Meimonews.com – Tim Polda Sulawesi Utara bersama Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado melaksanakan operasi penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gunung Mobungayon, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sabtu-Minggu (10–11/10/2026).

Operasi gabungan tersebut menyasar dua lokasi penambangan yakni Mobungayon Bawah dan Mobungayon Atas. Kegiatan melibatkan personel Ditreskrimsus Polda Sulut, Batalyon B Inuai Brimob, Polres Kotamobagu, Polres Bolaang Mongondow, Polres Bolsel, serta petugas Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Di lokasi Mobungayon Bawah, petugas menemukan 72 tenda, 13 unit alat penyedot air (alkon), tujuh tromol besar, delapan lubang tambang, sejumlah peralatan pengolahan material tambang, dua genset, serta berbagai perlengkapan lainnya. Tiga orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut dilaporkan melarikan diri saat operasi berlangsung.

Sementara itu, di lokasi Mobungayon Atas, petugas menemukan enam tenda, 12 tromol besar, dua genset, tiga bak pengolahan, serta tujuh lubang tambang. Tim juga mendapati kayu hasil tebangan, berupa 42 balok dan 30 lembar papan, serta sejumlah peralatan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan.

Dalam operasi tersebut, sejumlah sarana dan peralatan dimusnahkan, termasuk lubang tambang yang dihancurkan.

Pelaksana Tugas Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Johannes Kindangen menjelaskan, operasi gabungan ini merupakan upaya penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan konservasi yang harus dijaga kelestariannya.

“Penertiban ini merupakan bentuk komitmen Polda Sulawesi Utara bersama instansi terkait dalam menindak aktivitas pertambangan tanpa izin, khususnya di kawasan taman nasional. Selain melanggar ketentuan hukum, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kelestarian kawasan hutan,” ujarnya.

Ditegaskan, sinergi antara Polri dan instansi kehutanan akan terus diperlukan untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal serta menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya aktivitas serupa.

Usai pelaksanaan operasi, personel gabungan melaksanakan apel pengecekan di Desa Mengkang, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada Minggu (11/10/2026) pukul 17.30 WITA. Apel dipimpin Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik bersama Plt. Kabagbinops Roops Polda Sulut AKBP Indra Wahyu Madjid.

Polda Sulut menegaskan pentingnya kerjasama lintas instansi dalam menjaga kawasan konservasi dari aktivitas pertambangan ilegal demi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. (AF)

Meimonews.com – Polda Sulut lewat Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil membongkar jaringan penipuan daring love scamming dan investasi bodong yang dikendalikan oleh empat mantan pekerja scam jaringan Poipet, Kamboja.

Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan Dirreskrimsus Polda Sulut Kombes Pol FX Winardi Prabowo di dampingi Kasubdit Siber AKBP Effendy Tubagus dan Kasubbid Penmas Bidhumas AKBP Peter Gosal pada konferensi pers di Balai Wartawan Polda Sulut, Rabu (7/10/2026).

Empat tersangka yang berhasil diringkus yakni lelaki DW (aktor utama), lelaki BS (admin pengoperasian), perempuan MP (pemeran karakter manipulasi), serta lelaki RL (penarik dana).

“Komplotan eks Kamboja ini diketahui telah beroperasi di wilayah Sulut sejak bulan Juli 2026. Dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan, aksi penipuan online dan love scam yang mereka jalankan berhasil meraup total keuntungan mencapai Rp1 miliar,” ujar Kombes Pol. Winardi.

Dijelaskan, salah satu korban dengan nilai kerugian terbesar dialami oleh perempuan berinisial JSZ, yang dijebak melalui jerat asmara palsu dan investasi bodong hingga mengalami kerugian mencapai Rp 850.180.000. Penyelidikan intensif dilakukan oleh Subdit V Siber usai menerima laporan resmi korban pada 15 September 2026.

Menurutnya, sindikat ini bekerja layaknya perusahaan scam profesional dengan pembagian peran yang sangat rapi.
Tersangka DW berperan mencari korban melalui akun Facebook palsu bernama “Marvel Supit”. Setelah membangun komunikasi dan merayu korban hingga terbuai hubungan asmara daring, DW melakukan panggilan video manipulatif dengan mengarahkan kamera ke rekaman video orang lain sembari menyuarakan isi percakapan.

Setelah korban percaya penuh, pelaku mulai mengarahkan korban ke bisnis fiktif “angka bonus” nonton drama pendek di aplikasi Melolo dengan menghubungi admin fiktif PT BTC yang dikendalikan oleh tersangka BS. Korban awalnya dipancing dengan deposit kecil senilai Rp 35.000 dan Rp 370.000 yang langsung dikembalikan beserta keuntungan instan.

Setelah korban tergiur, korban diarahkan mengambil paket tugas berdeposit fantastis sebesar Rp 95.780.000 dan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp “007VIP MEMBER 95780K”.

Di dalam grup tersebut, tersangka BS mengendalikan 3 akun admin fiktif, sedangkan tersangka MP mengendalikan 4 akun member palsu untuk membagikan bukti transfer rekayasa guna menekan psikologis korban agar terus mentransfer uang berantai hingga ratusan juta rupiah.

Uang hasil kejahatan dikirimkan korban sebanyak 15 kali transaksi ke rekening penampung Bank Jago dan ditarik tunai di agen-agen BRILink wilayah Ratatotok oleh tersangka DW dan RL. Hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli mobil, sepeda motor, barang elektronik, hingga pesta hura-hura.

Dari tangan para tersangka, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 133.781.000, 2 unit mobil Honda Brio, 5 unit sepeda motor (Honda Vario dan CRF 150), unit komputer dan PC, 8 unit smartphone, 1 unit iPad 11, serta belasan lembar dokumen bukti transaksi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di akhir konferensi pers, Kombes Pol Winardi menyampaikan imbauan tegas sekaligus ajakan empati kepada seluruh lapisan masyarakat. “Para pelaku ini adalah sindikat profesional yang terlatih di Kamboja untuk memanipulasi emosi, rasa empati, serta harapan baik para korban. Mereka mengeksploitasi sifat tulus masyarakat yang ingin mencari nafkah maupun membangun hubungan,” ujarnya,

Mantan Kabid TIK Polda Sulut ini berharap agar para korban kejahatan siber tidak merasa takut atau malu untuk melapor. “Jika anda atau kerabat mengalami hal serupa, jangan menyembunyikannya karena takut dihakimi lingkungan atau keluarga,” ujarnya.

Polda Sulut, tambahnya, selalu terbuka untuk mendengarkan, melindungi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat tanpa stigma negatif.

Kejahatan siber ini bisa diputus rantainya jika kita saling merangkul, saling mengingatkan, dan tidak ragu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum demi menjaga orang-orang terkasih di sekitar kita. Tetap kedepankan logika rasional dalam berinteraksi di ruang digital. (AF)

Meimonews.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado terus menjalankan program Capil Pdkt seperti terlihat pada Senin (5/10/2026) di lingkungan Polda Sulut, setelah apel pagi

Program itu dilaksanakan bersama Polda Sulawesi Utara untuk meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan anggota Polda Sulut.

Kolaborasi ini terjalin berkat sinergi Kepala Dinas Dukcapil Kota Manado, Erwin S. Kontu dan Direktur Binmas Polda Sulut Kombes Pol. Rio Alexander Panelewen. Kedua instansi berkolaborasi agar seluruh anggota Polda Sulut memiliki IKD.

Petugas Dukcapil Manado mendampingi anggota Polda Sulut mengaktifkan IKD di ponsel masing-masing. Dengan IKD, identitas kependudukan menjadi lebih praktis, aman, dan mudah diakses kapan saja.

Setelah ini, Polda Sulut akan berencana akan mewajibkan setiap peserta ujian satpam Polda Sulut memiliki IKD terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian.

Kolaborasi Dukcapil Manado dan Polda Sulut ini diharapkan terus berlanjut untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah. (elka)

Meimonews.com – Brigjen Pol. Yudo Hermanto resmi memimpin Kepolisian Daerah (Polda) Sulut setelah Pataka Maesa’an Waya diserahkan Irjen Pol. Roycke Harry Langie pada Upacara Serah Terima Pataka Maesa’an Waya di Lapangan Presisi Mapolda Sulut Kamis (10/9/2026).

Upacara penyerahan pataka yang merupakan ramgkaian serah terima jabatan orang nomor satu di Polda Sulut ini diselenggarakan bersamaan dengan Farewell and Welcome Parade Kapolda Sulut.

Diketahui, bebeapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit telah melakukan pelantikan sejumlah pejabat Polri di Mabes Polri, yang salah satu di antaranya Kapolda Sulut.

Penyerahan pataka ini menjadi simbol estafet kepemimpinan sekaligus kesinambungan pengabdian Polri di wilayah Bumi Nyiur Melambai ini.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan secara adat kedatangan Kapolda Sulut Brigjen Hermanto dan istri di gerbang utama Mapolda Sulut.

Kapolda disambut Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono, para Pejabat Utama Polda Sulut, Kapolresta dan Kapolres jajaran, Bhayangkari serta seluruh personil.

Secara perseorangan, Kapolda menyalami satu persatu pejabat Polda Sulut, Polresta dan Polresta jajaran serta pimpinan Bhayangkari Polda dan Polres/ta jajaran.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Langie menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran, mulai dari Wakapolda, Pejabat Utama, para Kapolresta dan Kapolres, hingga seluruh anggota serta ASN Polda Sulut, atas dedikasi, loyalitas, dan dukungan yang telah diberikan.

“Berbagai pencapaian dan keberhasilan yang diraih selama ini merupakan hasil kerja keras, kekompakan, dan kerja sama seluruh personel. Mengabdi di Bumi Nyiur Melambai menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus pengalaman berharga dalam perjalanan tugas dan kehidupan,” ujar Langie yang telah diangkat menjadi Asisten Utama Operasional (Astamaops) Polri.

Putra Kawanua ini berpesan kepada seluruh personil kepolisian di daerah ini untuk melaksanakan tugas dengan patuh hukum, sepenuh hati, dan menjaga hal-hal baik yang telah terbangun.

“Berikan dedikasi dan loyalitas yang sama, bahkan lebih, kepada Kapolda Sulawesi Utara yang baru. Jangan pernah lelah berbuat baik dan terus berikan manfaat pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar perwira tinggi (Pati) kelahiran 24 November 1970 ini,

Lulusan Akpol 1994 ini juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama bertugas dan mengabdi bersama di Polda Sulawesi Utara.

Dakam sambutannya, Brigjen Pol. Yudo Hermanto menegaskan, amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.

“Saya berharap dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar Polda Sulut dan masyarakat Sulawesi Utara, serta memohon dukungan dan sinergi dari seluruh jajaran demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ujarnya.

Mantan Karo Paminal Divpropam Polri ini menegaskan, pataka yang diserahterimakan bukan sekadar simbol organisasi, melainkan lambang kehormatan, kebanggaan, dan pengingat tanggung jawab moral. Nilai persatuan dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya menjadi fondasi utama kekuatan Polda Sulut.

Terkait komitmen pelayanan publik dan penegakan hukum, Pati kelahiran Jakarta, 6 November 1974 ini mengingatkan kepada seluruh personil untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan humanis, serta pentingnya tindakan yang cermat, tepat, rukun, dan sesuai perundang-undangan.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Polda Sulut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Irjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, SIK, MH atas dedikasi, kepemimpinan, serta pondasi positif yang telah dibangun selama memimpin Polda Sulut,” ujar lulusan Akpol 1997 ini. (lexie)

Meimonews.com – Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polda lewat Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) menggelar Lomba Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Mako Bidlabfor, Karombasan, Manado, Rabu (24/6/2026).

Lomba yang diikuti 90 personil dari Polresta dan Polres jajaran di lingkungan Polda Sulut ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono.

Lomba Olah TKP ini menjadi salah satu upaya Polda Sulut untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel dalam penanganan tempat kejadian perkara, yang merupakan tahapan awal dan sangat menentukan dalam proses penegakan hukum.

Dalam sambutannya, Wakapolda menjelaskan makna dari tema yang diangkat tahun ini yakni Polri untuk masyarakat dengan semangat 80 tahun mengabdi untuk masyarakat.

“Tema tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh pengabdian dan kerja keras Polri harus diarahkan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Profesionalisme dalam olah TKP, sebut Wakapolda, sangat penting karena keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam mengamankan, mengolah, mendokumentasikan, serta mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian.

“Kesalahan pada tahap awal dapat berdampak pada keseluruhan proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan,” jelasnya.

Wakapolda mengapresiasi Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut sebagai penyelenggara kegiatan serta seluruh Polresta dan Polres jajaran yang telah mengirimkan personil terbaiknya untuk mengikuti lomba.

Wakapolea berharap, melalui lomba ini dapat terbangun budaya kerja yang semakin profesional, Presisi, objektif dan akuntabel dalam penanganan TKP.

“Kegiatan ini bukan semata-mata ajang kompetisi untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran, evaluasi dan peningkatan kemampuan personel di bidang olah TKP,” ujarnya.

Dikemukakan momentum Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi sarana refleksi dan motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Dengan kegiatan ini, diharapkan kemampuan personil dalam penanganan TKP semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya proses penegakan hukum yang profesional, modern, dan terpercaya, sejalan dengan semangat Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (AF)

Meimonews.com – Dua poin penting terkait Aksi Demonstrasi di Polda Sulut, baru-baru diklarifikasi pimpinan Unsrat saat Konferensi Pers yang diadakan di ruang rapat kantor pusat Unsrat, Manado, Selasa (5/5/2026).

Dari pimpinan Unsrat hadir Wakil Rektor 3 Ralfie Pinasang dan Wakil Rektor 2 Royke Iwan Montolalu (mewakili Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie) di dampingi Humas Unsrat Philips Morse Regar dan Gabriel Senduk. Turut hadir Ketua BEM Unsrat Solideo Saul dan Ketua MPM Unsrat Justin Anlo,

Kedua poin penting tersebut adalah keikutsertaan 3 (tiga) dosen dan mahasiswa Unsrat serta tudingan adanya korupsi dana sertifikasi dosen (serdos).

Terkait adanya dosen yang terlibat dalam aksi demonsteasi tersebut, Pinasang menegaskan,
keterlibatan oknum dosen Unsrat pada aksi demonstrasi di Polda Sulut, baru-baru tidak terkait dengan institusi Unsrat. Itu adalah aksi pribadi.

Kehadiran tiga dosen tersebut, menurut Ralfie, bukan bagian dari sikap ataupun agenda resmi institusi kampus. Itu dilakukan mereka secara personal dan tidak ada izin dari pimpinan institusi, sebagaimana aturan yang berlaku bagi aparatir sipil negara (ASN).

Ketiga dosen tersebut, tambahnya akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh pihak rektorat.

Terkait dengan adanya demonstran mahasiswa Unsrat, Pimpinan Unsrat didukung BEM dan MPM Unsrat menegaskan tidak benar adanya mahasiswa Unsrat dalam akai demonstrasi tersebut.

Status mereka yang ikut demo itu adalah alumni, bukan mahasiswa aktif. ‘Kami sudah melakukan koordinasi dan pengecekan secara internal, ternyata yang terlibat bukan mahasiswa, melainkan alumni,” ujar Pinasang.

Pimpinan Unsrat juga membantah dugaan penyalahgunaan dana sertifikasi dosen (serdos) seperti yang disuarakan saat aksi demonstrasi karena mekanisme pembayaran serdos sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Unsrat hanya menyalurkan. Jadi tuduhan adanya korupsi ataupun penahanan dana itu tidak benar,” tandasnya.

Dijelaskan, ada dosen yang belum menerima hak serdos karena sedang menjalani sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan akademik. Keadaan tersebut otomatis berdampak pada penghentian hak jabatan selama masa sanksi berlangsung.

Keputusan tersebut, menurut Montolalu, telah sesuai mekanisme dan sudah dilaporkan kepada Kementerian terkait.

Dijelaskan, salah satu dosen yang terlibat aksi sebelumnya pernah dikenai sanksi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemensiktisaintek) terkait dugaan kasus bullying. Faktor itu menjadi pertimbangan kampus dalam kebijakan akademik tertentu, termasuk pemberian kesempatan penelitian.

Unsrat memastikan akan memproses persoalan ini sesuai ketentuan disiplin ASN sebagainana diatur dalam PP No. 94 tahun 2021.

Ralfie menyebutkan bahwa klarifikasi tetap dilalukan untuk mengetahui fakta sebenarnya termasik motif dan tujuan keterlibatan para dosen tersebut pada aksi demonstrasi di Polda Sulut. (FA)

Meimonews.com – Direktur Utama RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado Starry Homenta Rampengan mendampingi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Benyamin Paulus Octavianus saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di dua lokasi di Manado, Selasa (7/4/2026).

Setelah menyambut kedatangan Wamenkes RI dan rombongan di Bandara Sam Ratulangi, Dirut RSUP Kandou lanjut mendampingi Wamenkes saat melakukan rangkai agenda kerja di daerah ini.

Lokasi yang pertama didatangi adalah Universitas Katolik De La Salle Manado (UKDLSM) yang dipimpin RP Gregorius Hertanto Dwi Wibowo.

Di kampus ini, Wamenkes RI membahas persiapan pembukaan Fakultas Kedokteran (Faked) UKDLSM sebagai upaya penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan di wilayah Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Wamenkes melanjutkan agenda kunjungan ke Polda Sulawesi Utara untuk menghadiri kegiatan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi masyarakat.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan serta pengembangan pendidikan kedokteran di daerah. (“/Fer)

Meimonews.com – Polda Sulawesi Utara menyambut dengan sukacita dengan kehadiran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditserse PPA dan PPO) yang telah dilaunching oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara nasional dari Mabes Polri dan diikuti Polda seluruh Indonesia secara zoom, Rabu (21/1/2026).

“Pembentukan Direktorat yang baru, ini merupakan sejarah baru termasuk di Polda Sulut,” ujar Wakil Kapolda Sulut Brigjen Pol. Awi!Setiyono kepada wartawan seusai acara Launching Direktorat Reserse PPA dan PPO oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui, sebelumnya, Direktorat yang ada di Polda Sulut terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Narkotka dan Psikotropika (Ditresnarkoba) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Kantor Direserse PPA dan PPO Polda Sulut

Pembentukan direktorat baru Ini juga menurut Wakapolda, merupakan hal yang positif untuk pembinaan karier khususnya di kepolisian termasuk Polda Sulut. Karena ada promosi (personil), yang sebagaimana pula arahan Kapolri mengedepankan gender.

“Kemajuan kita juga menjadi penyemangat baru karena job Kombes. Ke depan ada promosi-promosi jabatan,” ujarnya di dampingi Direskrimum Polda Sulut Kombes Pol. Suryadi, Kasubdit AKBP Paulus Palamba dan Kasubbid Penmas AKBP Peter Gosal.

Terkait kinerja, disebutkan, kalau dulu Subdit IV Renata dari Ditreakrimum kemudian pecah menjadi Ditreserse PPA dan PPO. Tentunya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman yang nota bene, dulunya cuma Subdit, sekarang telah menjadi Direktorat.

Dijelaskan, ke depan, laporan-laporan sebagaimana disampaikan Kapolri, mulai dari penanganan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kelompok rentan, kasus-kasus pelecehan seksual termasuk IT perempuan dan anak, semuanya itu ditangani Ditres PPA dan PPO. “Tidak lupa juga kasus perdagangan orang,” ujarnya.

Di dalam Direktorat ini ada tiga Subdit. Ada peran dan tugas masing-masing untuk mengoptimalkan tugas pelayanan.

Dengan adanya direktorat ini, masyarakat bisa jera dan tidak lagi melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perdagangan orang.

Terkait dengan sarana seperti ruangan bagi pelaku perempuan, ini menjadi tantangan tersendiri. “Ke depan akan disiapkan sarana dan prasarananya termasuk ruang tahanan,” ujarnya. (AF)

Meimonews.com – Polda Sulut menggelar Rilis Akhir Tahun 2025 di aula Tri Brata Mapolda Sulut yang dipimpin Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso di dampingi Kabid Humas Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan dan dihadiri Pejabat Utama Polda Sulut dan puluhan wartawan, Rabu (31/12/2025).

Sejumlah keberhasilan yang dicapai Polda Sulut dan jajaran dipaparkan Irwasda mewakili Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie. Selain itu, beberapa hal kedepan akan terus diupayakan termasuk memperbaiki diri, sehingga pelaksanaan tugas polri dapat semakin profesional dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Kami mohon dukungan, pengawasan saran dan kritik dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara agar komitmen ini dapat selalu kami pegang teguh sehingga Polda Sulut betul-betul mampu melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujar Irwasda.

Irwasda memaparkan pelaksanaan tugas dan sejumlah keberhasilan Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2025, dengan personil Polda da jajaran sebanyak 9268 orang atau 48,01 persen dari DSP 19.304, yang tersebar, dimana terdapat kekurangan 10.036 personil.

Data pelanggaran personil Polda Sulut dan jajaran tahun 2025 sebanyak 307 pelanggaran (terdiri dari pelanggaran disiplin 167 dan kode etik 140).

“Terjadi peningkatan pelanggaran sebanyak 54 pelanggaran atau 21% dari tahun sebelumnya. Dan jumlah personel yang di-PTDH tahun 2025 sebanyak 12 orang, jumlah personel pemberhentian dengan hormat (PDH) sebanyak 4 orang dan jumlah personel yang meninggal dunia sebanyak 32 orang,” jelasnya.

Pengaduan masyarakat (Dumas) yang masuk ke Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2025 sebanyak 202, dengan rincian Dumas langsung 154 dan aplikasi Dumas Presisi 48. semua pengaduan masyarakat sudah dijawab, penyelesaian 100 persen..

Penanganan kasus oleh Ditreskrimsus dan polres/ta jajaran di sepanjang tahun 2024 sebanyak 389 kasus (Polda 88 dan Polres/ta 301). Sedangkan penyelesaian kasus sebanyak 174 (Polda 67 dan Polres/ta 107) atau 47,15 persen.

Tahun 2025 penanganan kasus sebanyak 596 (Polda 134 dan Polres/ta 462), sedangkan penyelesaian kasusnya sebanyak 378 (Polda 156 dan Polres/ta 222) atau 36,5 persen.

“Terjadi peningkatan total jumlah kasus dari tahun 2024 sebanyak 207 kasus menjadi 596 kasus pada tahun 2025 atau naik 53,21 persen,” ujarnya.

Kasus korupsi di tahun 2025, total kasus 30 (Polda 12 dan Polres/ta 18), penyelesaian kasus 13 (Polda 8 dan Polres/ta 5) atau 43,33 persen dan total uang negara yang diselamatkan Rp. 4.200.596.360.

Penanganan kasus oleh Diteskrimum Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2024 sebanyak 8672 kasus dengan penyelesaian kasus sebanyak 4785 kasus atau 55,1 persen. sedangkan tahun 2025 penanganan kasus sebanyak 8407 kasus dengan penyelesaian sebanyak 4987 kasus atau 59,4 persen. Terjadi penurunan jumlah kasus di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebanyak 265 kasus atau 3,05 persen.

Adapun kasus yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polda Sulut di tahun 2025 adalah penganiayaan biasa 2560 kasus, pencurian biasa 730 kasus, pengeroyokan 623 kasus, penipuan 489 kasus.

Untuk perkara tindak pidana yang diselesaikan secara restorative justice di tahun 2024 sebanyak 1989 perkara, sedangkan di tahun 2025 sebanyak 2003 perkara. Terjadi trend kenaikan perkara sebesar 14 perkara atau 0,7 persen.

Penanganan kasus narkoba tahun 2025 sebanyak 208 kasus dengan penyelesaian sebanyak 166 kasus atau 79,8 persen dengan jumlah tersangka 254 orang. terjadi tren penurunan jumlah kasus dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 10,7 persen dan penurunan jumlah tersangka sebesar 5,2 persen.

Adapun rincian jumlah kasus narkoba tahun 2025 yaitu narkotika 105 kasus, psikotropika 8 kasus, obat 79 kasus dan bahan berbahaya 17 kasus. sedangkan barang bukti yang didapatkan yaitu sabu 1.061,16 gram, ganja 636 gram, psiko 1.431 butir, obat keras 82.158 butir dan miras 7.835 liter.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2025 sebanyak 2393 kejadian, dengan jumlah md 290 orang, luka berat 334 orang dan luka ringan 3176 orang. jumlah kecelakaan turun 298 kasus atau 11,07 persen dari tahun 2024, jumlah meninggal dunia turun 55 atau 15,9 persen, jumlah luka berat turun 47 atau 12,33 persen dan jumlah luka ringan turun 345 atau 9,79 persen dari tahun sebelumnya.

Jumlah pelanggaran tahun 2025 sebanyak 33.297 kasus, terjadi kenaikan sebanyak 1.107 kasus dari tahun sebelumnya 32.190 atau 3.43 persen.

Selama tahun 2025, Polda Sulut dan jajaran telah melakukan pengamanan berbagai kegiatan masyarakat di Sulut yang berjalan dengan baik dan lancar antara lain, pengamanan Paskah dan kegiatan keagamaan lainnya, TIFF Tomohon, Festival Bunaken, Festival Selat Lembeh, NSIC 2025, Porprov XII Sulut, penanganan konflik sosial, pengamanan natal dan tahun baru maupun turut serta dalam penanggulangan bencana yang terjadi.

Polda Sulut dan jajaran juga turut menyukseskan program Presiden RI Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, gerakan pangan murah dan makanan bergizi gratis (MBG).

Dalam gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), Polda Sulut sejak 8 Agustus 2025 hingga 15 Desember 2025 telah melakukan penjualan beras sebanyak 2.905.635 kg atau 2.905 ton kepada masyarakat. Dan hasil anev menunjukan bahwa Polda Sulut meraih rangking 2 dalam gerakan pangan murah di Indonesia.

Sementara itu untuk menunjang ketahanan pangan, Polda Sulut dan jajaran telah melakukan penanaman jagung dengan hasil produksi jagung hingga saat ini sebanyak 183,44 ton yang dijual ke Bulog.

Dalam mendukung program MBG, Polda Sulut telah melakukan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebanyak 1 SPPG, yakni SPPG SPN Polda Sulut yang sudah beroperasi dan mampu melayani sebanyak 8697 siswa. sementara itu untuk 14 SPPG di jajaran masih dalam tahapan persiapan.

Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2025 telah menerima sejumlah penghargaan, baik institusi maupun perorangan antara lain Penghargaan dari Korlantas dan Jasa Raharaj di bidang Samsat; Penghargaan dari Aslog Kapolri kategori penginputan aplikasi sistem pengadaan barang dan jasa.

Juara III penginputan data dan penyusunan Peraturan Kapolda; Penghargaan dari Dirjen Hubla kepada Korwas PPNS Ditreskrimsus terkait sinergi penegakan hukum; BLU kinerja keuangan terbaik dari Kementerian Keuangan.

Rumah Sakit Bhayangkari raih RS kelas c terbaik dan faskes berkomitmen peringkat pertama pelayanan kesehatan program JKN dari BPJS Kesehatan; Poliklinik Polda Sulut raih penghargaan komitmen FKTP dalam implementasi integrasi p-care, integrasi antrian online dan implementasi i-care dari BPJS Kesehatan.

Juara III lomba sistem pengolahan informasi terpadu (SPIT) Humas Polri; Penghargaan dari KPPN kepada Satker Yanma dan Bidkeu predikat penyampaian LPJ terbaik; Penghargaan dari KPPN kepada Polresta Manado, Polres Tomohon, Polres Minahasa, Polres Minut, Polres Kepl Sangihe, Polres Boltim, dan Polres Bolsel atas pengelolaan keuangan terbaik.

Lima Satwil yaitu Polresta Manado, Polres Bolmong Utara, Polres Minahasa Selatan, Polres Bitung dan Polres Tomohon menerima penghargaan sebagai unit pelayanan publik hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) mandiri tingkat Polri kategori pelayanan prima dari Kapolri.

Brigadir Regina Moningka, personel Polwan Brimob Polda Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menyabet juara 3 kategori perorangan ajang Polwan Anniversary Shooting Championship dan Srikandi Brimob Challenge 2025. Kasi Keu Polres Tomohon Iptu Jodie Ferdinand Kairupan menerima penghargaan hoegeng corner sebagai polisi berdedikasi.

“Kedepan kami akan terus berupaya memperbaiki diri, sehingga pelaksanaan tugas polri dapat semakin profesional dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat,” ujar Irwasda. (Lexie)

Meimonews.com – Personil gabungan Polda Sulut dari Ditsamapta, Satbrimob dan Ditreskrimum telah diturunkan untuk membantu Polres Minahasa Tenggara (Mitra) dalam menangani perkelahian antarkelompok dua desa yang terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, Minggu (30/11/2025) sekitar pukul 01.35 Wita.

Berdasarkan informasi yang ada, diduga kejadian tersebut dipicu karena pengaruh minuman beralkohol.

Bermula ketika kelompok anak-anak muda membuat keributan di desa lain dengan cara berteriak-teriak hingga warga dan anak-anak muda desa setempat terpancing, kemudian melakukan pengejaran dan sempat terjadi aksi saling lempar batu.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Alamsyah Parulian Hasibuan menjelaskan, Polda Sulut sudah menurunkan personil gabungan untuk meredam kejadian tersebut.

“Sudah diturunkan personil gabungan Ditsamapta, Satbrimob, dan Ditreskrimum Polda Sulut di lokasi kejadian untuk membantu Polres Minahasa Tenggara dan jajaran dalam meredam sekaligus menangani kejadian tersebut,” ujarnya, Minggu (30/11/2025) sore.

Situasi hingga Minggu sore, sebutnya, sudah kondusif namun pihak kepolisian tetap memonitor perkembangan situasi terkini di sekitar lokasi kejadian dan penyelidikan lebih lanjut.

Diungkapkan, sesuai perintah Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie, para pelaku pasti akan ditindak tegas dan diproses hukum. “Kejadian sudah ditangani oleh kepolisian dan pihak terkait. Sesuai perintah Kapolda Sulut, para pelaku pasti akan ditindak tegas dan diproses hukum,” ujarnya.

Oleh karenanya, warga masyarakat diimbau untuk dapat menahan diri, tidak mudah terprovokasi atau terpancing situasi. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh suasana karena situasi saat ini sudah kondusif. “Mari kita jaga kerukunan, persaudaraan, dan kedamaian,” pintanya. (AF)