Meimonews com – BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama) Minahasa Utara (Minut) di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dr. Joutje Togas dan Ketua BKSAUA Minut Pdt. Fery Umpung berserta puluhan anggota melakukan kunjungan kerja terkait moderasi dan toleransi beragama ke Minahasa Tenggara, Rabu (4/9/2024).

Kunjungan tersebut diterima oleh Asisten 1 Pemkab Mitra Jany Rolos (mewakili Pj. Bupati Mitra Ronald Sorongan), Ketua BKSAUA Mitra Pdt. Rio Tumbela. Kabag Kesra Linkan Mumek dan Staf Khusus Hercy Tuuk dan staf Kemenag Mitra.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra menyambut dengan baik kunjungan tersebut. “Atas nama Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara, kami menyambut baik kunjungan ini. Dan, dapat kami sampaikan terima kasih,’ ujar Rolos.

Peran dan fungsi tokoh agama, sebutnya, akan sangat diperlukan untuk menjaga kondisi daerah kondusif, terutama menjelang Pilkada. Persoalan di mayarakat dipastikan dapat diselesaikan dengan pendekatan para tokoh agama yang ada di BKSAUA.

Kabag Kesra Minut menyampaikan, bahwa BKSAUA di Minut sudah lama berdiri, sebab ini merupakan suatu kearifan lokal yang ada di Minut dan difasilitasi oleh pemerintah.

Bupati Minut Joune JE Ganda serta Wakil Bupati Kevin W.Lotulung, tambahnya sangat peduli dan mendukung kegiatan Moderasi dan Toleransi beragama di Minahasa Utara,” ujar Togas.

“Bupati Joune JE. Ganda dan Wakilnya Kevin W Lotulung sangat mendukung peran tokoh agama, khususnya BKSAUA dengan menata dalam anggaran pembangunan daerah,” ujar Togas yang didampingi staf Deivi Ezra, Novdy V Manorek dan sejumlah staf lainya. (GL/*)

Meimonews.com – Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Manado menggelar kegiatan Penguatan Pemeliharaan Kerukunan serta Moderasi Beragama di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Kamis (16/3/2023).

Acara yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif ini turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang (AARS) serta Deklarasi Damai Tokoh Agama.

AARS mendapat penghargaan tersebut karena dinilai kreatif dan inovatif dalam memelihara kerukunan serta moderasi beragama di Kota Manado.

Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ratu Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dalam sambutannya mengapresiasi sikap toleransi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara termasuk di Kota Manado. “Walikota, Gubernur dan Presiden sangat bergantung pada kerukunan dalam setiap kerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Walikota Manado dalam sambutannya berterima kasih dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Walikota berharap agar kerukunan yang ada dapat terus terjaga dengan menempatkan nilai-nilai Pancasila kebangsaan di atas segalanya. Jika kita ingin bersatu, belajarlah untuk bagaimana menempatkan Indonesia di atas segalanya.

“Kerukunan akan tercipta kalau ada komunikasi. Janganlah kita membicarakan soal perbedaan, tapi kita bangun komunikasi yang baik untuk kerukunan,” ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut ini lantas menjabarkan praktek-praktek bermasyarakat melalui nilai-nilai Pancasila, dengan memberikan beberapa contoh konkret.

Setelah penyerahan penghargaan dan Deklarasi Damai Tokoh Agama, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang dipandu oleh Sekjen Asosiasi FKUB Indonesia Pdt. Samuel Luas dengan narasumber Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Walikota Manado dan Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait, SH., SIK..

Hadir dalam kegiatan ini Ketua FKUB Sulawesi Utara Pdt. Lucky Rumopa, M.Th, Ketua FKUB Kota Manado Pdt. Yanny Lompoliu, Ketua BKSAUA Kota Manado  Pdt. Judi Tunari, Sekretaris Daerah Kota Manado Dr. Micler Lakat, SH, SH, para Asisten, Kepala SKPD, para Camat, Tokoh-tokoh Agama, serta undangan lainnya. (lk)

Meimonews.com – PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Kota Jajakan Gorontalo menggelar Dialog Moderasi Beragama untuk Menangkal Radikalisme dan Menumbuhkembangkan Toleransi Beragama, Sabtu (20/3/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan secara zoom meeting (dipandu Kartika F. Budiman/Pengurus PMKRI Gorontalo) dengan peserta perwakilan ormas kemahasiswaan berbasis keagamaan seperti GMKI, HMI, PMII, IMM, KMHDI dan PMKRI ini dibuka pelaksanaannya oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Dr. H. Syafrudin Baderung.

Ketua Tim Kerja Dialog Refalsy JB Melo melaporkan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkembangkan rasa toleransi terhadap keberagaman beragama, mendukung program Pemerintah dalam pencegahan paham radikalisme, dan menjalin silaturahmi antarorganisasi kemahasiswaan melalui konsep pluralisme.

Koordinator PMKRI Kota Jajakan Gorontalo Stevan A. Lintang berharap, melalui kegiatan yang dilaksanakan ini akan terbangun kesadaran dan komitmen yang kuat dari para peserta (ormas berbasis keagamaan dan kebangsaan) untuk proaktif menumbuhkembangkan pemahaman dan praktek keagamaan yang moderat dan toleran dalam rangka terwujudnya integrasi bangsa di tengah kemajemukan sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Gorontalo Dr. H. Syafrudin Baderung mengungkapkan, moderasi beragama menjadi jargon nasional dalam penguatan cinta kebangsaan terhadap NKRI, dan termasuk dalam salah satu RPJMD oleh Pemerintahan Jokowi.

“Kemenag selalu berupaya mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada seluruh sendi umat beragama tentang pentingnya moderasi beragama,” ujar Baderung ketika memberikan aplikasi sekaligus materi pada kegiatan tersebut.

Ditegaskan, tidak ada agama yang disebarkan di nusantara ini dengan menggunakan kekerasan. Islam dalam sejarahnya disebarkan oleh ulama dan pedagang, sedangkan kristen disebarkan oleh misionaris kaum Eropa

“Agama selalu menggunakan budaya atau tradisi untuk berkembang dan saling menguatkan. Kita adalah bangsa yang terdiri dari ribuan bahasa, tetapi bahasa kita bukan dari salah satu suku di Indonesia. Itu bukti bahwa bangsa ini tidak memilih-milih budaya, yang ada saling menyatukan,” sebutnya.

Ditegaskan, semua agama moderat, karena semua agama cinta damai. “Yang tidak moderat adalah pola pikir yg sempit,” ujar Baderung

Ir. Alim Niode (Budayawan), dalam pemaparannya mengungkapkan, Gorontalo dulunya hanya berupa bukit-bukit yg tergenang udara, setelah surut jadilah daratan dan di situlah terbentuknya Gorontalo. 17 Linula (kerajaan kecil) sepakat membentuk suatu kerajaan yg disebut dengan Hulonthalo.

Pada tahun 1525, sebutnya, masuklah Islam melalui perkawinan Raja Sultan Amai dengan putri Kerajaan Palasa yang berada di Sulawesi Tengah. Raja Kerajaan Palasa mengharuskan syarat Raja Sultan Amai dan rakyatnya harus masuk Islam.

Semua agama apapun, paling tidak memiliki 5 kandungan yaitu: aspek mistikal, aspek ritual, aspek ideologikal, aspek intelektual dan aspek sosial. Banyak tokoh lintas agama yang bekerja sama dengan Nani Wartabone dalam mengibarkan merah putih dan memerdekakan Gorontalo, bukti moderasi agama sudah ada dalam sejarah Gorontalo, “ujar Niode.

Samsi Pomalingo, MA (PW NU Provinsi Gorontalo) menjelaskann, melihat banyaknya konflik sosial dan konflik agama, maka moderasi agama sangat penting. “Banyak yang bilang kenapa agama harus dimoderasi? Sebenarnya bukan agamanya yang dimoderasi, melainkan sikap kita terhadap agama yang harus dimoderasi,” tandasnya.

NU dan Muhamadiyah, jelasnya, terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan universal beragama. “Membangun moderasi agama memang bukan hal yang gampang, tetapi kita harus terus yakini bahwa pentingnya moderasi agama untuk mewujudkan toleransi di negeri ini,” kata Niode.

Pomalingo menegaskan, polemik dan konflik moderasi yang beragama lebih banyak pada kaum milenial, karena gampang mereka terprovokasi apalagi di dalam isu beragama. “Aksi kekerasan agama banyak dari kelompok anak muda yang salah belajar agama sejak dini,” tandasnya.

Pembimaskat Kemenag Provinsi Gorontalo Reinne Koraag menjelaskan, moderasi beragama bisa dimulai dengan membuka diri terhadap agama-agama lain.

Kami yang beragama Katolik, sebutnya, secara jumlah kecil, tetapi kami tidak minoritas, karena keberadaan kita di Gorontalo sangat bergantung dan tidak dibeda-bedakan oleh masyarakat Gorontalo. “Ini bukti bahwa moderasi beragama di Gorontalo sudah ada,” ujarnya.

Ditambahkan, kita punya satu keinginan, dengan kemajemukan Indonesia kita bisa bergandengan tangan dalam memajukan negeri ini. Kita tidak bisa berdialog dalam doktrin tataran, tetapi kita bisa berdialog dalam tataran universal yang bisa mempersatukan kita.

Depertim (Dewan Pertimbangan) PMKRI Kota Jajakan Gorontalo Sule berharap, menyampaikan para narasumber dapat diimplementasikan di organisasi dan kehidupan kita masing-masing.

“Upaya kita bersama menangkal radikalisme dan mengembangkan toleransi,” ujar mantan Ketua PMKRI Cabang Manado itu. (af)