanfaatan data dengan semangat mendorong para pengguna daerah untuk memanfaatkan data kependudukan.

“Itu sebabnya, Rakor ini harus berdampak positif agar pelaksanaan pemanfaatan data di tingkat daerah semakin optimal ke depannya. Sebab, inilah sarana yang jitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan akuntabel,” ujar Dirjen.

Walikota Manado dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh undangan dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan memilih Kota Manado sebagai tempat penyelenggaraan Rapat Koordinasi Integrasi Data Kependudukan Daerah Angkatan III.

Walikota berharap, agar seluruh rangkaian kegiatan Rakor ini dapat berjalan dengan lancar, guna meningkatkan kualitas dan integritas dalam pemanfaatan data kependudukan.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga berharap kegiatan ini dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. (Afer)

Meimonews.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HP yang diadakan di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Kamis (2/5/2024).

Rakor yang diikuti perwakilan Dinas Dukcapil dan KB Sulut, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut/Satgas PPS Sulut, TP PKK Sulut (Pokja IV) dan Dinas PPKB Kabupaten/Kota dan dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Christodharna SM Putra Sondakh, SH ini membahas beberapa hal.

Pertama, perlu ada kerja keras dan komitmen bersama untuk mencapai target penurunan stunting tahun 2024. Kedua, mendorong kabupaten/kota untuk merealisasikan anggaran. Ketiga, terfasilitasinya pelayanan intervensi sensitif dan spesifik kepada sasaran khususnya pada anak usia 0 – 24 bulan, ibu hamil dan ibu nifas.

Keempat, penyampaian terkait sasaran yang termasuk dalam EPPGBM & KRS, perlu ada pendampingan dan intervensi dari semua pihak terkait. Kelima, memprioritaskan program stunting dalam program anggaran daerah.

Keenam, mendorong peningkatan pengukuran balita di posyandu untuk mencapai minimal 95.persen di setiap kabupaten/kota sehingga intervensi dapat dilakukan tepat sasaran. Ketujuh, inovasi dari desa untuk memaksimalkan penurunan stunting melalui TP-PKK.

Kedelapan, pendampingan keluarga oleh TPK dimaksimalkan (BKKBN dan TP PKK). Kesembilan, perlu melibatkan organisasi untuk menjangkau remaja, keterlibatan genre kabupaten/kota dalam mencegah terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini.

Di rakor ini ada pemaparan materi oleh Ketua Program Manager Satgas  Percepatan Penurunan Stunting Sulut
Danny Lalamentik mewakili Kepala.BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan Ketua Pokja IV TP PKk Sulut dr. Inggrith Giroth, M.Kes.(Fer)