Meimonews.com – Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang (PMKP) RSUP Kandou Wega Sukanto mewakili Direktur Utama (Dirut) Starry Homenta Rampengan hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) Akselerasi Kinerja Pelayanan Rumah Sakit di Tengah Transisi Iuran Tunggal BPJS Kesehatan yang diadakan di Kantor DPD RI Sulit, Senin (16/03).

Kehadiran Direksi RSUP Kandou tersebut menunjukkan komitmen RSUP Kandou sebagai rumah sakit rujukan nasional dalam mendukung penguatan sistem pelayanan kesehatan (yankes) khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan pembiayaan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

FGD ini turut dihadiri pimpinan BPJS Kesehatan, perwakilan farmasi, serta Dinas Kesehatan Sulut.

Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat saling bertukar pandangan, menyampaikan masukan, serta merumuskan langkah strategis guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, efektif, dan berkelanjutan di tengah masa transisi kebijakan iuran tunggal BPJS Kesehatan.

FGD yang dirangkaikan dengan sesi diskusi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk membahas strategi peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di tengah perubahan kebijakan sistem iuran BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan itu, Wega memaparkan kesiapan rumah sakit dalam penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai kebijakan pemerintah.

Wega menjelaskan, terdapat 12 kriteria KRIS yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, di mana 9 kriteria harus siap diterapkan, sementara 3 kriteria lainnya bisa dapat menyesuaikan dengan kondisi fasilitas yang ada.

Selain itu, Wega juga menjelaskan tentanh pentingnya transformasi layanan rujukan serta peningkatan berbagai fasilitas pendukung rumah sakit, seperti penataan area parkir, taman, toilet, hingga ruang tunggu pasien dan keluarga.

Tidak hanya itu, aspek waktu tunggu pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan juga menjadi indikator penting yang terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan RI (Fer)

Meimonews.com – Bentuk komitmen terhadap program percepatan penurunan stunting (PPS), Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Gorontalo Diano Tino Tandaju menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga beresiko stunting.

Ada dua keluarga beresiko stunting di Kabupaten Bone Bolango (Bonbol) yang diberikan bansos pada Jumat (20/2/2026).

Kepada Meimonews.com, lewat WhatsApp, Sabtu (21/2/2026), Tandaju menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas intervensi pencegahan stunting melalui dukungan langsung kepada keluarga yang membutuhkan.

Saat menyerahkan bansos, Tandaju menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola asuh yang baik, serta pemantauan rutin tumbuh kembang anak guna memastikan anak terhindar dari risiko stunting.

Keluarga penerima bantuan menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah dan berkomitmen untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi kesehatan dan masa depan anak-anak mereka. (lex)

Meimonews.com – Tunjukkan komitmennya dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Bank SulutGo (BSG) menyalurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada Pemerintah Kota Bitung.

Penyaluran/peluncuran KKD tersebut dilakukan pada acara North Sulawesi Investment Forum (NSIF) 2025 di Hotel Four Points Manado, Jumat (8/8/2025).

Acara yang mengusung tema Towards Golden Indonesia 2045: Promoting Inclusive and Sustainable Economic Growth through High Quality Investment in North Sulawesi ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan inovasi Bank SulutGo.

KKPD diharapkan dapat menjadi solusi modern bagi pemerintah daerah dalam melakukan transaksi belanja, menggantikan sistem manual yang kerap memakan waktu.

Hadir dan memberiksn sambutan pada acara ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulut Syalom Korompis dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikno.

Kedua pejabat ini mengapresiasi/menyambut baik atas inisiatif ini.

Di acara ini ada pemaparan materi dari narasumber nasional yakni Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dida Gardera yang menyampaikan pandangannya tentang peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ada narasumber Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI yang memberikan paparan strategis mengenai pemerataan investasi.

Melalui KKPD, Bank SulutGo berharap dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif, akuntabel, dan transparan, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045. (Afer)

Meimonews.com – Calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus seleksi nasional mendapat surat keputusan (SK) dari Rektor Unima Joseph Philip Kambey.

Penyerahsn SK bagi CPNS formasi tahun 2024 ini dilakukan di Ruang Rapat EA Worang Kantor Pusat Unima, Tondano, Senin (16/6/2025)

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum Donal Matheos Rattu, Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum Meyke Rangkang, dan sejumlah pejabat struktural Unima.

Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap para CPNS baru yang akan mulai mengabdi dan berkontribusi untuk kemajuan institusi.

Dengan bergabungnya CPNS baru ini, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi. Selain itu, menjadi bagian dari upaya institusi dalam memperkuat sumber daya manusia di lingkungan kampus.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan ucapan selamat kepada mereka yang menrima SK dan mengingatkan pentingnya integritas serta komitmen dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara di dunia pendidikan. (*/FA)

Meimonews.com – Dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui Operasi Berantas Premanisme Samrat 2025 yang digelar serentak se-Indonesia, Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto menegaskan komitmennya untuk memberantas berbagai bentuk premanisme, termasuk yang berkedok sebagai penyedia jaminan keamanan kepada para pedagang dan pengelola toko.

Penegasan tersebut disampaikan AKBP Irwanto dalam arahannya saat jam pimpinan kepada jajaran Polres Kotamobagi, baru-baru.

Sehubungan dengan itu, ia memerintahkan pelaksanaan operasi premanisne secara maksimal dan terukur.

“Operasi premanisme ini bukan hanya sekadar simbol. Saya perintahkan kepada Kabagops dan seluruh jajaran agar operasi ini wajib menghasilkan capaian nyata. Target operasi harus jelas, dan lebih bagus lagi bila hasil yang dicapai melebihi target. Itu berarti kita telah bekerja secara maksimal,” ujarnya.

Kapolres juga menyoroti bahwa praktik premanisme kerap dilakukan secara terselubung dan oportunistik. Saat aparat hadir, mereka cenderung menghilang. Namun ketika pengawasan longgar, aksi-aksi meresahkan kembali muncul.

“Premanisme ini seperti gerakan bawah tanah. Terkadang saat kita ada, mereka senyap. Tapi saat kita lengah, mereka mulai bergerak. Oleh karena itu, jangan pernah mentolerir kegiatan premanisme sekecil apapun,” tegasnya.

AKBP Irwanto secara khusus menekankan pentingnya pengawasan terhadap pungutan liar yang kerap dialami pedagang pasar dan pemilik toko. Ia menyebut praktik pungli berkedok jaminan keamanan sebagai bentuk nyata premanisme yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

“Termasuk di pasar, toko-toko, jika ada pungutan-pungutan tidak sah dari kelompok manapun dengan dalih memberikan keamanan, itu adalah premanisme. Dan ini yang saya tegaskan, harus diberantas sampai tuntas,” ungkapnya.

Diitambahkan, keberhasilan dalam memberantas premanisme akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kepolisian yang lebih baik dan berorientasi pada rasa aman.

“Hal yang pasti adalah ketidakpastian. Tapi berpegang teguh pada kebenaran, kita tidak akan pernah salah dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Melalui komitmen ini, Polres Kotamobagu menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan keamanan yang adil dan merata, tanpa ruang bagi premanisme dalam bentuk apapun. (AF)

Meimonews.com – Direktur Layanan Operasional RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado Wega Sukanto bersama staf mengikuti sosialisasi pengawasan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) di Hotel Centra Minahasa Utara, Selasa (6/5/2025).

Staf yang bersama Wega yang ikut dalam kegiatan yang ditujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pelaku usaha di wilayah Sulut ini adalah Manajer Tim Kerja Hukum dan Humas, Ruslianto Urendeng dan Kepala Instalasi Sanitasi Kesehatan Lingkungan Rendy Petrus Runtuwarow.

‎Kehadiran Wega dalam sosialisasi ini menunjukkan komitmen RSUP Kandou dalam pengelolaan LB3 yang aman dan bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif limbah berbahaya.

Keikutsertaan staf dalam kegiatan ini menunjukkan sinergi antar bagian dalam memastikan pengelolaan LB3 di rumah sakit milik pemerintah ini sesuai standar.‎ (Fer)