Meimonews.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU Asean Eng melaunching (meluncurkan) Dana Desa (DD),  Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Ekosistem Desa Tahun 2023 bertempat di Aula Benteng Moraya Tondano, Selasa (21/3/2023).

Bersamaan dengan itu, Bupati Minahasa menyerahkan Piagam Penghargaan dan Lencana Desa Mandiri kepada 105 Hukum Tua serta meresmikan hasil-hasil pembangunan desa selang tahun 2022.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPPN Manado yang dengan cepat dalam penyaluran ADD dan DAK fisik di Kabupaten Minahasa serta kepada BPJS Ketenagakerjaan atas kepeduliannya terhadap pekerja rentan desa melalui Program Ekosistem Desa.

Menurutnya, Minahasa patut berbangga karena tahun 2023 ini sudah ada 105 dari 227 desa yang berpredikat desa mandiri dan merupakan terbanyak di Sulawesi Utara.

”Penyerahan piagam penghargaan dan lencana desa kepada Desa Mandiri adalah bentuk apresiasi dari Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Daerah kepada 102 desa dan Hukum Tua yang sudah berhasil membawa kemajuan bagi desanya,” ujar Bupati.

Dijelaskan, dibanding tahun 2018 lalu sejak ia dan Wakil Bupati Robby Dondokambey, SSI, MM MAP baru menjabat, Kabupaten Minahasa belum memiliki Desa Mandiri.

Bupati menyampaikan apresiasinya kepada 82 desa yang sudah menuntaskan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap pertama dan BLT sehingga sudah bisa disalurkan.

”Laksanakan program dan kegiatan dana desa sesuai APB Desa dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Camat harus mengawal dan mengawasinya agar tidak bersentuhan dengan masalah hukum,” ujar Bupati.

Sesuai ketentuan, pengalokasian dana untuk BLT desa berada pada kisaran 10-25 persen, ketahanan pangan nabati dan hewani minimal 20 persen dan operasional Pemerintah Desa maksimal 3 persen dari pagu Dana Desa.

”Saya ingatkan lagi kepada Hukum Tua agar tidak menyalurkan Dana Desa pada batas akhir waktu yang diberikan seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

Kepada 145 desa yang belum melengkapi persyaratan penyaluran Fana Desa diingatkan agar segera menyelesaikannya di bulan Maret ini. (Fer)

Meimonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan fondasi baru berupa nilai-nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden menegaskan, setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, saya luncurkan _core values_ ASN ‘Berakhlak’ dan _employer branding_ ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ujar Presiden dalam sambutannya pada acara Peluncuran Core Values dan Employer Branding ASN secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Sejak lama setiap pemerintah daerah memiliki nilai dan semboyan sendiri sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Menurut Presiden, hal tersebut memang memperkaya keberagaman daerah di Indonesia, tetapi lebih baik apabila seluruh ASN baik pegawai pusat maupun daerah mempunyai nilai dasar yang sama.

“ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama,” sebut Presiden.

Di samping itu, Presiden meminta ASN untuk memiliki orientasi serupa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Disebutkan, ASN telah dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara untuk dapat melaksanakan hal tersebut.

“Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis,” tambah Presiden seperti dikutp Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (27/7/2021).

Presiden juga meminta ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah era disrupsi teknologi.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan kolaborasi baik lintas sektor maupun lintas disiplin.

“Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian, dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin,” ujarnya.

Presiden pun mengingatkan kepada seluruh ASN untuk terus bekerja sama dan menghindari adanya ego sektoral. “Saat ini dunia menjadi serba _hybrid_, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu,” tandasnya.

Untuk diketahui, nilai-nilai ASN “Berakhlak” merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersamaan dengan itu, para ASN di Indonesia juga memiliki _employer branding_ #BanggaMelayaniBangsa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya birokrasi yang dinamis dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan cepat dalam mengambil keputusan. Menurutnya, peluncuran ini merupakan momentum untuk mengakselerasi transformasi ASN di seluruh Indonesia.

“Aparatur harus lebih lincah dan inovatif. Birokrasi digerakkan oleh sumber daya manusia aparatur, karena itu peran aparatur sangat signifikan bagi tercapainya tujuan. Jadi, urgensi pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dipercepat,” kata Tjahjo. (lk)