Meimonews.com – Kabupaten Kepulauan Talaud mendapat kepercayaan nasional untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas).

Agenda nasional ini akan dilaksanakan pada 23 Mei 2022. Beberapa menteri direncanakan hadir. Dua menteri yakni Menkopolhukam dan Mendagri akan memimpin kegiatan tersebut.

Baca juga : Tindaklanjuti MoU Pemkab Talaud dan Unika De La Salle Manado, Kamagi dan Raco Tandatangani PKS

Agenda nasional ini merupakan salah satu dari empat agenda nasional yang pelaksanaannya diadakan di daerah yang acap disebut Bumi Porodisa tersebut.

Tiga kegiatan nasional lainnya adalah pertama, Pra-Paskah Nasional atau Launching yang telah diberikan oleh Persekutuan Gereja Indonesi(PGI) untuk diarak di seluruh wilayah Kabupaten Talaud, yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Kedua, Pelaksanaan Simposium Nasional nilai paskah yang dikontribusikan dalam pembangunan nasional, yang akan digelar pada 10 – 15 Mei 2022. Ketiga, acara puncak Paskah Nasional 2022 pada 17 Mei 2022, yang direncanakan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Torehkan Prestasi, RSUP Kandou Berhasil Operasi Pemisahan Bayi Kembar Pertama Kalinya

Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut berharap tiga agenda nasional yang akan dilaksanakan di Talaud tersebut (satu agenda dari empat agenda nasional sudah dilaksanakan) mendapat tuntunan dari Tuhan dan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Gerbangdutas adalah momentum membangun Sulawesi Utara dari wilayah perbatasan Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan negara tetangga Filipina.

Baca juga : Tim Pembina Samsat Gelar Rakor, 3 Hal Penting Dibahas

Agenda nasional ini, menurut Ruben F. Kalalo (Staf Khusus Bupati Kepulauan Talaud) memiliki multiplier effect yang luar biasa seiring dengan ide brilian Bupati Dr. dr. Elly Engelbert Lasut, ME untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus Perbatasan (KEK – P) Manee sebagai KEK – Perbatasan yang pertama di Indonesia dan menjadi Pilot Project KEK – P.

Oleh karena itu, sebutnya, masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Kepulauan Talaud harus bersyukur atas dipilihnya Talaud sebagai lokasi pelaksanaan Gerbanhdutas yang mendapat support penuh dari Pemkab Talaud oleh Bupati E2L dan Wabup Moktar Arunde Parapaga .

“Salut dan apresiasi untuk kerja keras Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan melakukan approach kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP),” tandas Kalalo, mantan salah satu aktivis gerakan Tahun 1998 ini.(af)

Meimonews.com – Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo) menggelar Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Pengelolaan Hutan Lestari di Unpati Ambon, baru-baru.

Rakernas dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadli atas nama Gubernur Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail.

Rakernas yang mengangkat tema Kolaborasi Para Pihak melalui Sinergitas Merdeka Belajar dan Pengelolaan Hutan Lestari tersebut dilaksanakan secara zoom meeting

Sebanyak 473 peserta yang terdiri dari 10 orang Dewan Penasehat, 13 orang Dewan Pengarah, 5 orang Pengurus Harian, 185 Bidang-bidang dan 189 mahasiswa tingkat akhir utusan institut mengikuti kegiatan ini.

Pelaksanaan Rakernas yang turut dihadiri utusan Fakultas Kehutanan Universitas Gorontalo (UG) tersebut,.menurut Dekan Fakultas Kehutanan UG Daud Sandalayuk, adalah dalam rangka menyamakan persepsi pembangunan kehutanan dari pusat sampai daerah lewat Komhido yang dilaksanakan para sivitas akademik kehutanan dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, “sesuai penerapan ke depan lewat pendidikan MBKM di perguruan tinggi,” ujar Daud kepada Meimonews.com lewat telefon, Jumat (5/11/2021).

Diungkapkan, selama 30 tahun pembangunan kehutanan belum bisa menurunkan tingkat kerusakan hutan yang semakin meningkat sehingga terjadi dampak yang tentu merugikan masyarakat dengan adanya banjir, longsor.

“Tentu kita juga akan meningkatkan pengelolaan hutan yang seimbang untuk mencapai ekonomi, budaya sosial dan kelestarian hutan yang lebih baik,” ujarnya.

Ketua Komhindo Aminudin MK .mengungkapkan, pengelolaan hutan ibarat dua sisi mata uang.. Dua-duanya penting yakni untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutanpun ibarat dua sisi mata pichu, di mana ada sisi yang tumpul dan ada yang tajam.

Aminudin menjelaskan, pengelolaan hutan harua diselaraskan dengan UU Cinta Kerja yang mempengaruhi pasa upaya pengelolaan hutan lestari yang menyejahterakan masyarakat.

Kebijakan Mendikbudristek tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), menurutnya, menjadi jembatan pengelolaan hutan. (lk)