Meimonews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Inovasi Daerah Tahun 2026, di Aula Serbaguna Pemkot Manado, Senin (13/4/2026).
Rakor ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen jajaran pemerintah terhadap pentingnya inovasi daerah sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Manado mendorong agar setiap perangkat daerah tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga menjaga konsistensi pelaksanaan, penguatan pelaporan, serta keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat
Rakor yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Walikota Manado Richard Sualang di dampingi Sekretaris Kota Manado dan Kepala Bapperida Kota Manado ini dihadiri para asisten, perwakilan perangkat daerah, serta camat dan lurah. (elka)
Meimonews.com – Tim Pembina Samsat (Sistim Administasi Satu Atap) Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Peninsula Hotel Manado, Kamis (20/11/2025).
Hadir pada Rakor ini, para kepala UPTD se-Sulut (KUPT STS via live streaming), para Kasatlantas se-Sulut, jajaran Dirlantas Polda Sulut, perwakilan dari BSG (Bank SuluGo) serta para dealer dan Biro Jasa.
Kepala Bidang Pajak Bapenda Sulut Harold Lumempouw selaku Ketua Panitia menjelasksn, Rakor ini dilaksanakan dengan maksud guna mengsinkronkan tugas dan tanggung jawab serta bertujuan untuk memecahkan masalah dan menetapkan rumusan kebijakan dalam rangka pengembangan Samsat.
Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen ketika membuka kegiatan mengemukakan bagaimana langkah dan persepsi terkait pengelolaan Samsat.
Saat ini, sebutnya, sedang ada penyesuaian dan dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2025 diadakan program keringanan pajak yang diharapkan mendapat respon positif dari masyarakat.
“Sampai dengan 14 November 2025, kendaraan R2 merupakan kendaraan dengan jumlah terbanyak yang memanfaatkan keringanan karena ada pembebasan 100 persen dengan jumlah 2800 kendaraan. R4 ada 2500-an kendaraan yang telah memanfaatkan program keringanan pajak,” ujarnya,
Pejabat karier yang kreatif ini berharap, dengan Rakor ini seluruh instansi yang terkait dapat saling mendukung dan bersinergi dalam mengembangkan pelayanan kesamsatan.
Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol. Indra Kurniawan Mangunsung mengungkapkan, tingkat kepatuhan membayar pajak masih tergolong rendah salah satunya mungkin karena kualitas pelayanan yang masih kurang baik.
Menurutnya, apabila tempat pelayanan, sarana prasarana, hingga SDM nya baik maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat.
Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Utara Dicky Syiwa Permadi mengungkapkan, kerjasama yang telah dilakukan selama ini telah terjalin dengan baik, namun data angka dan faktanya belum optimal. Tingkat kepatuhan masyarakat baru sekitar 41 persen.
“Perhitungan di Jasa Raharja dihitung berdasarkan tunggakan dari 4 tahun lalu,” ujarnya.
Disebutkan, Jasa Raharja punya program SIGAP, berkolaborasi dengan instansi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.
Pemimpin Divisi Pengembangan dan Bisnis PT Bank SulutGo (BGS) Jimmy Alexander Lakoy (mewakili Dirut Revino M. Pepah) mengungkapkan, channel digital BSG sudah termasuk pelayanan untuk para dealer. “Sudah ada beberapa dealer yang menggunakan BSG Direct (Hasrat, Chery, Mitsubishi Bosowa),” ujarnya,
Jimmy menegaskan, perlu digencarkan program BSG Direct agar proses berjalan lebih cepat. BSG sudah bekerjasama dengan beberapa e-commerce.
BGS, menurutnya, berharap sinergitas seluruh pihak terus terjalin dengan baik agar pendapatan Sulut semakin meningkat. (elka)
Meimonews.com – Berbagai terobosan terkait pengembangan akademik terus dilakuksn Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado.
Setelah berhasil mendirikan dua program studi (prodi) magister yakni magister ilmu pemerintahan (MIP) dan Magister Administrasi Publik (MAP), kini fakultas berjulukan kampus reformasi itu akan mendirikan prodi Doktoral atau Strata 3 (S3).
Untuk mempersiapkan pendirian program tersebut, piminan fakultas mengadakan rapat koordinasi (Rakor) bersama para dosen bergeral doktor se-FISIP unsrat, di ruang rapat fakultas, Kamis (2/10/2025).
Salah satu keputusan rapat yang dipimpin Dekan FISIP Unsrat Ferry Markus Daud Liando adalah pembahasan tentang nomenklatur progran pembahasan sumber daya dosen, kesiapan sarana prasaran dan pasar sebagai sasaran pembelajaran.
Liando menjelaskan, pendirian S3 bukan hanya untuk kepentingan reputasi institusi FISIP, namun lebih kepada kepentingan FISIP dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait pengembangan ilmu pengetahuan. (FA)
Meimonews – Menjelang peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) yang terletak di Desa Sea 1 Kabupaten Minahasa oleh Presiden RI Prabowo Subianto pertengahan Agustus 2025, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek RI) Tjitjik Srie Tjahjandarie memimpin Rapat Koordinasi (Rakor).
Mendampingi Tjitjik pada Rakor yang diadakan di Gedung Rektorat Unsrat Manado, Jumat (1/8/2025) dan dihadiri pimpinan Unsrat fan instansi terkait adalah Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie.
Berbagai hal menyangkut persiapan peresmian AMN termasuk hal-hal yang ditemui saat Tjitjik tim dan di dampingi Rektor Unsrat dan pimpinan Unsrat lainnya dibicarakan dalam Rakor tersebut.
Tjitjik mengungkapkan, tadi pagi saya sudah mendapat laporan dari pimpinan Unsrat yang saya lihat sudah lengkap. “Ini merupakan langkah-langkah yang harus disiapkan karena target kita tanggal 10 Agustus, seluruh persiapan peresmian AMN sudah harus beres,” ujarnya.
Itulah sebabnya, sambungnya, kita punya beberapa hari untuk membereskan hal-hal yang tuntas sampai ada tanggal 10 Agustus.
Saat viisitas lapangan, Kamis (31)7)3025), Tjitjik melihat ada beberapa hal yang harus dibagi tugas.
Dikemukakan, kalau terkait perbaikan, perawatan yang ada di AMN, kita sudah koordinasikan dengan PUPR, dan PUPR telah berjanji bahwa untuk pembersihan lingkungan sekitar dan perbaikan gedung itu sudah beres pada tanggal 10 (Agustus).
Rektor, sebutnya, sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sebenarnya, yang punya gawe ini adalah Gubernur. “Tapi, alhamdullilah, Unsrat dimasukkan di dalam agenda kunjungan AMN. Ini suatu berkat untuk Unsrat dan Kementerian kita (Kemendiktisaintek),” ujarnya.
Ditambahkan, Rektor Unsrat akan mengurus eksternal, koordinasi dengan Pemprov, Polda dan lain-lain termasuk dengan fasilitas-fasilitas eksternal termasuk jalan dan persiapannya.
Rektor dan Asisten 1, menurutnya, telah ditunjuk menjadi PIC. Tugas kita (Kemendiktisaintek termasuk Unsrat) urusan internal yakni terkait dengan penyelenggaraan AMN ini.
Ditegaskan, ada beberapa hal yang harus disingkronkan terutama terkait dengan sistem akademik seperti aksesibilitas. Termasuk juga sistem perpustakaan. Di situ khan ada komputer. Di ruang perpustakaan perlu ada 1-2 komputer yang aplikasinya konek dengan Unsrat yang sudah online. Sehingga adik-adik mahasiswa punya akses sumber pembelajaran dengan Unsrat
Disinggung juga perlunya akses ruang kesehatan. Nantinya, Fakultas Kedokteran kita memohon bantuan pinjaman sementara alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dasar seperti tensi dan yang berhubungan dengan pertolongan pertama.
Diharapkan dengan kehadiran Presiden semua fasilitas putra dan putri yang ada dinAsrama Mahasiswa Nusantara sudah lengkap dan masing-masing putra dan putri sudah menempati tempatnya masing-masing. (FA)
Meimonews,com – Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut terkait dengan Pajak Air Permukaan (PAP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut mengadakan rapat koordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota se-Sulut.
Rapat yang dipimpin Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di dampingi Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Johanis G! Tamuntuan dan Kepala Bidang Pajak Harold Lumempouw ini dihadiri sejumlah perwakilan PDAM Kabupaten/Kota se-Sulut serta Kepala UPTD PPD se-Sulut.
Dalam rapat tersebut, June mengungkap temuan dari BPK Sulut terkait dengan PAP baik tahun 2024 maupun tahun 2023 dan berharap ada kolaborasi dalam penanganannya karena berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan Sulut, yang kini dipimpin duet Mayjen (Purn) Yulius Selvanus dan Johanis Victor Mailangkay sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
Hasil pendapatan tersebut akan bermanfaat juga bagi pembangunan kabupaten/kota se-Sulut karena ada dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di bumi Nyiur Melambai ini.
“Pertemuan tadi dilakukan untuk menindaklanjuti temuan BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan pada 2 Juni 2025 yang harus ditindaklanjjuti minimal 60 hari kalender sesudah penyampaian oleh BPK,” ujar June kepada Meimonews.com di ruang kerja, usai rapat.
Dikemukakan, mereka (PDAM) diundang agar segera mungkin ditindaklanjuti laporan BPK. Yang disampaikan adalah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). Itu temuan yang harus ditindaklanjuti di samping itu disampaikam temuan tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti.
Rapat internal Bapenda Sulut
Harapannya, sambung June, kalau boleh, mereka tindaklanjuti. Kalaupun ada masalah keuangan di PDAM maka PDAM wajib menyampaikan permohonan kepada Gubernur, apakah penundaan, menggunakan skema cicilan. Bila bisa menyelesaikan sesegera mungkin baik juga. Itu khan, semua yang sudah tercatat dalam neraca keuangan provinsi sebagai piutang .
Diharapkan juga ada daya juang berupa kolaborasi dengan Bapenda terkait dengan potensi Air Permukaan yang ada di wilayah.
Dijelaskan, karena Bapenda punya keterbatasan dari segi SDM sementara PDAM ada tenaga-tenaga lapangan, yang ketika mereka temukan ada potensi air permukaan yang dikelola swasta atau oramg pribadi yang melakukwn penjualan air permukaan, diinformasikan ke Bapenda, dalam hal ini UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah).
Nanti Bapenda akan turun melakukan pengecekan. Kalau memang benar melakukan penjualan air permukaan maka Bapenda akan melakukan penetapan pajak daerah. Ada izin atau tidak izin tetap kami tetapkan.
PDAM sepakat karena ujung-ujungnya APBD. Dalam bentuk pendapatan daerah karena mereka (PDAM) akan mendapat bagi hasil.
Diperlukan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Perlu ada kolaborasii. Tidak boleh ada egosektoral. Jadi kalau ada potensi, diinforrmasikan kepada kami (Bapenda). Supaya kami bisa mengadakan klarifikasi, cross check lapangan. Setelah selesai dibikin penetapan.
Kalau tidak ada kolaborasi bisa dimanfaatkan perusahaan swasta yang melakukan penjualan air tapi tidak membayar pajak. Yang dirugikan adalah kabupaten/kota. PDAM wajib bayar karena sudah tercatat tapi yang lain tidak bayar karena tidak tercatat, lolos.
“Maka yang terpenting adalah kolaborasi,” tandas pejabat yang hari ini berulang tahun ke-53.
Usai rakor dan istirahat makan siang, dilakukan rapat internal Bapenda Sulut dan jajaran yang dipimpin secara bergantian oleh Filma D. Kepel (Sekretaris) dan June. Turut mendampingi Kabid Dalev. (elka)
Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut bersama SPPG dan dinas terkait menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Gedung Sumampow Kemendukbangga/BKKBN Sulut, Jumat (9/5/2025).
Rakor dihadiri Disdukcapil KB Provinsi, Kepala LPP RRI Manado Nandang Supriyadi, Kepala Dinas Pangan Sulut, dan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hadir secara langsung maupun virtual.
Rakor yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan program MBG, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Beberapa poin penting yang dibahas yaitu terkait mekanisme pelaksanaan distribusi MBG, jumlah kuota sasaran di tiap SPPG, mutu dan kesiapan pangan untuk menu MBG, dan pelaksanaan advokasi dan penyebaran informasi kegiatan lewat media.
Kaper mengapresiasi kehadiran Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan yang diwakili baik secara online dan offline.
Program MBG yang merupakan inisiatif nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi tantangan gizi buruk dan stunting di Indonesia ini telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting,
Kemendukbangga/BKKBN dan Badan gizi Nasional (BGN) telah menandatangani Kesepahaman Bersama yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
Dalam pelaksanaannya, para stakeholder perlu menyamakan persepsi dan langkah taktis agar program MBG sasaran Bumil, Busui dan Balita Non Peserta Didik ini dapat berjalan maksimal.
Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN Sulut telah melakukan langkah-langkah yakni pertama, Penyiapan tenaga lini lapangan antara lain PKB/PLKB, institusi masyarakat pedesaan (PPKBD, Sub PPKBD, Kader KB), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk dilakukan pembekalan tentang model distribusi Program MBG bagi sasaran Bumil, Busui dan Balita Non Peserta Didik.
Kedua, Verifikasi dan validasi data Keluarga Berisiko Stunting (Bumil, Busui dan Balita Non Peserta Didik) untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan SPPG setempat untuk keperluan penetapan sasaran penerima manfaat (by name by address).
Rapat ini, menurut Kaper, penting untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. (elka)
Meimonews.com – Wakil Walikota Manado Richard Sualang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)Bersama Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama Kepala-kepala daerah (Kepda) dan pihak terkait.
Wawali dan beberapa pejabat dan staf mengikuti Rakor secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Walikota (Wawali), Senin (24/3/2025).
Rakor yang dilaksanakan gunai membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah untuk tahun 2025.
Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengatasi disparitas harga, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Rakor ini, tentu menjadi momen penting untuk menyelaraskan isu inflasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Afer)
Meimonews.com – Ada dua kegiatan penting yang diikuti/dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June E. Silangen, Rabu (12/3/2025).
Dua kegiatan tersebut sangat penting dan berhubungan erat dengan kelembagaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tingkat provinsi Sulut ini.
Kegiatan pertama yang diikuti adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efiiensi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rakor yang dipimpin Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus ini dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Rakor ini diikuti para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Sulut Steve Hartke Andries Kepel, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulut serta pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Usai Rakor, Kepala Bapenda Sulut mendampingi Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay bersama Kakanwil DJP Sulutteng Malut, Asisten Administrasi Umum dalam kegiatan Zoom Meeting.
Zoom Meeting ini dalam rangka Pendantangan Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP dan DJPK serta Pemerintah Daerah (Pemda). (elka)
Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rakor yang dipimpin Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus ini dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (12/3/2025).
Agenda rakor berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Walikota Manado Andrei Angouw sedang berbincang dengan Wamendagri Bima Arya Sugiarto
Selain Walikota Manado, Rakor ini dihadiri para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Sulut Steve Hartke Andries Kepel, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulut serta pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Usai kegiatan, tampak Walikota Manado sempat berbicara dengan Bima Arya Sugiarto (Wanendagri) yang pernah menjadi Walikota Bogor.(Afer)
Meimonews.com – Polresta Manado dan PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Manado mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang Bagops Polresta Manado, Selasa (25/2/2025).
Rakor ini untuk menindaklanjuti surat PTTUN Manado tertanggal 19 Februari 2025 untuk membahas koordinasi terkait Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengamanan persidangan.
Rapat dihadiri Kabagops Polresta Manado Kompol Sugeng Wahyudi Santoso, Sekretaris PTTUN Manado Canra Siregar bersama Panitera Samuel Pattipeilohy, dan Kepala Sub Tata Usaha dan Rumah Tangga Samson Wongkar.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas mekanisme kerjasama pengamanan persidangan yang akan dituangkan secara resmi dalam MoU.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah bahwa setiap persidangan di PTTUN Manado, pihak pengadilan dapat mengajukan permohonan pengamanan kepada Polresta Manado melalui surat resmi.
Kompol Sugeng mengatakan, Polresta Manado siap mendukung penuh pengamanan sidang demi menciptakan suasana yang tertib dan kondusif.
“Kami berkomitmen memberikan pengamanan maksimal untuk mendukung kelancaran proses persidangan di PTTUN Manado. Sinergi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kepastian hukum yang aman dan nyaman bagi semua pihak,” ujarnya,
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan setiap persidangan di PTTUN Manado dapat berjalan dengan lebih aman dan lancar, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara Polresta Manado dan PTTUN Manado dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. (AF)
