Meimonews.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Utara untuk memantau pelaksanaan berbagai program dan anggaran pemerintah pusat yang dijalankan di daerah, Senin (2/6/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah, mitra kerja, serta masyarakat terkait implementasi program-program yang menjadi lingkup tugas Komisi IX seperti kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, gizi, pengawasan obat dan makanan, serta jaminan kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IX yang dipimpin Felly Estelita Runtuwene disambut Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johanes Victor Mailangkay dan jajaran Pemprov Sulut. Turut hadir, perwakilan dari 16 lembaga dan kementerian terkait.

Dalam pertemuan di saat kunker, dibahas secara mendalam berbagai isu strategis, antara lain perkembangan program kependudukan, realisasi anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Sulawesi Utara, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Sorotan khusus diberikan pada peran BKKBN dalam percepatan penurunan angka stunting di provinsi Sulut.

Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan Lisna Prihantini, yang di dampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan,turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Mereka menyampaikan data terkait jumlah dan kondisi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk pembahasan terkait PLKB non-PNS serta kebijakan afirmatif yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan dan status pegawai mereka.

Selain itu, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. RD Kandou Manado (akrab disebut RSUP Kandou).

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung fasilitas dan layanan kesehatan, serta menyerap informasi terkait pelaksanaan transformasi sistem kesehatan, jaminan kesehatan nasional, program makan bergizi gratis, dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

Komisi IX DPR RI berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan nasional, khususnyai bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Walikota (Wawali) Manado/Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kota Manado Richard Sualang melakukan pemantauan penanganan stunting sekaligus pelayanan kesehatan di Puskesmas Bahu, Kamis (22/5/2025).

Pemerintah Kota Manado terus membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dari semua program prioritas yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Pencegahan stunting yang dilakukan menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor.

Pada kesempatan ini juga sekaligus memantau pelaksanaan sosialisasi dan edukasi PMT pada balita gizi kurang dan bumil KEK.

Turut hadir Kepala Puskesmas Bahu Hezky Lintang, Camat Malalayang Yusuf Kopitoy serta Lurah dari beberapa kelurahan di wilayah Puskesmas Bahu. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Penanganan stunting tidak cukup hanya melalui pendekatan kesehatan saja tapi harus pendekatan secara komprehensif dan pola asuh.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd ketika membawakan sambutan mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg pada acara Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Aksi Penurunan Stunting Kota Kotamobagu di Rudis Walikota Kotamobagu, Jumat (5/4/2024).

Itulah sebabnya, diperlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang ada di daerah ini.

Beberapa langkah/upaya BKKBN Sulut untuk menurunkan angka stunting dan harapan ke depan disampaikan pada kesempatan tersebut.

Pj. Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si dalam sambutannya mengatakan, leading percepatan penurunan stunting (PPS) adalah BKKBN, maka harus bersama-sama menjadikan Sulawesi Utara zero stunting, tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrim menuju  Indonesia maju tahun 2045.

PJ. Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si saat menandatangani berita acara pengukuhan Tim PPS Kotamobagu yang turut disaksikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd

Pengukuhan Tim PPS Kota Kotamobagu dan Rembuk Aksi Penurunan Stunting ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu, meningkatkan peran kelembagaan dan keberpihakan anggaran penurunan stunting, serta meningkatkan kinerja pemanfaatan basis data terpadu.

Sekretaris BKKBN Sulut Lady D. Ante, S.Pd turut penandatanganan berita acara pengukuhan Tim PPS Kotamobagu

Hadir pada kegiatan ini Dandim 1301 Bolmong Letkol Inf. Fahmil Harris, SIP, Kajari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar, SH, MH, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, SH, ME, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Jamaluddin Lamato., S.Pd, M.Pd.

Selain utu, para Asisten Setdakot, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah/sangadi, pimpinan perguruan tinggi, pengurus Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, dan tokoh masyarakat. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet